medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

PLN Peduli Lingkungan, Tanam 1000 Pohon Desa Patanyamang

Published in Nasional
Kamis, 29 November 2018 16:58

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan Balai Taman Nasional Bantimurung telah bekerjasama menanam 1.000 pohon dengan 10 jenis tanaman produktif yang dapat melestarikan alam, melestarikan tanaman khas lokal yang mengurangi pencemaran di wilayah-wilayah operasional PLN.

Aksi ini dilakukan bersama-sama oleh 22 unit kerja PLN se-Indonesia dalam rangka hari menanam pohon Indonesia (HMPI) dengan total 34.000 pohon. Hari menanam pohon Indonesia ini telah ditetapkan dalam Keppres RI No. 24 tahun 2008 merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentungnya menjaga kelestarian alam dan juga wujud kepedulian dalam memulihkan hutan dan lahan.

Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali mengatakan bahwa, “Hari ini PLN kembali melakukan aksi tanam pohon sebagai upaya kami dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan. Ini merupakan misi kami.” dilansir dari makassar.tribunnews.com pada rabu (11/18).

Lokasi penanaman pohon berfokus pada wilayah sekitar PLN tepatnya di Desa Pattanyamang Kabupaten Maros, yang menjadi dua bagian yaitu Kawasan Taman Nasional dan lahan kritis yang nantinya akan dibudidayakan oleh kelompok tani sekitar. Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN UIW Sulselbar, Bambang Yusuf Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Yushaq Mangetan, Direktur TLKM Muhammad Ihwan, Camat Kecamatan Camba Drs. Andi Zainuddin, dan masyaratkat setempat. Adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat, diharapkan peran dan fungsi program penghijauan 2018 dapat terus dijalankan sesuai harapan.

Menanam pohon juga dapat mengurangi abrasi pantai. Program penanaman pohon ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan stakeholder serta juga bertujuan mencegah efek rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. (Ilham Muhammad)

Komitmen FIFA Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Piala Dunia 2018

Published in Internasional
Kamis, 14 Juni 2018 05:57

Medialingkungan.com - Piala Dunia Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Rusia 2018 merupakan turnamen sepak bola Internasional empat tahunan yang diikuti oleh tim nasional asosiasi anggota FIFA. Piala Dunia FIFA yang telah memasuki angka ke-21 ini merupakan pertandingan olahraga paling populer di dunia dengan semua keglamorannya, namun dibalik itu dampak lingkungan yang dihasilkan hampir tidak terpikirkan oleh orang-orang.

Masalah yang dihadapi dalam beberapa hal, cukup sederhana. Ketika sekelompok besar orang melakukan perjalanan jarak jauh, akan berdampak negatif pada lingkungan dan ketika orang-orang melakukan perjalanan bersama-sama dari satu kota dan mencoba bergerak, dampak itu meledak secara eksponensial. Selain transportasi, hal-hal lain seperti kebisingan, polusi udara dan cahaya, peningkatan konsumsi sumber daya tak terbarukan, emisi gas rumah kaca, dan timbunan sampah turut menjadi ancaman yang akan dihadapi.

FIFA dan penyelenggara lokal telah bekerja sama dengan para ahli untuk memperkirakan emisi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2018. Laporan akuntansi emisi gas rumah kaca menunjukkan bahwa acara tersebut diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 2,1 juta ton. Transportasi menyumbangkan 74,7% dari jumlah ini, perjalanan internasional ke Rusia dan perjalanan antar kota tuan rumah adalah kontributor utama.

“Iklim Bumi berubah karena aktivitas manusia. Kita perlu mengurangi emisi yang masuk ke atmosfer, ”kata Sekretaris Jenderal FIFA, Fatma Samoura.

Dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan dari Piala Dunia FIFA 2018 Rusia dan meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim, FIFA telah meluncurkan kampanye yang mendorong para penggemar untuk mengimbangi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari perjalanan mereka. Kampanye ini meliputi pengukuran, pengurangan emisi, dan pengimbangan emisi.

“FIFA mengambil tanggung jawab lingkungannya dengan sangat serius. Sebagai bagian dari strategi ganda kami, FIFA dan LOC akan mengimbangi semua emisi operasional mereka sendiri dan, melalui kampanye aksi iklim yang diluncurkan, kami juga akan mendukung dan terlibat dengan penggemar dengan menetralkan emisi dari mereka yang bergabung dengan kami.”ungkap Samoura seperti yang dikutip dari financialtribune.com

Semua pemegang tiket diundang untuk mendaftar di FIFA.com dan ambil bagian dalam kampanye, di mana pun mereka tinggal. Untuk setiap pemegang tiket yang mendaftar, FIFA akan mengimbangi 2,9 juta ton emisi karbon dioksida yang merupakan emisi rata-rata per pemegang tiket yang melakukan perjalanan dari luar negeri.

Offsetting adalah salah satu cara untuk membatasi dampak ini, dimana emisi tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Sebaliknya, ini bertujuan untuk menyeimbangkan gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer di satu tempat dengan menghilangkan atau mencegahnya di tempat lain. Selain itu, cara lain FIFA untuk membuktikan komitmennya terhadap lingkungan dengan pembangunan panel surya stadion, daur ulang limbah dan pengembangan sistem transportasi publik.

Sementara itu, PBB memuji langkah FIFA dalam mengatasi persoalan lingkungan yang akan dihadapi pada perhelatan Piala Dunia 2018 mendatang.

“Saya memuji FIFA dengan memberi contoh dalam mengurangi dampak iklim Piala Dunia 2018 dan mendorong penggemar sepak bola untuk bertindak terhadap perubahan iklim. Mengurangi emisi sejauh mungkin dan mengkompensasi emisi yang tidak dapat dihindari adalah cara terbaik yang dapat dilakukan untuk iklim dan masa depan kita bersama.”ungkap Patricia Espinosa, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. (Abdurrahman Abdullah)

Laboratorium Geospasial & Perubahan Iklim di Makassar Ciptakan Drone Berteknologi VTOL

Published in Informasi & Teknologi
Rabu, 30 Mei 2018 20:56

Medialingkungan.com – Minggu (27/05/2018), di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dilakukan rapat terbatas yang dihadiri oleh Bupati, Ketua DPRD dan anggota DPRD, untuk membahas agenda percepatan pembangunan, penanganan banjir, serta desain pembangunan kota Kabupaten Keroom. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dr. Abd. Rahman Razak. MS, dosen Ekonomi Universitas Hasanuddin sebagai staf ahli bupati dan Ir. Naufal, S.Hut, M.Hut. IPP, Kepala Lab. Geospasial & Perubahan Iklim, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam pembahasan tersebut diketahui bahwa, dalam membangun basis data dilakukan dengan menggunakan drone berteknologi VTOL (Vertical Landing and Take Off) buatan Lab. Geospasial & Perubahan Iklim Fak. Pertanian, Prodi Kehutanan Muhammadiyah Makassar.

Melalui kegiatan tersebut Bupati Keerom Muhammad Markum, SH, MH, MM, mengatakan bahwa penggunaan drone pada level ini sudah sangat tepat dan efektif kita dapat melihat ini secara makro, detail, dan up to date.

VTOL adalah teknologi pesawat tanpa awak (drone) dengan model Fixed Wing. Dimana pada teknologi konvensional drone model fixed wing membutuhkan areal yang cukup luas sebagai tempat mendarat dan terbang atau runway. VTOL mengadopsi sistem drone multicopter/helicopter yang dapat terbang vertikal, tetapi pada saat telah mendapatkan ketinggian pesawat ini berubah menjadi mode pesawat fixed wing.

Drone model fixed wing sangat dibutuhkan karena terkait daya jelajah ataupun flight time yang tinggi. Untuk yang digunakan saat ini dapat terbang sejauh 40km dan masih tersisa energi sebesar 40%,” ujar Naufal.

Drone ini juga dibekali sensor RGB 20-megapixel dan dapat meng-cover areal 500 ha dalam satu kali terbang, sehingga dalam sehari dapat meng-cover area sebesar 1.500-4.000 ha.

“Saat ini kami tidak hanya berhasil membuat drone berteknologi VTOL, tapi kami sudah menggunakannya untuk kepentingan khalayak umum,” tambahnya.

Dari hasil rapid survey menggunakan drone tersebut diketahui bahwa masih ada sepanjang 79 km jalan pada setiap kampung yang akan ditingkatkan menjadi jalan aspal. Serta lebih dari 2.000m3 sedimentasi yang terjadi di Sungai Skanto. Desain perkotaan juga akan dibangun berdasarkan basis data tersebut. (Muchlas Dharmawan)

SOS, Teknologi Untuk Lihat Perubahan Iklim di Mexico

Published in Informasi & Teknologi
Senin, 27 November 2017 21:52

Medialingkungan – Science on a Sphere (SOS), sebuah teknologi dengan tampilan bola dunia raksasa berisi 600 data, yang berdiameter 6 kaki dan beratnya 60 kilogram pertama di New Mexico berfungsi untuk menunjukkan data tentang bumi dan planet lain yang bervariasi dari dampak perubahan iklim, SOS dipasang di SFCC pada musim semi ini setelah lebih dari dua tahun perencanaan.

Periset di NOAA mengembangkan Science On a Sphere sebagai alat edukasi untuk membantu menggambarkan sains sistem bumi kepada orang-orang dari segala umur. Dilansir dari sos.noaa.gov menjelaskan bahwa informasi gambar animasi badai atmosfer, perubahan iklim, dan suhu laut dapat ditunjukkan di bola, yang digunakan untuk menjelaskan proses lingkungan yang terkadang rumit, dengan cara yang sekaligus intuitif dan menawan.

SOS memperluas tujuan program pendidikan NOAA, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan. Dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan kolektif NOAA tentang daratan, samudra, dan atmosfer bumi, NOAA menggunakan SOS sebagai instrumen untuk meningkatkan program pendidikan informal di pusat sains, universitas, dan di seluruh negeri. SOS tersedia untuk institusi manapun dan saat ini beroperasi di sejumlah fasilitas di AS.

Komite Penasihat SOS, Maria Meyer menjelaskan, “saya melihatnya sebagai model pendidikan  yang berbasis siswa. Model ini dapat dikembangkan prediksi, hipotesis dan membawa lebih banyak siswa ke dalam sains," dilansir dari abqjournal.com (27/11/11).

Lenny Gannes, Ketua Departemen Sains SFCC, dari abqjournal.com mengatakan bahwa perguruan tinggi tersebut secara perlahan memperkenalkan penggunaan bola saat staf sekolah belajar bagaimana cara mengoperasikannya. Dia telah menggunakan SOS untuk mendidik siswa tentang ilmu lingkungan tentang perubahan iklim, yang menunjukkan bagaimana bumi telah memanas selama berabad-abad yang lalu. (Ilham)

Superkatalis: Cara Baru Mengubah Gas Rumah Kaca

Published in Internasional
Selasa, 21 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Para ilmuwan menerangkan bagaimana mereka membuat katalis berbasis nikel tinggi yang diperkuat dengan timah dan cara untuk mengubah CO2 dan CH4 menjadi gas sintesis yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar dan berbagai bahan kimia yang bernilai. Hal ini diterbitkan dalam sebuah studi oleh Applied Catalysis B: Environmental.

Proyek katalis baru dan hemat energi merupakan bagian dari proyek the Engineering and Physical Sciences Research Council’s Global Research. Proyek ini sedang mencari cara untuk menekan dampak pemanasan global di Amerika Latin. Penelitian ini telah membuat Universitas Surrey mengajukan paten untuk golongan ‘supercatalysts’ baru untuk daur ulang CO2.

Menurut Global Carbon Project yang dilansir dari sciencedaily.com menerangkan bahwa, emisi CO2 global mengalami peningkatan pada 2017 untuk pertama kalinya dalam empat tahun, dengan output karbon yang terus bertambah rata-rata tiga persen tiap tahunnya sejak 2006.

Selagi teknologi penangkapan karbon sudah lazim, hal ini bisa memakan biaya, dan dalam kebanyakan kasus, akan memerlukan kondisi ekstrim dan tepat agar prosesnya berhasil. Diharapkan katalis baru ini akan membantu membuat teknologi ini semakin banyak tersedia diseluruh industri, dan lebih mudah dan murah untuk diekstraksi dari atmosfer.

“Ini adalah proyek yang sangat menarik dan kami yakin telah mencapai sesuatau yang dapat memberi dampak nyata pada emisi CO2,” kata Dr. Tomas R. Reina dari Universitas serrey dilansir dari sciencedaily.com.

“Tujuan kita semua mengejar ilmuwan iklim adalah cara untuk membalikkan dampak gas berbahaya diatmosfer kita - teknologi ini, yang dapat melihat gas-gas berbahaya tersebut tidak hanya dikeluarkan, namun diubah menjadi bahan bakar terbarukan untuk digunakan di negara-negara miskin,” lanjutnya.

Profesor Harvey Arellano-Garcia, Kepala Riset Departemen Teknik Kimia di Universitas Surrey menyatakan bahwa, dengan menggunakan CO2 dengan cara ini merupakan alternatif untuk metode penangkapan karbon tradisional yang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kesehatan planet kita. “Kami sekarang mencari mitra yang tepat dari industri untuk menggunakan teknologi ini dan mengubahnya menjadi proses yang mengubah dunia,” tegasnya. (Khalid Muhammad)

COP23: Ekonomi Biru Solusi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Minggu, 12 November 2017 21:55

Medialingkungan.com - Perwakilan berbagai organisasi yang menginisiasi Oceans Action Day, berkumpul pada kegiatan COP23, Sabtu (11/11/17) untuk menandatangani sebuah deklarasi baru. Pada deklarasi yang dinamai ‘Because the Ocean’ tersebut juga dilakukan peluncuran laporan Roadmap to Oceans and Climate Action (ROCA).

Kegitan ini diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); Global Ocean Forum; IOC / UNESCO; IUCN; Ocean and Climate Platform; Institut Penelitian Kebijakan Laut dari Yayasan Perdamaian Sasakawa, Jepang; Oceano Azul Foundation/Oceanário de Lisboa, Portugal.

Deklarasi ini diharapkan akan memperkuat respon global terhadap perubahan iklim yang saat ini telah memberi dampak pada lautan; penyerapan karbon terbesar di planet ini, adalah kekuatan utama dan fundamental yang mengatur iklim bumi bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.

“Lautan sedikit banyak didiskusikan dalam perundingan iklim PBB sampai saat ini, namun hal itu tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup planet namun juga menawarkan peluang besar untuk inovasi menuju low-carbon blue economy,” ujar Biliana Cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum, pada press release yang dikeluarkan oleh cop23.unfccc.int.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemahaman ilmiah terbaru tentang lautan dan perubahan iklim, termasuk pemanasan laut, pengasaman, deoksigenasi, kenaikan permukaan air laut dan meningkatnya aktivitas badai, dan bagaimana dampak ini membuat orang lebih rentan terhadap migrasi dan pemindahan.

Bagaimana pembangunan ekonomi berbasis kelautan atau "ekonomi biru" ini memberi jalan maju bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara pesisir dan pulau dalam mengatasi ancaman mendesak ke Negara Berkembang Pulau Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) dalam menghadapi perubahan iklim dan pengasaman laut.

Pada sesi diskusi panel Blue Carbon menampilkan kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam hal penerapan karbon biru sebagai bagian dari proses REDD +, NAMAs atau proses-proses yang didorong UNFCCC lainnya.

Sedangkan pada sesi pembiayaan akan memobilisasi sumber keuangan dan institusi. Selain koherensi kebijakan, instrumen keuangan adalah kunci untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pemanenan dan perdagangan kehidupan laut, ekstraksi dan penggunaan sumber daya kelautan, penggunaan energi terbarukan yang terkait dengan laut, pembangunan dan perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi serta layanan eko-sistemik.

Beberapa negara sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terkait ekonomi biru, dengan dukungan Bank Pembangunan dan lembaga keuangan utama.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini memperkirakan biaya dan manfaat untuk melestarikan layanan ekosistem seperti perlindungan pesisir dan sumber daya alam di Mauritania atau Belize. Dukungan potensial diumumkan oleh Green Climate Fund dan European Investment Bank.

Pada sesi migrasi dan pemindahan, mempelajari dari kasus transmigrasi masa lalu yang tidak disengaja di seluruh dunia, metode pengurangan risiko bencana dan langkah-langkah kunci yang  telah diambil, atau perlu diambil.

Misalnya, Misi Tetap Tuvalu ke PBB telah mengusulkan resolusi UNGA untuk menciptakan kerangka hukum bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perubahan iklim. Ini akan menyediakan sebuah forum untuk membahas jalan-jalan ke depan melalui program pengurangan risiko bencana, kerangka hukum, dan solusi lahan potensial. (Suterayani)

Indonesia Gagas Perhutanan Sosial Pada COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:00

Medialingkungan.com - Pemerintahan Jokowi-JK perkenalkan lebih luas program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Konferensi Perubahan Iklim (COP23) di Bonn, Jerman (9/11/17).

Program ini, menjadi jalan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prabianto mengatakan dengan perhutanan sosial, maka masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Di sisi lain, melalui program perhutanan sosial, tutupan hutan diharapkan bisa meningkat melalui implementasi pola agroforestry.

Program Perhutanan Sosial yang diluncurkan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan, program ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta memberi dampak positif pada upaya pengendalian perubahan iklim.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi-JK akan memberi akses pemanfaatan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan penguatan permodalan dengan melibatkan perbankan kementerian/lembaga non-kementerian dan Bank BUMN.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Erna Rosdiana mengungkapkan, hingga saat ini seluas 1,087 juta hektar hutan telah diberikan izin perhutanan sosial dengan berbagai skema.

“Program perhutanan sosial dirancang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” ujar Prabianto pada salah satu sesi diskusi yang dihadiri sejumlah peserta konferensi perubahan iklim tersebut.

Lebih jauh, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan mengungkapkan fakta penelitian yang membuktikan gas karbondioksida (CO2) yang diserap di semua hutan yang dikelola masyarakat di negara beriklim tropis, mencapai 21 ton per hektar/tahun. Sementara serapan CO2 di hutan savana hanya 5,5 ton per hektar/tahun dan di hutan sub tropis hanya 7,5 ton per hektar/tahun. (Ilham Muhammad)

COP23: Bambu Dapat Tekan Laju Perubahan Iklim

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 09 November 2017 14:30

Medialingkungan.com - Indonesia dapat memanfaatkan bambu sebagai salah satu solusi alternatif untuk pengendalian perubahan iklim. Selain mampu merehabilitasi lahan, menyerap dan menyimpan karbon, tanaman bambu juga dapat diolah menjadi sebuah produk yang bermanafaat dan bernilai ekonomis.

Gagasan ini terungkap dalam diskusi yang dipimpin oleh Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman.

Arief Rabik selaku pendiri Yayasan Bambu Lestari, menyatakan bambu bisa ditanam di berbagai kondisi lahan.

“Bambu adalah tanaman juara untuk memperbaiki kondisi lahan,” terang Arief seperti yang dilansir dari kabar24.com.

Arief menjelaskan, satu rumpun tanaman bambu dapat menyimpan hingga 5000 liter air. Data ini menjelaskan bahwa bambu sangat baik sebagai tanaman pengatur tata air. Selain itu, bambu bisa menyerap 50 ton gas rumah kaca serta karbondioksida setiap tahunnya.

Saat ini, pihaknya sedang mendorong pengembangan 1000 Desa Bambu di seluruh Indonesia. Sikap Arief didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mendukung pengembangan budidaya bambu, perwakilan Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO), Desi Ekawati, menerangkan saat ini pihaknya sedang mengembangkan teknik pembibitan bambu. Bibit bambu ditanam setelah terbentuk rumpun yang terdiri dari beberapa tunas bambu.

“Dengan Spartan Seedling, rumpun bambu sudah mulai bisa dipanen secara selektif setelah 2-3 tahun. Padahal kalau penanaman konvensional yang hanya satu bibit, butuh 8-9 tahun,” jelasnya.

Pada agenda acara hari-2 Paviliun Indonesia telah membahas empat tema diskusi pada panel diskusi Paviliun Indonesia pada COP 23 UNFCCC yang terdiri dari : Dialog Antar Agama tentang Inisiatif Kehidupan secara Berkelanjutan, Solusi Dengan Perspektif Gender untuk Pengendalian Perubahan Iklim dengan moderator Dr Agus Pambagyo Penasehat Senior Menteri LHK, dan tema Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, dan Pengembangan Industri Sumberdaya Bambu Indonesia yang Menarik Pembeli, dengan moderator Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior Menteri LHK. (Khalid Muhammad/Dedy)

COP23: Indonesia Paparkan Aksi Kolaboratif Pengendalian Perubahan Iklim

Published in Nasional
Selasa, 07 November 2017 21:11

Medialingkungan.com - Setelah resmi dibukanya Konferensi Perubahan Iklim PBB atau yang lebih dikenal dengan Conference of Parties (COP) ke-23, pada Senin (06/11/17) kemarin, Indonesia langsung memaparkan aksi bersama yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemaparan aksi ini dilakukan di Pavilliun Indonesia pada COP23 di Bonn, Jerman yang telah dibuka secara resmi bersama Agus Justianto selaku Penanggung Jawab Pavilliun dan Nur Marispatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) yang juga merupakan National Focal Point (NFP) UNFCCC.

“Semua upaya, aksi, dan capaian para pihak di Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi berkelanjutan kami tampilkan di Pavilliun Indonesia,” kata Agus yang didampingi Marispatin saat membuka Pavilliun Indonesia, seperti dilansir BeritaSatu.

Pavilliun Indonesia yang mengambil tema “A Smarter World: Collective Actions for Changging Climate” ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Narasumber yang akan berbicara merupakan perwakilan dari pelaku-pelaku penting dalam pengendalian perubahan iklim, dan akan berbicara dalam 46 sesi diskusi panel yang dirancang agar berlangsung interaktif.

Topik yang akan didiskusikan nantinya dibagi menjadi empat klaster, yaitu Policy Works (membahas seputar kebijakan), Operational Works (membahas kegiatan operasional), Societal Works (komunikasi dan pelibatan masyarakat), serta Collaborative Works (aksi kolaboratif). Topik-topik diskusi panel ini diarahkan dalam upaya mengimplementasikan dokumen niat kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution, NDC) pengurangan emisi GRK yang menjadi bagian dari Persetujuan Paris pada COP21 yang lalu.

Marispatin menjelaskan Paviliiun Indonesia ini memiliki peran penting untuk mendukung diplomasi Indonesia. Dunia dapat melihat kesiapan Indonesia untuk mencapai pengurangan emisi GRK yang tertuang dalam Indonesian NDC yakni sebesar 29 persen pada 2030 atau hingga 41 persen dengan bantuan Internasional. Menurutnya pula, COP23 ini sangat penting untuk menghasilkan draf naskah yang akan disetujui pada COP24 mendatang.

“Pavilliun menjadi tempat melihat sejauh mana keberhasilan aksi setiap negara untuk mencapai NDC. Konferensi kali ini harus sukses untuk mendapat teks yang akan disetujui para pihak anggota COP,” ujar Marispatin. (Muchlas Dharmawan)

Konferensi PBB Tentang Perubahan Iklim 2017 COP23 Lebih Berambisi

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 16:14

Medialingkungan.com - Konferensi PBB terkait perubahan iklim 2017 atau dikenal COP23 dibuka pada hari ini, Senin (06/11/17), dengan tujuan menggerakkan ambisi berbagai negara untuk menghadapi pemanasan global dan menempatkan dunia dalam arah pembangunan yang lebih aman dan makmur.

Konferensi tersebut akan semakin meningkatkan momentum di antara kota-kota, negara bagian, wilayah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam mendukung rencana tindakan iklim nasional yang disepakati secara internasional dan dengan tujuan yang lebih luas dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

Konferensi ini hadir dengan latarbelakang peristiwa cuaca ekstrem yang telah menghancurkan kehidupan jutaan orang di berbagai tempat seperti Asia, Amerika, dan Karbia.

Menurut Presiden COP23, Frank Bainimarama, penderitaan manusia yang disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan ancaman terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim menandakan kita tidak boleh membuang-buang waktu.

"Kita harus menjaga kesepakatan konsensus dunia yang tercantum dalam Perjanjian Paris dan tujuan paling ambisius dari target tersebut adalah untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata dunia sampai 1,5 derajat," ucapnya.

"Dimanapun kita hidup, kita semua rentan dan perlu bertindak. Fiji membantu membangun Koalisi Besar untuk menentukan tindakan terkoordinasi oleh pemerintah di setiap tingkat, masyarakat sipil, sektor swasta dan semua orang di bumi. Itulah mengapa kami memasang kano 'drua' Fiji di pintu masuk untuk mengingatkan semua orang tentang kebutuhan untuk mengisi layarnya dengan tekad yang kolektif untuk membuat COP23 sukses dan menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi manusia," lanjutnya. (Ilham Muhammad)

Halaman 1 dari 19

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini