medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

Trump Didesak Koalisinya Untuk Hentikan Rencana Melawan Emisi Karbon

Published in Internasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:14

Medialingkungan.com – Para pejabat di 24 negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mendesak Presiden terpilih, Donald Trump untuk menghentikan rencana Presiden Obama dalam memerangi perubahan iklim, dan menutup pembangkit listrik tenaga batubara. Koalisi 24 pejabat ini meminta pemerintah Partai Republik untuk membatalkan rencana energi bersih yang diberlakukan oleh pemerintah Partai Demokrat saat ini.

Saat ini AS menerapkan aturan hukum yang dirancang untuk menurunkan emisi karbon (terutama dari pembangkit listrik batubara) pada tahun 2030 sebesar 32 persen dibawah level emisi tahun 2005. Namun saat ini, Mahkamah Agung telah memerintahkan untuk menunda implementasi aturan energi bersih tersebut sampai proses hukum untuk tentang aturan tersebut telah benar-benar selesai.

Jaksa Agung Virginia Barat, Patrick Morrisey dan juga Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, menyarankan kepada Kongres agar segera mengambil tindakan untuk mencegah Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA) membuat draft aturan yang serupa nantinya.

“Permintaan tersebut harus menjelaskan dari sudut pandang administratif, bahwa (rencana energi bersih) ini diluar hukum dan EPA tidak memiliki wewenang untuk menegakkan itu,” ujar Morrisey seperti dilansir Reuters.

Kabinet Trump nantinya berpotensi akan diisi oleh nominator dari negara-negara bagian yang banyak menggunakan bahan bakar fosil. Trump memilih Scott Pruitt, Jaksa Agung Oklahoma untuk menjalankan EPA, padahal sebelumnya, Scott merupakan penentang tindakan-tindakan Obama dalam menekan perubahan iklim. Selanjutnya Trump memilih mantan Gubernur Texas, Rick Perry untuk menjadi Kepala Departemen Energi, padahal Rick merupakan seorang yang skeptis terhadap perubahan iklim.

Trump berjanji untuk menghidupkan kembali pengeboran minyak dan gas serta pertambangan batubara melalui jalur pelemahan aturan-aturan federal. Dia juga mengatakan akan menarik AS keluar dari kesepakatan global untuk mengurangi emisi karbon dioksida, padahal sejumlah ilmuwan telah memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, serta kekeringan dan badai yang akan lebih sering terjadi. (Muchlas Dharmawan)

EPA Perketat Standar Untuk Penggunaan Pestisida

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:51

Medialingkungan.com – Hari ini, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS (US Environmental Protection Agency, EPA) telah menyelesaikan standar untuk masyarakat yang ingin mengajukan aplikasi izin penggunaan Restricted Use Pesticides (RUPs) atau Pestisida Yang Dibatasi atau pestisida yang tidak dijual umum. Revisi untuk sertifikasi aturan aplikator pestisida akan mengurangi kemungkinan bahaya dari penyalahgunaan pestisida beracun. Penggunaan pestisida akan lebih aman dengan melakukan peningkatan pengawasan. Peraturan ini akan membantu memastikan bahwa RUPs digunakan dengan aman.

Asisten Administrator EPA, Bagian Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran, Jim Jones, mengatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk menjaga masyarakat dan lingkungan agar tetap aman dari paparan bahan kimia berbahaya.

"Dengan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi, mereka yang menerapkan penggunaan pestisida terbatas akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kemampuan untuk menggunakan pestisida yang lebih aman,” ungkap Jones.

EPA akan menerapkan sistem sertifikasi yang ketat dan mengharuskan semua orang yang disertifikasi sebelum menggunakan pestisida terbatas setidaknya 18 tahun. Sertifikasi ini harus diperbaharui setiap lima tahun.

Ada sekitar satu juta aplikator pestisida bersertifikat di AS yang menggunakan RUPs dan revisi ini nantinya akan berdampak pada semua aplikator, termasuk aplikator pestisida komersial dan aplikator pestisida pribadi, seperti petani dan peternak. Revisi juga berdampak di negara dan suku-suku yang menggunakan program sertifikasi. Semua termasuk 50 negara, Columbia, empat suku, enam wilayah, dan empat lembaga federal akan mengelola program sertifikasi untuk aplikator RUPs.

Dampak pada aplikator, negara, suku, wilayah, dan badan-badan federal bervariasi berdasarkan persyaratan program saat ini. Kebanyakan program sertifikasi sudah ada di beberapa tempat dan revisi standar ini akan memperkuat dasar untuk standar sertifikasi aplikator di seluruh negeri.

EPA membutuhkan lisensi khusus untuk metode tertentu seperti fumigasi dan aplikasi di udara yang dapat menimbulkan risiko lebih besar jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk perlindungan lebih lanjut, mereka yang bekerja di bawah pengawasan aplikator bersertifikat sekarang akan menerima pelatihan untuk menggunakan pestisida secara aman dan untuk melindungi keluarga mereka dari paparan pestisida yang dibawa pulang dari tempat mereka bertani. (Suterayani)

Realisasi Perhutanan Sosial Masih Jauh Dari Target

Published in Nasional
Jumat, 25 November 2016 19:59

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kawasan perhutanan sosial yang disediakan pemerintah untuk dikelola rakyat seluas 12,7 juta hektare (ha), yang baru terealisasi hanya seluas 1,67 juta ha. Padahal konsep ini sudah dicanangkan sejak dua tahun lalu.

“Seluas 12,7 juta ha sudah dicanangkan, sudah 1,67 juta ha. Kenapa tidak mudah, karena saya mempelajarinya keliling desa tersebut di Indonesia. Sambil berjalan. Saya sudah bilang tadi, bahwa konsepnya harus hati-hati,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar di Bandar Lampung, Jumat (25/11), dikutip dari Republika.co.id.

Menurutnya, untuk merealisasikan konsep tersebut ia sudah berkeliling lebih dari 20 spot perhutanan sosial seperti Jambi, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan lainnya.

“Semuanya berbeda-beda (kondisinya). Tapi ada hal-hal prinsip (soal perhutanan sosial yang dikelola rakyat), sehingga peraturan menterinya baru keluar Oktober lalu. Itu politiknya presiden, jadi sudah berjalan,” ujar Siti.

Pemerintah sudah mencanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 pengalokasian kawasan hutan seluas 12,7 juta haatau 10 persen dari luas hutan di Indonesia untuk dikelola masyarakat sekitar dengan berbagai skema kehutanan. RPJM tersebut meliputi 71 ribu desa dan baru terealisasi 30 ribu desa.

Pengelolaan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat dapat dilakukan dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan lainnya. Sebelumnya disediakan 500 ribu ha, lalu 12,7 juta ha hingga tahun 2019.

Pencanangan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat sekitar selain dapat memastikan hak wilayah kelola hutan rakyat, juga mengatasi konflik dan kemiskinan rakyat sekitar.

Selain itu, pengelolaan hutan melalui pola tersebut dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 29 persen pada tahun 2030. Atau menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 41 persen apabila ada kerja sama pihak internasional. (Muchlas Dharmawan)

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

Indonesia Darurat Batubara

Published in Editorial
Senin, 16 Mei 2016 10:51

Medialingkungan.com – Dunia saat ini sedang dihadapkan pada dilema besar mengenai pro-kontra penggunaan batubara sebagai sumber energi listrik -- termasuk Indonesia. Di satu sisi, batubara memberi keuntungan lebih bagi perekonomian negara dikarenakan lebih murah, efektif dan efisien dibandingkan dengan sumber energi listrik lainnya. Namun di sisi lain, penggunaan batubara mengeluarkan emisi yang sangat besar dan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta lingkungan.

Data Badan Energi Internasional (International Energy Agency, IEA) menunjukkan bahwa bahan bakar fosil batubara menyumbang 44% dari total emisi CO2 global, yang tentunya menjadi sumber terbesar emisi gas rumah kaca sebagai pemicu perubahan iklim.

Selain itu, batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan, seperti NOx dan SO3, zat utama dalam pembentuk hujan asam dan polusi PM 2.5. PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti Merkuri dan Arsen.

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia tengah berupaya melakukan pembangunan mega-proyek penyediaan listrik 35.000 MW (Megawatt) dalam jangka waktu 5 tahun, mulai 2015-2019. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan perusahaan swasta untuk membangun 109 pembangkit listrik baru. Saat ini, setidaknya sudah ada 42 PLTU yang beroperasi di Indonesia.

Komitmen Pasca Kesepakatan Paris

Rencana pemerintah Indonesia ini tentu sangat berlawanan dengan ambisi Indonesia pada kesepakatan iklim global 2015 di Paris. Indonesia mengumumkan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 29% pada tahun 2030, demi tujuan dari kesepakatan bersama yakni menghentikan pemanasan global dibawah 2oC.

Namun, langkah pemerintah untuk mewujudkannya melalui penggunaan energi terbarukan masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari sorotan organisasi-organisasi lingkungan bahwa proyek 35.000 MW menggunakan lebih dari 60% sumber energi berasal dari batubara, sementara hanya 20% penggunaan sumber dari energi terbarukan.

Laporan dari Greenpeace bersama dengan Harvard University menunjukkan, bahwa polusi udara dari operasi PLTU Batubara saat ini telah menyebabkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun. Penyebab utamanya adalah stroke (2.700), penyakit jantung iskemik (2.300), penyakit paru obstruktif kronik (400), kanker paru-paru (300) serta penyakit kardiovaskular dan pernapasan lainnya (800). Jika saja semua pembangkit listrik dibawah proyek 35.000 MW seperti yang direncanakan telah beroperasi, maka diestimasikan jumlah kematian dini akan meningkat menjadi 15.700 jiwa per tahun.

"Setiap pembangkit listrik tenaga batubara baru berarti risiko kesehatan tinggi bagi rakyat Indonesia. Kematian terjadi lebih cepat dari waktunya akibat stroke, serangan jantung, kanker paru-paru, penyakit jantung dan pernapasan lainnya. Dampak kesehatan ini terutama mengancam anak-anak," kata Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Harapan Energi Indonesia

Laporan dari Greenpeace menunjukkan bahwa saat ini sekitar 40% dari listrik yang dihasilkan di seluruh dunia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Namun, masih ada harapan karena dunia saat ini sedang menunjukkan tren penggunaan energi bersih.

Berbagai contoh kasus di negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Cina yang telah menunjukkan akan meninggalkan batubara sebagai sumber energi listrik. Hal ini disusul oleh gerakan-gerakan divestasi terhadap batubara dari berbagai badan pendanaan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Ekspor Impor AS, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan yang telah memutuskan untuk berhenti berinvestasi di pembangkit listrik tenaga batubara.

“Jika seluruh wilayah Selatan dan Asia Tenggara mengimplementasikan rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara, kita benar-benar akan mengalami krisis,” kata Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia.

Indonesia juga harus ikut serta merangkul tren energi bersih pengganti batubara. Indonesia memiliki target ambisius dalam penggunaan energi terbarukan, yakni 25% sampai pada tahun 2025 mendatang. Beberapa alternatif energi terbarukan sebagai pengganti batubara dapat ditingkatkan seperti energi dari tenaga panas bumi, air, angin, dan matahari.

Indonesia memiliki 40% dari cadangan panas bumi dunia dengan kapasitas panas bumi melebihi 29.000 MW, namun kita baru saja mengembangkannya kurang dari 4%. Selanjutnya, potensi energi dari tenaga air juga bisa dikembangkan. Indonesia memiliki target potensial sebesar 1.267 MW sampai 7.500 MW dari pembangkit listrik tenaga air.

Untuk potensi energi dari tenaga angin, Indonesia memiliki ribuan mil garis pantai pada ratusan pulau-pulau, dan kecepatan angin yang konstan. Tercatat 1,96 MW kapasitas terpasang untuk tenaga angin dengan potensi 3-6 meter per detik (m/s).

Terakhir, potensi energi dari tenaga matahari juga tidak boleh dipandang sepele. Kapasitas terpasang tenaga matahari saat ini hanya 12 MW, padahal negara ini berada pada lintasan khatulistiwa dan menerima lebih banyak sinar matahari daripada tempat lain di dunia, dengan potensi sekitar 4,8 kWh/m2/hari.

“Pemerintah harus membuat target yang lebih ambisius dan membangun proses transisi yang adil untuk segera beralih menuju energi bersih terbarukan,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting. {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN.COM}

Greenpeace Desak Perusahaan HTI dan Kelapa Sawit Agar Jalankan Instruksi Jokowi

Published in Nasional
Selasa, 10 November 2015 21:24

Medialingkungan.com – Greenpeace menyambut baik kebijakan baru pemerintah Indonesia yang segera melarang pembukaan dan eksploitasi gambut di seluruh Indonesia dan memerintahkan penutupan kanal-kanal  untuk menaikkan permukaan air tanah hingga mendekati permukaan gambut untuk menghindari kebakaran lahan.

Kebijakan tersebut melarang penanaman baru di lahan yang terbakar, namun mengharuskan upaya restorasi di wilayah tersebut dan melakukan investigasi dan tindak pidana pembakaran hutan.

Greenpeace juga mendesak perusahaan HTI dan kelapa sawit untuk menjalankan instruksi baru pemerintah ini, dan memperingatkan bahwa tonggak inisiatif ini akan gagal tanpa dukungan dari industri dan seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah.

Deforestasi dan pengeringan gambut selama puluhan tahun adalah merupakan akar masalah dari krisis kebakaran hutan dan gambut Indonesia yang telah menciptakan kondisi kesehatan yang memprihatinkan dan dampak lingkungan lintas kawasan.

Pada 24 Oktober lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi untuk menangani kebakaran hutan dengan melarang pembangunan lebih lanjut di gambut. Pada tanggal 3 dan 5 November, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan instruksi formal kepada seluruh perusahaan perkebunan yang memerintahkan mereka untuk menghentikan ekspansi lebih lanjut di gambut.

“Langkah yang diambil Presiden Jokowi adalah langkah tepat dalam mengantisipasi kebakaran pada tahun mendatang dengan melarang ekspansi perkebunan sawit di lahan gambut, dan meminta saluran kanal-kanal untuk disekat,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi, Selasa (10/11).

“Namun hal ini juga perlu diperkuat dengan memastikan bahwa lahan yang terbakar harus direhabilitasi bukan ditanamani dengan kelapa sawit. Hal itu juga hanya akan berhasil apabila seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia menjalankan kebijakan baru ini,” tambahnya.

Menurut dia, kebijakan ini harus dibuat lebih praktis dengan target waktu pelaksanaan yang jelas dan mengikat termasuk pemberian sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang mengabaikan kebijakan ini. Perusahaan-perusahaan HTI dan kelapa sawit harus merilis data dan peta yang menunjukan lahan konsesi (HGU) mereka.

“Bagaimana kita dapat mempercayai mereka jika mereka abai terhadap presiden dengan melanjutkan penghancuran gambut?,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan moratorium izin baru konsesi di gambut, namun hal ini sering diabaikan oleh pemerintah lokal, khususnya di tingkat kabupaten di mana alokasi lahan biasanya terkait dengan korupsi.

Peta penggunaan lahan yang bisa diakses publik menjadi penting untuk memberi jalan bagi masyarakat sipil dalam mengawasi bagaimana larangan kebijakan presiden atas pembukaan gambut ini bisa dilaksanakan.

Dalam dua bulan terakhir, emisi dari kebakaran lahan gambut Indonesia telah melampaui keseluruhan emisi Amerika Serikat.

Yuyun mengungkapkan, keputusan Presiden Jokowi yang melarang pembangunan gambut adalah langkah pertama  menuju  masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan Indonesia. Ini menjadi contoh yang penting dari seorang pemimpin negara untuk mengatasi akar masalah perubahan iklim di ajang pertemuan iklim Paris.

“Perusahaan harus bekerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini dan memastikan berhenti melakukan bisnis dengan perusahaan yang masih melakukan deforestasi dan penghancuran gambut,” ucapnya.

Greenpeace meminta perusahaan dan seluruh jajaran pemerintahan Pusat dan Daerah untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi dengan mengambil lima langkah yakni, pertama, menghentikan penghancuran: Perusahaan harus menuntut pemasok mereka untuk melindungi hutan dan lahan gambut di Indonesia (termasuk melakukan langkah-langkah cepat untuk mencegah kebakaran).

Kedua, memastikan transparansi dan akuntabilitas: Kepemilikan lahan dan peta tutupan hutan harus dipublikasikan, dan perusahaan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak perusahaan (pamasok) dimonitor dengan baik.

Ketiga, membersihkan rantai pasok: Para trader (perusahaan pembeli) harus berkolaborasi melalui aksi bersama untuk memastikan jika ada perusahaan yang masih menciptakan kondisi akan terjadinya kebakaran dan asap dengan cara mengeringkan lahan gambut dan menghancurkan hutan agar dikeluarkan dari pasar.

Keempat, memperbaiki Kerusakan: Hilangnya hutan karena kebakaran harus direhabilitasi. Upaya rehabilitasi harus memprioritaskan kawasan hutan gambut yang rentan yang telah mengalami kebakaran hutan.

Kelima, memulai solusi: Insentif dan keuntungan harus disediakan bagi masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber penghidupan yang mendukung konservasi dan restorasi hutan. Ini termasuk memperbaiki hasil panen di kawasan perkebunan yang ada dan mendukung pengembangan skema koperasi. {Press Rilis}

Daulat Hukum (Kabut Asap) Tanpa Kompromi

Published in Nasional
Selasa, 13 Oktober 2015 09:21

Medialingkungan.com – Melacak pihak yang terbukti terlibat pembakaran hutan dan lahan tidak hanya diakhiri dengan ‘mengetahui’. Tindakan tanpa kompromi terhadap pihak yang terbukti seharusnya dijatuhkan sanksi yang tegas sesuai dengan daulat hukum yang dianut oleh republik ini.

Tak hanya intitusi, pemilik perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan seharusnya turut diusut.

Hal itu dikemukakan pengamat hukum lingkungan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, setelah 12 perusahaan dijadikan tersangka oleh Polri.

Menurut Henri, penindakan terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan memang telah diterapkan. ”Namun, penerapannya itu hanya pada level-level penanggung jawab operasional di lapangan,” ujar Direktur Eksekutif ICEL itu,

Sebelumnya, pada 16 September 2015, Kapolri mengumumkan tujuh persuahaan sebagai tersangka -- dan sejumlah karyawan yang terbukti terlibat aktif dalam proses pembakaran hutan dan lahan, termasuk (yang menjabat sebagai) manager operasional.

Lalu pada Senin (12/10), Kapolri kembali mengumumkan penambahan menjadi 12 perusahaan yang menjadi tersangka, kendati Jenderal Badrodin Haiti ditengarai belum menjabarkan berapa orang (lagi) yang terlibat dan ditahan kepolisian.

Henri menilai, untuk memberikan efek jera terhadap para pemicu kabut asap, pihak kepolisian seharusnya mengusut tuntas pemilik atau penanggung jawab perusahaan. ”Ini bisa diartikan dalam dua hal. Pertama, siapa yang paling berkuasa dalam lingkup perusahaan untuk menghentikan pelanggaran itu? Kedua, apakah yang punya kekuasaan menerima bawahannya melakukan pelanggaran dan dibiarkan?”

Henri menambahkan, selain pemilik, polisi bisa mengusut perusahaan sebagai (yang) badan hukum. “Perusahaan sebagai badan hukum kan tidak bisa dipenjara, tapi bisa dikenai Pasal 119 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti perampasan keuntungan dan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha,” jelas Henri.

Sementara itu, Direktur Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, Muh. Ichwan mengatakan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat pembakaran ‘bukan’ hanya dibekukan dan dicabut izin kelolanya. “Harus ada garansi terhadap pelaku. Setelah izin dicabut, maka korporasi tidak boleh lagi beroperasi (meskipun dengan badan hukum yang berbeda),” ungkapnya, Selasa (13/10).

Ia menambahkan, negara dan para penegak hukum juga mesti memangkas jalur investor yang berupaya memanfaatkan sumberdaya hutan di level daerah, jika mencium adanya celah tindakan yang memungkinkan bencana asap tejadi kembali.

“Sebab dengan hadirnya otonomi daerah disinyalir membuat ‘ketergantungan’ daerah terhadap perusahaan (yang diberikan izin pengelolaan) dari segi pendapatan asli daerah,” ungkap Ichwan.

Ia juga mengatakan bahwa 80-90 persen pembakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia. Sehingga diperlukan (juga) upaya pemberdayaan masyakarat untuk mengubah perilaku itu -- seperti Fire Free Village Program yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Riau guna meredam dan mencegah kebakaran lahan dengan pelibatan multistakeholder.

“Dengan begitu, seluruh pihak terlibat untuk mengawasi korporasi maupun individu yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya. {Fahrum Ahmad}

KLHK Bantah Tudingan Konversi Lahan Sebagai Transaksi Politik

Published in Nasional
Selasa, 06 Oktober 2015 11:08

Medialingkungan.com – Percepatan izin pelepasan kawasan hutan menjadi 12-15 hari diduga memberi peluang kerusakan hutan yang semakin cepat. Dugaan itu diperkuat dengan pemilihan 269 kepala daerah secara serentak. Pasalnya, izin pelepasan kawasan hutan perlu rekomendasi bupati dan gubernur. Jika mereka telah memberi rekomendasi dan persetujuan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan susah menolaknya.

Deregulasi 14 izin menjadi enam izin di sektor kehutanan itu merupakan bagian dari paket ekonomi II yang ditawarkan pemerintah yang akan direalisasikan pada pekan kedua Oktober 2015. Tujuannya adalah meningkatkan investasi di bidang kehutanan, perkebunan, dan industri tambang mineral.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Masripatin mengatakan, percepatan perizinan tak berarti mempercepat konversi hutan.

"Proses perizinan lebih cepat tidak serta-merta membawa konsekuensi percepatan pelepasan kawasan hutan. Dengan catatan proses dilakukan baik," kata Nur Masripatin di sela konferensi pers Indonesia Climate Alliance- Climate Week, 6-9 Oktober 2015 di Jakarta.

Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Ruang telah menyiapkan kriteria, indikator, dan peruntukan kebutuhan lahan. "Dari situ Ditjen Planologi dan Tata Ruang mengendalikannya. Waktu 12-15 hari itu terlalu cepat apabila masih ada yang perlu diklarifikasi," jelasnya.

Nur Masripatin mengungkapkan, rata-rata deforestasi di Indonesia tidak boleh melebihi 918.678 hektar per tahun jika ingin menurunkan emisi dari sektor lahan. Padahal, dalam dokumen resmi nilai rujukan emisi kehutanan Indonesia (forest reference emission level/ FREL) yang menggunakan acuan data 1990-2012, deforestasi di Indonesia tak boleh mencapai 900.000 hektar per tahun jika ingin emisi gas rumah kaca (GRK) sektor itu turun.

"Kami terus berkomunikasi (dengan Ditjen Planologi dan Tata Ruang) karena data tutupan hutan dan perubahannya di situ," kata mantan Deputi Badan Pengelola REDD+ itu.

Di Indonesia, saat ini terdapat sekitar 18 juta hektar kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. “Pada bagian itulah pemerintah ingin mempercepat proses perizinan pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi dengan mengubah Peraturan Menteri Kehutanan P.33/ Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi juncto Permenhut P.28/Menhut-II/2014,” jelasnya. {Fahrum Ahmad}

Jusuf Kalla: Alih Fungsi Lahan Menjadi Industri Dihentikan

Published in Nasional
Selasa, 29 September 2015 12:59

Medialingkungan.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berjanji membenahi sistem tata kelola lahan di Indonesia. ‘Menghentikan alih fungsi lahan menjadi hutan tanaman industri’ adalah salah satu janjinya pada pertemuan berasama sepuluh wakil organisasi masyarakat sipil di New York, Amerika Serikat, pada Minggu (27/09).

"Tak ada lagi lahan baru untuk meningkatkan produksi. Tak boleh ada lagi upaya eksploitasi terhadap kawasan gambut," ujar Kalla, melalui siaran pers yang diterima pada Senin (28/09).

Jusuf Kalla menuturkan bahwa kebijakan tersebut sangat penting karena dampak aktivitas industri terhadap kerusakan hutan saat ini sangat parah dan memprihatinkan. Pemerintah sudah menyiapkan suatu paket kebijakan perbaikan tata kelola lahan.

Bahkan, lanjut Kalla, pihaknya telah menyampaikan rencana paket kebijakan tata kelola lahan itu kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Khusus kepada Kadin, Kalla mengimbau agar para pengusaha mendorong intensifikasi lahan, bukan sebaliknya.

Melalui siaran pers yang sama, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan mengapresiasi upaya pemerintah. Dampak kerusakan lingkungan ke depan membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Penerimaan negara dari sektor ekonomi berbasis lahan tergerus karena penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Tujuan pembangunan yang disepakati di New York, terutama Goal 15, meminta setiap negara anggota PBB melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat (terestrial). Pemerintah diminta mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghambat dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati," ujar Abetnego.

Menurut Abetnego masalah ini semakin kompleks dengan beban pemulihan atas kerusakan lingkungan, misalnya masalah kabut asap yang terjadi sejak 15 tahun terakhir.

Sementara itu, menanggapi masalah kebakaran lahan dan hutan, Jusuf Kalla mengatakan dalam pidatonya bahwa selama ini pemerintah Indonesia sudah berusaha keras untuk memadamkan api. Namun, masih sulit untuk memadamkan kebakaran hutan dalam waktu singkat.

Jusuf Kalla menyontohkan kebakaran hutan di California, Amerika Serikat, yang juga sulit untuk dipadamkan dalam waktu dekat. "Persoalannya kebakaran di Indonesia selain cuaca yang panas, juga dibantu dengan angin," katanya. (Fahrum Ahmad)

Halaman 1 dari 8

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini