medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Trump Didesak Koalisinya Untuk Hentikan Rencana Melawan Emisi Karbon

Published in Internasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:14

Medialingkungan.com – Para pejabat di 24 negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mendesak Presiden terpilih, Donald Trump untuk menghentikan rencana Presiden Obama dalam memerangi perubahan iklim, dan menutup pembangkit listrik tenaga batubara. Koalisi 24 pejabat ini meminta pemerintah Partai Republik untuk membatalkan rencana energi bersih yang diberlakukan oleh pemerintah Partai Demokrat saat ini.

Saat ini AS menerapkan aturan hukum yang dirancang untuk menurunkan emisi karbon (terutama dari pembangkit listrik batubara) pada tahun 2030 sebesar 32 persen dibawah level emisi tahun 2005. Namun saat ini, Mahkamah Agung telah memerintahkan untuk menunda implementasi aturan energi bersih tersebut sampai proses hukum untuk tentang aturan tersebut telah benar-benar selesai.

Jaksa Agung Virginia Barat, Patrick Morrisey dan juga Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, menyarankan kepada Kongres agar segera mengambil tindakan untuk mencegah Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA) membuat draft aturan yang serupa nantinya.

“Permintaan tersebut harus menjelaskan dari sudut pandang administratif, bahwa (rencana energi bersih) ini diluar hukum dan EPA tidak memiliki wewenang untuk menegakkan itu,” ujar Morrisey seperti dilansir Reuters.

Kabinet Trump nantinya berpotensi akan diisi oleh nominator dari negara-negara bagian yang banyak menggunakan bahan bakar fosil. Trump memilih Scott Pruitt, Jaksa Agung Oklahoma untuk menjalankan EPA, padahal sebelumnya, Scott merupakan penentang tindakan-tindakan Obama dalam menekan perubahan iklim. Selanjutnya Trump memilih mantan Gubernur Texas, Rick Perry untuk menjadi Kepala Departemen Energi, padahal Rick merupakan seorang yang skeptis terhadap perubahan iklim.

Trump berjanji untuk menghidupkan kembali pengeboran minyak dan gas serta pertambangan batubara melalui jalur pelemahan aturan-aturan federal. Dia juga mengatakan akan menarik AS keluar dari kesepakatan global untuk mengurangi emisi karbon dioksida, padahal sejumlah ilmuwan telah memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, serta kekeringan dan badai yang akan lebih sering terjadi. (Muchlas Dharmawan)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

Google Akan Pakai 100% Energi Terbarukan Tahun 2017 Mendatang

Published in Internasional
Kamis, 08 Desember 2016 17:49

Medialingkungan.com – Raksasa internet dunia, Google menyatakan kantor dengan 60.000 karyawannya akan menggunakan 100 persen energi terbarukan untuk pengoperasiannya mulai tahun 2017 mendatang. Google yang telah menjadi pembeli energi listrik terbarukan yang terbesar di dunia ini menilai bahwa energi terbarukan memakan sedikit biaya operasional.

Marc Oman selaku Kepala Bagian Energi Uni Eropa Google yakin bahwa hal ini baik untuk bisnis, dan penggunaan energi bersih ini akan memberikan keuntungan jangka panjang.

“Para pendiri kami yakin bahwa perubahan iklim nyata dan serius mengancam, sehingga kita harus turut mengambil peran dalamnya,” ujar Oman, seperti dilansir The Guardian, Rabu (07/12).

Oman mengatakan bahwa Google butuh 5 tahun untuk mencapai target 100 persen energi terbarukan sejak dimulainya tahun 2012, hal ini disebabkan rumitnya proses negosiasi dalam pembelian energi.

“Ini rumit, perusahaan kecil akan berjuang keras dengan dokumen-dokumennya. Kami membeli energi di berbagai yurisdiksi, sehingga tidak bisa hanya sekedar mengcopy-paste perjanjiannya,” tegas Oman.

Pada tahun 2015, Google membeli 5,7 TeraWatt per jam (TWh) energi listrik terbarukan. Tak jauh beda dari energi yang dihasilkan seluruh panel surya di Inggris, yaitu 7,6 TWh.

Oman berkata bahwa Google sekarang sedang mengincar kesepakatan kerjasama 10 tahun uuntuk energi rendah karbon yang intermitten (tidak terputus-putus) seperti tenaga air, biomassa dan nuklir.

Meski kontroversial, Oman menyatakan bahwa Google tidak menutup kemungkinan untuk menandatangani kontrak pembelian energi nuklir yang murah dan aman. Namun ia menerangkan bahwa sampai sekarang belum ada proyek energi nuklir yang memenuhi kriteria tersebut.

Penggunaan 100 persen energi terbarukan Google tidak berarti sepenuhnya langsung berasal dari tenaga angin dan surya. Tiap tahun, jumlah energi terbarukan yang dibeli setara dengan energi listrik yang digunakan untuk pengoperasian perusahaan. (Muchlas Dharmawan)

Masih Kisruh PLTU Batang, Kali Ini Warga Pemilik Lahan Sambangi Langsung Investornya

Published in Nasional
Senin, 05 Desember 2016 18:01

Medialingkungan.com - Bertepatan dengan Hari Tanah Internasional, Senin (05/12), 15 orang pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) Batang mendatangi kantor Japan Bank International Cooperation (JBIC), selaku pihak investor megaproyek PLTU Batang. Para pemilik lahan datang untuk menyerahkan sejumlah laporan kerugian yang mereka alami pasca penutupan akses lahan pertanian mereka. Selepas itu, mereka bergerak menuju Kedutaan Besar Jepang untuk meminta kepada Pemerintah negara tersebut agar menghentikan investasi kotornya di Batang.

PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 ha (hektare), dan kawasan Perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa. Menyusul penandatanganan persetujuan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) pada tanggal 6 Juni 2016 lalu,  Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan megaproyek ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia, hingga saat ini masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk pembangunan proyek energi kotor ini. Namun, pemerintah lantas menerapkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik, demi memuluskan proses pembebasan lahan. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka.

PLTU Batang direncanakan menjadi salah satu PLTU batubara terbesar yang akan dibangun di Asia Tenggara, dengan kapasitas sebesar 2000 MegaWatt (MW). Dalam proses pembebasan lahannya, berbagai pelanggaran HAM terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan  yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak dasar warga Batang.

“Kami telah mengkomunikasikan berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga selama 5 tahun ini, tetapi pihak JBIC tidak bergeming dan tetap saja melanjutkan dukungannya,” ujar Didit Haryo,  Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

 “Industri batubara di Indonesia terus mendapat dukungan Pemerintah mulai dari jaminan lahan sampai jaminan finansial yang menggiurkan pihak investor. Pemerintah telah mengacuhkan bahwa PLTU batubara ini mengeluarkan emisi beracun yang mengancam kesehatan masyarakat  di setiap detik pengoperasiannya,” tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

Filsuf Noam Chomsky Nyatakan Bahaya Donald Trump Bagi Iklim Global

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 15:16

Medialingkungan.com  -  Linguis dan Filsuf terkenal Amerika, Profesor Noam Chomsky menyatakan bahwa Partai Republik AS sekarang merupakan “organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.” Hal ini disampaikannya menyusul terpilihnya Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump beserta figur-figur lain Partai Republik yang menyangkali adanya Perubahan Iklim pada Pemilu AS 8 November lalu. Terpilihnya Trump, menurut Chomsky akan mempercepat laju pemanasan global dan membawa ras manusia kepada bencana, seperti dilansir oleh Independent UK.

Trump telah menunjuk beberapa orang yang secara terang-terangan menyangkal perubahan iklim untuk masuk menjadi anggota tim transisinya dalam Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA), dan juga orang-orang yang erat kaitannya dengan industri bahan bakar fosil sebagai penasehatnya.

Trump juga telah berjanji untuk membatalkan Ratifikasi Perjanjian Perubahan Iklim Paris dari Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, yang telah disambut dengan baik oleh rakyat sebagai "saat dimana kita akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan planet kita".

Menurut Chomsky, hasil Pemilu 8 November kemarin telah memberi Partai Republik kekuatan penuh untuk mengontrol pemerintahan AS, yang berarti bahwa mereka sekarang menjadi organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.

 “Ungkapan terakhir mungkin tampak aneh, bahkan keterlaluan. Tapi benarkah itu? Fakta menunjukkan sebaliknya. Partai ini didedikasikan untuk secepat mungkin menghancurkan kehidupan manusia yang terorganisir. Tidak pernah ada sejarah Presiden yang melakukan hal seperti itu, " kata Chomsky, dikutip dari hasil wawancara Truth Out pada Senin (14/11) di Gedung Putih.

"Pada kampanye awal Partai Republik, setiap kandidat membantah bahwa apa yang terjadi itu benar-benar terjadi--dengan beberapa alibi--seperti Jeb Bush misalkan, yang mengatakan semua itu tidak pasti, dan kita tidak perlu melakukan apa-apa karena kita memproduksi lebih banyak gas alami, semua berkat fracking," kata Profesor Chomsky.

"Atau John Kasich, yang setuju bahwa pemanasan global sedang terjadi, tetapi mengatakan bahwa ‘kita tetap akan membakar (batubara) di Ohio dan kami tidak akan meminta maaf atas hal itu ',” tambahnya.

Chomsky menambahkan bahwa Presiden terpilih sekarang, menyerukan peningkatan pesat dalam penggunaan bahan bakar fosil (termasuk batubara), melakukan pembongkaran peraturan-peraturan, dan juga menolak memberi bantuan kepada Negara-Negara yang berusaha untuk berlalih ke energi terbarukan.

“Saham perusahaan energi menggelegar, termasuk tambang terbesar di dunia batubara, yaitu  Peabody Energy, yang sebelumnya telah menyatakan kebangkrutan, namun setelah kemenangan Trump, tercatat mengalami peningkatan sebesar 50 persen," kata Chomsky.

Terakhir Chomsky mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa percaya bahwa isu perubahan iklim hanya dibahas sangat sedikit pada kampanye pemilu kemarin. (Muchlas Dharmawan)

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

Energi Terbarukan Indonesia Masih 1% yang Dimanfaatkan

Published in Nasional
Sabtu, 21 Mei 2016 12:57

Medialingkungan.com – Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjadikan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai fokus pengembangan energi, dalam upaya mengurangi keterantungan penggunaan energi fosil. Namun ternyata sampai saat ini pemerintah mencatat pemanfaatan EBT dalam negeri masih belum optimal.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana bahwa potensi energi baru terbarukan Indonesia mencapai 801,2 GW (Gigawatt). Nyatanya hanya 1% yang telah dimanfaatkan, atau sekitar 8,66 GW.

"Pemanfaatannya baru satu persen, hampir utuh karena enggak dipakai," kata Rida seperti yang dilansir Metro TV News, dalam Sarasehan Media 2016, di Hotel Neo Plus Green Savana, Bogor, Jumat (20/05).

Potensi energi terbarukan Indonesia dapat berasal dari berbagai macam sumber energi, seperti air, angin, surya, bio-energi, energi laut, dan juga panas bumi.

Rida menjabarkan, dari potensi tenaga air Indonesia sebanyak 75 GW, yang baru dimanfaatkan hanya 5,02 GW (7%). Sementara, potensi tenaga angin sebanyak 113,5 GW, yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 6,5 GW (0,01%).

Disamping itu, potensi tenaga surya sebesar 532,6 GWp (Gigawatt-peak), yang baru terserap hanya 0,08 GWp (0,01%). Sementara, potensi bio-energi sebesar 32,6 GW, baru dimanfaatkan sekitar 1,74 GW (5,3%).

Kemudian, potensi energi laut mencapai 18 GW, baru dimanfaatkan sebesar 0,3 MW (0,002%). Dan terakhir, potensi energi panas bumi yang dimiliki sebesar 29,5 GW dan baru dimanfaatkan sebesar 1,44 GW (5%). {Muchlas Dharmawan}

PLTU Batubara Jepang Berpotensi Sebabkan Kematian Dini

Published in Internasional
Rabu, 18 Mei 2016 23:03

Medialingkungan.com - Menurut sebuah studi, rencana Jepang dalam membangun puluhan stasiun pembangkit listrik bertenaga batubara dapat menyebabkan ribuan kematian dini dan menurunkan angka kelahiran akibat polusi udara.

Peringatan itu datang setelah pertemuan yang dilakukan para menteri lingkungan G7 di Toyama akhir pekan lalu, yang ditutup pada hari senin (16/05).

Jepang adalah satu-satunya negara di antara negara-negara G7 yang mengejar proyek batubara, setidaknya 43 pabrik akan dibangun selama 12 tahun ke depan, hal ini seakan meruntuhkan kesepakatan Iklim di Paris tahun lalu.

"Enam pembangkit listrik bertenaga batubara direncanakan akan dibangun  100 km dari Tokyo. Ekspansi pembangkit listrik batubara besar-besaran yang begitu dekat dengan daerah perkotaan, seperti Tokyo merupakan ide gila, " kata Lauri Myllyvirta, juru kampanye batubara Greenpeace seperti yang dilansir Theguardian.

Proyek ini diperkirakan dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat akibat paparan PM2.5 dan NO2, bisa saja sekitar 6.000 sampai 15.000 orang akan meninggal prematur di daerah Tokyo dalam kurun waktu 40 tahun.

Pembangkit listrik yang akan ditempatkan di Jepang barat dekat Osaka dan Hyogo dapat menyebabkan 4.000-11.000 kematian dini selama periode yang sama.

Berbeda dengan AS, Inggris dan negara-negara maju lainnya yang meninggalkan batubara, Jepang telah beralih ke bahan bakar fosil untuk mengisi kebutuhan energi akibat penutupan puluhan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi Maret 2011 lalu.

"Kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa dari bahaya polusi udara jika pemerintah lebih memilih energi terbarukan yang lebih baik dibandingkan batubara. Jika kita memiliki kesempatan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global 1,5 derajat, bahan bakar fosil harus disimpan di dalam tanah, tidak dipompa ke udara di atas kota-kota kita ". tutur Lauri Myllyvirta. {Mirawati}

Halaman 1 dari 9

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini