medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Peringati Hari Bumi, Wajah Bumi Makin Tua

Published in Internasional
Rabu, 22 April 2015 08:26

Medialingkungan.com – Hari bumi yang jatuh pada tanggal 22 April merupakan moment untuk membangun kesadaran dalam memperhatikan wajah bumi yang dari hari ke hari makin keriput. Planet bumi yang menampung berbagai jenis spesies mahluk hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi penghuni yang begitu menikmati keadaan bumi sekarang ini.

Dalam 3.000 dasawarsa lalu, bumi mengalami eksploitasi yang luar biasa oleh spesies yang bernama manusia. Populasi manusia yang meledak lebih tujuh miliar merupakan preseden yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah planet. Eksploitasi atas sumberdaya alam untuk memenuhi konsumsi manusia semakin melemahkan daya dukung bumi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan.

Ke arah mana proses ini semua akan berujung?

Negara Mexico kini menjadi lautan manusia. “Jika spesies manusia hanya dimulai dari dua manusia saja sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan meningkat satu persen per tahun, saat ini manusia akan menjadi bola daging padat dengan diameter ribuan tahun cahaya, dan terus membesar dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya,” Gobar Zovanyi, penulis “The No-growth Imperative” seperti kutipan dari The Guardian.

Berbeda dengan di Mexico, pulau Vancouver, Brazil kini hutan-hutannya telah menjadi gundul tak ada sisa sama sekali. “Dominasi manusia atas alam sesungguhnya hanyalah sebuah ilusi, mimpi di siang bolong oleh spesies naif. Ini adalah ilusi yang telah membuat bumi kita menderita begitu parah, menjerat kita dalam sistem yang kita bangun sendiri,” Donald Worster, penulis “Dust Bowl”.

Melihat bumi yang makin parah, hutan diberbagai belahan bumi juga makin terdegradasi tiap detiknya. Hutan Amazon yang dulunya terbakar membuat Garrett Hardin, penulis Living Within Limits: Ecology, Economics and Population Taboos mengungkapkan Sepanjang sejarah, eksploitasi alam yang dilakukan oleh manusia telah menghasilkan satu pola tetap: kuasai-hancurkan-pindah.

“Globalisasi, yang mencoba mencampur dan menyatukan semua jenis sistem ekonomi baik lokal, regional, maupun negara, kedalam satu sistem ekonomi global yang tunggal, memaksa meniadakan bentuk-bentuk pertanian lokal yang unik, dan menggantinya dengan sistem industrial; yakni sistem yang dikelola secara terpusat, penggunaan pestisida yang berlebih, satu jenis tanaman pangan untuk ekspor, dan menyediakan hasil pangan yang terbatas jenisnya yang mudah diekspor ke berbagai tempat di dunia,” Helena Norberg Hodge, penulis “Bringing the Food Economy Home: Local Alternatives to Global Agribusiness”.

Ditambah, hutan yang ditebang habis hanya untuk membangun waduk penampungan air di Willamette National Forest, Oregon, AS, membuat Jim Robbins, penulis The Man who Planted Treesberkata, “Ironis sekali bagaimana pohon-pohon yang keteduhannya membuat kita nyaman, buahnya kita makan, batangnya kita panjat, yang akar-akarnya kita siram, sangat sedikit difahami oleh kebanyakan manusia. Kita harus memulai dari sekarang untuk memulai memahami arti pentingnya pohon dan hutan, menghargai setinggi-tingginya peran penting mereka dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bumi. Pohon dan hutan adalah kawan utama manusia dalam menghadapi masa depan yang mungkin tidak kita fahami,”.

Tidak hanya di kanca Internasional yang terus membuat bumi menangis. Namun, di Indonesia pun turut andil dalam mengkoyah-koyah kulit bumi yang makin keriput. Contoh saja di Ibu Kota Jakarta sebagai penyumbang emisi terbesar. William Reyrson, editor Earth Island Journal pernah berkata, “Perdebatan mengenai populasi bumi bukan hanya tentang jumlah maksimum manusia yang bisa didukung oleh bumi. Pertanyaan pentingnya adalah: berapa banyak populasi yang dapat hidup di Bumi, dengan standar hidup yang layak, dan di saat yang sama memberi ruang untuk keanekaragaman hayati untuk lestari? Tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, tetapi fakta-fakta yang ada mengarah pada satu kesimpulan; kita tak bisa terus berdiam diri. Jika bumi sudah kesulitan ‘menghidupi’ 7,2 miliar orang, bagaimana dengan miliaran manusia yang akan hadir di akhir abad nanti?”.

Bukan di darat saja, tapi di laut pun dirusak oleh sejumlah manusia yang tak bertanggung jawab yang hanya menikmati keindahan alam dan tak ingin menjaga dan melestarikannya. Lihat diberbagai lautan Indonesia masih banyak dijumpai sampah-sampah yang terapung dan berserakan. “Air dan udara, dua elemen paling utama di bumi yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan, telah menjadi kaleng sampah global,” ujar Jacques Yves Cousteau, penulis dan sutradara “World Without Sun”. (Angga Pratama)

Menteri KLHK: Pentingnya Investasi Hijau

Published in Nasional
Minggu, 19 April 2015 21:15

Medialingkungan.com – Terjadinya laju deforestasi hutan, kerusakan hutan, dan pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia, membuat pemerintah Indonesia melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah Indonesia dan pada tahun 2009 lalu pemerintah telah menanam sebanyak 7,3 miliar pohon.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengingatkan pentingnya investasi hijau bagi kehidupan, khususnya masa depan bangsa Indonesia.

"Kabinet Kerja ingin membangun infrastruktur besar, di dalam pembangunannya harus menjaga aspek lingkungan. Karena itu, investasi hijau ini penting," ujarnya di saat menghadiri acara penanaman pohon di kawasan Tangerang, seperti yang dilansir rmol.com, Minggu (19/04).

Menurut Siti, tidak hanya realisasi investasi dan besaran nilai dalam mendukung investasi hijau di Tanah Air. Ia menambahkan, tahun ini, Provinsi Banten sendiri akan menyumbang 14 juta pohon untuk penghijauan.

"Aspek yang perlu diperhitungkan pula ialah komitmen terhadap pelestarian lingkungan, ini yang disebut investasi hijau," ucapnya. (Angga Pratama)

Nasib Hutan Seluas 42,8 Juta Ha Berada di Tangan Presiden Jokowi

Published in Nasional
Kamis, 26 Maret 2015 15:17

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Republik Indonesia mengungkapkan, moratorium akan diperpanjang 47 hari lagi kebijakan tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2015 mendatang, namun belum ada tanda-tanda signifikan untuk membahasnya. Nasib sedikitnya 42,8 juta hektar hutan Indonesia atau setara dengan tiga kali luas Pulau Jawa pun kini dipertaruhkan.

Upaya reformasi dalam pengelolaan hutan dan lahan pun terancam dan janji pemerintah Indonesia untuk menurunkan 41% emisi gas rumah kaca di tahun 2020 mendatang hanyalah sebuah janji belaka.

Saat Jokowi melakukan blusukan di Riau pada 27 November 2014 lalu, Jokowi menugaskan Kementerian untuk meninjau ulang izin konsesi yang merusak ekosistem gambut namun ini pun tidak terlihat tindak lanjutannya.

Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Muhammad Kosar mengatakan, wilayah moratorium sudah mengalami tujuh kali revisi namun belum menampakkan keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan hutan alam di Indonesia. Ia menambahkan, kebijakan ini belum melihat hutan alam sebagai ekosistem yang integral namun hanya semata-mata melindungi hutan alam primer dan mengabaikan hutan alam sekunder.

“Analisis kami menunjukan, hingga tahun 2013 Indonesia memiliki tutupan hutan alam seluas 82,5 juta ha yang bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 telah terjadi kehilangan hutan alam sebesar 4,6 juta ha. Seperempat di antaranya justru berada dalam wilayah moratorium. Sementara itu di luar wilayah moratorium masih terdapat 38,2 juta ha hutan alam yang belum diperhitungkan,” ujar Kosar, berdasarkan siaran pers Greenpeace yang diterima Medialingkungan.com melalui surel, Kamis (26/03).

Sementara itu, analisis Greenpeace terhadap peta moratorium PIPIB 7 mengungkapkan selain ancaman 42,8 juta hektar hutan, terdapat sekitar 5,7 juta hektar wilayah moratorium telah dibebani izin yang berarti akan berpotensi hancur jika moratorium tidak dilanjutkan

“Presiden harus mengambil tindakan tegas memperkuat moratorium untuk menjamin perlindungan terhadap hutan hujan Indonesia dan gambut yang tersisa dan kebijakan tersebut seharusnya bukan berbasis waktu melainkan berbasis pada pencapaian perlindungan hutan alam,” kata Teguh Surya, Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Ia menambahkan, ini waktu yang krusial bagi Presiden Jokowi menunjukan kepemimpinannya untuk terus memperbaiki tata kelola hutan sehingga target pengurangan emisi rumah kaca Indonesia dapat dipenuhi. (Angga Pratama)

Edisi ke-9, Earth Hour 2015 Bertemakan “Change Climate Change”

Published in Internasional
Sabtu, 28 Februari 2015 01:39

Medialingkungan.com – Earth Hour (EH), salah satu program dari World Wildlife Fund (WWF), organisasi nirlaba internasional yang berorientasi pada konservasi lingkungan hidup, kembali memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan terbesar dari umat manusia di milenium ketiga ini, perubahan iklim.

2015, di edisinya yang kesembilan, “Change Climate Change” menjadi tema besar EH dalam momentum yang spektakuler, yang menghimpun seluruh suara warga di bumi dalam satu aksi serentak dalam penyelamatan bumi.

Dengan basis internasional dan dukungan dari banyak pihak termasuk PBB dan sejumlah elit pemerintahan, pihak swasta, hingga sejumlah tokoh dan artis, bersatu dalam kekuatan yang besar dan secara global berjuang demi masa depan yang layak (sustainability).

Ban ki Moon, Sekjen PBB, dalam official teaser video EH mengatakan, gerakan ini merupakan penyatuan langkah untuk mengirimkan pesan kepada seluruh manusia bumi, bergabung dalam satu tindakan, satu aksi - memerangi perubahan iklim.

SEPERTI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, semua orang merasa gembira berpartisipasi dalam kegiatan ini. 2014 lalu, tingkat partisipasi dari seluruh dunia meningkat tajam, dari awalnya (2007) hanya sekitar 2 juta orang dan berpusat di Australia, kemudian terus bertambah, hingga mencapai ratusan juta massa di 162 negara, atau lebih dari 7000 kota di dunia.

Sejak awal terbentuk, EH secara khusus menengarai langkah penghematan energi, namun secara umum EH juga berkontribusi dalam program penanaman pohon, hingga kampanye gaya hidup ramah lingkungan.

Setiap tahunnya, volunteer Earth Hour mengumpulkan dana untuk menanam jutaan pohon, mempromosikan penggunaan kompor hemat bahan bakar, dan mengurangi jejak karbon di seluruh dunia.

Aksi puncak Earth Hour dilaksanakan pada hari Sabtu terakhir di bulan Maret, dengan mematikan listrik (switch-off) secara serentak dalam jangka waktu satu jam dari pukul 20.30-21-30 waktu setempat (berdasarkan zona waktu lokal di seluruh dunia). Dan untuk tahun ini jatuh pada tanggal 28 Maret 2015.

Tagline “Use Your Power, Ini Aksiku Mana Aksimu”, menjadi pemantik untuk aksi kolaboratif terkait langkah yang dapat dilakukan bersama dalam beradaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global melalui implementasi aksi inovatif sebagai solusi di Change Climate Change.

"Perubahan iklim bukan hanya masalah jam, itu adalah masalah generasi kita," kata Sudhanshu Sarronwala, Ketua Dewan Direksi, Earth Hour Internasional.

"Earth Hour adalah gerakan gotong royong. Mematikan lampu selama satu jam bisa saja dilakukan, tetapi tindakan jutaan orang - sepanjang tahun akan menginspirasi solusi yang diperlukan untuk mengubah perubahan iklim", sambungnya.

EARTH HOUR UNTUK SOLUSI PERUBAHAN IKLIM membuat kerangka program yang mendukung penggunaan energi terbarukan, memerangi deforestasi, mengusulkan aturan-aturan kebijakan yang ramah iklim, pendidikan hingga praktek bisnis bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam mendukung kegiatan ini, sebagai contoh, di Bucaramanga, Kolombia, rumah warga dan perkantoran mulai menggantikan lampu konvensional dengan sistem LED.

Sementara itu, Earth Hour akan menjadi bagian pertama dari aksi lingkungan yang dilakukan di Palestina sejak pengakuan sebagai negara oleh PBB. EH juga sedang dikoordinasikan di Gaza, dengan aksi switch-off yang akan berlangsung di beberapa tempat seperti, Al-Jundi dan Palestina, di Kota Gaza, dan kota-kota Nablus, Bethlehem, dan Ramallah.

Di Paris, Perancis, kemegahan Menara Eifel dengan ornamen lampunya, bersedia dipadamkan selama satu jam. Di Amerika Serikat, lampu-lampu kota yang terang di Las Vegas, serta bandara Los Angeles dan Niagara Falls, termasuk landmark kota New York termasuk Times Square, Rockefeller Centre, dan Empire State Building juga bersedia dipadamkan.

Untuk melihat aksi-aksi dari partisipan di seluruh dunia, EH membuka akses untuk dikunjungi. Berbagai peristiwa unik dan menarik dapat disaksikan di Earth Hour Tracker. Pengguna internet dapat menyaksikan, dan mem-vote, kota terbaik atas selebrasi yang dilakukan di kota masing-masing. Selain itu, saran dan komentar juga bisa diusulkan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan di aksi selanjutnya. Kota "favorit" akan diumumkan pada 9 April. (MFA)

Santander Hentikan Kerjasama dengan APRIL Karena Dianggap Gunduli Hutan

Published in Nasional
Jumat, 27 Februari 2015 10:39

Medialingkungan.com – Bank multinasional, Santander, memutuskan penghentian pembiayaan kepada perusahaan kertas dan bubur kertas Asia Pacific Resources International Ltd (APRIL) sehubungan dengan kegiatannya yang dinilai telah merusak hutan hujan di Indonesia.

Sebelumnya, Greenpeace dan beberapa organisasi lingkungan lainnya melakukan kampanye untuk mendorong keluarnya keputusan tersebut. Greenpeace mengkampanyekan beberapa hal terkait pengrusakan yang dilakukan oleh pihak APRIL. Perusahaan kertas tersebut dinilai melanggar aturan terkait kebijakan kehutanan.

Berdasarkan siaran pers Greenpeace yang diterima medialingkungan.com melalui surel, APRIL adalah salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia yang menggunduli hutan hujan untuk dijadikan kebun kayu akasia. APRIL juga dianggap membuka kran konflik masyarakat lokal, serta gagal melindungi hutan dalam kebijakan perusahaannya.

Bank Santander, yang memiliki 100 juta nasabah di seluruh dunia ini mengeluarkan pernyataan resmi pasca menerima ribuan pernyataan kekecewaan dari para nasabahnya.

Berdasarkan analisa internal, Banco Santander telah memutuskan untuk tidak memperbaharui pembiayaan kepada APRIL dan tidak akan memperpanjang rencana pembiayaan lebih lanjut pada tahap ini. Pembiayaan pada masa mendatang pun akan bergantung pada langkah-langkah keberlanjutan yang diambil APRIL guna menjawab keterlibatan perusahaan terhadap deforestasi.” Demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Sanatnder.

Pihak Greenpeace dan Santander akan melakukan pertemuan di London untuk mendiskusikan detil dari komitmen Satander tersebut.

Zulfahmi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, pihaknya sangat sangat gembira mendengar Santander telah bergabung dengan banyak perusahaan lain untuk melawan kegiatan deforestasi yang dilakukan APRIL.

“Banyak pembeli kertas skala besar juga telah membatalkan kontrak dikarenakan alasan yang sama. Pernyataan pihak Santander memberikan pesan yang jelas bahwa deforestasi yang dilakukan APRIL tidak dapat diterima. Pernyataan tersebut juga mendesak bank lain yang terlibat pembiayaan dengan APRIL seperti Credit Suisse dan ABN Amro untuk segera mengambil komitmen yang sama,” ujar Zulfahmi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia lainnya, Yuyun Indradi menambahkan bahwa bank-bank di Indonesia perlu mengetatkan aturan pembiayaan agar likuiditas tidak berakhir pada tindakan perusakan hutan. “Partisipasi publik untuk berkampanye terhadap Santander membuktikan bahwa masyarakat mendukung pemerintah Indonesia untuk mengakhiri deforestasi,” sambung Yuyun.

“Greenpeace mendukung kesepakatan baru antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi proses keselarasan kebijakan keuangan dan lingkungan hidup akan perlu waktu, sementara hutan Indonesia sedang terancam. Makanya menjadi sangat penting untuk presiden Jokowi memperpanjang dan memperkuat moratorium hutan sebelum berakhir pada bulan Mei mendatang,” tutupnya. (MFA)

MenLHK: Perusak Hutan Sama Saja Dengan Kejahatan Teroris

Published in Nasional
Minggu, 22 Februari 2015 14:40

Medialingkungan.com – Hutan Indonesia mencapai kondisi yang memprihatinkan. Kelestarian hutan yang menjadi harapan banyak pihak pada kenyataannya mengalami pemerosotan. Hutan Indonesia yang rusak mencapai 450 hektar tiap tahunnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya sangat geram melihat kondisi ini. Dia menegaskan, para perusak hutan sama tidak ada bedanya dengan tindak kejahatan teroris.

“Perilaku pembalakan hutan liar dikategorikan sebagai kejahatan terorisme," jelasnya saat acara penanaman pohon di Kebun Bibit Pohon Paguyuban Budiasi, Bogor, Sabtu (21/02).

“Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan mencapai 130,68 juta hektare. Namun, laju deforestasi hutan yang sangat cepat membuat luas hutan berkurang. Setiap tahunnya deforestasi dan degradasi hutan berada di angka 450 ribu hektare”, jelasnyanya.

Tegasnya lagi bahwa kerusakan hutan memiliki dampak seperti bencana tanah longsor, kekeringan, banjir, global pemanasan global dan rusaknya lapisan ozon serta punahnya kekayaan flora dan fauna. “Untuk itu, hutan perlu dilindungi, dikonservasi dan direboisasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia tekankan bahwa langkah utama yang diambil untuk mengurangi kerusakan hutan yakni dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan. Disamping itu, penindakan tegas juga harus dilakukan agar kerusakan hutan tidak meluas, katanya. (DN)

FWI Gelar Bedah Buku Bersama Mahasiswa Fakultas Kehutanan Unhas

Published in Event & Komunitas
Kamis, 12 Februari 2015 16:04

Medialingkungan.com – Forest Watch Indonesia (FWI) bekerjasama dengan Badan Eksekutif Kemahut (BEM) Sylva Indonesia (SI) Unhas dalam mengadakan Bedah Buku yang berjudul ‘Potret Keadaan Hutan Indonesia’ (PKHI) di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis, (12 /02).

Kegiatan bedah buku tesebut menghdirkan beberapa narasumber antara lain E.G. Togu Manurung dari FWI, Muh. Restu sebagai Dekan Fakultas Kehutanan, Yusran Yusuf sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan, Asmar Ekswar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Anhar.

”Buku PKHI ini merupakan terbitan berkala FWI yang memuat informasi alternatif mengenai kondisi laju deforestasi dan degradasi hutan di masa depan,” ujar Togu Manurung. Ia menambahkan bahwa kegiatan bedah buku ini pernah juga diadakan di berbagai daerah yaitu Universitas Sumatera Utara-Medan, Institute Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Tanjung Pura (Untan)-Pontianak.

Menurut Yusran Yusuf kegiatan bedah buku PKHI ini merupakan simbol perlawanan organisasi masyarakat sipil bagi keterbukaan informasi. Isi buku PKHI ini telah menyajikan data & informasi mengenai keadaan hutan yang saat ini terjadi, katanya.

“Sinergitas dan paradigma yang terjadi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ditambah tata kelola hutan yang belum maksimal menjadi penyebab degradasi & deforestasinya hutan di Indonesia,” tuturnya.

Yusran menambahkan bahwa hadirnya konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat menjawab permasalahan yang terjadi, namun dalam konteks implementasi belum berjalan maksimal, yang terpenting bagaaimana kita secara bersama-sama mendorong berjalannya konsep KPH sehingga bisa berjalan maksimal.

“Acara ini sangat bagus dan begitu mendidik, apalagi bagi kita yang backgroundnya dari kehutanan, isi buku dar PKHI itu menyajikan data tentang keadaan hutan di Indonesia,” ungkap mahasiswa Fakultas Kehutanan, Aryadi.

Aryadi berharap dengan adanya buku PKHI ini, laju degradasi dan deforestasi hutan Indonesia berkurang dan para stakeholder atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat bersama-sama mengawal kebijakan yang dapat menekan laju degradasi dan deforestasi hutan. (AAI)

Dishut Sulsel klaim, Kasus Illegal Logging Sulsel Menurun

Published in Nasional
Selasa, 04 November 2014 15:22

Medialingkungan.com – “Perusak hutan yang paling cepat”, sebuah gelar yang tercatat dalam Guiness Book of Record, yang menobatkan Indonesia sebagai penghancur ‘berlian hijau’. Indonesia tercatat menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya, setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam – sebuah angka yang menurut Greenpeace layak tercatat dalam buku rekor yang “ter-“ dan “paling”, serta memperoleh pengakuan dari dunia.

Greenpeace mengemukakan angka tersebut diperoleh dari kalkulasi berdasarkan data laporan 'State of the World's Forests 2007' yang dikeluarkan the UN Food & Agriculture Organization's (FAO) dalam rentan 2000-2005.

Berkaca dari rekor buruk ini, pembenahan perangkat hukum kehutanan untuk menindak kasus-kasus illegal logging terus dipacu, hingga ke sektoral daerah. Desentralisasi yang dimaknai sebagai pengembalian ‘harga diri’ pemerintah daerah yang saat itu sering dilecehkan masyarakatnya akibat kewenangan dan tanggung jawab yang sangat terbatas dalam pemecahan masalah daerahnya sendiri dinilai memunculkan haraoan baru terhadap penglolaan hutan untuk wilayahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Demikian juga yang diutarakan Nyompa Baso, yang menangni kasus-kasus illegal loggi, di Dinas kehutanan Prov. Sulawesi Selatan, saat ditemui pagi tadi (04/11). “UU yang megatur tentang tindak pidana kehutanan semakin diperketat,” katanya.

Nyompa mengklaim, sepanjang tiga tahun terkahir perkembangan kasus tindak pidana dibidang kehutanan semakin menurun. “perambahan hutan masih ada, namun jumlahnya sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun ini, terdapat di Kab. Bone dan di Kab. Luwu Timur,” ungkapnya.

Dimintai keterangan lebih lanjut soal daftar kasus tindak pidana bidang kehutanan, Nyompa lalu mengeluaran data-data terkait daftar kasus ini. Melalui Kepala Konservasi dan Linhut Dishut Sulsel, Albert Rombe, data-data itu kemudian diberikan kepada reporter medialingkungan.

Dari data tersebut, dishut mengklaim, pada tahun 2012 terdapat 17 kasus dari enam kabupaten dan satu kotamadya di Sulsel. Sementara itu, pada tahun 2013, rentetan kasus berkurang menjadi 13 kasus di 3 kabupaten.

Data terbaru tahun 2014 kata Albert, masih menunggu dari dinas kehutanan kabupaten, dan baru akan keluar pada awal 2015 mendatang. Nyompa juga mengakui, pihak provinsi dalam pengawasannya memiliki keterbatasan akses. “Pihak kabuputen justru harus lebih agresif dalam penanganan persoalan ini, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan wilayahnya masing-masing” ujar Nympa.

Dalam laporan 2012 dan 2013 ini, kasus pembalakan liar merupakan yang mendominasi keseluruhan uraian singkat kejadian pada laporan tidak pidana yang ditangani Dishut Sulsel. Sebagian dari kasus-kasus ini, dikatakan Nyompa, telah diserahkan kepada polres setempat dan sudah ada yang dijatuhi vonis, “seperti kasus yang berada di Kabupaten Sinjai, pada Mei 2013, tersangka berinisial Sy, Amd, Njd,  telah divonis PN Sinjai,” jelas Nyompa. (MFA)

HuMa : Penetapan Hutan Adat, Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Published in Nasional
Minggu, 28 September 2014 09:36

Medialingkungan.com – Pengakuan Hutan Adat berdasarkan legitimasi telah tercapai pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 tahun 2012 tentang penetapan hutan adat. Namun, kecenderungan kontradiktif justru terjadi dengan banyaknya pelanggaran hak konstitusional masyarakat adat yang sangat santer ditemui di wilayahnya sendiri.

Kondisi pelik ini seolah-olah menejerumuskan mereka pada lubang yang sama dengan model (kemasan) yang berbeda.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Andiko mengatakan, pemerintah harus segra me-refresh kembali tentang penetapan hutan adat tersebut dalam bentuk implementatif sesuai dengan Putusan MK 35/2012. hal tersebut dikemukakannya saat sesi diskusi media di kantor HuMa, Jakarta Selatan pada Jumat lalu (26/09).

Dalam setahun ini HuMa bersama mitra kerjanya telah melakukan uji legal dan sosialisasi penetapan hutan adat di 13 lokasi yang pemilihannya didasarkan pada subyek pemegang haknya, yaitu masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Riset di beberapa Site Hutan Adat  yang berhasil diidentifikasi HuMa diantaranya Mukim Lango, Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Beungga, Pidie di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); Marga Serampas di Kabupaten Merangin, Jambi; Marga Suku IX di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat; serta Suku Taa Wana di Morowali, Sulawesi Tengah.

Sampai saat ini, HuMa masihmendorong penetapan wilayah lain untuk segera dikukuhkan sebagai hutan adat. Beberapa wilayah tersebut diantaranya Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak, Banten; Tapang Sambas di Kabupaten Sekadau dan Ketemenggungan Siyai di Kalimantan Barat; Masyarakat Kampong Muluy di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur; Amatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat Adat Seko di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Utara; dan To Marena di Kabupaten Sigi.

HuMa mengakui bahwa adanya Putusan MK dituding layaknya oase dalam pengakuan secara mutlak dan implementatif. Laju deforestrasi terus mengalami kelonjakan signifikan dan terus merambah ke wilayah yang menjadi hak masyarakat adat.

Prof Yusran Jusuf mengemukakan bahwa masyarakat adat merupakan bagian yang perlu dikonservasi, bukan diusir atau dirampas paksa hak-haknya, sekalipun ia berada pada hutan negara yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi dan lindung.

“Pemerintah harus melindungi dan mengkonservasi mereka, bukan merubah apalagi mengambil da merampas wilayahnya,” katanya pada dialog peringatan Hari Konservasi Nasional di Makassar. (MFA)

 

 

Apa yang Diharapkan dari Konferensi Iklim

Published in Internasional
Rabu, 17 September 2014 07:42

Medialingkungan.com - Dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Iklim yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September di New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berharap untuk memperoleh komitmen dan tindakan yang jelas terhadap hutan.

Selama KTT, negara hutan tropis memiliki kesempatan untuk mempresentasikan tindakan segera pada deforestasi dan restorasi hutan, termasuk tindakan yang memerlukan dukungan internasional.

Sementara itu, negara-negara maju dapat untuk menyatakan dukungan berupa kekuatan finansial yang akan memungkinkan manajemen yang lebih dalam mewujudkan hutan lestari.

Deklarasi di New York diharapkan untuk mengkatalisis tindakan sektor publik dan swasta, serta masyarakat sipil, untuk memerangi penggurunan dan memastikan reboisasi.

“Deklarasi ini diterbitkan bersama-sama dengan serangkaian komitmen konkrit dan nyata untuk berbagai lembaga multilateral, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan dan masyarakat sipil untuk bertindak di bidang kehutanan,” ungkap UNFCCC pada rilis resminya.

Mengapa hutan disebut pusat dalam memerangi perubahan iklim

Menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), tindakan kehutanan sangat penting jika pemanasan global tetap di bawah 2° C sebagai ambang batas yang ditetapkan.

Setiap tahun, lebih dari satu juta hektar hutan terus menghilang di seluruh dunia. Emisi CO2 beredar ke atmosfer karena pemotongan dan pembakaran pohon serta biomassa lainnya -- mencapai sekitar 20% dari total emisi gas rumah kaca (GRK).

Pertemuan di New York diperkirakan akan mencapai komitmen kunci yang terkait dengan program REDD + (Pengurangan Emisi dari Degradasi dan Deforestasi Hutan), pelestarian dan peningkatan cadangan karbon dan pengelolaan hutan lestari di negara berkembang.

Tahun lalu, pemerintah menyelesaikan pedoman metodologis untuk REDD +, dan meletakkan fundamental dasar untuk pelaksanaannya.

Meningkatkan ambisi untuk mengatasi perubahan iklim telah di kunci tahun ini dalam pekerjaan UNFCCC, baik selama pertemuan tim ahli teknis yang diselenggarakan selama 2014, maupun melalui tindakan di hutan.

Dalam salah satu pertemuan di Bonn (Jerman), China dan Brazil melaporkan status inisiatif yang sedang berlangsung baik di lapangan.

Cina yang telah berjanji untuk meningkatkan luas hutan pada tahun 2020 mengumumkan bahwa sekarang telah mencapai lebih dari setengah dari tujuannya dalam hal ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengintegrasikan karbon hutan dalam sistem nasional hak emisi perdagangan.

Seperti halnya Cina, Brasil yang menjadi tuan rumah sebagian besar hutan hujan Amazon, mengumumkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir -- ia telah berhasil mengurangi laju deforestasi dan dapat mengurangi lebih lanjut, dengan dukungan internasional. (MFA)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini