medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Delapan Kota di Indonesia Akan Miliki Masterplan Terkait Penanganan Sampah

Published in Nasional
Selasa, 01 Agustus 2017 20:56

Medialingkungan.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan rapat dengan membahas masterplan yang berisikan penanganan sampah dibeberapa daerah. Peserta rapat yang hadir yakni, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R Karliansyah; Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kemenko Maritim, Yudi Prabangkara; Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Pada pertemuan ini, Parlindungan Purba selaku Ketua Komite II menyatakan keberadaan masterplan dalam penanganan sampah di daerah mampu menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat hasil dari pengolahan sampah.

“Permasalahan jumlah sampah yang mencapai angka 64 juta per tahun, mengharuskan masing-masing daerah untuk memiliki masterplan penanganan sampah. Sehingga masalah sampah dapat teratasi sekaligus mendapat nilai tambah dengan adanya pengolahan sampah menjadi energi,” ujar Parlindungan, seperti yang dilansir Kompas.com, Selasa (1/8).

Presidium Alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pusat ini menambahkan bahwa, sampah yang mencapai 64 juta ton per tahun menjadi masalah besar bagi tiap daerah. Maka dari itu, diharuskan setiap daerah memiliki masterplan dan seluruh stakeholder memegang teguh komitmen dalam menyelesaikan permasalahan terkait sampah.

“Cara penanganan yang akan dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),” ujarnya.

Dilain sisi, Prof. Djailami Firdaus selaku Senator DKI Jakarta DKI Jakarta akan menjadi pionir dalam pembangunan infrastruktur berupa pengelolaan sampah menjadi energi yang berupa PLTSa. Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, kedepannya akan dibuat Intermediate Treatment Facility (ITF) di 4 lokasi di DKI Jakarta yang akan mengelola sampah menjadi energi.

“Sampah di DKI Jakarta terbilang sudah sangat melebihi ambang batas. Maka perlu dilakukan gerakan secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan sampah,” katanya.

Hasil rapat itu, di akhir tahun 2018 program masterplan penanganan sampah tersebut dapat terealisasi. Ada delapan kota yang menjadi target pilot project yakni, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar. (Angga Pratama)

Pemkab Situbundo Ambisius Berantas Sampah dan Kerusakan Lingkungan

Published in Nasional
Senin, 31 Juli 2017 20:10

Medialingkungan.com – Pemkab Situbondo menanggapi serius persoalan sampah dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Tak tinggal diam, Sekda Pemkab Situbondo, Syaifullah mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan hukum lingkungan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Indikator keberhasilan Pemkab Situbondo dalam penanganan sampah dapat dilihat dari volume produksi sampah yang dapat ditangani sebesar 75,35% pada tahun 2016. Tidak hanya itu, Syaifullah terus berusaha melakukan inovasi dalam menangani sampah agar kota yang dia tempati 100% bersih dari sampah.

“Secepatnya kasus sampah akan segera dibereskan begitupun kasus lingkungan yang tercemar,” ujar Syaifullah,” seperti yang dilansir Jawapos.com, Senin (31/7).

Langkah lain yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanganan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup (KLH), yaitu menambah bak-bak sampah disetiap sudut-sudut kota. Ini bertujuan agar sampah yang sudah dipungut petugas tidak berceceran. Sebab, bak yang lama sudah tidak bisa memuat semua sampah.

“Kami juga mencoba menata sejumlah pasar agar lebih tertata dan bersih. Saat ini, dari 17 pasar tradisional, 12 diantaranya tergolong baik,” kata Syaifullah.

Sedangkan untuk urusan pekerjaan umum, panjang jalan Kab. Situbondo dalam kondisi baik. Syaifullah menerangkan, Pemkab terus mengupayakan agar kondisinya tetap bagus.

 “Usaha yang kita lakukan bisa terlihat hasilnya,” imbuhnya.

Masalah lingkungan ini adalah satu diantara 24 prioritas urusan wajib dikerjakan oleh Pemkab Situbundo. (Angga Pratama)

100 Hari Trump, Gedung Putih Dikerumuni Ribuan Aktivis Lingkungan

Published in Internasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:14

Medialingkungan.com – Ribuan aktivis lingkungan hidup menggelar demonstrasi - yang mereka sebut; Pawai Iklim Rakyat. Aksi ini diselenggarakan di Washington D.C. pada Sabtu (29/04). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sejak tahun 2014 yang juga dipelopori Richard Branson, Leonardo DiCaprio, dan Al Gore.

Selain di D.C. aksi serupa juga juga diselenggarakan di 300 lokasi di Amerika, mulai dari Seattle sampai Boston. Menurut para aktivis, agenda gerakan iklim ini ditandai sebagai kecaman di 100 hari kepemimpinan Donald Trump. Pemerintah diharapkan untuk responsif terhadap iklim bukan hanya mengejar keuntungann finansial.

John Zangas, dari DC Media Group menuliskan bahwa ribuan orang berjalan menyusuri Pennsylvania Avenue -- dengan tokoh-tokoh pribumi yang memimpin -- melewati Trump International Hotel yang diselimuti barikade kemanan. Kemudian, melanjutkan ke Gedung Putih.

Mereka berhenti untuk menari, melantunkan dan meneriakkan tuntutan ke arah Gedung Putih saat mereka lewat. Barikade polisi dijajar di tengah Pennsylvania Avenue, membelahnya menjadi dua untuk membuat para demonstran menjauh dari trotoar di samping halaman Gedung Putih.

Laman VOA juga mencatat, mereka rela disengat suhu panas sekitar 35º C unutk massa yang berada di D.C. sedangkan di Denver salju menyelimuti ratusan aktivis yang berkumpul.

"Gerakan iklim diadakan di D.C. untuk menunjukkan bahwa pemilihan tersebut tidak membatalkan hukum fisika," tulis aktivis iklim dan penulis Bill McKibben. (McKibben membantu mengatur Iklim Rakyat yang pertama pada bulan Maret.)

"Politisi perlu diingatkan, bahkan saat mereka melakukan penawaran industri, yang kita lihat lebih banyak lagi,” tegasnya.

Kelompok organisasi mitra, yang membentuk komite pengarah acara itu, umumnya kelompok lingkungan, tetapi juga mencakup beberapa serikat perdagangan, serta kelompok advokasi anti-perang dan anti-minoritas, seperti NAACP.

Ribuan massa menegaskan bahwa mereka keberatan karena Trump mencabut pembatasan terhadap pertambangan, pengeboran minyak dan emisi gas rumah kaca di pembangkit listrik tenaga batu bara.

Isu para demonstran dilandasi tuntuntan yang memadukan perubahan iklim dengan masalah ekonomi dan keadilan social. Serta menyerukan perubahan seperti menaikkan upah minimum nasional menjadi USD$ 15 per jam.

Acara serupa akhir pekan lalu di Washington March for Science diikuti ribuan aktivis, memerotes apa yang mereka klaim sebagai penolakan pemerintahan Trump terhadap sains -- dan diadakan di 600 kota di dunia. {Fahrum Ahmad}

WHO: Polusi Udara Bunuh 1,7 Juta Anak Setiap Tahun

Published in Internasional
Rabu, 08 Maret 2017 11:43

Medialingkungan.com - World Health Organization (WHO) menyebutkan sekitar 1,7 juta jiwa anak di bawah usia 5 tahun meninggal dunia setiap tahun akibat polusi udara. Penyebab kematian tersebut diantaranya, air yang tidak bersih, kurangnya sanitasi, praktik kebersihan yang buruk, serta polusi udara indoor atau outdoor.

Menurut laporan WHO, sebanyak 570.000 anak di bawah 5 tahun meninggal setiap tahun akibat infeksi pernapasan terkait dengan polusi udara serta asap di dalam dan luar ruangan. Kemudian ada 361.000 yang meninggal setiap tahun akibat diare dan sanitasi yang buruk, isu kebersihan, dan keterbatasan akses terhadap air minum yang aman. Lalu 270.000 meninggal selama bulan pertama mereka yang itu bisa dihindari dengan meningkatkan sanitasi, akses air bersih, dan mengurangi polusi udara. Lalu sebanyak 200.000 kematian karena malaria yang sebenarnya bisa dicegah dengan mengontrol kembang biak nyamuk serta mengelola air yang lebih baik.

“Lingkungan tercemar sangat mematikan terutama untuk anak-anak,” ujar Direktur Jenderal WHO Margaret Chan seperti yang dilansir oleh Okezone.com

“Organ dan sistem kekebalan tubuh mereka sedang berkembang dan tubuh lebih kecil serta saluran pernafasan belum sempurna membuat mereka sangat rentan terhadap udara dan air kotor,” tambahnya.

Organisasi kesehatan itu juga menjelaskan bahwa peningkatan volume sampah elektronik dari ponsel dan perangkat lain dapat mengekspos racun yang dikaitkan pada penurunan kecerdasan, kerusakan paru-paru, serta kanker. Volume tersebut diprediksi mencapai 50 juta metrik ton pada tahun 2018 atau tumbuh 19 persen dibandingkan tahun 2014.

Untuk mengurangi risiko ini, WHO meminta pemerintah di berbagai negara untuk menekan polusi udara di dalam maupun luar ruangan, lalu melindungi ibu hamil dari paparan asap, juga menyediakan air serta sanitasi bersih.

“Investasi dalam penghapusan bahaya lingkungan terhadap kesehatan, seperti, peningkatan mutu air atau menggunakan bahan bakar bersih, akan menghasilkan manfaat besar bagi kesehatan,” Ungkap salah satu ahli WHO, Maria Neira. {Dedy. M}

Pemkot Pontianak Akan Tindak Tegas Perusak Pohon

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:22

Medialingkungan.com – Kota Pontianak adalah kota di Indonesia yang letaknya berada tepat di bawah garis cakrawala katulistiwa. Saat ini, pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengancam akan menindak dengan tegas berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada perusak pohon di sepanjang jalan-jalan protokol atau fasilitas umum.

Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir Antara News memaparkan banyak oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang merusak pohon-pohon yang ditanam oleh instansi terkait. Perusakan dilakukan dengan cara memasang sejumlah promosi produk atau lainnya dengan memaku pohon, sehingga merusak pohon tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut juga telah membuat taman menjadi kumuh.

“Siapapun yang melakukan tindakan tersebut, nantinya akan diberikan sanksi Tipiring agar bisa memberikan efek jera,” kata Edi, di Pontianak, Kamis (02/03).

Edi berharap masyarakat juga turut berperan aktif dalam menjaga agar pohon-pohon dan tanaman agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.

"Bentuknya bisa dengan melaporkan siapa saja yang ketahuan merusak pohon itu, kepada Satpol PP Kota Pontianak, atau instansi terkait lainnya," ujarnya.

Selain itu, menurut Edi kedepan dengan adanya fasilitas CCTV di Kota Pontianak, pihaknya akan lebih memperketat pemantauan di seluruh penjuru kota khatulistiwa tersebut, tidak terkecuali masalah pohon tersebut.

Dengan adanya kamera pengawas di sejumlah perempatan jalan atau lainnya, maka pihaknya akan dengan mudah memantau atau menindak siapa saja yang melakukan perusakan pohon atau taman, serta pelanggaran lainnya, kata Edi. {Andi Wahyunira}

Dubes AS Apresiasi Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Published in Nasional
Kamis, 02 Maret 2017 21:08

Medialingkungan.com – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. ditemani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi hutan mangrove di kawasan Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Ikut hadir Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Joestamadji, Kepala Bagian Kerja Sama Dewi Wahyu Wardani, Kepala Dinas Perhubungan Irvan Wahyudrajat, serta Kepala Satpol PP Irvan Widyanto.

Dubes Donovan mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Apresiasi positif ini disampaikan Donovan saat berkunjung ke kawasan mangrove di Wonorejo.

"Ini adalah kunjungan pertama saya ke Surabaya sejak saya memberikan surat kepercayaan saya kepada Presiden Joko Widodo dari presiden saya. Saya bersama istri datang ke Surabaya karena kami tertarik dengan program ibu wali kota yang sadar soal lingkungan," kata Donovan saat kunjungannya.

Dubes Donovan dan Wali Kota Risma sempat menanam pohon mangrove bersama. Keduanya kemudian berjalan di lintasan jalan kaki untuk melihat langsung hutan mangrove sembari menikmati teduhnya hutan lindung tersebut.

Tak hanya itu, mereka juga menyempatkan diri singgah di Sentra Kuliner MIC (Mangrove Information Center) yang menjajakan aneka makanan khas laut.

Dubes Donovan tampak takjub saat Wali Kota Risma menunjukkan sejumlah foto burung yang biasa singgah ke kawasan mangrove Wonorejo ketika bermigrasi antar-benua. Risma juga memperlihatkan foto monyet yang hidup di kawasan mangrove Wonorejo.

"Kami sangat terkesan dengan program ibu wali. Kami bisa belajar banyak mengenai upaya perlindungan lingkungan di Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota Surabaya," kata Donovan.

Sementara Risma memaparkan, Donovan datang ke Surabaya, karena ingin berkunjung ke mangrove Wonorejo. Dia sendirilah yang memilih tempat tersebut dan mengapresiasikan Surabaya yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan. Pemkot Surabaya juga merasa senang karyanya meski merasa masih jauh dari sempurna tapi sudah mulai dapat apresiasi.

Sebenarnya, lanjut Risma, upaya pengelolaan lingkungan, utamanya kawasan mangrove, bukanlah hal yang rumit. Tetapi yang sulit adalah bagaimana menjaga konsistensi.

"Beliau bilang belajar banyak dari sini, sebetulnya saya kira ini ilmu yang sederhana yang butuh konsistensi. Konsistensi ini yang paling susah," ujarnya.

Risma juga menyebut, posisi hutan mangrove sangat penting. Tidak hanya untuk perlindungan Kota Surabaya dari ancaman rob maupun tsunami, tetapi juga menjadi rumah yang nyaman bagi ikan-ikan. 

"Suatu saat akan terasa sekali manfaatnya untuk Surabaya, bahkan untuk dunia. Karena, mangrove ini tempat berpijahnya ikan, bukan hanya dari sisi keamanan dari tsunami atau dari rob. Karena itu, kalau mangrove tidak ada, mungkin ikan akan sulit berkembang," kata Risma tambahnya. {Andi Wahyunira}

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Cina Beri Sanksi Tegas Kepada Pejabat Yang Tak Peduli Lingkungan

Published in Internasional
Kamis, 15 Desember 2016 16:50

Medialingkungan.com – Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Pemerintah Pusat Cina mengirimkan tujuh kelompok untuk memeriksa beberapa tempat, termasuk Beijing, Shanghai dan Provinsi Guangdong di selatan, pada November. Menyusul pemeriksaan putaran pertama dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah negeri itu.

Penyelidikan putaran pertama menggiring 3.000 pejabat untuk mendapat teguran dan denda sebesar 198 Juta Yuan atas kekerasan terhadap lingkungan hidup.

“Pemeriksa belum lama ini melakukan penilaian terhadap 1.893 perkara dan menerapkan denda 66 Juta Yuan (atau setara dengan Rp 95,6 Miliar) dari 1.479 perkara”, seperti dilansir kantor berita Xinhua, dikutip dari Antara.

Namun, tidak ada laporan terinci mengenai penerapan denda tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Cina pada awal tahun ini mendapat wewenang menyelidiki daerah dan perusahaan tanpa memberi peringatan lebih dulu dan mempunyai hak memanggil semua pejabat daerah atau petinggi perusahaan untuk memperhitungkan tindakan mereka. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

UNEP Apresiasi Indonesia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Selasa, 13 Desember 2016 19:29

Medialingkungan.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menerima kunjungan kehormatan dari United Nations Environment Program (UNEP) Selasa, (13/12) di Gedung DPR, Senayan. Pertemuan ini diadakan guna membahas isu lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.

 “Kita berharap semuanya akan seperti key issue untuk lebih lokal dalam mengelola isu lingkungan kita. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan dan terbantu setelah komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam meratifikasi konvensi Internasional tentang perubahan iklim,” tegas Fahri, seperti dikutip dari Republika.

Fahri pun menegaskan bahwa Indonesia berterima kasih kepada UNEP yang selama ini banyak membantu dalam program pengelolaan lingkungan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Direktur Eksekutif UNEP, Erik Solheim sebelumnya mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan. Ia pun akan pergi ke beberapa negara untuk menceritakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan tersebut agar dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

“Indonesia memiliki banyak orang utan dan juga gambut, saya akan senang hati pergi ke negara lain untuk menceritakan kisah keberhasilan di Indonesia,” ujar Erik, yang juga merupakan Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan ini yakni Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo dan Mercy Chriesty Barends serta Anggota Komisi I Dave Akbarsyah Fikarno. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 29

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini