medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

Norwegia dan Denmark Dukung Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Published in Nasional
Minggu, 27 Maret 2016 08:08

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima kunjungan Pemerintah Norwegia untuk mendukung program Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya dalam pengelolaan hutan melalui kegiatan Penurunan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan pembangunan ekonomi rendah karbon.

Hal ini disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik di ruang kerjanya, Kamis (24/03).

Pada pertemuan itu, Siti juga menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan pihaknya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah yang rawan kebakaran, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal gambut di Sumatera dan Kalimantan.

Siti mengatakan, sekat kanal dinilai efektif dalam pengendalian Karhutla dan mempertahankan muka air gambut. Dalam upaya antisipasi Karhutla, Siti mengundang Stig Traavik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya akan dipimpin Presiden Joko Widodo di Propinsi Jambi, 5 April mendatang.

Di samping itu, Siti juga menyampaikan bahwa pada era yang lebih terbuka seperti saat ini, “Setiap orang bisa mengakses informasi publik yang tersedia setiap saat. Apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat akan segera disampaikan oleh Kementerian LHK,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri LHK kembali menerima kunjungan dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge yang lebih fokus membicarakan tentang pengelolaan sampah dan limbah.

Siti menjelaskan bahwa saat ini KLHK sudah punya contoh pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Cilacap, Jawa Tengah.  “Hal ini sejalan dengan target Presiden untuk membangun pembangkit listrik 35.000 MW. Indonesia juga punya proyek di 80 kota yang sudah punya alat pemproses sampah seperti di Malang, Martapura, Kendari, dan Balikpapan, dll,” ungkap Siti.

Casper Klynge juga menyampaikan, Denmark telah punya teknologi yang bagus dalam pengelolaan sampah dan limbah.  “Denmark lebih fokus dalam pengelolaan sampah dan bagaimana merubah sampah menjadi energi. Kami mengambil sampah dari Inggris, dan kita buat teknologi pengolahannya di Denmark,” papar Casper.

Selain membeberkan tentang teknologi pengolahan sampah menjadi energi, Pemerintah Denmark juga tertarik dengan upaya restorasi ekosistem yang diterapkan di Hutan Harapan Jambi. Pemerintah Denmark akan mempelajari model kerjasamanya. {Fahrum Ahmad}

Indonesia Tanggap REDD+, AMAN: Masyarakat Adat Harus Dilibatkan

Published in Nasional
Sabtu, 27 Februari 2016 09:35

Medialingkungan.com – Konferensi Iklim Paris telah menghasilkan Kesepakatan Paris yang memuat skema REDD+ yang disetuji oleh 148 negara partisipan pada kenferensi terbesar PBB mengenai isu peruabahan iklim pada Desember 2015 silam. Setelah REDD+ disepakati pada Konferensi Iklim Paris, Indonesia melangkah cepat inisiatif ini diterapkan sepenuhnya di lapangan.

“Kita tidak lagi berbicara soal tantangan atau peluang (REDD+). Tetapi, kini kita berbicara bagaimana menjawab tantangan,” ujar Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Festival Iklim di Jakarta awal Februari 2016.

Sejak tahun 2000 Indonesia telah mendorong agenda REDD+ (saat itu masih bernama RED), hingga sekarang berkembang dengan penambahan ‘D’ untuk degradasi lahan dan ‘+’.

Tercatat hingga saat ini, terdapat 17 keputusan COP yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional di negara-negara yang mengadopsi skema REDD+.

Dalam situs resmi Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) mencatat bahwa di tingkat nasional, pengembangan REDD+ dalam hal institusionalisasi, pembuatan kebijakan, dan aktivitas di lapangan sangatlah dinamis.

Sebelum dilebur dan menjadi Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Pemeirntah Indonesia telah membentuk lembaga REDD+ yang juga menjadi bagian kesepakatan bilateral dengan Norwegia.

Kendati dengan usia yang cukup singkat (kurang dari setahun), Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) berhasil memfasilitasi enam provinsi percontohan yang rentan kebakaran hutan dan lahan, termasuk membentuk Strategi Nasional REDD+ dan penegakkan hukum.

“Proyek REDD+ sangat beragam, dari skala, lingkup aktivitas, metodologi, asumsi karbon, dan banyak yang perlu dicatat lagi. Kami perlu mengidentifikasi beberapa fokus pada Tahap 2 (kesepakatan dengan Norwegia) pada 2013 dan kami perlu mengkaji lagi mana yang berjalan dan mana yang tidak,” jelas Masripatin.

Lebih lanjut ia sampaikan, penundaan pengembangan REDD+ terjadi karena perubahan politik, khususnya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

“Dengan integrasi ini, kami hanya baru mulai proses operasional pada 1 Juni 2015. Kami (Indonesia dan Norwegia) sepakat tahap transisi hingga pertengahan tahun,” sambungnya seraya menambahkan target tenggat waktu 2018 untuk implementasi penuh REDD+.

Selain itu, sambung Nur Masripatin, program REDD+ akan juga mencakup mata pencaharian dan peningkatan kapasitas.

“Kini digabung program pembendungan kanal, pembasahan kembali lahan gambut dengan penghidupan dan peningkatan kapasitas dengan harapan hal ini dapat langgeng,” katanya.

Sementara itu, Daniel Murdiyarso, ilmuwan utama CIFOR menyatakan, tantangan masa depan REDD+ adalah seputar tenurial (berupa: tenurial lahan), tenurial pohon, dan tenurial karbon yang perlu diatasi.

“Jika seseorang mengelola lahan, menanam pohon dan memelihara lahan gambut yang bukan miliknya tetapi memberi jasa lingkungan, bagaimana kita dapat mengakui peran dan memberikan penghargaan (atas tindakan) tersebut. Belum ada mekanisme dan terjadi kebingungan di tingkat nasional,” jelas Murdiyarso.

Lebih jauh ia sampaikan, setiap lokasi memiliki tantangan berbeda, seperti pembendungan kanal, desa hijau, dan desa bebas kebakaran. “Bagian menarik dari aktivitas ini adalah (mereka) berbasis proyek yang seringkali melupakan tunjuan lebih besar aktivitas yang bukan hanya karbon. Bisa beragam dan (karbon) mungkin menjadi prioritas akhir,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan juga mengingatkan tentang “Tidak Ada Hak Tidak Ada REDD” dari masyarakat adat sebagai syarat skema ini dapat diterima.

“(Mengakui) hak masyarakat adat adalah dasar mendukung REDD karena merekalah tulang punggung implementasi REDD+,” kata Abdon Nababan.

Ia menambahkan, masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hutan. “Berbicara mengenai masalah lingkungan, pembangunan berkelanjutan maka masyarakat adat adalah solusinya karena mereka ingin melindungi lingkungan.”

Menurut Abdon Nababan, masyarakat adat memiliki pengetahuan untuk melindungi dan menjaga wilayah mereka dengan hukum adat, lembaga adat, dan sistem tenurial yang berbeda dengan sistem ‘Barat’. Meskipun: sistem ini dirusak oleh sistem sertifikasi lahan. “Masyarakat adat menerapkan kepemilikan komunal, mereka tidak mengerti hal milik properti. Anda hanya punya hak atas lahan ketika mati. Ini mengapa disebut ‘tanah leluhur’,” jelasnya.

Selama lima tahun terakhir, AMAN juga melakukan kesiapan REDD+ mandiri dengan memetakan lahan adat di negara ini dan juga berkontribusi menyerap emisi gas rumah kaca. “Dari 84 juta hektare (lahan adat), jika masyarakat adat diperkuat, maka 32,7 Gigatons CO2 dicegah untuk teremisi. Artinya, kontribusi masyarakat adat mencegah pemanasan global sangat potensial,” jelasnya.

AMAN telah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam mendapatkan sumber ekonomi alternatif, merehabilitasi area mereka, dan mengubah hutan adat sebagai pembibitan untuk menyediakan bibit murah. {Fahrum Ahmad}

 

NGO: Indonesia Legalkan Deforestrasi dan Konflik Sosial Jika Bergabung dengan TPP

Published in Nasional
Minggu, 01 November 2015 11:00

Medialingkungan.com – Rencana Indonesia bergabung ke dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) ditangapi sejumlah pihak, khususnya di Organisasi Non-Pemerintah (NGO) sektor kehutanan. Bergabungnya Indonesia ke dalam TPP dinilai meningkatkan investasi asing di sektor kehutanan dan memperlebar pintu deforestasi.

Niat Presiden Joko Widodo untuk bergabung ke dalam TPP ini dikemukakan usai bertemu Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama di Washington DC, Senin (26/10). “Kami adalah negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia berniat bergabung dengan TPP,” ujarnya.

Menanggapi insiasi presiden itu, Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Muhammad Kosar menilai bahwa dengan bergabungnya Indonesia dengan TPP, berarti pemerintah membiarkan investasi asing masuk dengan mudah – dikarenakan hal itu adalah syarat yang harus dipenuhi untuk bergabung dengan TPP.

Saat ini saja, kata Kosar, negara anggota TPP seperti Singapura dan Malaysia sudah berinvestasi besar-besaran di sektor hutan tanaman industri, hak pengolahan hutan, hingga perkebunan kepala sawit. “Kalau ini terjadi, saya pikir pada 2020 Sumatera sudah kehilangan hutan karena sekarang di sana menjadi sasaran investasi untuk kehutanan,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis.com, Kamis (29/10).

Ia menambahkan, kesepakatan TPP malah membuat nilai tawar Indonesia melemah, apalagi untuk menindak perusahaan asing yang membakar hutan. “Untuk beri sanksi atas kebakaran yang terjadi di depan mata saja belum mampu. Apalagi kalau gabung TPP yang merupakan perjanjian negara dengan negara, bukan negara dengan perusahaan.”

TPP dibentuk atas inisiatif Amerika Serikat pada 2008 dan kemudian disepakati oleh negara Pasifik lain seperti Australia, Brunei Darussalam, Cili, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Kemudian keanggotaan TPP bertambah setelah masuknya Jepang, Kanada, dan Meksiko. Keduabelas Negara itu itu mencapai nilai investasi hingga hampir US$30 triliun.

Senada dengan Kohar, Koordinator Layanan Konflik Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, La Ode Muh Ikbal mengatakan, sejumlah konflik akan mudah terbangun di wilayah konsesi perusahaan. “Kita bisa mengamati, selama ini masyarakat tidak berdaya saat intervensi pemodal (asing) mengambil alih haknya,” katanya saat dihubungi wartawan Medialingkungan.com (01/11).

Lebih lanjut ia jelaskan, perubahan nilai yang terjadi pada tatanan masyarakat setempat membuat hilangannya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dinamika sosial akan terkonstruksi secara cepat dan dalam kurun waktu tertentu akan menimbulkan goncangan sosial. “Akan timbul kesadaran individualis pada masyarakt yang mengakibatkan meningkatnya kecemburuan sosial dan menciptakan konflik horizontal dan vertikal,” ungkapnya.

Bergabungnya, Indonesia ke dalam TPP, menurut Ikbal, membuat kecenderungan pemerintah terhadap inevestor asing lebih besar daripada masyarakat. Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan bisa jadi terenggut haknya. “Ketegasan pemerintah dalam memutuskan sesuatu (apalagi yang sifatnya berkaitan dengan kepentingan publik) harus dipikirkan dan dikaji mendalam agar risiko di kemudian hari tidak semakin memperkeruh persoalan hari ini.” {Fahrum Ahmad}

IPOP Dituding Membuat Hutan Makin Habis

Published in Nasional
Jumat, 16 Oktober 2015 14:29

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait darurat kabut asap Indonesia. Pernyataan itu merupakan sikap Greenpeace yang menilai pemerintah Indonesia memebrikan akses kepada perusahaan sawit untuk melindungi hutan.

“Di Tengah Krisis Asap, Pemerintah Malah Menolak Janji Perusahaan-Perusahaan Sawit untuk Lindungi Hutan,” tulisnya dalam pernyataan resmi yang diterima Medialingkungan.com, pada Kamis (15/10).

Greenpeace mengatakan, ketika wilayah Indonesia tercekik kabut asap yang terjadi akibat deforestasi, pemerintah Indonesia malah bermaksud mengganti komitmen nol deforestasi yang telah dibuat tahun lalu di New York oleh para pengusaha kelapa sawit yang menandatangani Ikrar Minyak Sawit Indonesia atau Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP).

Sebelumnya, pada Selasa malam (13/10), Menteri Koordinator Bidang Maritim, Rizal Ramli berkomentar tentang usulan membuat Dewan Produsen Kelapa Sawit dan telah menyebar ke media lokal dan internasional, termasuk Reuters.

Pemerintah, kata Rizal Ramli, berniat untuk membentuk dewan kerjasama produsen-produsen minyak sawit bersama Malaysia.

Tehitung sudah dua minggu sejak Kementerian Koordinator Perekonomian memanggil perusahaan yang telah melakukan penandatanganan IPOP -- untuk menjelaskan komitmen terkait rantai pasokan bebas deforestasi yang tidak diterima oleh Pemerintah.

Annisa Rahmawati, Juru Kampanye, Greenpeace SEA Indonesia mengatakan, dalam keadaan darurat kabut asap seperti saat ini, pemerintah Indonesia bahkan mengusulkan untuk menurunkan standar bagi perusahaan kelapa sawit, “bukannya memastikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut,” ungkap Annisa.

Krisis asap adalah dampak langsung dari deforestasi dari sektor industri minyak sawit dan kertas. “Jadi mengapa pemerintah Indonesia justru mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperburuk bencana kebakaran dengan menghancurkan lebih banyak hutan dan mengeringkan lebih banyak lahan gambut,” katanya.

Annisa menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengapresiasi perusahaan ‘nol deforestasi’ yang mencoba untuk menghentikan krisis, bukannya menambah percik api dengan memberi ‘izin untuk membakar’.

“Asap adalah bencana kemanusiaan yang dibuat oleh manusia yang memicu krisis lingkungan, mengancam kesehatan jutaan manusia, bahkan menyebabkan kematian dini,” jelasnya.

Menurut Annisa, terjadinya perusakan hutan dalam beberapa dekade ini, telah mengubah hutan dan lahan gambut di Indonesia menjadi sebuah bom iklim. “Apabila Presiden Jokowi benar-benar ingin melindungi rakyatnya dan serius dalam menghentikan kebakaran hutan, maka beliau harus berdiri bersama dengan perusahaan progresif untuk memastikan bahwa keseluruhan industri akan menghentikan kontribusinya dalam menciptakan bencana asap di tahun depan.”

Ikrar Minyak Sawit Indonesia adalah sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi produsen minyak sawit yang bertanggung jawab terbesar, namun demikian pemerintah malah mengusulkan untuk mengikuti Malaysia dan menurunkan standar.

Petani kecil dan kondisi ekonomi di Indonesia dijadikan alasan oleh industri dan pemerintah untuk menghindari tanggungjawab dalam mengakhiri deforestasi dan pengeringan gambut skala besar yang keduanya merupakan akar dari krisis kebakaran saat ini.

Pemerintah mengatakan, hal ini terkait dengan petani kecil. Perusahaan-perusahaan IPOP yang telah berikrar untuk tidak melakukan deforestasi, juga memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan petani kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka.

“Jika ikrar ini diimplementasikan,  maka hal ini akan memungkinkan  petani kecil untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan produk sawit yang bertanggung jawab dari pasar global,“ kata Annisa Rahmawati.

Sementara itu, Rashid Kang, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Cina mengatakan, Indonesia harus berhenti mencari alasan dengan menyebut Cina sebagai pasar yang siap untuk minyak sawit kotor sebagai cara untuk membenarkan kemunduran Indonesia.

Ia menambahkan, jika Cina menerima permintaan Indonesia untuk standar yang lemah, hal itu akan mengirim pesan bahwa Cina mendukung solusi dengan deforestasi yang lebih besar dan emisi karbon yang lebih banyak.

"Ini sangat tidak sejalan dengan kepemimpinan yang telah ditunjukkan Cina kepada dunia sebagai pemain besar yang bertanggung jawab dalam perundingan iklim COP 21.”

Selama perjalanan baru-baru ini ke Washington dan New York, Kepala Pemerintahan China Xi Jinping mengumumkan program -cap and trade untuk menurunkan emisi karbon, memberikan  USD 3.1 milyar untuk membantu negara-negara berkembang bertempur dan beradaptasi dengan perubahan iklim, dan menginvestasikan USD 12 milyar untuk membantu negara-negara miskin mencapai tujuan U.N. pembangunan berkelanjutan global selama 15 tahun ke depan. {Fahrum Ahmad}

Indonesia Siap Jelaskan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di COP21

Published in Nasional
Rabu, 07 Oktober 2015 11:27

Medialingkungan.com – Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat terlepasnya gas karbon yang tersimpan dalam pohon dan lahan gambut ke atmosfer akan dipertanggung jawabkan Indonesia pada Konferensi Iklim PBB (Conference of Parties/COP21) di Paris, 30 November-11 Desember 2015.

Indonesia menyatakan siap menjawab berbagai pertanyaan terkait kasus kebakaran hutan dalam COP ke-21. Untuk itu, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam konferensi itu.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Nur Masripatin mengatakan akan memberi jawaban yang transparan untuk setiap pertanyaan tentang kasus kebakaran hutan. "Tapi saya kira tak akan dibahas saat konferensi. Pertanyaan bakal muncul di luar itu, dari media asing atau lembaga masyarakat," kata Nur di kantornya, Senin (05/10) seperti dikutip dari Tempo.

Kebakaran hebat melanda hutan dan lahan di enam provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Luas area yang terbakar mencapai 17 juta hektar. Indonesia sudah menghabiskan dana sekitar Rp 550 miliar untuk menanggulangi kebakaran.

Tim KLHK saat ini telah menyiapkan data terkait mitigasi bencana yang telah dilakukan. Mereka juga sudah siap menyampaikan peta pencegahan kebakaran. Menurut Nur, pemerintah tengah melakukan sinergi untuk mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020.

Nur mengatakan, rata-rata deforestasi di Indonesia tidak boleh melebihi 918.678 hektar per tahun jika ingin menurunkan emisi dari sektor lahan. Padahal, dalam dokumen resmi nilai rujukan emisi kehutanan Indonesia (Forest Reference Emission Level/FREL) yang menggunakan acuan data 1990-2012, deforestasi di Indonesia tak boleh mencapai 900.000 hektar per tahun jika ingin emisi gas rumah kaca sektor itu turun.

Untuk itu, tim KLHK akan menyerahkan dokumen FREL for Deforestation and Forest Degradation yang menunjukkan data emisi yang dihasilkan akibat deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi lahan gambut pada periode 1990-2013 yang mencapai 0,573 giga ton -- yang diumumkan September lalu.

Selain itu, tim KLHK juga telah menyiapkan data proyeksi emisi pada 2020 yang diperkirakan mencapai 0,593 giga ton.

Kendati demikian, dampak kebakaran tahun ini tak dimasukkan dalam dokumen FREL. Nur menganggap bahwa tingkat kepastian dampak kebakaran tersebut masih rendah. Dalam FREL, data yang terkait dengan kebakaran hanya emisi dekomposisi lahan gambut yang mencapai 0,05 giga ton.

Nur mengatakan Indonesia tak akan menghindari pertanyaan tentang kebakaran hutan yang sebagian besar melanda Sumatera dan Kalimantan. "Justru kalau kita kasih data yang masih tak pasti, presentasi kita juga masih jadi tak pasti," katanya.

Pada pertemuan COP21, kesepakatan hukum universal terkait perubahan iklim akan dibahas, dan ditargetkan penekanan laju pemanasan global tidak menembus dua derajat Celcius. Diperkirakan hampir 50 ribu partisipan dari berbagai perwakilan, organisasi nonpemerintah, dan badan-badan di bawah naungan PBB akan hadir dalam pertemuan itu. Ini merupakan yang pertama dalam negosiasi di PBB selama 20 tahun. {Fahrum Ahmad}

KLHK Bantah Tudingan Konversi Lahan Sebagai Transaksi Politik

Published in Nasional
Selasa, 06 Oktober 2015 11:08

Medialingkungan.com – Percepatan izin pelepasan kawasan hutan menjadi 12-15 hari diduga memberi peluang kerusakan hutan yang semakin cepat. Dugaan itu diperkuat dengan pemilihan 269 kepala daerah secara serentak. Pasalnya, izin pelepasan kawasan hutan perlu rekomendasi bupati dan gubernur. Jika mereka telah memberi rekomendasi dan persetujuan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan susah menolaknya.

Deregulasi 14 izin menjadi enam izin di sektor kehutanan itu merupakan bagian dari paket ekonomi II yang ditawarkan pemerintah yang akan direalisasikan pada pekan kedua Oktober 2015. Tujuannya adalah meningkatkan investasi di bidang kehutanan, perkebunan, dan industri tambang mineral.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Masripatin mengatakan, percepatan perizinan tak berarti mempercepat konversi hutan.

"Proses perizinan lebih cepat tidak serta-merta membawa konsekuensi percepatan pelepasan kawasan hutan. Dengan catatan proses dilakukan baik," kata Nur Masripatin di sela konferensi pers Indonesia Climate Alliance- Climate Week, 6-9 Oktober 2015 di Jakarta.

Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Ruang telah menyiapkan kriteria, indikator, dan peruntukan kebutuhan lahan. "Dari situ Ditjen Planologi dan Tata Ruang mengendalikannya. Waktu 12-15 hari itu terlalu cepat apabila masih ada yang perlu diklarifikasi," jelasnya.

Nur Masripatin mengungkapkan, rata-rata deforestasi di Indonesia tidak boleh melebihi 918.678 hektar per tahun jika ingin menurunkan emisi dari sektor lahan. Padahal, dalam dokumen resmi nilai rujukan emisi kehutanan Indonesia (forest reference emission level/ FREL) yang menggunakan acuan data 1990-2012, deforestasi di Indonesia tak boleh mencapai 900.000 hektar per tahun jika ingin emisi gas rumah kaca (GRK) sektor itu turun.

"Kami terus berkomunikasi (dengan Ditjen Planologi dan Tata Ruang) karena data tutupan hutan dan perubahannya di situ," kata mantan Deputi Badan Pengelola REDD+ itu.

Di Indonesia, saat ini terdapat sekitar 18 juta hektar kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. “Pada bagian itulah pemerintah ingin mempercepat proses perizinan pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi dengan mengubah Peraturan Menteri Kehutanan P.33/ Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi juncto Permenhut P.28/Menhut-II/2014,” jelasnya. {Fahrum Ahmad}

Pilkada Serentak Ancam Kerusakan Hutan

Published in Nasional
Selasa, 06 Oktober 2015 10:42

Medialingkungan.com – Pemilihan 269 kepala daerah serentak pada Desember 2015 menjadi ancaman kerusakan hutan. Dugaan itu muncul seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang dikhawatirkan menjadi modal ‘transaksi politik’.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta untuk menimbang-nimbang potensi itu terjadi. Sebab mekanisme perizinan yang sebelumnya terbilang memiliki proses yang panjang dan berbelit-belit saja, masih terdapat banyak kasus alih fungsi dan ekploitasi sumberdaya hutan.

"Telah jadi tren bahwa setahun sebelum pilkada dan setahun setelah terpilih, jumlah izin yang diterbitkan meningkat. Hutan sejak lama menjadi mesin ATM politik. Tanpa kemudahan dan percepatan saja, deforestasi sudah sangat tinggi," kata Timer Manurung, pendiri LSM Auriga yang bergerak di isu pelestarian lingkungan dan sumber daya alam kepada Kompas, Senin (05/10) di Jakarta.

Berdasarkan studi London School of Economics (LSE, 2011) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemekaran wilayah administratif pemerintahan memicu percepatan laju deforestasi.

Hasil ini ditunjukkan melalui analisis citra satelit, setahun sebelum dan sesudah pilkada. Pembalakan masif terjadi di kawasan hutan yang dapat dikonversi.

"Jelang pilkada, izin melonjak. Perhitungan kasarnya, tiap seribu hektar, mereka keluarkan Rp 1 miliar. Menggiurkan di tengah perilaku koruptif dan politik transaksional," kata Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Jika dikaitkan dengan isu perubahan iklim, percepatan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan menjadi 12-15 hari dianggap berlawanan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi dari sektor lahan.

Dalam dokumen resmi nilai rujukan emisi kehutanan Indonesia (forest reference emission level/ FREL) yang menggunakan acuan data 1990-2012, deforestasi di Indonesia tak boleh mencapai 900.000 hektar per tahun jika ingin emisi gas rumah kaca (GRK) sektor itu turun.

Timer menjelaskan, izin pelepasan kawasan hutan perlu rekomendasi bupati dan gubernur. Jika mereka telah memberi rekomendasi dan persetujuan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan susah menolaknya.

Seharusnya, lanjut Timer, rekomendasi dari daerah pun harus diversifikasi kebenarannya. Proses verifikasi lapangan itu butuh waktu. Pengalaman menunjukkan, rekomendasi diberikan hanya dengan pertimbangan kepentingan ekonomi jangka pendek, belum menghitung dampak ekologi dan sosial masyarakat setempat. {Fahrum Ahmad}

CIFOR Tunjukkan Bukti-bukti Kaitan Hutan dan Penyakit Menular

Published in Informasi & Teknologi
Sabtu, 03 Oktober 2015 10:01

Medialingungan.com – Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) baru-baru ini mencium adanya kaitan antara perubahan penggunaan lahan dan wabah infeksi Penyakit Menular (EIDs). Justifikasi ini diiringi peningkatan jumlah penelitian ini yang menuding adanya corong yang menghubungkan keduanya.

Menurut CIFOR, kaitan keduanya bak ‘pistol berasap’ – meskipun tak muncul ke permukaan namun identifikasi menyatakan bahwa EIDs berpotensi besar ditimbulkan dari perubahan penggunaan lahan.

“Ketika tegakkan hutan dibuka, meningkatnya kontak manusia dengan patogen tak dikenal di hutan bisa terjadi. Tetapi menemukan jalur penyebab, bahkan bukti korelasi yang cukup, masih sulit,” lansir CIFOR (25/09).

Tiga perempat EIDS yang dikenali, aslinya bersifat zoonotik, ditransmisikan dari binatang ke manusia. Memahami proses alami dan kejadian kontak binatang-manusia di bawah kondisi sosio-ekologi berbeda tampaknya menjadi prioritas segera.

Memahami faktor penyebab wabah dan munculnya kembali penyakit menular masih menjadi masalah ilmiah paling sulit. “Jurang besar pengetahuan masih ada,” katanya.

Bruce Wilcox dan Rita Colwell, Peneliti Biokompleksitas yang mendalami kemunculan penyakit menular secara holistik mengatakan, kelangkaan informasi disebabkan karena cara pandang terhadap patogen. “Ini hal yang mengkhawatirkan,” sambungnya.

Kedua peneliti ini menawarkan paradigma baru penelitian interdisipliner -- yang menempatkan patogen tidak terisolasi, karena penyakit, masalah lingkungan, selain juga pembangunan ekonomi, pemanfaatan dan tata kelola lahan yang semrawut dan memerlukan solusi lintas-sektor.

“Jadi, untuk mampu memperdiksi di mana EIDs bisa muncul, kita harus memahami bagaimana tingkat reservoar alami dan kecepatan transmisi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, sosial dan ekonomi serta interaksi mereka,” jelasnya.

Penelitian ini juga membantu menemukan apakah proses munculnya penyakit ditengarai perubahan demografi, konsumsi dan produksi sampah populasi manusia dan dampaknya – urbanisasi, ekspansi dan intensifikasi pertanian, dan alterasi habitat hutan.

Penyatuan Puzzle Manusia dan Hutan

Dua sumber informasi terbaru dapat membantu mengawali penyatuan puzlle: pengetahuan mengenai fragmentasi hutan dunia, dan distribusi global EIDs.

Peta resolusi tinggi tutupan pohon global yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Joseph Sexton dan kawan-kawan pada 2013 serta timnya Nick Haddad pada 2015 mengungkap bahwa hampir 20 persen sisa hutan dunia hanya berjarak 100 meter ke ujung hutan, dan lebih dari 70 persen hutan dunia berada dalam rentang 1 kilometer ke ujungnya.

Ini menempatkan hutan dalam jangkauan aktivitas manusia, perubahan mikro-iklim, dan spesies non-hutan yang bisa mempengaruhi ekosistem alami.

Kate Jones dan kawan-kawan dalam tulisan Nature (2013), menarik basis data dari ‘kejadian’ EIDs antara 1940 dan 2004, menunjukkan pola global nyata, mayoritas kejadian (71,8 persen) berasal dari alam liar.

“Tetapi, apakah kejadian EID dimungkinkan oleh fragmentasi hutan? Penelitian menunjukkan bahwa EID biasanya merupakan akibat perubahan antropogenik dan demografik, tetapi kekayaan spesies asli alam adalah penduga signifikan munculnya zoonotik EIDs, tanpa peran pertumbuhan populasi manusia, ketinggian atau curah hujan,” tulisnya.

Hutan, Binatang, Ebola

Masalah EIDs, manusia, kondisi hutan dan hewan (khususnya hewan buruan) belum pernah dalam sorotan sejak munculnya penyakit virus Ebola (EVD).

EVD ditularkan kepada manusia dari hewan liar dan penyebaran dalam populasi manusia melalui transmisi manusia-manusia. Penjelasan mengenai mewabahnya EVD beredar, tetapi tidak satu pun yang pasti.

Kaitan antara mewabahnya EVD dan deforestasi diterapkan, dengan entitas seperti Organisasi Kesehatan PBB (WHO) menyatakan (meskipun secara implisit) bahwa hilangnya hutan secara potensial menginfeksi hewan liar dan manusia dalam kontak lebih besar.

Walaupun kontak langsung dengan beragam spesies mamalia, seperti primata non-manusia -- gorila, simpanse dan rusa (transmisi hanya terkait dengan kelompok taksonomi ini) – telah ditunjukkan sebagai penyebab utama lompatan penyakit ke manusia, kelelawar secara khusus sering disebut sebagai reservoar paling memungkinkan untuk virus Ebola.

Baru-baru ini, beberapa peneliti menawarkan --walaupun belum terbukti dalam distrik Gueckedou -- di mana wabah Guinea berawal dari kontak dengan koloni kelelawar pemakan serangga tak-berekor mungkin menjadi penyebab wabah akibat hilangnya hutan.

Walaupun yang lain menentang hal itu karena hutan Guinea atas merupakan mosaik hutan dinamis, savana dan pertanian selama bertahun-tahun, orang di wilayah ini telah lama berkohabitasi dengan kelelawar, tampaknya bukan deforestasi/fragmentasi yang menjadi penyebab mewabahnya EVD.

Mengingat manusia dan kera besar telah lama tinggal bersama kelelawar beratus tahun, menuding gangguan habitat sebagai penyebab utama munculnya virus Ebola dalam spesies ini mungkin terlalu menyederhanakan dan bisa mengabaikan penyebab utama lain yang mungkin ada.

Di lain pihak, wacana yang mengklaim bahwa kecepatan dan ketakterdugaan deforestasi bisa mengarah pada wabah EVD bisa benar.

Tetapi, bagaimana ini bekerja?

Penelitian oleh Yayasan Environmental Resources Management (ERM) menyatakan bahwa fragmentasi hutan mengubah dinamika gerakan alam liar dalam hutan terfragmentasi; hutan terfragmentasi seringkali adalah wilayah dengan lebih banyak orang, jadi kontak antara manusia dan reservoar potensial atau spesies pembawa bisa meningkat.

Penelitian ini juga membandingkan pola fragmentasi hutan di enam lokasi wabah EVD dengan sampel luar wilayah yang dipilih secara acak, menemukan bahwa fragmentasi hutan lebih tinggi dalam lokasi EVD. Kesimpulan penulis laporan ERM dari hasil ini, adalah bahwa fragmentasi hutan, dalam mempengaruhi kebiasaan kelelawar mencari makan dan bersarang, bisa secara tidak langsung bertanggungjawab atas meningkatnya pertemuan kelelawar-manusia, dan akibatnya meningkatkan risiko EVD.

Laporan ERM merekomendasikan fragmentasi habitat mendorong kelimpahan pemangsa lebih kecil (terkait dengan hilangnya fauna berbadan besar), yang jika diburu akan meningkatkan kontak dengan hewan liar.

Penelitian ini merupakan yang pertama secara empirik memeriksa peluang hubungan antara kondisi hutan dan wabah EVD. Tetapi lebih banyak pekerjaan perlu dilakukan, kata penulis itu sendiri.

“Kita harus, tidak hanya meningkatkan sampel lokasi wabah EVD untuk diteliti, tetapi juga menguji rangkaian hipotesis alternatif untuk menginvestigasi apakah faktor tunggal atau beragam terkait wabah EVD,” jelasnya.

Jam berdetak dan ada urgensi saling mengetahui lebih dalam jika memang ada kaitan antara wabah Ebola virus dan deforestasi/fragmentasi hutan, konsumsi hewan buruan dan menangani daging hewan liar.

Para peneliti mengatakan, jika kaitan ini tervalidasi secara memuaskan, temuan itu bisa menjadi pintu masuk untuk lebih jauh memahami kondisi meningkatnya risiko wabah ebola dan menawarkan strategi mitigasi yang layak. {Fahrum Ahmad}

Puspijak: Sektor Kehutanan Penyumbang Emisi GRK Terbesar

Published in Nasional
Kamis, 02 Juli 2015 10:15

Medialingkungan.com – Sektor kehutanan di Indonesia menyumbangkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 48 persen, yang menjadikannya penyumbang terbesar dibanding dengan sektor lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tim Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak), dalam sebuah publikasinya yang berjudul ‘Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Kehutanan (Inventory)’.

Kehutanan yang dalam konteks perubahan iklim dimasukan dalam kategori Land use, land use change and forestry (LULUCF), kemudian lebih dikenal dengan istilah Agriculture, Foretsry and Land Use (AFOLU).

Tim Peneliti Puspijak menyebutkan estimasi perhitungan dengan business as usual (BAU), tingkat emisi dari kehutanan pada tahun 2020 nanti sebesar 525 juta ton CO2, dengan upaya mitigasi penanaman dan penurunan laju deforestasi pada tahun 2020 sektor kehutanan menyumbang emisi sebesar 334.1 juta ton CO2. Angka tersebut belum termasuk emisi dari kebakaran gambut.

Berdasarkan hasil kajian yang diterapkan terhadap skenario emisi BAU tersebut, diketahui kontribusi emisi terbesar dari deforestasi dan degradasi.

Mereka menjelaskan kalau deforestasi masih akan terjadi karena perkembangan jumlah penduduk dan kepentingan pembangunan seperti pengembangan perkebunan dan pertanian, pemekaran wilayah, pertambangan dan pemukiman.

“Hasil kajian ini menunjukkan kisaran deforestasi tahunan BAU mencapai 700.000 sampai 1.500.000 ha per tahun. Sedangkan BAU penanaman berkisar antara 150.000 – 300.000 ha per tahun. Opsi penentuan BAU sangat tergantung dari ketersediaan data serta asumsi yang digunakan,” ucap Peneliti Puspijak.

Mereka juga menegaskan perlunya tindak lanjut kebijakan dan kegiatan serta dana yang mendukung upaya penanaman dan penurunan laju deforestasi. (Irlan)

Halaman 1 dari 7

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini