medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pilkada Serentak Ancam Kerusakan Hutan

Published in Nasional
Selasa, 06 Oktober 2015 10:42

Medialingkungan.com – Pemilihan 269 kepala daerah serentak pada Desember 2015 menjadi ancaman kerusakan hutan. Dugaan itu muncul seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang dikhawatirkan menjadi modal ‘transaksi politik’.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta untuk menimbang-nimbang potensi itu terjadi. Sebab mekanisme perizinan yang sebelumnya terbilang memiliki proses yang panjang dan berbelit-belit saja, masih terdapat banyak kasus alih fungsi dan ekploitasi sumberdaya hutan.

"Telah jadi tren bahwa setahun sebelum pilkada dan setahun setelah terpilih, jumlah izin yang diterbitkan meningkat. Hutan sejak lama menjadi mesin ATM politik. Tanpa kemudahan dan percepatan saja, deforestasi sudah sangat tinggi," kata Timer Manurung, pendiri LSM Auriga yang bergerak di isu pelestarian lingkungan dan sumber daya alam kepada Kompas, Senin (05/10) di Jakarta.

Berdasarkan studi London School of Economics (LSE, 2011) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemekaran wilayah administratif pemerintahan memicu percepatan laju deforestasi.

Hasil ini ditunjukkan melalui analisis citra satelit, setahun sebelum dan sesudah pilkada. Pembalakan masif terjadi di kawasan hutan yang dapat dikonversi.

"Jelang pilkada, izin melonjak. Perhitungan kasarnya, tiap seribu hektar, mereka keluarkan Rp 1 miliar. Menggiurkan di tengah perilaku koruptif dan politik transaksional," kata Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Jika dikaitkan dengan isu perubahan iklim, percepatan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan menjadi 12-15 hari dianggap berlawanan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi dari sektor lahan.

Dalam dokumen resmi nilai rujukan emisi kehutanan Indonesia (forest reference emission level/ FREL) yang menggunakan acuan data 1990-2012, deforestasi di Indonesia tak boleh mencapai 900.000 hektar per tahun jika ingin emisi gas rumah kaca (GRK) sektor itu turun.

Timer menjelaskan, izin pelepasan kawasan hutan perlu rekomendasi bupati dan gubernur. Jika mereka telah memberi rekomendasi dan persetujuan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan susah menolaknya.

Seharusnya, lanjut Timer, rekomendasi dari daerah pun harus diversifikasi kebenarannya. Proses verifikasi lapangan itu butuh waktu. Pengalaman menunjukkan, rekomendasi diberikan hanya dengan pertimbangan kepentingan ekonomi jangka pendek, belum menghitung dampak ekologi dan sosial masyarakat setempat. {Fahrum Ahmad}

CIFOR Tunjukkan Bukti-bukti Kaitan Hutan dan Penyakit Menular

Published in Informasi & Teknologi
Sabtu, 03 Oktober 2015 10:01

Medialingungan.com – Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) baru-baru ini mencium adanya kaitan antara perubahan penggunaan lahan dan wabah infeksi Penyakit Menular (EIDs). Justifikasi ini diiringi peningkatan jumlah penelitian ini yang menuding adanya corong yang menghubungkan keduanya.

Menurut CIFOR, kaitan keduanya bak ‘pistol berasap’ – meskipun tak muncul ke permukaan namun identifikasi menyatakan bahwa EIDs berpotensi besar ditimbulkan dari perubahan penggunaan lahan.

“Ketika tegakkan hutan dibuka, meningkatnya kontak manusia dengan patogen tak dikenal di hutan bisa terjadi. Tetapi menemukan jalur penyebab, bahkan bukti korelasi yang cukup, masih sulit,” lansir CIFOR (25/09).

Tiga perempat EIDS yang dikenali, aslinya bersifat zoonotik, ditransmisikan dari binatang ke manusia. Memahami proses alami dan kejadian kontak binatang-manusia di bawah kondisi sosio-ekologi berbeda tampaknya menjadi prioritas segera.

Memahami faktor penyebab wabah dan munculnya kembali penyakit menular masih menjadi masalah ilmiah paling sulit. “Jurang besar pengetahuan masih ada,” katanya.

Bruce Wilcox dan Rita Colwell, Peneliti Biokompleksitas yang mendalami kemunculan penyakit menular secara holistik mengatakan, kelangkaan informasi disebabkan karena cara pandang terhadap patogen. “Ini hal yang mengkhawatirkan,” sambungnya.

Kedua peneliti ini menawarkan paradigma baru penelitian interdisipliner -- yang menempatkan patogen tidak terisolasi, karena penyakit, masalah lingkungan, selain juga pembangunan ekonomi, pemanfaatan dan tata kelola lahan yang semrawut dan memerlukan solusi lintas-sektor.

“Jadi, untuk mampu memperdiksi di mana EIDs bisa muncul, kita harus memahami bagaimana tingkat reservoar alami dan kecepatan transmisi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, sosial dan ekonomi serta interaksi mereka,” jelasnya.

Penelitian ini juga membantu menemukan apakah proses munculnya penyakit ditengarai perubahan demografi, konsumsi dan produksi sampah populasi manusia dan dampaknya – urbanisasi, ekspansi dan intensifikasi pertanian, dan alterasi habitat hutan.

Penyatuan Puzzle Manusia dan Hutan

Dua sumber informasi terbaru dapat membantu mengawali penyatuan puzlle: pengetahuan mengenai fragmentasi hutan dunia, dan distribusi global EIDs.

Peta resolusi tinggi tutupan pohon global yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Joseph Sexton dan kawan-kawan pada 2013 serta timnya Nick Haddad pada 2015 mengungkap bahwa hampir 20 persen sisa hutan dunia hanya berjarak 100 meter ke ujung hutan, dan lebih dari 70 persen hutan dunia berada dalam rentang 1 kilometer ke ujungnya.

Ini menempatkan hutan dalam jangkauan aktivitas manusia, perubahan mikro-iklim, dan spesies non-hutan yang bisa mempengaruhi ekosistem alami.

Kate Jones dan kawan-kawan dalam tulisan Nature (2013), menarik basis data dari ‘kejadian’ EIDs antara 1940 dan 2004, menunjukkan pola global nyata, mayoritas kejadian (71,8 persen) berasal dari alam liar.

“Tetapi, apakah kejadian EID dimungkinkan oleh fragmentasi hutan? Penelitian menunjukkan bahwa EID biasanya merupakan akibat perubahan antropogenik dan demografik, tetapi kekayaan spesies asli alam adalah penduga signifikan munculnya zoonotik EIDs, tanpa peran pertumbuhan populasi manusia, ketinggian atau curah hujan,” tulisnya.

Hutan, Binatang, Ebola

Masalah EIDs, manusia, kondisi hutan dan hewan (khususnya hewan buruan) belum pernah dalam sorotan sejak munculnya penyakit virus Ebola (EVD).

EVD ditularkan kepada manusia dari hewan liar dan penyebaran dalam populasi manusia melalui transmisi manusia-manusia. Penjelasan mengenai mewabahnya EVD beredar, tetapi tidak satu pun yang pasti.

Kaitan antara mewabahnya EVD dan deforestasi diterapkan, dengan entitas seperti Organisasi Kesehatan PBB (WHO) menyatakan (meskipun secara implisit) bahwa hilangnya hutan secara potensial menginfeksi hewan liar dan manusia dalam kontak lebih besar.

Walaupun kontak langsung dengan beragam spesies mamalia, seperti primata non-manusia -- gorila, simpanse dan rusa (transmisi hanya terkait dengan kelompok taksonomi ini) – telah ditunjukkan sebagai penyebab utama lompatan penyakit ke manusia, kelelawar secara khusus sering disebut sebagai reservoar paling memungkinkan untuk virus Ebola.

Baru-baru ini, beberapa peneliti menawarkan --walaupun belum terbukti dalam distrik Gueckedou -- di mana wabah Guinea berawal dari kontak dengan koloni kelelawar pemakan serangga tak-berekor mungkin menjadi penyebab wabah akibat hilangnya hutan.

Walaupun yang lain menentang hal itu karena hutan Guinea atas merupakan mosaik hutan dinamis, savana dan pertanian selama bertahun-tahun, orang di wilayah ini telah lama berkohabitasi dengan kelelawar, tampaknya bukan deforestasi/fragmentasi yang menjadi penyebab mewabahnya EVD.

Mengingat manusia dan kera besar telah lama tinggal bersama kelelawar beratus tahun, menuding gangguan habitat sebagai penyebab utama munculnya virus Ebola dalam spesies ini mungkin terlalu menyederhanakan dan bisa mengabaikan penyebab utama lain yang mungkin ada.

Di lain pihak, wacana yang mengklaim bahwa kecepatan dan ketakterdugaan deforestasi bisa mengarah pada wabah EVD bisa benar.

Tetapi, bagaimana ini bekerja?

Penelitian oleh Yayasan Environmental Resources Management (ERM) menyatakan bahwa fragmentasi hutan mengubah dinamika gerakan alam liar dalam hutan terfragmentasi; hutan terfragmentasi seringkali adalah wilayah dengan lebih banyak orang, jadi kontak antara manusia dan reservoar potensial atau spesies pembawa bisa meningkat.

Penelitian ini juga membandingkan pola fragmentasi hutan di enam lokasi wabah EVD dengan sampel luar wilayah yang dipilih secara acak, menemukan bahwa fragmentasi hutan lebih tinggi dalam lokasi EVD. Kesimpulan penulis laporan ERM dari hasil ini, adalah bahwa fragmentasi hutan, dalam mempengaruhi kebiasaan kelelawar mencari makan dan bersarang, bisa secara tidak langsung bertanggungjawab atas meningkatnya pertemuan kelelawar-manusia, dan akibatnya meningkatkan risiko EVD.

Laporan ERM merekomendasikan fragmentasi habitat mendorong kelimpahan pemangsa lebih kecil (terkait dengan hilangnya fauna berbadan besar), yang jika diburu akan meningkatkan kontak dengan hewan liar.

Penelitian ini merupakan yang pertama secara empirik memeriksa peluang hubungan antara kondisi hutan dan wabah EVD. Tetapi lebih banyak pekerjaan perlu dilakukan, kata penulis itu sendiri.

“Kita harus, tidak hanya meningkatkan sampel lokasi wabah EVD untuk diteliti, tetapi juga menguji rangkaian hipotesis alternatif untuk menginvestigasi apakah faktor tunggal atau beragam terkait wabah EVD,” jelasnya.

Jam berdetak dan ada urgensi saling mengetahui lebih dalam jika memang ada kaitan antara wabah Ebola virus dan deforestasi/fragmentasi hutan, konsumsi hewan buruan dan menangani daging hewan liar.

Para peneliti mengatakan, jika kaitan ini tervalidasi secara memuaskan, temuan itu bisa menjadi pintu masuk untuk lebih jauh memahami kondisi meningkatnya risiko wabah ebola dan menawarkan strategi mitigasi yang layak. {Fahrum Ahmad}

Puspijak: Sektor Kehutanan Penyumbang Emisi GRK Terbesar

Published in Nasional
Kamis, 02 Juli 2015 10:15

Medialingkungan.com – Sektor kehutanan di Indonesia menyumbangkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 48 persen, yang menjadikannya penyumbang terbesar dibanding dengan sektor lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tim Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak), dalam sebuah publikasinya yang berjudul ‘Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Kehutanan (Inventory)’.

Kehutanan yang dalam konteks perubahan iklim dimasukan dalam kategori Land use, land use change and forestry (LULUCF), kemudian lebih dikenal dengan istilah Agriculture, Foretsry and Land Use (AFOLU).

Tim Peneliti Puspijak menyebutkan estimasi perhitungan dengan business as usual (BAU), tingkat emisi dari kehutanan pada tahun 2020 nanti sebesar 525 juta ton CO2, dengan upaya mitigasi penanaman dan penurunan laju deforestasi pada tahun 2020 sektor kehutanan menyumbang emisi sebesar 334.1 juta ton CO2. Angka tersebut belum termasuk emisi dari kebakaran gambut.

Berdasarkan hasil kajian yang diterapkan terhadap skenario emisi BAU tersebut, diketahui kontribusi emisi terbesar dari deforestasi dan degradasi.

Mereka menjelaskan kalau deforestasi masih akan terjadi karena perkembangan jumlah penduduk dan kepentingan pembangunan seperti pengembangan perkebunan dan pertanian, pemekaran wilayah, pertambangan dan pemukiman.

“Hasil kajian ini menunjukkan kisaran deforestasi tahunan BAU mencapai 700.000 sampai 1.500.000 ha per tahun. Sedangkan BAU penanaman berkisar antara 150.000 – 300.000 ha per tahun. Opsi penentuan BAU sangat tergantung dari ketersediaan data serta asumsi yang digunakan,” ucap Peneliti Puspijak.

Mereka juga menegaskan perlunya tindak lanjut kebijakan dan kegiatan serta dana yang mendukung upaya penanaman dan penurunan laju deforestasi. (Irlan)

JK Mengajak Seluruh Pihak Dalam Lindungi Hutan

Published in Nasional
Jumat, 19 Juni 2015 15:12

Medialingkungan.com – Kondisi hutan saat ini khususnya di Indonesia makin hari makin terdegradasi, apa lagi hutan sebagai penyeimbang maka dari itu semestinya kita menjaga dengan baik hutan guna mencegah atau memperlambat perubahan iklim, hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) dalam pembukaan Pekan Lingkungan dan Kehutanan Indonesia (PLKI) ke-19 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

JK mengungkapkan, Indonesia sangat berperan penting dalam menjaga perubahan iklim, untuk itu diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak dalam melaksanakan aturan kehutanan yang berlaku sehingga hutan dapat dikelola dengan baik.

"Hutan itu berfungsi untuk keseimbangan, kita butuh air, dan akar menyimpan air untuk dialirkan ke bagian lain. Kita masih beruntung, karena masih ada sisa kehijauan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ya Climate Change," ujar JK, seperti yang dilansir halloriau, Jumat (19/06).

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan kegiatan pameran ini merupakan ajang sosialisasi dan menunjukkan kinerja dan pencapaian yang diperoleh dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di bidang pembangunan lingkungan hidup serta kehutanan.

"Sehingga diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan, khususnya tentang pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan," ucapnya.

Pameran Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia ini merupakan agenda rutin terbesar yang diselenggarakan setiap tahun dan kali ini merupakan PLKI ke-19 yang diselenggarakan mulai Kamis (18/06) hingga Minggu (21/06) di Jakarta. Event yang berlangsung selama 4 hari ini mengusung konsep "Zero Waste Event" yang diikuti sebanyak 262 peserta, terdiri dari pemerintah atau instansi pusat, daerah, serta LSM.

Kegiatan tersebut bertemakan ‘Mimpi dan Aksi Bersama untuk Keberlanjutan Kehidupan di Bumi’. Tema ini mengikuti tema hari lingkungan hidup sedunia, World Environment Day 2014 yang dikeluarkan oleh badan lingkungan hidup Perserikatan bangsa-bangsa, United Nations Environment Programme (UNEP) yaitu "Seven Billion Dreams, One Planet dan Consume with Care".

Selaras dengan tema yang dibuat, sejumlah perusahaan yang berada di Riau seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Riau dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menampilkan konsep pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan pencegahan lingkungan dari ancaman kerusakan seperti kebakaran hutan dan lahan. (Angga Pratama)

Nilai Ekspor Kayu Ilegal Indonesia Capai Rp 79,8 Triliun Per Tahun

Published in Nasional
Senin, 15 Juni 2015 22:57

Medialingkungan.com – Nilai ekspor produk kayu ilegal Indonesia mencapai 6 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 79,8 triliun Rupiah setiap tahun. Hal tersebut diungkapkan Indonesia Country Manager United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), Troels Vester, dalam Lokakarya Tindak Pidana Kehutanan "Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Terorganisasi dan Sistematis yang Berkeadilan" di Jakarta, Senin (15/6).

Vester, seperti yang dilansir kompas.com menyebutkan, ekspor produk kayu ilegal sebagian besar berasal dari Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia. Dia juga menjelaskan tindak pidana kehutanan yang termasuk di dalamnya perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal memang lebih sering terjadi pada negara berkembang.

Menurutnya hal tersebut dikarenakan negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak diikuti oleh kapasitas untuk mengatur pemanfaatannya. Dia menegaskan kerjasama antara beberapa pihak menjadi kunci keberhasilan menangani tindak pidana kehutanan tersebut.

Vester juga menyebutkan komitmen UNODC untuk membantu Indonesia mengatasi masalah kejahatan kehutanan karena sesuai dengan mandat UNODC, seperti tertuang dalam Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNCTOC) dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga hadir pada acara tersebut menuturkan besarnya kerugian negara akibat praktik perdagangan produk kayu secara ilegal.

Selain itu, Dia juga mengatakan kejahatan kehutanan akan menyebabkan bencana ekologis serta akan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat di sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada hutan.

Rasio juga mengungkapkan KLHK mengajak beberapa instansi terkait untuk berkolaborasi dalam menindaklanjuti kejahatan kehutanan yang tidak hanya terkait. Dia menambahkan bukan hanya instansi dalam negeri, kerja sama lintas negara juga diperlukan mengingat kejahatan kehutanan semakin canggih dan rumit.

Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Kementerian LHK, Kedutaan Besar Norwegia, Kantor PBB Urusan Obat Terlarang dan Kejahatan (UNODC), dan Tropical Forest Conservation Act. (Irlan)

Badan Litbang KLKH Adakan 'Gelar Teknologi Hasil Litbang dan Inovasi 2015'

Published in Nasional
Senin, 08 Juni 2015 18:18

Medialingkungan.com – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menyelenggarakan 'Gelar Hasil Litbang dan Inovasi Tahun 2015' di Hotel Novotel, Balikpapan, Selasa (9/6).

Mengangkat tema ‘Konservasi Sumber Daya Alam, Restorasi Areal Terdegradasi Pasca Tambang dan Pengelolaan Dipterokarpa’, kegiatan ini bertujuan mendorong keberhasilan rehabilitasi dan restorasi lahan terdegradasi pasca tambang, kelestarian jenis dan keseimbangan ekosistem hutan yang harmonis,  produktivitas hutan dari jenis dipterokarpa, serta meningkatkan interaksi dan kerjasama peneliti dan pengguna.

Badan Litbang dan Inovasi KLHK melalui situs resminya berharap hasil litbang ini dapat menjadi input yang objektif dalam pemgambilan kebijakan, basis solusi permasalahan kehutanan dan penghasil inovasi teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan.

Gelar teknologi (geltek) ini akan dimulai dengan launching lima buku dari Badan Litbang dan Inovasi KLHK yakni (1) Agroforestry Berbasis Jelutung Rawa: Solusi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Pengelolaan Lahan Gambut; (2) Jenis- jenis Tumbuhan dari proses Regenarasi Alami di Lahan Bekas Tambang Batubara; (3) Burung dan Kelelawar di Lahan Bekas Tambang Batubara; (4) Panduan Pengukuran Karbon Tegakan Tanaman Meranti; (5) Shorea leprosula Miq dan Shorea johrensis Foxw: Ekologi, Silvikultur, Budidaya dan Pengembangan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan talkshow yang dibagi menjadi dua sesi. Pertama, dengan materi ‘Menghutankan Lahan Bekas Tambang Timah’ serta ‘Penerapan Konsep Bersinergi dengan Alam untuk Merehabilitasi Lahan Pascatambang Batubara’.

Sesi kedua menyajikan materi ‘Teknologi Tepat Guna dalam rangka Diversifikasi Produk Tengkawang untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Lokal’ dan ‘Teknologi Isomik (Isolat Mikroba) untuk Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang’.

Selain geltek, selama acara berlangsung juga akan dilaksanakan pameran hasil penelitian, pengembangan dan inovasi. Geltek tahun ini pun dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Rapat Koordinasi Badan Litbang dan Inovasi KLHK yang diadakan 9 hingga 12 Juni 2015.

Kegiatan ini akan dibuka oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc dan mengundang sekitar 100 peserta yang terdiri dari pemerintah, peneliti, akademisi, praktisi kehutanan dan lingkungan, swasta, dan NGO/LSM serta instansi terkait di wilayah Kalimantan. (Irlan)

Kebijakan Perpanjangan Moratorium Hutan Dianggap Copy Paste

Published in Nasional
Jumat, 05 Juni 2015 18:19

Medialingkungan.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim Global menilai perpanjangan moratorium (penundaan izin baru) hutan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 hanya merupakan kebijakan copy paste.

Greenpeace, HuMA, ICEL, FWI, INOBU, debtWatch Indonesia, Yayasan Pusaka dan AMAN yang tergabung dalam koalisi, melalui siaran pers mengungkapkan kebijakan yang sebelumnya dimuat di dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013 kemudian diperpanjang melalui Inpres Nomor 8 tahun 2015 ini, tidak mengalami perubahan kecuali pada nomor surat dan para pihak yang diinstruksikan.

“Tidak ada hal yang baru kecuali meningkatnya risiko penghancuran hutan yang lebih masif dan konflik sosial serta kontribusi lebih besar ke bumi akan gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim atau pemanasan global. Ini tanda bahwa Presiden Joko Widodo yang rimbawan belum benar-benar serius bekerja untuk hutan Indonesia dan rakyat yang tinggal di dalam dan sekitarnya,” jelasnya.

Mereka menganggap Presiden dan Kementrian terkait telah gagal memperkuat kebijakan perlindungan hutan dengan mengambil momentum berakhirnya Moratorium Hutan pertengahan Mei lalu.

“Pemerintah telah melewatkan kesempatan baik untuk membuktikan janji perlindungan lingkungan seperti yang ada dalam Nawa Citanya sekaligus gagal memenuhi komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen hingga 41 persen sebagaimana telah diperkuat oleh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019,” tuturnya.

Koalisi tersebut juga menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, yang mengatakan bahwa Pemerintah akan memastikan adanya penguatan dalam pelaksanaan Inpres.

“Namun pertanyaan besarnya adalah apa strategi penguatan tersebut, kapan dan bagaimana itu akan terjadi. Atau ini hanya sekedar menenangkan dinamika tuntutan publik semata,” ucapnya.

Mereka menyarankan agar penguatan yang harus segera dilakukan Menteri Siti adalah mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 5984 Tahun 2014  tentang peta indikatif arahan pemanfaatan kawasan hutan untuk izin usaha pemanfaatan kayu.

“SK tersebut secara nyata mengancam wilayah moratorium, juga menjadi peluang terjadinya konversi hutan alam terutama di pulau-pulau kecil. Kajian FWI menemukan bahwa masih banyak wilayah-wilayah berhutan yang belum terlindungi oleh moratorium,” lanjutnya. (Press Rilis)

1 Persen Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat, Selebihnya Pengusaha

Published in Nasional
Selasa, 02 Juni 2015 19:26

Medialingkungan.com – Hutan Indonesia adalah salah satu penyangga bagi kehidupan manusia. Namun, kondisi pengelolaan dan perlindungan terhadap hutan Indonesia justru mengalihkan pandangan atau hakikatnya sebagai bagian sistem hidup rakyat Indonesia. Lemahnya hukum dan pengawasan membuat berbagai pengusaha atau cukong-cukong mudah dalam memainkan aturan, mungkinkah hukum di Indonesia tajam ke atas namun tumpul ke bawah?.

“Penguasaan ratusan juta hektar luas kawasan hutan, belum sepenuhnya manfaat hutan dapat menjadi jalan kemakmuran rakyat dengan adil,” ujar Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, di Semarang.

Menurutnya, dari total 41,69 juta hektar lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat adat. Sementara setiap tahun terjadi kerusakan hutan, yang merugikan sekitar 80 juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Buruknya pengawasan menyebabkan negara rugi hingga Rp35 triliun per tahun akibat pembalakan liar.

Data kajian KPK 2010 tentang perencanaan kehutanan, mengkonfirmasi persoalan tata laksana pengawasan hutan menjadi persoalan. Hasil kajian menemukan bahwa kelemahan pengawasan izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi kerugian dan kehilangan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun.

“Di Kalimantan, Sumatera dan Papua ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai. Untuk di Pulau Jawa kami masih akan perdalam dari hasil monev,” kata Johan, berdasarkan pemberitaan yang dimuat mongabay.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Soepijanto mengungkapkan, hingga saat ini luas kawasan hutan ada 1.361.146 hektar di Jatim, 757.250 hektar di Jateng dan seluas 816.603 hektar di Jabar. Sedangkan hingga Oktober 2014 realisasi nasional percepatan penetapan kawasan hutan 61.434.612,94 hektar atau sekitar 50,86 persen, penetapan di tahun 2009 yakni 13.819.510,12 hektar atau 11,44 hektar, dengan total penetapan 75.252.123,06 hektar atau 62,30 persen.

“Rekapitulasi izin bidang pertambangan yang terindikasi berada pada hutan konservasi seluas 3.246,92 hektar. Operasi produksi 2 izin dan eksplorasi 4 izin,” katanya.

Sedangkan hasil rekapitulasi izin bidang pertambangan yang terindikasi berada pada kawasan hutan lindung di Jatim seluas 16.711 hektar, Jateng seluas 3.033 hektar dan Jabar  seluas 12.900 hektar.

Adapun rekapitulasi penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan di Jatim yakni 2 unit untuk ekplorasi dengan luas 3.673, 1 unit persetujuan prinsip dengan luas 421 hektar, 8 unit operasi produksi.

Di Jateng persetujuan prinsip 5 unit dengan luas 156 hektar dan operasi produksi 1 unit dengan luas 150 hektar. Di Jabar ada 3 unit dengan  luas 21 hektar untuk persetujuan prinsip, 21 unit dengan luas 1.742 hektar untuk operasi produkasi.

“Kemeneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini melakukan rencana aksi sektor kehutanan yakni pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administratif. Selain itu menata perizinan kehutanan dan perkebunan, perluasan wilayah kelola masyarakat serta membangun sistem pengendalian anti korupsi,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, dari 2007 hingga 2015, yaitu ada 768 Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 6,08 hektar  yang tersebar di 24 provinsi,  95 persennya untuk komoditi kelapa sawit. Permasalahan umumnya,  IUP yang diberikan tumpang tindih dengan perusahaan perkebunan lain atau perusahaan pertambangan.

“Pelaporan pemberian IUP dan perkambangan pelaksanaan kegiatan dinas provinsi belum berjalan optimal dan pemberian izin tidak transparan serta waktu melebihi batas waktu  yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Solusi yang akan dilakukan oleh KLHK yakni pelaporan secara online  izin yang telah diberikan dan kemajuan pelaksanaan teknis, meningkatkan kordinasi pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, penyelarasan peraturan perizinan serta mengoptimalkan peran pemberi izin sebagai pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan, ujar Bambang. (Angga Pratama)

 

Greenpeace: Jokowi Belum Optimal Lindungi Hutan

Published in Nasional
Kamis, 14 Mei 2015 14:58

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kini memperpanjang Moratorium Hutan di hari terakhir kebijakan tersebut berakhir. Namun, belum menyertakan elemen penguatan perlindungan, yang berarti sekitar 48,5 juta hektar hutan masih memiliki resiko akan dihancurkan, Rabu (13/05).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Greenpeace menyambut baik perpanjangan dua tahun moratorium hutan namun sangat menyayangkan bahwa kebijakan ini tidak mengalami banyak perubahan. Greenpeace menyayangkan langkah yang baik ini menjadi kurang berarti tanpa adanya penguatan.

“Presiden Jokowi telah gagal mendengar seruan dari masyarakat agar melindungi seluruh hutan dan lahan gambut yang tersisa. Di tangan Jokowi, target pemotongan emisi gas rumah kaca Indonesia akan sulit tercapai dan kekayaan hayati bangsa ini tidak akan bertahan lama,” ujar Teguh Surya, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan melalui surel.

Analisa Greenpeace terhadap Inpres baru ini mengungkapkan luas hutan yang dilindungi seluas 63,8 juta hektar sementara luas hutan Indonesia yang seharusnya bisa diselamatkan mencapai 93,6 juta hektar.

Perpanjangan moratorium ini juga tidak menyelesaikan masalah tumpang tindih izin yang ada di hutan moratorium yang mencapai 5,7 juta hektar. Dengan demikian sekitar 48,5 juta hektar hutan hujan Indonesia masih tetap terancam dan mengancam masyarakat adat, lokal dengan pemerintah dikarenakan tidak adanya perlindungan, ditambah kebijakan ini tidak menjamin terbitnya peta tunggal One Map.

Greenpeace bersama sejumlah LSM lainnya telah mendorong presiden untuk mengambil kesempatan memperbaiki tata kelola kehutanan namun ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam kampanye mendesak perpanjangan dan penguatan moratorium sejak satu bulan terakhir, Greenpeace telah berhasil mengumpulkan petisi dari 12 ribu masyarakat yang dikirim ke pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Sekretariat Negara.

“Merujuk pada siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Presiden Perpanjang Moratorium, memberikan sebuah harapan penguatan terhadap moratorium.  Hanya saja pernyataan tersebut masih tidak jelas dari sisi tenggat waktu, kapan penguatan moratorium ini akan terwujud, sementara wilayah hutan yang tidak tercakup dalam moratorium akan terus berpotensi dirusak,” ucap Teguh Surya, mengomentari siaran pers dari KLHK. (Press Rilis)

Green Investment Harus Dapat Lindungi Hutan dan Lahan Gambut

Published in Nasional
Selasa, 28 April 2015 00:06

Medialingkungan.com – Sejumlah aktivis Greenpeace ingin menyampaikan pesan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan kaos hitam yang bertuliskan “Presiden Rimbawan, Perpanjang dan Perkuat Moratorium” para aktivis itu juga membagikan beberapa foto terbaru kebakaran hutan di tengah-tengah acara The Tropical Landscape Summit yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di Shangri-La Hotel, Senin (27/04).

“Aktivis Greenpeace ingin menyampaikan pesan itu kepada Presiden Jokowi yang juga seorang rimbawan, bahwa inisiatif investasi hijau (green investment) harus dapat melindungi hutan alam dan gambut Indonesia dengan cara memperpanjang dan memperkuat moratorium hutan yang masa berlakunya akan habis pada 13 Mei mendatang,” ujar Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan.com melalui surel. 

“Pada pertemuan itu, Greenpeace meminta kepada pemerintah agar investasi hijau tidak hanya pencitraan saja namun harus dapat melindungi hutan dan lahan gambut yang tersisa di Indonesia,” tegasnya.

Saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan langsung ke Sei Tohor, Riau, yang merupakan salah satu area terparah saat kebakaran tahun lalu, memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut.

“Lahan gambut tidak bisa diremehkan, harus dilindungi karena merupakan ekosistem, dan bukan hanya gambut dalam saja yang harus dilindungi, namun seluruh areal gambut,” ucap Jokowi saat melakukan blusukan ke Sei Tohor pada 27 November 2014 lalu.

Selain itu beliau juga mengungkapkan, “Jangan sampai tropical rainforest kita habis gara-gara kita konversi ke tanaman monokultur dan kelapa sawit”.

Kebijakan moratorium atau jeda penebangan hutan adalah fondasi untuk menghentikan laju perusakan hutan dan lahan gambut. Namun kebijakan tersebut harus diperkuat dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh tutupan hutan dan gambut tersisa, tanpa pengecualian selama kebijakan moratorium diberlakukan.

Pembuatan satu peta One Map Policy juga harus dipercepat dan harus ada jaminan akses keterbukaan informasi dan data perijinan bagi publik, peninjauan kembali atas izin-izin yang telah diberikan, dan yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan kebijakan moratorium haruslah berbasis capaian dan bukan dibatasi oleh waktu.

Pada acara Tropical Landscape Summit ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya telah memberikan konfirmasi bahwa pemerintah berencana untuk memperpanjang moratorium, akan tetapi belum ada kepastian soal penguatan tersebut yang sangat diperlukan. (Press Rilis)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini