medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kawah Ijen: Atraksi dan Kombinasi Gejala Alam yang Menakjubkan

Published in Ekowista & Traveling
Senin, 13 November 2017 14:08

Medialingkungan.com - Indonesia tak usainya menyuguhkan kepada kita gejala alam yang sangat menakjubkan. Inilah salah satu yang menjadi ciri khas Indonesia. Tidak hanya itu, fenomena alam yang kemudian menjadi destinasi wisata tersebut, memiliki sumbangsi yang besar terhadap penambahan devisa negara dan juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Salah satu dari fenomena mengagumkan itu ialah Kawah Ijen.

Kawah ijen yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia, ini memiliki pesona alam yang dapat memanjakan suasana hati para wisatawan. Barisan gunung-gunung dapat terlihat jelas di depan mata pengunjung. Belum lagi kita dapat melihat kawah terbesar di Dunia ini dari dekat.

Berkombinasi dengan gejala alam lain, Kawah Ijen akan menjadi sangat indah. Dapat dilihat pada pagi hari ketika kawah yang berwarna hijau kebiruan yang kemudian disirami sinar matahari keemasan menjadi kombinasi yang sangat menakjubkan.

Selain itu, perpaduan antara lereng yang ditumbuhi tanaman Manis rejo (Vaccinium varingiaefolium) yang berdaun kemerahan serta batuan dinding kawah berwarna kekuningan tak luput dari pandangan. Selanjutnya, pemandangan yang paling banyak diharapkan oleh sebagian besar pengunjung tak lain adalah atraksi alam berupa api biru (Blue fire).

Blue fire ini memiliki waktu tertentu untuk dapat nampak dihadapan para pengunjung. Atraksi api biru baru dapat dilihat pada waktu dini hari yaitu pada kisaran pukul 05.00 WIB. Gejala alam ini hanya ada dua di dunia, yaitu di Indonesia dan Islandia.

Namun, perlu juga diketahui bahwa pengunjung harus tetap bersikap waspada terhadap asap dari belerang. Asap ini mengandung zat kimia beracun yang dapat mengganggu kesehatan.

Kawah Ijen merupakan danau diatas gunung yang terbentuk akibat ledakan besar di Gunung Ijen yang terjadi puluhan ribu tahun silam. Hingga saat ini, status gunung ijen masih aktif.

Tak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah besar. Cukup dengan Rp. 5000,- (hari kerja), dan Rp. 7500,- (hari libur) wisatawan sudah mendapatkan tiket masuk menikmati keindahan karya Tuhan ini.

Beberapa hari lalu, Balai Besar Konservasi Sumber Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mengeluarkan press release mengenai klarifikasi atas program pembangunan sarana dan prasarana di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen.

Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si., selaku Kepala BBKSDA menerangkan bahwa pembangunan yang dimaksudkan bukan toko, warung/resto, hotel, serta taman bermain, melainkan pagar pengaman pengunjung, pendopo perapian, dan toilet yang berlokasi di bibir Kawah Ijen. (Khalid Muhammad)

IAEA: Tenaga Nuklir Solusi Kurangi Pemanasan Global

Published in Internasional
Kamis, 09 November 2017 18:04

Medialingkungan.com - Pemerintah Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) dan Nuclear Energy Agency (NEA), menyelenggarakan konferensi International Atomic Energy Agency (IAEA) ke-4 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Konferensi yang berfokus membahas isu-isu tenaga nuklir, pembangunan berkelanjutan, tantangan pembangunan infrastruktur tenaga nuklir, keamanan dan kehandalan nuklir serta inovasi dan teknologi nuklir mutakhir ini dihadiri oleh 700 menteri, pembuat kebijakan dari 67 negara anggota IAEA dan organisasi internasional.

Hasil konferensi IAEA ke-4 sepakat bahwa perluasan tenaga nuklir dapat meningkatkan keamanan energi dan mengurangi emisi yang terkait dengan perubahan iklim dan polusi udara lokal. Hasil konferensi ini juga menyatakan tenaga nuklir saat ini menyediakan 11% listrik global, termasuk sepertiga dari semua listrik rendah karbon.

Presiden konferensi, Hamad Alkaabi, Perwakilan tetap Uni Emirat Arab ke IAEA, mencatat kesepakatan diantara para peserta bahwa peningkatan investasi internasional untuk tenaga nuklir akan diperlukan jika dunia ingin memenuhi persetujuan Paris yang membatasi peningkatan suhu global sampai di bawah 2°C.

Alkaabi juga mencatat kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memfasilitasi pengembangan tenaga nuklir dan memastikan keberlanjutan dan keamanannya, seperti yang dilansir sdg.iisd.org.

Konferensi tersebut berulang kali menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat akan masa depan tenaga nuklir.

"Pengambilan keputusan terbuka dan transparan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memperbaiki persepsi masyarakat akan tenaga nuklir dan mengarah pada penerimaan publik yang lebih luas," ujar Alkaabi.

Faktanya tenaga nuklir adalah sumber energi yang aman, handal dan bersih sehingga menjadi pilihan penting bagi banyak negara untuk memperkuat keamanan energi dan mengurangi dampak pemanasan global serta polusi udara, karena pertumbuhan substansial dalam penggunaannya sangat dibutuhkan bagi dunia untuk memenuhi tujuan iklimnya. (Gede Tragya)

COP23: Bambu Dapat Tekan Laju Perubahan Iklim

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 09 November 2017 14:30

Medialingkungan.com - Indonesia dapat memanfaatkan bambu sebagai salah satu solusi alternatif untuk pengendalian perubahan iklim. Selain mampu merehabilitasi lahan, menyerap dan menyimpan karbon, tanaman bambu juga dapat diolah menjadi sebuah produk yang bermanafaat dan bernilai ekonomis.

Gagasan ini terungkap dalam diskusi yang dipimpin oleh Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman.

Arief Rabik selaku pendiri Yayasan Bambu Lestari, menyatakan bambu bisa ditanam di berbagai kondisi lahan.

“Bambu adalah tanaman juara untuk memperbaiki kondisi lahan,” terang Arief seperti yang dilansir dari kabar24.com.

Arief menjelaskan, satu rumpun tanaman bambu dapat menyimpan hingga 5000 liter air. Data ini menjelaskan bahwa bambu sangat baik sebagai tanaman pengatur tata air. Selain itu, bambu bisa menyerap 50 ton gas rumah kaca serta karbondioksida setiap tahunnya.

Saat ini, pihaknya sedang mendorong pengembangan 1000 Desa Bambu di seluruh Indonesia. Sikap Arief didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mendukung pengembangan budidaya bambu, perwakilan Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO), Desi Ekawati, menerangkan saat ini pihaknya sedang mengembangkan teknik pembibitan bambu. Bibit bambu ditanam setelah terbentuk rumpun yang terdiri dari beberapa tunas bambu.

“Dengan Spartan Seedling, rumpun bambu sudah mulai bisa dipanen secara selektif setelah 2-3 tahun. Padahal kalau penanaman konvensional yang hanya satu bibit, butuh 8-9 tahun,” jelasnya.

Pada agenda acara hari-2 Paviliun Indonesia telah membahas empat tema diskusi pada panel diskusi Paviliun Indonesia pada COP 23 UNFCCC yang terdiri dari : Dialog Antar Agama tentang Inisiatif Kehidupan secara Berkelanjutan, Solusi Dengan Perspektif Gender untuk Pengendalian Perubahan Iklim dengan moderator Dr Agus Pambagyo Penasehat Senior Menteri LHK, dan tema Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, dan Pengembangan Industri Sumberdaya Bambu Indonesia yang Menarik Pembeli, dengan moderator Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior Menteri LHK. (Khalid Muhammad/Dedy)

Lindungi Ketahanan Pangan, AS Lakukan Revisi Peraturan Terhadap Produk Bioteknologi

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 19:35

Medialingkungan.com - Lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengawasi produk bioteknologi modern pertanian, Layanan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman Amerika Serikat (APHIS)-US Department of Agriculture (USDA) pagi ini, Selasa (7/11/17) mengumumkan telah mencabut peraturan yang diusulkan untuk merevisi peraturan-peraturan bagi para agensi yang bergerak dalam bidang bioteknologi.

APHIS akan kembali terlibat dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan pendekatan berbasis sains yang paling efektif untuk mengatur kembali regulasi hasil bioteknologi modern guna melindungi kesehatan tanaman.

"Secara regulasi, penting bagi kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberdayakan pertanian Amerika serta menyediakan industri dengan proses peninjauan yang efisien dan transparan dengan tidak membatasi inovasi," kata Sekretaris APHIS, Sonny Perdue.

"Untuk memastikan kita menyeimbangkan keduanya secara efektif, kita perlu melihat kebaruan, mengeksplorasi alternatif kebijakan, dan melanjutkan dialog dengan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan, baik domestik maupun internasional." lanjutnya.

APHIS mengawasi impor, gerakan antar negara bagian dan pelepasan lingkungan organisme rekayasa genetika untuk memastikan mereka tidak menimbulkan risiko hama tanaman. Pekerjaan penting ini akan berlanjut seiring APHIS terlibat kembali dengan para pemangku kepentingan untuk menetukan aturan regulasi berbagai produk bioteknologi di AS.

"Kami tahu bahwa teknologi ini berkembang setiap hari, dan kami memerlukan peraturan dan kebijakan yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan inovasi ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi pertumbuhan populasi." tambah Perdue. (Suterayani)

Kampanyekan Bioenergi, KESDM Gelar Seminar di Kampus UNHAS

Published in Event & Komunitas
Jumat, 04 Agustus 2017 13:55

Medialingkungan.com – Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Namun, berbagai permasalahan yang ada seperti keterbatasan akses energi dan pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya pada beberapa wilayah menyebabkan beberapa wilayah masih belum memperoleh akses energi.

Kementerian Sumber Daya Mineral (KESDM) menyadari akan pentingnya peran berbagai pihak dalam hal mewujudkan solusi bagi berbagai permasalahan energi tanah air. Salah satunya adalah dengan mengadakan transfer knowledge dengan tema “Bioenergy Goes to Campus”

Kegiatan Bionergy Goes to Campus diselenggarakan kemarin (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dengan melibatkan 200 mahasiswa sebagai peserta dan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan seperti Dosen, Yayasan Rumah Energi dan Lembaga asosiasi bidang bionergi yaitu APLIBI (Asosiasi Produsen Listrik Berbasis Bionergi) dan APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia).

Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Trois Dilisusendi, dalam sambutannya mewakili Menteri mengatakan bahwa pemerintah mengajak mahasiswa untuk menciptakan berbagai terobosan baru berupa riset-riset dalam hal pemanfaatan bioenergi.

“Potensi Indonesia terhadap Energi Baru Terbarukan sangat besar, namun SDM yang masih belum siap untuk memanfaatkannya, untuk itu kami mengajak mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama mencari solusi dan alternative baru mengembangkan bioenergi”, Ujar Trois pada sambutannya membuka acara Bioenergy Goes to Campus, Kamis (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Unhas.

Melalui kegiatan seminar ini, pemerintah berharap mahasiswa sebagai agen of change dapat ikut serta dalam mempercepat pengembangan bioenergy di Indonesia melalui penciptaan SDM yang handal. (Suterayani)

Kapal Inggris Rusak Terumbu Karang Raja Ampat

Published in Nasional
Kamis, 16 Maret 2017 15:30

Medialingkungan.com - Kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky, Kandas di salah satu lokasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Hancurnya ekosistem dan delapan genus dan hilangnya keragaman 8 jenis karang diantaranya acropora, porites, montipora, dan stylophora.

Raja Ampat memiliki 600 spesies terumbu karang ini artinya 75% jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, Ricardo Tapilato memastikan dari hasil pelacakan GPS yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak diperkirakan mencapai 1533 m3 atau 1,3 Ha.

"Boat dari Sorong dikerahkan untuk menarik kapal, sesuatu yang seharusnya terjadi karena bisa mengakibatkan kerusakan terumbu karang lebih besar. Harusnya mereka menunggu pasang naik," katanya.

Menurut perhitungan Tapilatu, Noble Caledonia, perusahaan yang mengoperasikan kapal itu, setidaknya harus membayar 1,28 - 1,92 juta dollar AS. Perhitungannya, untuk satu meter persegi, nilai ganti ruginya ditaksir 800 - 1200 dollar AS dan kemungkinan pemulihan terumbu karang sekitar 10 tahun.

Peristiwa kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat itu terjadi pada 4 Maret 2017 lalu. Kapal hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo.

Entah apa penyebabnya, kapal itu terjebak di perairan dangkal. Tapi, boat menarik kapal itu pada saat air belum pasang sehingga merusak terumbu karang di bawahnya.

Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkaji status kapal yang melakukan perusakan terumbu karang, terutama apakah kapal tersebut bisa bebas berlayar atau tidak usai melakukan perusakan terumbu karang.

"Saya sudah diskusi ke Menhub, tolong cek apakah betul di UU Pelayaran mengatakan bahwa kapal bisa dilepas dalam situasi seperti ini atau tidak," ujar Siti di Kompleks Istana Presiden, melalui Kompas.com

Berdasarkan pantauan kementeriannya, saat ini kapal asal Inggris itu telah berada di perairan Filipina. Siti juga meminta Menhub mengkaji apakah kapal dengan tonase seperti Caledonian tersebut diperbolehkan memasuki perairan dangkal atau tidak. Jika ada, aturan ini akan digalakkan di destinasi alam laut lainnya di Indonesia. {TANTI}

SCF, Kemitraan, dan Bupati Bulukumba Tandatangani MoU Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Published in Nasional
Sabtu, 01 Oktober 2016 16:31

Medialingkungan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah menandatangani MoU (Nota Kesapahaman) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan bersama dengan Sulawesi Community Foundation (SCF) dan Lembaga Kemitraan (Partnership) pada 28/09 di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Bulukumba. MoU ini ditandatangani oleh Andi Sukri Sappewali selaku Bupati Bulukumba, Naufal yang mengatasnamakan Direktur SCF, dan Dewi Rezki, selaku Direktur Program Kemitraan.

Maksud dari penandatanganan MoU ini yaitu untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan program strategis khususnya pada bentang alam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bijawang yang dibangun dan disepakati bersama para pihak, dan dijadikan bahan penyusunan Road Map Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Adanya Road Map yang dibangun secara kolaboratif ini kemudian mampu menjadi peta jalan bagi para pihak untuk melakukan intervensi bersama.

Poin penting dalam penandatanganan MoU ini yakni semua pihak akan mendorong  program terkait pengembangan pariwisata terintegrasi yang inklusif di Kecamatan Kindang, pengembangan produk pertanian dan perkebunan poganik serta diversifikasi pangan berbasis komunitas di Kecamatan Gantang, dan penguatan kebijakan dalam peningkatan daya saing ekonomi pedesaan atau komunitas.

“MoU ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang,” ujar Naufal dari Sulawesi Community Foundation.

Kegiatan yang dihadiri oleh setidaknya 50 orang ini, juga turut menghadirkan Wakil Bupati Bulukumba dan berbagai perwakilan instansi seperti BAPPEDA, BLHD, SATPOL PP, Dinas Kehutanan, DInas Koperasi dan UMKM Bulukumba, dan lain-lain. Kegiatan penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh beberapa Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Bulukumba. (Muchlas Dharmawan)

Lahan Persawahan Masyarakat Diduduki Oleh Perusahaan PLTU, Mereka Lakukan Aksi Protes

Published in Nasional
Selasa, 05 April 2016 15:47

Medialingkungan.com – Satu hari menjelang tenggat waktu perjanjian pencairan dana (Financial Closure) proyek PLTU batubara Batang, warga yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban) menggelar aksi penolakan di sekitar lahan megaproyek energi kotor itu.

Aksi protes kali ini terpusat pada tenda perlawanan warga yang sudah didirikan sejak dua minggu yang lalu sebagai bentuk protes atas pemagaran dan penutupan akses lahan warga ke lahan persawahan mereka.

Sejak tanggal 24 Maret 2016, Konsorsium PT. BPI (Bhimasena Power Indonesia) telah melakukan pemagaran dan penutupan akses sepenuhnya terhadap lahan pertanian  warga yang dijadikan lokasi pembangunan PLTU batubara yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara itu, termasuk lahan yang  tidak pernah dijual sekalipun. Bahkan bagi warga yang memaksa masuk, akan dikenakan sanksi pidana dan diancam akan dipenjarakan selama 9 bulan.

PT. BPI dan Japanese Bank for International Cooperation sebagai pendana utama telah gagal memenuhi tenggat waktu perjanjian pencairan dana sebanyak empat kali, berturut-turut sejak 6 Oktober 2012, 6 Oktober 2013, 6 Oktober 2014, and 6 Oktober 2015.

Rencana pembangunan proyek energi kotor ini telah tertunda selama hampir lima tahun karena penolakan yang kuat dan konsisten dari warga yang tinggal di sekitar area yang diusulkan untuk lokasi pembangunan. Hingga saat ini, sebagian pemilik lahan menolak untuk menjual lahan mereka.

Sekitar 10% dari 226 hektar yang dibutuhkan proyek tetap dipertahankan warga, karena lahan pertanian produktif tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian mereka.

“Perjuangan saya dan warga lain untuk mempertahankan sumber penghidupan kami telah berlangsung hampir lima tahun, berbagai hal harus kami hadapi, mulai dari intimidasi, kekerasan fisik, sampai kriminalisasi, saya sendiri dipenjara selama lebih dari 7 bulan karena menolak menjual lahan saya kepada PLTU,” kata Pak Cayadi, salah seorang pemilik lahan dari Desa Karanggeneng.

“Namun sampai hari ini sepertinya suara kami sama sekali tidak didengar oleh pemerintah, baik oleh Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, maupun Presiden Joko Widodo. Saya sudah tidak tahu harus kemana lagi harus mengadukan nasib kami ini di negeri ini,” lanjutnya.

Berbagai upaya telah dilakukan dilakukan warga untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap proyek energi fosil ini,  mulai dari melakukan puluhan kali aksi protes di berbagai lokasi, audiensi dengan hampir semua instansi pemerintahan terkait hingga mengajukan gugatan hukum terhadap berbagai keputusan pemerintah yang mengabaikan kelestarian lingkungan, keselamatan, dan hak asasi warga.

“Apa yang terjadi di Batang adalah sebuah ironi, ambisi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan PLTU Batubara Batang, menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada keselamatan rakyat Batang,” ujar Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

“Keputusan untuk memaksakan pembangunan proyek energi kotor ini juga bertolak belakang dengan komitmen Presiden Jokowi untuk mengutamakan pengembangan energi terbarukan dan ikut serta dalam upaya memerangi perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, akhir tahun lalu. Saat ini masih belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk membatalkan proyek energi yang mengancam keselamatan rakyatnya, dan menunjukkan kepemimpinannya dalam memerangi perubahan iklim,” ucapnya. {Press Rilis}

Keindahan Pemandangan Negeri Seribu Bukit

Published in Ekowista & Traveling
Sabtu, 27 Juni 2015 16:07

Medialingkungan.com – Jika anda merasa penat dengan berbagai macam aktifitas atau banyaknya tugas di kantor. Sesekali anda mesti lepaskan semua stress dan penat anda dengan mengunjungi Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Nangroe Aceh Darussalam. Pemandangan yang dimiliki perbukitan seribu ini sungguh menakjubkan mampu membuat pikiran menjadi fresh kembali.

Untuk menjajakan kaki anda ke Aceh Gayo Lues mesti menggunakan jalur darat yang memakan waktu perjalanan jika berangkat dari Kota Medan itu bias sampai 10 hingga 11 jam lamanya. Namun anda jangan khawatir, mulai 1 Januari 2015 lalu dikabarkan Susi Air dan pesawat perintis lainnya akan membuka rute dari Medan ke Blangkejeren ini. Waktu tempuh dengan menggunakan pesawat hanya memakan waktu selama 1 jam.

Perbukitan di tepian kota Blangkejeren menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Untuk mencapai perbukitan yang indah ini, sebaiknya anda menggunakan bentor yang berbagai macam warna yakni, hijau pupus, kuning, dan merah yang akan siap mengantarkan anda ke tempat tujuan.

Perjalanan akan terasa jika menggunakan kendaraan tiga roda tersebut. Sebab dalam setiap perjalanan, bentor akan meliuk-liuk mengikuti jalur dan sesekali akan singgah di tempat pemandangan yang nan indah. Desa Akang Siwah, Blangpegayon adalah desa penghasil tebu, di tempat itu sesekali kita akan melihat cara tradisional pemerasan tebu, mulai dari menggunakan tenaga manusia hingga kerbau.

Tiba di puncak perbukitan, bentor merapat di tepi jalanan, dan di sana terhampar hamparan pemandangan lepas menuju arah perkotaan Blangkajeren. Bukit-bukit yang bersusun akan memamerkan keelokan Kabupaten Gayo Lues.

Selepas menikmati pemandang yang indah, ternyata suguhan Nangroe Aceh Darussalam masih ada. Di Desa Lempu beberapa warga akan menerima pengunjung dengan ramah sambil menawarkan kopi serta jagung bakar. Anda pun dapat melepas lelah di tepian kolam ikan dengan dilengkapi jejeran kodok besar dua kepalan tangan orang dewasa, atau anda boleh naik di teras kayu yang berada di atas kolam ikan.

Duduk sambil menyerup kopi serta menggerutu jagung ditangan dengan suasana puncak mampu membuat perasaan menjadi rileks. Bincang-bincang dengan kawan akan terasa luwes apalagi bersama pasangan hati sambil memanjakan kedua bola mata dengan pemandangan yang indah. (Angga Pratama)

1. Gapura menuju Aceh tengah di perbatasan Gayo Lues (Gambar: lintasgayo)

2. Hamparan yang luas di Gayo Lues (Gambar: kompas)

Medialingkungan: Visit Gayo Lues, Nagroe Aceh Darussalam - Wonderful Indonesia

 

AMAN Menagih Janji Jokowi

Published in Nasional
Kamis, 25 Juni 2015 16:46

Medialingkungan.com – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kamis (25/06). Pertemuan yang dilakukan AMAN terhadap Jokowi, mereka ingin menagih janji kampanye Jokowi yang tertuang dalam Nawacita.

“Kami pernah membantu Pak Jokowi dalam mensukseskan beliau menjadi Presiden, dan sekarang kami mau tindak lanjut apa yang telah disepakati di Nawacita,” ungkap Sekretaris Jendral (Sekjen) AMAN, Abdon Nababan.

Mantan Direktur Forest Watch Indonesia ini mengungkapkan, di dalam kandungan Nawacita tertera enam hal yang ditujukan untuk masyarakat adat, mulai dari aspek kelembagaan hingga persoalan agraria.

Terkait masyarakat adat, Jokowi bersama Jusuf Kalla mencantumkan komitmen mereka dalam melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat dalam enam prioritas utama visi dan misi. Salah satunya adalah soal pembentukan komisi independen masyarakat adat, katanya.

Pria kelahiran Sumatera Utara itu mengatakan, komisi itu diberi mandat khusus oleh presiden untuk bekerja secara intens mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal terkait dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak masyarakat ada ke depan.

“Presiden Jokowi juga berjanji akan meninjau ulang dan menyesuaikan undang-undang terkait hak masyarakat adat dengan melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat,” ucapnya.

Dia menambahkan, RUU ini diharapkan menjadi jawaban atas kasus perampasan secara sepihak terhadap hak masyarakat adat dan konflik sosial yang dialami masyarakat adat. (Angga Pratama)

Halaman 1 dari 6

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini