medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

WHO: Polusi Udara Bunuh 1,7 Juta Anak Setiap Tahun

Published in Internasional
Rabu, 08 Maret 2017 11:43

Medialingkungan.com - World Health Organization (WHO) menyebutkan sekitar 1,7 juta jiwa anak di bawah usia 5 tahun meninggal dunia setiap tahun akibat polusi udara. Penyebab kematian tersebut diantaranya, air yang tidak bersih, kurangnya sanitasi, praktik kebersihan yang buruk, serta polusi udara indoor atau outdoor.

Menurut laporan WHO, sebanyak 570.000 anak di bawah 5 tahun meninggal setiap tahun akibat infeksi pernapasan terkait dengan polusi udara serta asap di dalam dan luar ruangan. Kemudian ada 361.000 yang meninggal setiap tahun akibat diare dan sanitasi yang buruk, isu kebersihan, dan keterbatasan akses terhadap air minum yang aman. Lalu 270.000 meninggal selama bulan pertama mereka yang itu bisa dihindari dengan meningkatkan sanitasi, akses air bersih, dan mengurangi polusi udara. Lalu sebanyak 200.000 kematian karena malaria yang sebenarnya bisa dicegah dengan mengontrol kembang biak nyamuk serta mengelola air yang lebih baik.

“Lingkungan tercemar sangat mematikan terutama untuk anak-anak,” ujar Direktur Jenderal WHO Margaret Chan seperti yang dilansir oleh Okezone.com

“Organ dan sistem kekebalan tubuh mereka sedang berkembang dan tubuh lebih kecil serta saluran pernafasan belum sempurna membuat mereka sangat rentan terhadap udara dan air kotor,” tambahnya.

Organisasi kesehatan itu juga menjelaskan bahwa peningkatan volume sampah elektronik dari ponsel dan perangkat lain dapat mengekspos racun yang dikaitkan pada penurunan kecerdasan, kerusakan paru-paru, serta kanker. Volume tersebut diprediksi mencapai 50 juta metrik ton pada tahun 2018 atau tumbuh 19 persen dibandingkan tahun 2014.

Untuk mengurangi risiko ini, WHO meminta pemerintah di berbagai negara untuk menekan polusi udara di dalam maupun luar ruangan, lalu melindungi ibu hamil dari paparan asap, juga menyediakan air serta sanitasi bersih.

“Investasi dalam penghapusan bahaya lingkungan terhadap kesehatan, seperti, peningkatan mutu air atau menggunakan bahan bakar bersih, akan menghasilkan manfaat besar bagi kesehatan,” Ungkap salah satu ahli WHO, Maria Neira. {Dedy. M}

Pemkot Pontianak Akan Tindak Tegas Perusak Pohon

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:22

Medialingkungan.com – Kota Pontianak adalah kota di Indonesia yang letaknya berada tepat di bawah garis cakrawala katulistiwa. Saat ini, pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengancam akan menindak dengan tegas berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada perusak pohon di sepanjang jalan-jalan protokol atau fasilitas umum.

Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir Antara News memaparkan banyak oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang merusak pohon-pohon yang ditanam oleh instansi terkait. Perusakan dilakukan dengan cara memasang sejumlah promosi produk atau lainnya dengan memaku pohon, sehingga merusak pohon tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut juga telah membuat taman menjadi kumuh.

“Siapapun yang melakukan tindakan tersebut, nantinya akan diberikan sanksi Tipiring agar bisa memberikan efek jera,” kata Edi, di Pontianak, Kamis (02/03).

Edi berharap masyarakat juga turut berperan aktif dalam menjaga agar pohon-pohon dan tanaman agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.

"Bentuknya bisa dengan melaporkan siapa saja yang ketahuan merusak pohon itu, kepada Satpol PP Kota Pontianak, atau instansi terkait lainnya," ujarnya.

Selain itu, menurut Edi kedepan dengan adanya fasilitas CCTV di Kota Pontianak, pihaknya akan lebih memperketat pemantauan di seluruh penjuru kota khatulistiwa tersebut, tidak terkecuali masalah pohon tersebut.

Dengan adanya kamera pengawas di sejumlah perempatan jalan atau lainnya, maka pihaknya akan dengan mudah memantau atau menindak siapa saja yang melakukan perusakan pohon atau taman, serta pelanggaran lainnya, kata Edi. {Andi Wahyunira}

Dubes AS Apresiasi Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Published in Nasional
Kamis, 02 Maret 2017 21:08

Medialingkungan.com – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. ditemani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi hutan mangrove di kawasan Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Ikut hadir Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Joestamadji, Kepala Bagian Kerja Sama Dewi Wahyu Wardani, Kepala Dinas Perhubungan Irvan Wahyudrajat, serta Kepala Satpol PP Irvan Widyanto.

Dubes Donovan mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Apresiasi positif ini disampaikan Donovan saat berkunjung ke kawasan mangrove di Wonorejo.

"Ini adalah kunjungan pertama saya ke Surabaya sejak saya memberikan surat kepercayaan saya kepada Presiden Joko Widodo dari presiden saya. Saya bersama istri datang ke Surabaya karena kami tertarik dengan program ibu wali kota yang sadar soal lingkungan," kata Donovan saat kunjungannya.

Dubes Donovan dan Wali Kota Risma sempat menanam pohon mangrove bersama. Keduanya kemudian berjalan di lintasan jalan kaki untuk melihat langsung hutan mangrove sembari menikmati teduhnya hutan lindung tersebut.

Tak hanya itu, mereka juga menyempatkan diri singgah di Sentra Kuliner MIC (Mangrove Information Center) yang menjajakan aneka makanan khas laut.

Dubes Donovan tampak takjub saat Wali Kota Risma menunjukkan sejumlah foto burung yang biasa singgah ke kawasan mangrove Wonorejo ketika bermigrasi antar-benua. Risma juga memperlihatkan foto monyet yang hidup di kawasan mangrove Wonorejo.

"Kami sangat terkesan dengan program ibu wali. Kami bisa belajar banyak mengenai upaya perlindungan lingkungan di Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota Surabaya," kata Donovan.

Sementara Risma memaparkan, Donovan datang ke Surabaya, karena ingin berkunjung ke mangrove Wonorejo. Dia sendirilah yang memilih tempat tersebut dan mengapresiasikan Surabaya yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan. Pemkot Surabaya juga merasa senang karyanya meski merasa masih jauh dari sempurna tapi sudah mulai dapat apresiasi.

Sebenarnya, lanjut Risma, upaya pengelolaan lingkungan, utamanya kawasan mangrove, bukanlah hal yang rumit. Tetapi yang sulit adalah bagaimana menjaga konsistensi.

"Beliau bilang belajar banyak dari sini, sebetulnya saya kira ini ilmu yang sederhana yang butuh konsistensi. Konsistensi ini yang paling susah," ujarnya.

Risma juga menyebut, posisi hutan mangrove sangat penting. Tidak hanya untuk perlindungan Kota Surabaya dari ancaman rob maupun tsunami, tetapi juga menjadi rumah yang nyaman bagi ikan-ikan. 

"Suatu saat akan terasa sekali manfaatnya untuk Surabaya, bahkan untuk dunia. Karena, mangrove ini tempat berpijahnya ikan, bukan hanya dari sisi keamanan dari tsunami atau dari rob. Karena itu, kalau mangrove tidak ada, mungkin ikan akan sulit berkembang," kata Risma tambahnya. {Andi Wahyunira}

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Cina Beri Sanksi Tegas Kepada Pejabat Yang Tak Peduli Lingkungan

Published in Internasional
Kamis, 15 Desember 2016 16:50

Medialingkungan.com – Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Pemerintah Pusat Cina mengirimkan tujuh kelompok untuk memeriksa beberapa tempat, termasuk Beijing, Shanghai dan Provinsi Guangdong di selatan, pada November. Menyusul pemeriksaan putaran pertama dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah negeri itu.

Penyelidikan putaran pertama menggiring 3.000 pejabat untuk mendapat teguran dan denda sebesar 198 Juta Yuan atas kekerasan terhadap lingkungan hidup.

“Pemeriksa belum lama ini melakukan penilaian terhadap 1.893 perkara dan menerapkan denda 66 Juta Yuan (atau setara dengan Rp 95,6 Miliar) dari 1.479 perkara”, seperti dilansir kantor berita Xinhua, dikutip dari Antara.

Namun, tidak ada laporan terinci mengenai penerapan denda tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Cina pada awal tahun ini mendapat wewenang menyelidiki daerah dan perusahaan tanpa memberi peringatan lebih dulu dan mempunyai hak memanggil semua pejabat daerah atau petinggi perusahaan untuk memperhitungkan tindakan mereka. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

UNEP Apresiasi Indonesia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Selasa, 13 Desember 2016 19:29

Medialingkungan.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menerima kunjungan kehormatan dari United Nations Environment Program (UNEP) Selasa, (13/12) di Gedung DPR, Senayan. Pertemuan ini diadakan guna membahas isu lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.

 “Kita berharap semuanya akan seperti key issue untuk lebih lokal dalam mengelola isu lingkungan kita. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan dan terbantu setelah komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam meratifikasi konvensi Internasional tentang perubahan iklim,” tegas Fahri, seperti dikutip dari Republika.

Fahri pun menegaskan bahwa Indonesia berterima kasih kepada UNEP yang selama ini banyak membantu dalam program pengelolaan lingkungan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Direktur Eksekutif UNEP, Erik Solheim sebelumnya mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan. Ia pun akan pergi ke beberapa negara untuk menceritakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan tersebut agar dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

“Indonesia memiliki banyak orang utan dan juga gambut, saya akan senang hati pergi ke negara lain untuk menceritakan kisah keberhasilan di Indonesia,” ujar Erik, yang juga merupakan Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan ini yakni Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo dan Mercy Chriesty Barends serta Anggota Komisi I Dave Akbarsyah Fikarno. (Muchlas Dharmawan)

EPA Perketat Standar Untuk Penggunaan Pestisida

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:51

Medialingkungan.com – Hari ini, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS (US Environmental Protection Agency, EPA) telah menyelesaikan standar untuk masyarakat yang ingin mengajukan aplikasi izin penggunaan Restricted Use Pesticides (RUPs) atau Pestisida Yang Dibatasi atau pestisida yang tidak dijual umum. Revisi untuk sertifikasi aturan aplikator pestisida akan mengurangi kemungkinan bahaya dari penyalahgunaan pestisida beracun. Penggunaan pestisida akan lebih aman dengan melakukan peningkatan pengawasan. Peraturan ini akan membantu memastikan bahwa RUPs digunakan dengan aman.

Asisten Administrator EPA, Bagian Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran, Jim Jones, mengatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk menjaga masyarakat dan lingkungan agar tetap aman dari paparan bahan kimia berbahaya.

"Dengan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi, mereka yang menerapkan penggunaan pestisida terbatas akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kemampuan untuk menggunakan pestisida yang lebih aman,” ungkap Jones.

EPA akan menerapkan sistem sertifikasi yang ketat dan mengharuskan semua orang yang disertifikasi sebelum menggunakan pestisida terbatas setidaknya 18 tahun. Sertifikasi ini harus diperbaharui setiap lima tahun.

Ada sekitar satu juta aplikator pestisida bersertifikat di AS yang menggunakan RUPs dan revisi ini nantinya akan berdampak pada semua aplikator, termasuk aplikator pestisida komersial dan aplikator pestisida pribadi, seperti petani dan peternak. Revisi juga berdampak di negara dan suku-suku yang menggunakan program sertifikasi. Semua termasuk 50 negara, Columbia, empat suku, enam wilayah, dan empat lembaga federal akan mengelola program sertifikasi untuk aplikator RUPs.

Dampak pada aplikator, negara, suku, wilayah, dan badan-badan federal bervariasi berdasarkan persyaratan program saat ini. Kebanyakan program sertifikasi sudah ada di beberapa tempat dan revisi standar ini akan memperkuat dasar untuk standar sertifikasi aplikator di seluruh negeri.

EPA membutuhkan lisensi khusus untuk metode tertentu seperti fumigasi dan aplikasi di udara yang dapat menimbulkan risiko lebih besar jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk perlindungan lebih lanjut, mereka yang bekerja di bawah pengawasan aplikator bersertifikat sekarang akan menerima pelatihan untuk menggunakan pestisida secara aman dan untuk melindungi keluarga mereka dari paparan pestisida yang dibawa pulang dari tempat mereka bertani. (Suterayani)

Wapres Beri Pengharaan Proper Emas Kepada 12 Perusahaan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 08 Desember 2016 01:20

Medialingkungan.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) peringkat emas kepada 12 perusahaan yang telah terbukti berupaya menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnisnya pada Rabu (07/12).

PROPER merupakan program tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri agar taat terhadap aturan lingkungan hidup. Sementara, peringkat emas pada PROPER adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten melakukan inovasi dalam proses produksi, bisnis, dan pemberdayaan masyarakat guna melestarikan lingkungan.

Wapres menyampaikan apresiasinya kepada 12 perusahaan yang menerima penghargaan Proper peringkat emas tersebut pada saat penyerahan penghargaan di Istana Wapres, Jakarta, yang turut didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada 12 perusahaan yang mencapai PROPER dengan emas, khususnya kalau kita lihat siapa yang 12 ini ada 7 dari Pertamina, ada 3 yang lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan yang swasta cuma 2," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari Berita Satu.

Wapres juga meminta agar KLHK selain memberikan sanksi, juga mengumumkan melalui media perusahaan-perusahaan yang mendapat PROPER Hitam dan Merah atau buruk dalam pengelolaan lingkungan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki manajemen pengelolaan lingkungan kedepannya, serta masyarakat juga dapat menilai perusahaan mana yang disiplin dan mana yang tidak.

"Nanti diumumkan untuk media sajalah yang dapat hitam dan merah, semua yang dapat diumumkan supaya masyarakat juga menilai siapa yang disiplin dan siapa yang tidak disiplin kepada lingkungan. Sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan menjadi pelajaran bagi siapa saja, karena yang namanya lingkungan hidup kalau perusahaan membuang limbahnya saja ke sungai berapa ikan yang akan mati dan berapa anak akan sakit, setidak-tidaknya gatal-gatal," ujarnya.

Sementara itu, dalam laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan dari 1.970 perusahaan yang dinilai, 5 perusahaan masuk kategori hitam, 284 merah, 1.422 biru, 172 hijau dan 12 perusahaan kategori emas. Sedangkan, 35 perusahaan lainnya tidak bisa diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, dan juga yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi.

Siti menambahkan, penghargaan diberikan sesuai kriteria penilaian dan cakupan pengawasan, meliputi penerapan manajemen sistem lingkungan, efisiensi energi konservasi air, pengurangan emisi dengan keanekaragaman hayati, recycle limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat. (Muchlas Dharmawan)

Hari Menanam Pohon Nasional, Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:10

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, hadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11). Dalam kegiatan tersebut jokowi mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanam pohon untuk generasi selanjutnya.

"Harus kita ingat urusan pelestarian alam bukanlah masalah kecil karena menyangkut anak cucu dan cicit kita. Saat kita menanam pohon kita sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutkan hidup generasi yang akan datang," kata Jokowi, seperti dilansir oleh Detik.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mencontohkan bencana banjir di Garut dan Bandung yang diakibatkan sudah beralih fungsinya hutan di bagian hulu.

"Dan kita semua sudah melihat semua, apa akibatnya jika tidak merawat alam, main asal tebang pohon akhrinya bencana seperti banjir dan menyusahkan kita, menyusahkan rakyat. Misalnya di Bandung, Garut kenapa bisa terjadi karena di bagian hulu di atas, di gunung, di bukit, di Papandayan sudah beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian, dari hutan menjadi pemukiman, dari hutan menjadi tambang, dari hutan menjadi industri," ujarnya.

Jokowi juga menyerukan untuk gotong royong menjaga alam Indonesia. Alam Nusantara yang penuh dengan keanekaragaman hayatinya. "Ini tugas kita semuanya merawat dan menjaga," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerangkan bahwa penanaman pohon secara serentak yang dilakukan pada kesempatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum dan semangat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan keberadaan pohon. Hal tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi deforestasi serta degradasi hutan dan lahan.

"Upaya ini memberikan refleksi kepada dunia bahwa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam komitmen Indonesia oleh Presiden Jokowi pada COP21 Paris Agreement yang diratifikasi oleh Indonesia dan DPR melalui UU Nomor 16 Tahun 2016," tambahnya. (Dedy M)

Halaman 1 dari 28

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini