medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Cina Beri Sanksi Tegas Kepada Pejabat Yang Tak Peduli Lingkungan

Published in Internasional
Kamis, 15 Desember 2016 16:50

Medialingkungan.com – Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Pemerintah Pusat Cina mengirimkan tujuh kelompok untuk memeriksa beberapa tempat, termasuk Beijing, Shanghai dan Provinsi Guangdong di selatan, pada November. Menyusul pemeriksaan putaran pertama dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah negeri itu.

Penyelidikan putaran pertama menggiring 3.000 pejabat untuk mendapat teguran dan denda sebesar 198 Juta Yuan atas kekerasan terhadap lingkungan hidup.

“Pemeriksa belum lama ini melakukan penilaian terhadap 1.893 perkara dan menerapkan denda 66 Juta Yuan (atau setara dengan Rp 95,6 Miliar) dari 1.479 perkara”, seperti dilansir kantor berita Xinhua, dikutip dari Antara.

Namun, tidak ada laporan terinci mengenai penerapan denda tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Cina pada awal tahun ini mendapat wewenang menyelidiki daerah dan perusahaan tanpa memberi peringatan lebih dulu dan mempunyai hak memanggil semua pejabat daerah atau petinggi perusahaan untuk memperhitungkan tindakan mereka. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

UNEP Apresiasi Indonesia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Selasa, 13 Desember 2016 19:29

Medialingkungan.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menerima kunjungan kehormatan dari United Nations Environment Program (UNEP) Selasa, (13/12) di Gedung DPR, Senayan. Pertemuan ini diadakan guna membahas isu lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.

 “Kita berharap semuanya akan seperti key issue untuk lebih lokal dalam mengelola isu lingkungan kita. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan dan terbantu setelah komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam meratifikasi konvensi Internasional tentang perubahan iklim,” tegas Fahri, seperti dikutip dari Republika.

Fahri pun menegaskan bahwa Indonesia berterima kasih kepada UNEP yang selama ini banyak membantu dalam program pengelolaan lingkungan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Direktur Eksekutif UNEP, Erik Solheim sebelumnya mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan. Ia pun akan pergi ke beberapa negara untuk menceritakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan tersebut agar dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

“Indonesia memiliki banyak orang utan dan juga gambut, saya akan senang hati pergi ke negara lain untuk menceritakan kisah keberhasilan di Indonesia,” ujar Erik, yang juga merupakan Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan ini yakni Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo dan Mercy Chriesty Barends serta Anggota Komisi I Dave Akbarsyah Fikarno. (Muchlas Dharmawan)

EPA Perketat Standar Untuk Penggunaan Pestisida

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:51

Medialingkungan.com – Hari ini, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS (US Environmental Protection Agency, EPA) telah menyelesaikan standar untuk masyarakat yang ingin mengajukan aplikasi izin penggunaan Restricted Use Pesticides (RUPs) atau Pestisida Yang Dibatasi atau pestisida yang tidak dijual umum. Revisi untuk sertifikasi aturan aplikator pestisida akan mengurangi kemungkinan bahaya dari penyalahgunaan pestisida beracun. Penggunaan pestisida akan lebih aman dengan melakukan peningkatan pengawasan. Peraturan ini akan membantu memastikan bahwa RUPs digunakan dengan aman.

Asisten Administrator EPA, Bagian Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran, Jim Jones, mengatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk menjaga masyarakat dan lingkungan agar tetap aman dari paparan bahan kimia berbahaya.

"Dengan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi, mereka yang menerapkan penggunaan pestisida terbatas akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kemampuan untuk menggunakan pestisida yang lebih aman,” ungkap Jones.

EPA akan menerapkan sistem sertifikasi yang ketat dan mengharuskan semua orang yang disertifikasi sebelum menggunakan pestisida terbatas setidaknya 18 tahun. Sertifikasi ini harus diperbaharui setiap lima tahun.

Ada sekitar satu juta aplikator pestisida bersertifikat di AS yang menggunakan RUPs dan revisi ini nantinya akan berdampak pada semua aplikator, termasuk aplikator pestisida komersial dan aplikator pestisida pribadi, seperti petani dan peternak. Revisi juga berdampak di negara dan suku-suku yang menggunakan program sertifikasi. Semua termasuk 50 negara, Columbia, empat suku, enam wilayah, dan empat lembaga federal akan mengelola program sertifikasi untuk aplikator RUPs.

Dampak pada aplikator, negara, suku, wilayah, dan badan-badan federal bervariasi berdasarkan persyaratan program saat ini. Kebanyakan program sertifikasi sudah ada di beberapa tempat dan revisi standar ini akan memperkuat dasar untuk standar sertifikasi aplikator di seluruh negeri.

EPA membutuhkan lisensi khusus untuk metode tertentu seperti fumigasi dan aplikasi di udara yang dapat menimbulkan risiko lebih besar jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk perlindungan lebih lanjut, mereka yang bekerja di bawah pengawasan aplikator bersertifikat sekarang akan menerima pelatihan untuk menggunakan pestisida secara aman dan untuk melindungi keluarga mereka dari paparan pestisida yang dibawa pulang dari tempat mereka bertani. (Suterayani)

Wapres Beri Pengharaan Proper Emas Kepada 12 Perusahaan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 08 Desember 2016 01:20

Medialingkungan.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) peringkat emas kepada 12 perusahaan yang telah terbukti berupaya menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnisnya pada Rabu (07/12).

PROPER merupakan program tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri agar taat terhadap aturan lingkungan hidup. Sementara, peringkat emas pada PROPER adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten melakukan inovasi dalam proses produksi, bisnis, dan pemberdayaan masyarakat guna melestarikan lingkungan.

Wapres menyampaikan apresiasinya kepada 12 perusahaan yang menerima penghargaan Proper peringkat emas tersebut pada saat penyerahan penghargaan di Istana Wapres, Jakarta, yang turut didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada 12 perusahaan yang mencapai PROPER dengan emas, khususnya kalau kita lihat siapa yang 12 ini ada 7 dari Pertamina, ada 3 yang lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan yang swasta cuma 2," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari Berita Satu.

Wapres juga meminta agar KLHK selain memberikan sanksi, juga mengumumkan melalui media perusahaan-perusahaan yang mendapat PROPER Hitam dan Merah atau buruk dalam pengelolaan lingkungan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki manajemen pengelolaan lingkungan kedepannya, serta masyarakat juga dapat menilai perusahaan mana yang disiplin dan mana yang tidak.

"Nanti diumumkan untuk media sajalah yang dapat hitam dan merah, semua yang dapat diumumkan supaya masyarakat juga menilai siapa yang disiplin dan siapa yang tidak disiplin kepada lingkungan. Sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan menjadi pelajaran bagi siapa saja, karena yang namanya lingkungan hidup kalau perusahaan membuang limbahnya saja ke sungai berapa ikan yang akan mati dan berapa anak akan sakit, setidak-tidaknya gatal-gatal," ujarnya.

Sementara itu, dalam laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan dari 1.970 perusahaan yang dinilai, 5 perusahaan masuk kategori hitam, 284 merah, 1.422 biru, 172 hijau dan 12 perusahaan kategori emas. Sedangkan, 35 perusahaan lainnya tidak bisa diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, dan juga yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi.

Siti menambahkan, penghargaan diberikan sesuai kriteria penilaian dan cakupan pengawasan, meliputi penerapan manajemen sistem lingkungan, efisiensi energi konservasi air, pengurangan emisi dengan keanekaragaman hayati, recycle limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat. (Muchlas Dharmawan)

Hari Menanam Pohon Nasional, Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:10

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, hadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11). Dalam kegiatan tersebut jokowi mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanam pohon untuk generasi selanjutnya.

"Harus kita ingat urusan pelestarian alam bukanlah masalah kecil karena menyangkut anak cucu dan cicit kita. Saat kita menanam pohon kita sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutkan hidup generasi yang akan datang," kata Jokowi, seperti dilansir oleh Detik.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mencontohkan bencana banjir di Garut dan Bandung yang diakibatkan sudah beralih fungsinya hutan di bagian hulu.

"Dan kita semua sudah melihat semua, apa akibatnya jika tidak merawat alam, main asal tebang pohon akhrinya bencana seperti banjir dan menyusahkan kita, menyusahkan rakyat. Misalnya di Bandung, Garut kenapa bisa terjadi karena di bagian hulu di atas, di gunung, di bukit, di Papandayan sudah beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian, dari hutan menjadi pemukiman, dari hutan menjadi tambang, dari hutan menjadi industri," ujarnya.

Jokowi juga menyerukan untuk gotong royong menjaga alam Indonesia. Alam Nusantara yang penuh dengan keanekaragaman hayatinya. "Ini tugas kita semuanya merawat dan menjaga," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerangkan bahwa penanaman pohon secara serentak yang dilakukan pada kesempatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum dan semangat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan keberadaan pohon. Hal tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi deforestasi serta degradasi hutan dan lahan.

"Upaya ini memberikan refleksi kepada dunia bahwa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam komitmen Indonesia oleh Presiden Jokowi pada COP21 Paris Agreement yang diratifikasi oleh Indonesia dan DPR melalui UU Nomor 16 Tahun 2016," tambahnya. (Dedy M)

Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Nasional Naik 6 Persen

Published in Nasional
Kamis, 24 November 2016 17:25

Medialingkungan.com - Penyerahan Adipura Kencana dan Adipura serta penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (23/11) malam.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara nasional naik 6,63 persen selama empat tahun terakhir dari 63,31 menjadi 67,51 persen, seperti dilansir Antara.

Program Adipura adalah Program KLHK yang berlingkup nasional untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

“Gambaran kondisi sekarang semakin memperkuat catatan kebutuhan akan kebersamaan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi kompleksitas persoalan lingkungan khususnya tentang Pengelolan Sampah yang merupakan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” tegas Menteri LHK.

Dalam acara tersebut Pemerintah telah menganugerahkan penghargaan Adipura Kencana 2015 kepada tiga kota yaitu Surabaya, Balikpapan dan Kendari. Surabaya sebagai peraih Adipura Kencana kategori kota metropolitan, Balikpapan kota besar, dan Kendari kategori kota sedang.

Selain itu, Kementerian LHK juga menyerahkan penghargaan Adipura kepada 65 kota atau kabupaten antara lain kepada Tangerang, Bandung, Makassar, Denpasar, Banjarmasin, Lahat, Liwa, Nganjuk, Muara Enim, Biak, Pacitan, Kolaka dan Biak. Serta Plakat Adipura atas lokasi terbaik untuk taman kota, pasar, terminal, hutan kota dan tempat pemrosesan akhir (TPA).

Dalam acara ini juga, Kementerian mengumumkan kota atau ibukota kabupaten sebagai peraih nilai Adipura terendah yaitu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Kota Sungguminasa Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kota Kuala Tungkal Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan program Adipura periode 2014-2015 tim memantau 357 kota dan ibukota kabupaten seluruh Indonesia. Salah satu kriteria penilaian yang menjadi fokus utama adalah TPA sampah yang minimal sudah menerapkan sistem controlled landfill atau lahan uruk terkontrol.

Setelah melalui pemantauan, penilaian, dan verifikasi lapangan serta pengkajian akhir Dewan Pertimbangan Adipura diputuskan tiga kota/kabupaten berhasil meraih Adipura Kencana, 65 kota meraih Adipura, 69 meraih sertifikat Adipura dan 17 kota meraih plakat Adipura.

Siti menambahkan ke depan suatu kota harus menciptakan ekosistem yang ideal, memberi ruang hidup yang baik bagi masyarakat, merangsang perdagangan dan investasi, berdaya saing berkelanjutan serta di dalamnya hadir pemimpin berjiwa kenegarawanan. (Gede Tragya)

Sri Sultan HB X: Perawatan dan Peremajaan Pohon Sangat Penting Untuk Antisipasi Bencana

Published in Nasional
Rabu, 23 November 2016 15:27

Medialingkungan.com – Di Yogyakarta dan Bantul, Senin (21/11) petang kemarin, terjadi hujan lebat dan angin kencang. BPBD DIY mencatat ada 46 kejadian pohon tumbang, reklame roboh dan kerusakan fasilitas pribadi atau umum di Yogyakarta dan Bantul.

Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengingatkan pentingnya perawatan dan peremajaan pohon berusia tua untuk mengantisipasi pohon tumbang saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang.

Sultan berharap instansi terkait dapat melakukan peremajaan pohon dengan melakukan penebangan pohon apabila diketahui telah berusia tua dan keropos serta mengganti dengan tanaman yang baru.

Masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena setiap memasuki masa peralihan musim dari hujan ke musim panas memang kerap muncul angin puting beliung karena DIY dikelilingi Gunung Merapi Gunung Sewu, serta Pegunungan Menoreh.

Sementara itu, mengenai kesiapan bantuan dana tanggap bencana alam, Sultan mengatakan, telah tersedia di masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

"Anggaran untuk bencana ada semua. Kalau mereka (Kabupaten/Kota) tidak mampu, baru kami bantu," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, dikutip dari Antara.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Krido Suprayitno menyatakan pihaknya akan memantau secara "real time" terhadap lokasi-lokasi yang terkena bencana untuk mengetahui perkembangan atau kondisi di lapangan sedini mungkin sebagai bagian dari mitigasi. (Andi Wahyunira)

 

School Visit: Belajar Konservasi di Alam Terbuka Bersama BKSDA dan Lentera Negeri

Published in Event & Komunitas
Minggu, 05 Juni 2016 13:21

Medialingkungan.com –  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Lentera Negeri Makassar kembali melakukan kegiatan School Visit, pada minggu pagi (05/06). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kali ini dilaksanakan dengan metode outdoor dan games yang bertempat di Taman Gedung Ipteks, Universitas Hasanuddin Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh 47 orang siswa sekolah non-formal yang dibina oleh komunitas Lentera Negeri Makassar. Para siswa ini terdiri dari 3 kelas yang tergabung, yaitu kelas bagian Daya, Antang, dan Gowa. Kegiatan outdoor dan games ini dipandu langsung oleh Hamka, staf BBKSDA Sulsel, dimana games ini menanamkan nilai kepada anak usia dini untuk mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan, serta bagaimana mengenal dan mengidentifikasi satwa langka.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan BBKSDA Sulsel, Edy Santoso menerangkan bahwa kegiatan School Visit ini merupakan salah satu program BBKSDA Sulsel yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat dalam hal ini anak-anak usia dini. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan pola hidup ramah lingkungan kepada anak usia dini dengan mengenalkan cara pengelolaan lingkungan hidup sederhana di sekitar kita, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, serta pengenalan tumbuhan dan satwa dilindungi.

“BBKSDA yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan konservasi dan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar juga perlu untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang flora dan fauna, agar mereka mengetahui kekayaan hayati di Indonesia, khususnya di Sulawesi,” kata Edy.

Edy menambahkan kegiatan ini dilaksanakan di ruang alam terbuka sebagai upaya pengenalan secara langsung kepada anak-anak terkait hal-hal yang dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran akibat membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

“Kegiatan konservasi memerlukan dukungan masyarakat luas, sehingga pola hidup yang mencerminkan kelestarian lingkungan dapat tertanam pada diri individu sejak usia dini,” tambahnya. {Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 28

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini