medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kampanyekan Bioenergi, KESDM Gelar Seminar di Kampus UNHAS

Published in Event & Komunitas
Jumat, 04 Agustus 2017 13:55

Medialingkungan.com – Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Namun, berbagai permasalahan yang ada seperti keterbatasan akses energi dan pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya pada beberapa wilayah menyebabkan beberapa wilayah masih belum memperoleh akses energi.

Kementerian Sumber Daya Mineral (KESDM) menyadari akan pentingnya peran berbagai pihak dalam hal mewujudkan solusi bagi berbagai permasalahan energi tanah air. Salah satunya adalah dengan mengadakan transfer knowledge dengan tema “Bioenergy Goes to Campus”

Kegiatan Bionergy Goes to Campus diselenggarakan kemarin (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dengan melibatkan 200 mahasiswa sebagai peserta dan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan seperti Dosen, Yayasan Rumah Energi dan Lembaga asosiasi bidang bionergi yaitu APLIBI (Asosiasi Produsen Listrik Berbasis Bionergi) dan APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia).

Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Trois Dilisusendi, dalam sambutannya mewakili Menteri mengatakan bahwa pemerintah mengajak mahasiswa untuk menciptakan berbagai terobosan baru berupa riset-riset dalam hal pemanfaatan bioenergi.

“Potensi Indonesia terhadap Energi Baru Terbarukan sangat besar, namun SDM yang masih belum siap untuk memanfaatkannya, untuk itu kami mengajak mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama mencari solusi dan alternative baru mengembangkan bioenergi”, Ujar Trois pada sambutannya membuka acara Bioenergy Goes to Campus, Kamis (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Unhas.

Melalui kegiatan seminar ini, pemerintah berharap mahasiswa sebagai agen of change dapat ikut serta dalam mempercepat pengembangan bioenergy di Indonesia melalui penciptaan SDM yang handal. (Suterayani)

Turut Mengawal Kontribusi Indonesia Dalam Perjanjian Iklim Dunia, Unhas Gelar Kuliah Umum

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:21

Medialingkungan.com - Perubahan iklim sejak tahun 1992 hingga sekarang yang melibatkan semua bidang mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga kesehatan selalu menjadi bahan perbincangan global. Conference of Parties (COP) yang merupakan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) berupaya mencari cara bagaimana meminimalisir gas rumah kaca di atmosfer yang sudah terlalu besar.

Sejalan dengan hal tersebut, Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup angkatan 2016 sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada Jum’at (16/12) menyelenggarakan diskusi informal dan kuliah umum sebagai kuliah akhir pada matakuliah lingkungan global, dengan tema “Paris Agreement 2015 dan Perkembangan Terbaru COP 22 di Maroko tahun 2016” di Aula Hardjonoe Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut menghadirkan Muhammad Farid selaku narasumber yang merupakan staf khusus Dirjen PPL KLHK, sekaligus merupakan salah satu utusan Indonesia ke COP 22 di Maroko.

“Kegiatan ini dilakukan guna untuk memperluas wawasan, bagaimana dinamika yang berkembang dalam proses negosiasi internasional seperti COP ini,” ujar moderator Dr Ir. M. Risal Idrus, M.Sc dalam kegiatan tersebut.

Perjanjian Paris atau COP 21 yang menjadi legal banding baru setelah Protocol Kyoto mengikat komitmen semua negara yang tergabung didalamnya, baik negera maju maupun negara berkembang agar menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap 5 tahun sekali.

Dalam kegiatan ini Muhammad Farid memaparkan bahwa 197 negara yang tergabung dalam COP 21 berupaya menaikkan suhu global dibawah 2 derajat dari tingkat pra-industri. Dalam proses mitigasi masing-masing negara mengupayakan agar mencapai tingkat tertinggi global, kontribusi penurunan emisi harus di tingkatkan dan Negara berkembang perlu didukung untuk meningkatkan ambisisnya.

Hingga saat ini sebanyak 117 dari 197 negara yang tergabung dalam konvensi telah mertifikasi perjanjian Paris termasuk Indonesia. Jangka waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan protocol Kyoto yang memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan.

Indonesia yang merupakan negara mega-biodiversity harus terus ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, selain kerena perjanjian ini sejalan dengan amanat konstitusi indonesia, juga adanya akses pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas yang diberikan.

Penyumbang emisi terbesar Indonesia, berasal dari sektor kehutanan dan lingkungan. Meski demikian Indonesia telah berupaya menekan emisi sektor kehutanan, seperti dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan hingga restorasi gambut. Seperti tahun ini, tingkat kebakaran hutan Indonesia menurun dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menyelamatkan ratusan ton emisi agar tidak melayang ke atmosfer.

Farid mengatakan, delegasi Indonesia yang menghadiri COP 22 di Marakesh, Maroko berjumlah 500 orang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari kementrian LHK, NGO, lembaga peneliti, swasta, pemerintah daerah hingga mahasiswa pun ikut terlibat dalam proses negosiasi ini. Meski demikian, hanya 80 orang yang menghadiri proses negosiasi itu.

“Ada sebanyak 50 agenda yang diikuti oleh delegasi Indonesia, agenda yang paling banyak diminati ialah mitigasi dan finance”, tambahnya.

Dalam mengimplementasikan perjanjian Paris perlu adanya aksi pencegahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, penggunaan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas didukung mekanisme transparansi serta tata kelola berkelanjutan. Aksi-aksi penurunan emisi ini perlu kerja berat, dan menjadi pekerjaan besar bersama. (Mirawati)

Filsuf Noam Chomsky Nyatakan Bahaya Donald Trump Bagi Iklim Global

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 15:16

Medialingkungan.com  -  Linguis dan Filsuf terkenal Amerika, Profesor Noam Chomsky menyatakan bahwa Partai Republik AS sekarang merupakan “organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.” Hal ini disampaikannya menyusul terpilihnya Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump beserta figur-figur lain Partai Republik yang menyangkali adanya Perubahan Iklim pada Pemilu AS 8 November lalu. Terpilihnya Trump, menurut Chomsky akan mempercepat laju pemanasan global dan membawa ras manusia kepada bencana, seperti dilansir oleh Independent UK.

Trump telah menunjuk beberapa orang yang secara terang-terangan menyangkal perubahan iklim untuk masuk menjadi anggota tim transisinya dalam Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA), dan juga orang-orang yang erat kaitannya dengan industri bahan bakar fosil sebagai penasehatnya.

Trump juga telah berjanji untuk membatalkan Ratifikasi Perjanjian Perubahan Iklim Paris dari Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, yang telah disambut dengan baik oleh rakyat sebagai "saat dimana kita akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan planet kita".

Menurut Chomsky, hasil Pemilu 8 November kemarin telah memberi Partai Republik kekuatan penuh untuk mengontrol pemerintahan AS, yang berarti bahwa mereka sekarang menjadi organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.

 “Ungkapan terakhir mungkin tampak aneh, bahkan keterlaluan. Tapi benarkah itu? Fakta menunjukkan sebaliknya. Partai ini didedikasikan untuk secepat mungkin menghancurkan kehidupan manusia yang terorganisir. Tidak pernah ada sejarah Presiden yang melakukan hal seperti itu, " kata Chomsky, dikutip dari hasil wawancara Truth Out pada Senin (14/11) di Gedung Putih.

"Pada kampanye awal Partai Republik, setiap kandidat membantah bahwa apa yang terjadi itu benar-benar terjadi--dengan beberapa alibi--seperti Jeb Bush misalkan, yang mengatakan semua itu tidak pasti, dan kita tidak perlu melakukan apa-apa karena kita memproduksi lebih banyak gas alami, semua berkat fracking," kata Profesor Chomsky.

"Atau John Kasich, yang setuju bahwa pemanasan global sedang terjadi, tetapi mengatakan bahwa ‘kita tetap akan membakar (batubara) di Ohio dan kami tidak akan meminta maaf atas hal itu ',” tambahnya.

Chomsky menambahkan bahwa Presiden terpilih sekarang, menyerukan peningkatan pesat dalam penggunaan bahan bakar fosil (termasuk batubara), melakukan pembongkaran peraturan-peraturan, dan juga menolak memberi bantuan kepada Negara-Negara yang berusaha untuk berlalih ke energi terbarukan.

“Saham perusahaan energi menggelegar, termasuk tambang terbesar di dunia batubara, yaitu  Peabody Energy, yang sebelumnya telah menyatakan kebangkrutan, namun setelah kemenangan Trump, tercatat mengalami peningkatan sebesar 50 persen," kata Chomsky.

Terakhir Chomsky mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa percaya bahwa isu perubahan iklim hanya dibahas sangat sedikit pada kampanye pemilu kemarin. (Muchlas Dharmawan)

Lewat Lokakarya Kurikulum, Kehutanan Unismuh Kenalkan Mata Kuliah Baru

Published in Nasional
Jumat, 03 Juni 2016 16:25

Medialingkungan.com – Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar kegiatan “Lokakarya Pengembangan Kurikulum dan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Program Studi Kehutanan” pada Kamis (02/06) di Gedung Iqra Unismuh Makassar. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mereview kembali kurikulum Prodi Kehutanan Unismuh menuju standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dalam salah satu sesi kegiatan tersebut, salah satu Dosen Prodi Kehutanan Unismuh yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Penggodok Kurikulum, Muh. Daud, S.Hut, M.Si memperkenalkan beberapa mata kuliah baru untuk Mahasiswa Kehutanan. Selain itu, adapula tiga mata kuliah baru yang akan menjadi unggulan penciri-khas Unismuh, yakni Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan Lokal, Aplikasi Drone untuk Pengelolaan Sumber Daya Hutan, dan Energi Biomassa.

Ketua Program Studi Kehutanan, Husnah Latifah, S.Hut, M.Si menerangkan bahwa, “Seharusnya perubahan kurikulum ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, tetapi karena adanya penambahan dari PP 44 terkait KKNI tahun 2015, untuk melihat kembali kurikulum agar disesuaikan dengan KKNI, disamping kurikulum yang lalu belum ada muatan unggulan untuk Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Unismuh.”

“Kami mengharapkan agar supaya kurikulum yang ada, dapat mencirikan Prodi Kehutanan sesuai visi misi dari Universitas yang diturunkan oleh Fakultas,” tambahnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Jurusan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Dr. Ir. Baharauddin, MP. selaku narasumber pada sesi pertama lokakarya.

“Dalam merencanakan kurikulum harus disesuaikan dengan penjaminan mutu dan SDM yang ada”, kata Baharuddin. {Muchlas Dharmawan}

Karbon Dioksida, Bahan Utama Beton

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 14 April 2016 22:51

Medialingkungan.com - Peneliti J.R. DeShazo dan Gaurav Sant dari University of California Los Angeles UCLA, berhasil mengembangkan sebuah teknologi baru yang mampu membuat beton dengan memanfaatkan karbon dioksida yang beredar luas di Bumi.

“Teknologi ini mengambil sesuatu yang kita anggap sebagai gangguan, yaitu karbon dioksida dari cerobong asap, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berharga,” tutur professor kebijakan public di UCLA Luskin School of Public Affairs dan direktur UCLA Luskin Center for Innovation, J. R. DeShazo.

Dilansir dari Science Daily, Kamis (14/04/2016) hasil research University of California Los Angeles UCLA ini, memiliki cara kerja dengan menangkap karbon dari cerobong asap pembangkit listrik kemudian menggunakannya untuk membuat beton dengan memakai 3D printer.

Berlatar belakang teknik sipil dan lingkungan, Gaurav Sant mengatakan bahwa studi yang mereka jalankan bertujuan untuk membuat karbodioksida menjadi sumber daya. Antusias yang mereka lakukan terhadap kemungkinan mengurangi gas rumah kaca di Amerika Serikat.

Terutama di daerah dimana pembangkit listrik yang berasal dari bahan bakar batu bara yang menambah volume karbon dioksida. "Kami dapat menunjukkan proses di mana kapur diambil dan digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan bahan semen.Teknologi ini dapat menyelesaikan iklim global, dimana menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat saat ini maupun masa depan” ujar Sant.

“Ketika dalam proses produksi semen menghasilkan karbon dioksida, seperti halnya pembuatan batu bara atau gas alam, kita dapat memanfaatkan gas buang tersebut untuk membuat bahan bangunan yang akan menjadi jenis semen baru,” ujar Sant.

Sejauh ini, bahan konstruksi beton dari karbon dioksida telah diproduksi hanya pada skala laboratorium, menggunakan 3-D printer untuk membentuknya menjadi krucut kecil. Langkah lebih lanjut agar meningkatkan volume bahan untuk kemungkinan penggunaan komersial.{NUR RISMAWATI}

Konteks Perhutanan Sosial Pasca Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014

Published in Nasional
Jumat, 11 Maret 2016 10:47

Medialingkungan.com  Sulawesi Community Foundation (SCF) mengadakan Dialog Regional mengenai Dinamika Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Sulawesi Selatan Pasca Terbitnya UU. No. 23 tahun 2014 di Ballroom Hotel Mercy, Makassar, pada Kamis (10/3). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme dan prosedur perizinan perhutanan social pasca terbitnya aturan tentang pemerintahan daerah itu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 5 narasumber, yakni Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Wiratno; Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Nurhakim Tangkim; Kepala Dinas Kehutanan Prvinsi Sulawesi Tengah Nahardi; perwakilan Kemitraan Suwito Laros; dan pihak SCF Abdul Syukur Ahmad.

Selain kelima narasumber tersebut, dialog itu juga hadir para peserta yang berasal dari perwakilan akademisi dan sejumlah lembaga mitra SCF di sektor kehutanan dari Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah sebagai peserta kegiatan.

Ketua pelaksana kegiatan, Awaluddin mengungkapkan, pasca terbitnya UU No. 23 tahun 2014 banyak dinamika yang berkembang di tingkat daerah. SCF yang notabene bekerja di wilayah hutan, sehingga koordinasi lebih banyak dilakukan pada tingkat kabupaten. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan baru pasca terbitnya UUD.

“Saya berharap dengan adanya dialog mengenai perhutanan sosial ini akan ada suatu kesepakatan yang diperoleh pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 sekarang ini,” ungkap Awaluddin.

Perubahan regulasi di tingkat nasional yang begitu cepat telah memberikan dampak dan dinamika di level daerah. Lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam UU No.02 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam UU No.09 Tahun 2015) telah menandai babak baru kebijakan otonomi dan relasi antara Pusat dan Daerah, khususnya untuk sektor kehutanan.

Dalam konteks Kehutanan, lahirnya UU No.23 Tahun 2014 secara ekplisit menarik kewenangan kabupaten dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di sektor Kehutanan. Hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan penyelenggaraan berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya/kota seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat 2.

Menurut pengamatan sejumlah Organisasi Non Pemerintah (NGO) bahwa perubahan terhadap kebijakan ini memberikan dampak yang cukup besar dalam urusan penyelenggaraan kehutanan, terutama berkaitan dengan implementasi Perhutanan Sosial (HKm/HD/HTR) maupun Hutan Adat di dearah yang selama ini salah satu pendekatan strategisnya adalah melalui pemerintah daerah.

Pada level nasional, sampai akhir tahun 2015, capaian terhadap 12,7 ha areal perhutanan sosial dinilai oleh banyak kalangan masih jauh dari harapan.

Muh. Nurhakim Tangkim mengungkapkan, Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri memiliki areal hutan seluas 2,7 juta ha yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Dari luasan tersebut, Sulsel telah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumberdaya hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

“Selama ini pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dinilai belum terlaksana secara optimal, oleh karena itu perlu menghadirkan dan menguatkan suatu institusi yang bisa mengelola hutan dengan baik,” ujar Nurhakim.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Nahardi juga sependapat bahwa perkembangan kinerja satu tahun terakhir dari Kestauan Pengelolaan Hutan (KPH) sendiri cenderung mulai melemah. “KPH hanya dijadikan sebagai objek proyek,” selorohnya.

Nahardi juga menambahkan, “Dinas kehutanan provinsi tidak usah terlalu jauh turun ke masyarakat, KPH harus didorong dan diberi wewenang, karena KPH berada di tingkat tapak. Seharusnya KPH bisa mengeksekusi isu-isu terkait perhutanan social, sehingga akselerasi untuk membangun perhutanan sosial di daerah akan lebih cepat”.

Nahardi juga mengkritik perizinan yang proses administrasinya tergolong lama. “Untuk pengusulan perhutanan sosial harus menunggu hingga 14 bulan, bahkan 2 tahun,” jelasnya.

Kemudian, Wiratno juga menambahkan, kawasan hutan saat ini terutama hutan produksi (dilapangan) kebanyakan telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, “dan parahnya lagi aparat pemerintah daerah, baik ditingkat kecamatan maupun desa turut berperan dalam konversi lahan hutan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, jika KPH tidak diperkuat di tingkat tapak, maka tidak menutup kemungkinan konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit akan semakin luas.

Di akhir kegiatan, Abdul Syukur Ahmad selaku perwakilan SCF melakukan brainstorming dalam bentuk diskusi bersama dengan peserta dengan tujuan diharapkan diperoleh rekomendasi dan bahan pertimbangan untuk revisi UU No. 23 Tahun 2014 tersebut. (Dedy / Fahrum Ahmad)

 

Fahutan Unismuh dan Unhas Gagas MoU Pengembangan Hutan Pendidikan

Published in Nasional
Rabu, 02 Maret 2016 09:01

Medialingkungan.com – Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) gagas kesepakatan (MoU) terkait pengembangan Hutan Pendidikan Unismuh di Ruang Dekanat Fakultas Kehutanan Unhas, pekan lalu (24/02).

Ketua Jurusan Kehutanan Unismuh, Husna Latifa mengatakan, tujuan kerjasama pengembangan ini merupakan perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, nota kesepakatan kerjasama tersebut belum terealisasi karena sejauh ini masih dalam tahap penjajakan.

“Rencananya dalam waktu dekat ini kedua belah pihak akan bertemu kembali di fakultas Kehutanan Unhas,” katanya.

Ia menambahkan, kerjasama ini diharapkan dapat menunjang pengembangan hutan pendidikan, melalui pertukaran dosen ataupun study banding ke hutan pendidikan masing-masing.

“Fakultas kehutanan Unhas telah diakui dan memiliki akreditasi cukup bagus dengan guru besarnya, apalagi unhas sendiri merupakan kampus besar di Indonesia Timur,” ujar Husna. {Mirawati / Fahrum Ahmad}

Jawa Krisis Ekologi, Jokowi Tuai Kritik Lewat Petisi

Published in Nasional
Rabu, 30 Desember 2015 10:51

Medialingkungan.com – 241 orang dari kalangan peneliti, akademisi, aktivis, tokoh agama, dan masyarakat adat mengirim petisi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi desakan untuk mengubah paradigma pembangunan. Dalam petisi itu, mereka mendorong agar pembangunan yang awalnya berorientasi pada peningkatan perekonomian bergeser ke arah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan, dan berkeadilan.

Menurut kelompok itu, daya dukung lingkungan seperti di Pulau Jawa telah memasuki fase kritis. Kendati demikian, izin tambang dan proyek pembangunan infrastruktur yang berindikasi merusak lingkungan tetap dikeluarkan.

"Krisis ekologi di Jawa sudah akut. Kini kian parah dengan dibangunnya industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap batubara, dan proyek lain. Kerusakan ini memicu konflik horizontal dan vertikal," kata Soeryo Adiwibowo, ahli ekologi Institut Pertanian Bogor yang juga salah satu pemrakarsa petisi itu, di Jakarta, Selasa (29/12).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Esmi Warassih juga menyoroti konflik dalam pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. "Dari segi aturan hukum, kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di Rembang seharusnya dilindungi. Namun, atas nama tambang, seolah semua boleh. Prinsip partisipasi dalam pemberian izin juga diabaikan. Ini memperparah krisis," ujarnya seperti dilansir Kompas.

Guru Besar Kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo juga menambahkan, indikasi kehancuran ekologi Pulau Jawa ditandai dengan tingginya bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor, selain kekeringan.

Menurut Hariadi, Data Indeks Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa Jawa merupakan pulau paling rentan terhadap bencana itu.

Dari 118 kabupaten atau kota di Jawa, sebanyak 94 di antaranya memiliki risiko banjir sangat tinggi. Adapun 110 kabupaten atau kota di antaranya berisiko mengalami kekeringan.

Pada tahun 2008, Hariadi dan sejumlah akademisi diminta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuat studi tentang daya dukung Pulau Jawa.

Hal itu dilakukan atas besarnya dana yang harus dikeluarkan setiap tahun untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat banjir. Bahkan, biaya tersebut bisa mencapai trilliunan. "Dari kajian kami, bencana ini dipicu krisis ekologi. Itu mulai dari berkurangnya tutupan hutan hingga kerusakan DAS (daerah aliran sungai)," jelas Hariadi.

Peneliti dari School of Democratic Economics, Hendro Sangkoyo menyatakan, krisis ekologi bukan hanya di Jawa, melainkan juga di seluruh Indonesia.

"Di luar Jawa, banyak pulau kecil yang rapuh ekologinya telah dikapling habis untuk tambang. Misalnya, di Kepulauan Sula, Maluku Utara, 90 persen luas pulau diperuntukkan bagi konsesi tambang tanpa mempertimbangkan keberadaan penduduk lokal. Ini kejahatan karena meniadakan ruang hidup manusia," katanya.

Menurut Hendro, pertambangan yang semakin marak itu tidak semuanya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri -- industri semen, misalnya. Ketika Tiongkok menutup pabrik semen dengan alasan ekologi, mereka mengalihkan tambangnya ke Indonesia. "Perlu dipertanyakan, industri ini untuk siapa?" katanya tegas.

Melalui petisi itu, mereka berharap agar Jokowi menugasi para menteri untuk memeriksa kembali kelayakan lingkungan semua industri. Mulai dari industri semen, tambang emas, pasir besi, dan proyek-proyek lain di Jawa.

Selain itu, kelompok yang tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan itu juga berharap Presiden segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya pada kasus konflik agraria dan sumber daya alam yang dilakukan oleh oknum aparat Polri/TNI. {Fahrum Ahmad}

Greenpeace dan LSM Kalteng Bendung Kanal Desak Perlindungan Total Gambut

Published in Nasional
Jumat, 27 November 2015 15:37

Medialingkungan.com – Greenpeace bersama Center for International Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland CIMTROP Universitas Palangkaraya dan Save Our Borneo beraksi langsung untuk melindungi masa depan hutan hujan dan merestorasi lahan gambut dari bahaya kebakaran yang menjadikan Indonesia penyumbang harian gas rumah kaca terbesar di dunia.

Aktivis Greenpeace bekerja berdampingan bersama warga, relawan, serta organisasi lokal Save Our Borneo, dan CIMTROP Universitas Palangkaraya membendung kanal yang selama ini digunakan untuk mengeringkan lahan gambut  guna memperbaiki kadar air pada lahan gambut.

Bendungan ini akan menutup kanal yang terletak  di Desa Pulang Pisau, Sebangau, Kalimantan Tengah, salah satu daerah dengan jumlah titik api terbanyak selama periode kebakaran hutan dan lahan 2015.

“Langkah membendung kanal merupakan contoh yang didasarkan pada instruksi Presiden Jokowi menjelang pembicaraan mengenai perubahan iklim pada pekan depan untuk melindungi lahan gambut.  Pembendungan kanal ini akan mengembalikan kadar air alami gambut, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharuddin, Jumat (27/11).

“Kerusakan hutan dan lahan gambut, terutama yang dialihfungsikan untuk perkebunan, merupakan penyebab utama dari kebakaran hutan dan sumber kontribusi terbesar di Indonesia terhadap perubahan iklim, tambahnya.

Menurut Rusmadya, Presiden Jokowi mesti memastikan pengeluaran peraturan yang mengharuskan perusahaan membendung kanal yang digunakan untuk mengeringkan gambut, serta memberi perlindungan permanen untuk lahan gambut seperti janji yang beliau sampaikan beberapa waktu lalu.

“Presiden harus memberikan kekuatan hukum dalam kebijakan Nol Deforestasi melalui penguatan kebijakan moratorium yang telah ada untuk hutan dan lahan gambut, termasuk hutan sekunder dan hutan di dalam konsesi,” tuturnya.

Direktur Save Our Borneo Nordin mengatakan:

Sementara itu, Direktur Save Our Borneo, Nordin mengungkapkan restorasi lahan gambut harus dimulai dari sekarang agar kebakaran hutan tidak lagi terjadi di masa mendatang. Hal ini mendesak untuk dilakukan, dan setiap orang harus bertindak.

“Kegiatan hari ini juga menandai satu tahun sejak Presiden Jokowi membendung Kanal yang menguras kadar air gambut di Sungai Tohor, Kepulauan Riau. Pembendungan terbukti berhasil karena wilayah tersebut terhindar dari kebakaran hutan yang melanda seluruh Indonesia pada tahun ini. Namun contoh baik dari Presiden Jokowi terabaikan lantaran tidak didukung oleh peraturan yang mengikat,” ucapnya.

Meskipun pada tahun lalu pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi New York tentang Hutan, dan sejumlah perusahaan menciptakan kebijakan perlindungan hutan dalam beberapa tahun terakhir, namun laporan terbaru Greenpeace menunjukan industri perkebunan tetap terdepan dalam kebakaran hutan melalui perusakan hutan dan lahan gambut. Laju pengrusakan hutan di Indonesia terus meningkat dengan minyak sawit sebagai penyebab utama. Perusakan hutan di seluruh dunia adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar keenam.

Dilain hal, Suwido H. Limin dari CIMTROP Universitas Palangka Raya menyatakan, Penutupan kanal dengan bendungan (dam) ini, merupakan tindak lanjut dalam mewujudnyatakan  tujuan dari Presiden Jokowi yang mengakomodir rekomendasi CIMTROP Universitas Palangka Raya sejak tahun 1998 dan didukung para ahli gambut di seluruh dunia.

“Lahan gambut yang terdegradasi adalah prioritas utama untuk dipulihkan status hidrologinya, dilanjutkan dengan penanaman spesies tanaman lokal bernilai ekonomis tinggi yang tidak memerlukan lahan kering, sehingga tidak perlu mengeringkan gambut, sehingga dapat mencegah ancaman kebakaran,” ujarnya. {Press Rilis}

Air Sungai Kalikamal Berubah Warna, Diduga Dicemari Limbah Industri

Published in Nasional
Rabu, 11 November 2015 16:29

Medialingkungan.com – Tiba-tiba saja dipagi hari Sungai Kalikamal airnya berubah menjadi warna merah. Warga menduga perubahan warna yang terjadi di Sungai Kalikamal, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diakibatkan pencemaran lingkungan dan kekeringan.

Kondisi yang terjadi di sungai tersebut membuat sejumlah petani sejenak berhenti melakukan pekerjaan mereka, dikarenakan takut melihat warna air itu. Dampak yang terjadi di Sungai Kalikamal membuat Pakar Lingkungan Universitas Diponegoro, Sudharto P Hadi mengungkapkan air itu sudah berubah warna berarti sudah terkena limbah.

“Jika air sungai sudah berwarna merah mudah, putih susu atau hitam bisa jadi air sungai tersebut dicemari limbah industri atau tambang yang ada disekitar sungai,” kata Sudharto, Rabu (11/11).

Namun jika air sungai berwarna coklat, bisa saja hal itu disebabkan sedimentasi tanah. Jika penyebabnya sedimentasi tanah maka tidak akan berdampak bagi lingkungan selain masalah pendangkalan sungai. 

“Hanya saja kalau memang benar itu limbah tambang, tentu dampaknya besar buat pertanian sekitar seperti mengurangi kesuburan tanah hingga membuat gagal panen,” ucapnya, seperti yang dilansir kompas.

Dia menegaskan, diperlukan uji laboratorium lebih lanjut, jangan hanya mendasarkan dugaan dari bau dan pekatnya warna air, meski keduanya bisa menjadi indikasi ambang batas cemaran.

Yang perlu dilakukan masyarakat sekitar adalah melaporkan masalah ini kepada Badan Lingkungan Hidup dan meminta untuk meninjau dan mendeteksi hingga ke hulu sungai, katanya. 

“Kalau sudah ditemukan penyebabnya terjadi perubahan warna dari sungai itu, maka kita bisa mengetahui dan akan segera ditangani,” ucapnya. {AnggaPratama}

Halaman 1 dari 8

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini