medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Tahun Ini, Proses SVLK Tidak Diterapkan di Sektor Hilir

Published in Nasional
Jumat, 07 April 2017 19:55

Medialingkungan.com – Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyampaikan bahwa, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak akan diterapkan di sektor hilir dikarenakan bahan baku sudah legal maka produk turunannya dapat dijamin memakai bahan baku legal.

Tindakan yang dilakukan oleh Kemenperin itu sebagai pencegahan overlapping SVLK yang nantinya bisa terjadi. “Pada tahun 2017 ini, kami akan memfasilitasi pemberian SVLK untuk 20 IKM dan memberikan pelatihan pada stakeholder di Jawa Tengah dalam mendukung ekspor dan peningkatan pemasaran dalam negeri,” ujar Gati, seperti yang dilansir media neraca, Jumat (07/04).

 “Kami akan memberikan dukungan pada koperasi Industri Mebel dan kerajinan yang berada pada daerah Solo Raya. Hasil dari industri tersebut akan diekspor dan akan mengisi pasar dalam negeri dalam pemenuhan sekolah beserta instansi,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan yang dimiliki Kemenperin bahwa, pada tahun 2015, terdapat 130 ribu unit IKM furnitur dengan jumlah penyerapan tenaga kerja lebih dari 436 ribu orang dan nilai investasi mencapai Rp5,8 triliun.

Sebelumnya, pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, realisasi ekspor produk perkayuan berlisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Goverment and Trade) sejak diterapkannya lisensi tersebut pada 15 November 2016 hingga akhir Februari 2017 mencapai 298,5 juta kilogram atau senilai 409,3 juta dolar AS.

Staf Ahli Menteri KLHK bidang Industri dan Perdagangan Internasional Lhaksmi Dhewanti di Jakarta, Selasa mengatakan, dalam waktu enam bulan sejak penerapan lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa maka sudah diterbitkan lisensi ke 27 negara UE sebanyak 11.817. "Dengan lisensi FLEGT furniture dari Indonesia memiliki posisi tawar lebih kuat, selain ada faktor mutu, kualitas dan desain," katanya dalam Diseminasi capaian Indonesia-EU FLEGT VPA, sebagaimana dikutip dari Antara.

Indonesia hingga saat ini merupakan negara pertama dan satu-satunya di dunia pemegang lisensi FLEGT (Tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan), lanjutnya, dengan lisensi tersebut maka produk perkayuan nasional dijamin melewati jalur hijau pintu impor negara-negara Uni Eropa, karena telah memenuhi European Union Timber Regulation (EUTR).

Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Ruf'iie mengatakan, sebagai negara pertama pemegang lisensi FLEGT sudah selayaknya Indonesia berbangga selama berlangsungnya tak terdapat kendala. “Ada halangan tapi kecil, namun bisa kita hadapi bersama. SVLK diproses secara online dan tidak ada biaya apa pun. Prosesnya pun sangat cepat yakni satu hari,”. {Angga Pratama}

 

KLHK Peringati Hari Hutan Internasional (HHI) dengan Tema “Hutan dan Energi”

Published in Nasional
Rabu, 22 Maret 2017 20:57

Medialingkungan.com -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adakan serangkaian kegiatan dalam rangka peringati Hari Hutan Internasional (HHI) Tahun 2017, mulai tanggal 21-26 Maret 2017. Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan hutan dan pohon di luar kawasan hutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), dan juga dihadiri oleh Perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat, Perwakilan Kementerian ESDM, Sekolah Adiwiyata, Kelompok Pecinta Alam dan para aktivis lingkungan.

Dalam pembukaan kegiatan HHI, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, Tema HHI tahun ini "Hutan dan Energi", memiliki makna fungsi hutan sebagai sumber energi pemanas, bahan bakar nabati cair, dan peneduh yang dapat mengurangi kebutuhan energi.

"Indonesia memiliki cukup banyak sumber energi terbarukan. Setidaknya terdapat delapan sumber energi terbarukan yang dapat kita manfaatkan, seperti : biofuel, biomassa, panas bumi (geothermal), air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut. Dari sumber-sumber energi tersebut, semuanya terkait langsung dengan keberadaan hutan dan lingkungan hidup," ujar Siti Nurbaya seperti  yang dilansir oleh RiauBook.com

Siti Nurbaya juga menginformasikan bahwa saat ini KLHK tengah mengkaji kawasan hutan produksi yang dapat digunakan sebagai areal hutan tanaman dengan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber energi biofuel dan biomassa, diantaranya yaitu tanaman Sengon, Nyamplung, Akasia, Kaliandra, Kemiri.

Sementara itu, Mark Smulders selaku perwakilan FAO mengungkapkan bahwa hutan Indonesia telah berubah dari sumber energi utama menjadi sarana mitigasi perubahan iklim, tidak hanya bagi negara, tetapi untuk dunia pada umumnya. Hutan memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menyerap dan menyimpan energi, sehingga pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Diakhir kegiatan, Siti Nurbaya berpesan kepada generasi muda untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan, hutan dan keanekaragaman hayatinya. Generasi muda ditantang untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga hutan dan lingkungan. {Dedy. M}

Tim Korem Garuda Putih dan Dishut Jambi Gagalkan Illegal Logging

Published in Nasional
Senin, 20 Maret 2017 13:17

Medialingkungan.com – Tim Intel Korem/042 Garuda Putih dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berhasil amankan ribuan batang kayu hasil pembalakan liar yang terjadi di Desa Puding, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Menurut Danrem 042/Garuda Putih, Kolonel Inf Refrizal, terungkapnya temuan ratusan kubik kayu ini, dikarenakan adanya laporan dari pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Pesona Belantara serta dari beberapa masyarakat sekitar yang sudah lama mencurigai aksi pembalakan tersebut.

Saat petugas melakukan penggerebekan, sejumlah pelaku pembalakan liar berhasil kabur melarikan diri ke kawasan hutan. Petugas yang memeriksa tempat kejadian menemukan ribuan batang kayu berbagai jenis terhampar di tepi parit serta ratusan kayu siap jual terlihat akan dihanyutkan melalui parit selebar dua meter tersebut.

“Setelah dicek dan dihitung teliti petugas, terdapat sekitar 3.491 batang kayu aneka jenis, seperti kayu meranti, kumpeh, meranti merah, balam,” ujar Refrizal, seperti yang dilansir oleh Sindonews.com, Minggu (19/03).

Dalam aksinya, para pelaku sudah mempersiapkan diri, pasalnya ada 6 pondok ditemukan di lokasi. Di antaranya, empat untuk kegiatan menggergaji kayu, dan dua pondok panggung dari kayu untuk kegiatan istirahat, makan dan tidur pelaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bastari mengatakan dalam operasi ini sudah sejak lama kami selalu bergandeng tangan dengan pihak TNI dalam memberantas pelaku illegal logging.

“Ini yang kedua kalinya terjadi, tahun 2015 lalu juga pernah terjadi. Kami mengamankan sekitar tujuh tersangka,” ungkapnya Bastari. {Angga Pratama}

Kapal Inggris Rusak Terumbu Karang Raja Ampat

Published in Nasional
Kamis, 16 Maret 2017 15:30

Medialingkungan.com - Kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky, Kandas di salah satu lokasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Hancurnya ekosistem dan delapan genus dan hilangnya keragaman 8 jenis karang diantaranya acropora, porites, montipora, dan stylophora.

Raja Ampat memiliki 600 spesies terumbu karang ini artinya 75% jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, Ricardo Tapilato memastikan dari hasil pelacakan GPS yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak diperkirakan mencapai 1533 m3 atau 1,3 Ha.

"Boat dari Sorong dikerahkan untuk menarik kapal, sesuatu yang seharusnya terjadi karena bisa mengakibatkan kerusakan terumbu karang lebih besar. Harusnya mereka menunggu pasang naik," katanya.

Menurut perhitungan Tapilatu, Noble Caledonia, perusahaan yang mengoperasikan kapal itu, setidaknya harus membayar 1,28 - 1,92 juta dollar AS. Perhitungannya, untuk satu meter persegi, nilai ganti ruginya ditaksir 800 - 1200 dollar AS dan kemungkinan pemulihan terumbu karang sekitar 10 tahun.

Peristiwa kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat itu terjadi pada 4 Maret 2017 lalu. Kapal hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo.

Entah apa penyebabnya, kapal itu terjebak di perairan dangkal. Tapi, boat menarik kapal itu pada saat air belum pasang sehingga merusak terumbu karang di bawahnya.

Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkaji status kapal yang melakukan perusakan terumbu karang, terutama apakah kapal tersebut bisa bebas berlayar atau tidak usai melakukan perusakan terumbu karang.

"Saya sudah diskusi ke Menhub, tolong cek apakah betul di UU Pelayaran mengatakan bahwa kapal bisa dilepas dalam situasi seperti ini atau tidak," ujar Siti di Kompleks Istana Presiden, melalui Kompas.com

Berdasarkan pantauan kementeriannya, saat ini kapal asal Inggris itu telah berada di perairan Filipina. Siti juga meminta Menhub mengkaji apakah kapal dengan tonase seperti Caledonian tersebut diperbolehkan memasuki perairan dangkal atau tidak. Jika ada, aturan ini akan digalakkan di destinasi alam laut lainnya di Indonesia. {TANTI}

Pembangunan PLTU Cirebon II Buat Warga Resah

Published in Nasional
Selasa, 14 Maret 2017 15:23

Medialingkungan.com – PLTU Cirebon merencanakan membangunan PLTU II yang berada tepat di PLTU I Cirebon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Batubara menjadi target penyedia energi terbesar sampai dengan tahun 2050.

Namun rencana ini membuat Rakyat Penyelamat Lingkungan mewakili masyarakat Cirebon dan didampingi oleh 17 pengacara melayangkan gugutan bernomor 124/G/LH2016/PTUN/BDG ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung (03/03).

Willy Hanafi salah satu kuasa hukum yang mendampingi juga mengungkapkan “Yang kami gugat sebetulnya izin pembangunan PLTU II. Karena dengan adanya PLTU I saja dampaknya sudah terasa terutama dari segi lingkungan menjadi rusak. Contohnya keberadaan ikan yang dulunya ada sekarang sudah jarang sehingga berimplikasi pada perekonomian warga,” tuturnya dilansir dari mongabay

Begitupun menurut warga Cirebon yang bermukim disekitar sana, Surip (42) mengaku resah dengan adanya rencana pembangunan PLTU II karena pembangunan PLTU I sudah cukup berpengaruh terhadap lingkungan dan disamping itu dia juga berprofesi sebagai nelayan merasa mata pencahariannya terganggu.

Seperti yang dia unggapkan bahwa, “Dulu sebelum  ada PLTU tidak jauh dari pesisir pantai dan hanya menggunakan pelampung bisa dapat ikan paling minimal 20 – 30 kilogram dalam sehari.” Ikan kakap, ikan sembilang, dan ikan lainnya kadang mudah didapat dengan menggunakan jaring.

Namun, semenjak PLTU limbah air panas bekas pembakaran batubara langsung ke pantai memberikan dampak yang besar membuat ikan-ikan yang dulunya mudah didapat menjadi sulit. {Ira Anugerah}

Energi Berkeadilan untuk Papua dan Papua Barat

Published in Nasional
Senin, 06 Maret 2017 22:37

Medialingkungan.com – Energi terbarukan saat ini menjadi fokus utama pembangunan dan pemerataan di Indonesia Timur. Upaya ini dalam rangka menerapkan energi terjangkau di Papua dan Papua Barat khususnya. Fokus pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas bumi (Migas), ketenagalistrikan (Gatrik) dan energy baru terbarukan (EBT).

Melalui kegiatan diskusi dengan tema Visi Indonesia Sentris Pemerataan Papua (5/3/2017) bersama media, Menteri ESDM, Ignasius Jonan memaparkan bahwa saat ini lembaga penyalur BBM telah beroperasi di 7 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Rencananya sampai tahun 2019 akan dibangun Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di 33 kabupaten.

“Selain menciptakan kebijakan BBM Satu Harga, kami juga akan membuat terobosan disektor Migas melalui pembangunan infrastrukur Jaringan Gas Kota. Rencananya sampai tahun 2018 akan terbangun jaringan Gas Kota di 2 lokasi dengan 11.500 sambungan rumah tangga”, ujar Jonan.

Tidak sampai disitu, Kementerian ESDM juga berupaya mengelola Migas dengan proyek LNG Tangguh Train 3 yang target penyelesaiannya sampai tahun 2020. Untuk ketenagalistrikan, program listrik pedesaan juga akan dilanjutkan sampai 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019.

Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) akan dibagikan ke 20 provinsi. Selain itu Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menjadi fokus Kementerian ESM. Berbagai terobosan program akan terus dilakukan Kementerian ESDM, mengingat bahwa sampai saat ini ada 2.519 desa yang masih belum mendapatkan aliran listrik. {Suterayani}

Freeport Bertanggung Jawab Perbaiki Ekosistem Tambang Yang Rusak

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:24

Medialingkungan.com – Polemik antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang terjadi tidak memberi ruang bagi perbincangan tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan sisi lain kegiatan tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Salah satu aktivis JATAM, Siti Maimunah mengatakan jika bicara tentang Freeport bukan hanya berkaitan dengan investasi atau pendapatan yang di peroleh dari Freeport. Akan tetapi dampak yang dilahirkan dari pertambangan yang mereka lakukan selama ini.

Seperti dilansir oleh Mongabay.co.id, PT. Freeport Indonesia telah meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah, membuang limbah beracun seperti merkuri dan sianida. Lima sungai yang tercemar yaitu sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimoe telah menjadi tempat pengendapan tailing tambang mereka. Sungai Ajkwa di Mimika bahkan telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing selama 28 tahun, sejak 1988 hingga 2016. Hingga tahun 2016, areal kerusakan dan pendangkalan karena tailing sudah sampai ke laut.

Bukan cuma meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat pengendapan dan pembuangan limbah tailing, menurut Jatam, sejak 1991 hingga 2013, pajak dari pemanfaatan sungai dan air permukaan Freeport pun tak pernah dibayar. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, Freeport menunggak pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp 32, 4 Triliun.

“Freeport bertanggung jawab penuh memperbaiki ekosistem dan lingkungan yang rusak di area pertambangan mereka. Terutama ada lima sungai di Papua yang dialiri limbah hasil produksi Freeport yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.” ujar Siti Maimunah di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Senin (27/02), seperti dilansir Tribun News.

Siti Maimunah memaparkan semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport, juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM. Problem lainya adalah polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran batubara Jadi kalau bisa jangan ada lagi tawar menawar dengan Freeport. Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah diberhentikan saja. {Andi Wahyunira}

Pemkot Pontianak Akan Tindak Tegas Perusak Pohon

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:22

Medialingkungan.com – Kota Pontianak adalah kota di Indonesia yang letaknya berada tepat di bawah garis cakrawala katulistiwa. Saat ini, pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengancam akan menindak dengan tegas berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada perusak pohon di sepanjang jalan-jalan protokol atau fasilitas umum.

Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir Antara News memaparkan banyak oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang merusak pohon-pohon yang ditanam oleh instansi terkait. Perusakan dilakukan dengan cara memasang sejumlah promosi produk atau lainnya dengan memaku pohon, sehingga merusak pohon tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut juga telah membuat taman menjadi kumuh.

“Siapapun yang melakukan tindakan tersebut, nantinya akan diberikan sanksi Tipiring agar bisa memberikan efek jera,” kata Edi, di Pontianak, Kamis (02/03).

Edi berharap masyarakat juga turut berperan aktif dalam menjaga agar pohon-pohon dan tanaman agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.

"Bentuknya bisa dengan melaporkan siapa saja yang ketahuan merusak pohon itu, kepada Satpol PP Kota Pontianak, atau instansi terkait lainnya," ujarnya.

Selain itu, menurut Edi kedepan dengan adanya fasilitas CCTV di Kota Pontianak, pihaknya akan lebih memperketat pemantauan di seluruh penjuru kota khatulistiwa tersebut, tidak terkecuali masalah pohon tersebut.

Dengan adanya kamera pengawas di sejumlah perempatan jalan atau lainnya, maka pihaknya akan dengan mudah memantau atau menindak siapa saja yang melakukan perusakan pohon atau taman, serta pelanggaran lainnya, kata Edi. {Andi Wahyunira}

Dubes AS Apresiasi Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Published in Nasional
Kamis, 02 Maret 2017 21:08

Medialingkungan.com – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. ditemani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi hutan mangrove di kawasan Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Ikut hadir Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Joestamadji, Kepala Bagian Kerja Sama Dewi Wahyu Wardani, Kepala Dinas Perhubungan Irvan Wahyudrajat, serta Kepala Satpol PP Irvan Widyanto.

Dubes Donovan mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Apresiasi positif ini disampaikan Donovan saat berkunjung ke kawasan mangrove di Wonorejo.

"Ini adalah kunjungan pertama saya ke Surabaya sejak saya memberikan surat kepercayaan saya kepada Presiden Joko Widodo dari presiden saya. Saya bersama istri datang ke Surabaya karena kami tertarik dengan program ibu wali kota yang sadar soal lingkungan," kata Donovan saat kunjungannya.

Dubes Donovan dan Wali Kota Risma sempat menanam pohon mangrove bersama. Keduanya kemudian berjalan di lintasan jalan kaki untuk melihat langsung hutan mangrove sembari menikmati teduhnya hutan lindung tersebut.

Tak hanya itu, mereka juga menyempatkan diri singgah di Sentra Kuliner MIC (Mangrove Information Center) yang menjajakan aneka makanan khas laut.

Dubes Donovan tampak takjub saat Wali Kota Risma menunjukkan sejumlah foto burung yang biasa singgah ke kawasan mangrove Wonorejo ketika bermigrasi antar-benua. Risma juga memperlihatkan foto monyet yang hidup di kawasan mangrove Wonorejo.

"Kami sangat terkesan dengan program ibu wali. Kami bisa belajar banyak mengenai upaya perlindungan lingkungan di Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota Surabaya," kata Donovan.

Sementara Risma memaparkan, Donovan datang ke Surabaya, karena ingin berkunjung ke mangrove Wonorejo. Dia sendirilah yang memilih tempat tersebut dan mengapresiasikan Surabaya yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan. Pemkot Surabaya juga merasa senang karyanya meski merasa masih jauh dari sempurna tapi sudah mulai dapat apresiasi.

Sebenarnya, lanjut Risma, upaya pengelolaan lingkungan, utamanya kawasan mangrove, bukanlah hal yang rumit. Tetapi yang sulit adalah bagaimana menjaga konsistensi.

"Beliau bilang belajar banyak dari sini, sebetulnya saya kira ini ilmu yang sederhana yang butuh konsistensi. Konsistensi ini yang paling susah," ujarnya.

Risma juga menyebut, posisi hutan mangrove sangat penting. Tidak hanya untuk perlindungan Kota Surabaya dari ancaman rob maupun tsunami, tetapi juga menjadi rumah yang nyaman bagi ikan-ikan. 

"Suatu saat akan terasa sekali manfaatnya untuk Surabaya, bahkan untuk dunia. Karena, mangrove ini tempat berpijahnya ikan, bukan hanya dari sisi keamanan dari tsunami atau dari rob. Karena itu, kalau mangrove tidak ada, mungkin ikan akan sulit berkembang," kata Risma tambahnya. {Andi Wahyunira}

Izin Lingkungan Baru, Para Pegiat Lingkungan Minta Turunkan Gubernur Jawa Tengah

Published in Nasional
Selasa, 28 Februari 2017 22:26

Medialingkungan.com – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah mendapatkan izin lingkungan baru berupa izin menambang batu gamping dan tanah liat di pengunungan Kendeng yang ditandatangani Gurbernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo di Rembang (2/17).

Hal ini memicu para pegiat lingkungan melakukan aksi Peduli Pegunungan Kendeng ke Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk mendesak Menteri Dalam Negeri memecat Ganjar, karena dianggap sikapnya yang menentang hukum dan menyalahi prosedur hukum yang berlaku.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas keputusan Gubernur Jawa Tengah yang membangkang. Mengingat kembali Agustus 2016 Presiden membuat kesepakatan dihadapan masyarakat Kendeng bahwa, tidak boleh ada izin sebelum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) selesai yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan KLHK.

Kuasa hukum masyarakat Rembang, Siti Rakhma Mary Herwati mengatakan “mendesak Jokowi meminta Ganjar membatalkan izin lingkungan,” seperti yang dilansir mongabay.co.id.

Rakhma mengecam keras KSP sebenarnya mengetahui ada manuver-manuver yang akan dilakukan Ganjar setelah putusan MA, melalui proses yang menyalahi hukum. KSP juga terindikasi mengabaikan penerbitan izin ini. Kantor Staf Presiden juga mengetahui ada indikasi Ganjar akan membangkang perintah Presiden dan tak mempedulikan KLHS.

Aksi ini diterima oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pengaduan Kemendagri, Hasan. Walaupun para aktivis lingkungan tidak diperbolehkan masuk karena perlu ada izin untuk audensi. {Ira Anugerah}

 

Halaman 1 dari 45

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini