medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Indonesia Berpotensi Longgar dalam Perlindungan Hutan

Published in Nasional
Jumat, 12 September 2014 13:31

Medialingkungan.com - Lembaga donor hutan dari Norwegia bulan Agustus lalu melalui rilis laporannya mengemukakan bahwa Brazil memiliki kemajuan yang baik dalam menjaga hutan hujan Amazon, namun rencana-rencana Indonesia untuk hutan dapat menghadapi kemunduran di bawah pemerintahan baru.

Norwegia, yang kaya akan minyak dan gas lepas pantai, membayar 10,3 miliar crown (US$1,7 miliar) untuk memperlambat penggundulan hutan tropis dari 2008-2013, menurut laporan dari Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norad) yang didanai pemerintah.

"Tingkat penggundulan hutan Brazil dan emisi gas rumah kaca akibatnya telah menurun secara kuat," menurut rilis laporan.

Proyek-proyek yang didanai oleh uang Norwegia di Brazil "membuka jalan bagi pengurangan di masa depan," menurutnya.

Norwegia telah membayar Brazil $720 juta untuk membantu program-program domestik, menurut laporan tersebut. Norwegia juga menjanjikan akan menaikkan dana sampai $1 miliar pada 2008 untuk memperlambat deforestasi di Brazil, tergantung dari kinerjanya.

Dengan skema yang sama pada 2010, Norwegia menjanjikan sampai $1 miliar untuk Indonesia, yang memiliki hutan hujan terbesar ketiga setelah Amazon dan Kongo dan telah membuka lahan-lahan yang luas untuk membuat perkebunan kelapa sawit.

Indonesia telah membuat "kemajuan baik" dalam perencanaan perlindungan hutan, menurut Norad, namun "perubahan pemerintahan yang akan datang dan kelemahan-kelemahan dalam sisi hukum" untuk perlindungan hutan "memberikan risiko serius bahwa pencapaian-pencapaian bisa hilang."

Menurut Ida Hellmark, yang menkoordinasikan laporan di Norad, dalam pemerintahan yang akan datang tentu aka nada prioritas yang menunjuk pada risiko-risiko pergeseran lebih jauh untuk perkebunan kelapa sawit.

"Mungkin saja ada prioritas-prioritas baru," katanya. Sejauh ini, Indonesia baru mendapatkan 2 persen dari pembayaran total Norwegia, ujar Norad pada Reuters.

rilis tersebut juga mengemukakan bahwa uang yang dijanjikan Norwegia mencakup lebih dari 60 persen semua dana yang dijanjikan negara-negara kaya terkait hutan dan perubahan iklim. dana itu juga telah disalurkan pada lembaga-lembaga internasional dan negara-negara seperti Guyana dan Tanzania.

Dag Hareide, kepala kelompok lingkungan hidup Rainforest Foundation Norway, mengatakan dana itu telah membantu memberikan fokus pada hilangnya hutan dan perubahan iklim.

Meski demikian, ia mengatakan Norwegia dapat berbuat lebih, sekalipun pengetatan sistem anggaran diberlakukan Negara. Dana abadi sebesar $880 miliar tersebut menjamin hal tersebut , namun  tidak untuk ditanamkan dalam perusahaan-perusahaan yang memicu deforestasi. (MFA)

IPCC : Kebakaran Hutan Meningkat 200 Persen pada 2090

Published in Nasional
Rabu, 10 September 2014 07:47

Medialingkungan.com - Studi terbaru dari para ilmuwan menyoroti kenaikan suhu karena dampak dari perubahan iklim. Ilmuwan tersebut memprediksi bahwa dunia akan mengalami kekeringan yang berkepanjangan yang akan mengakibatkan potensi kebakatan hutan meningkat sebesar 200 persen.

"Di daerah yang lebih padat, kemungkinan terjadinya kebarakaran hutan meningkat secara dramatis. Kita bisa mencegah banyak kebakaran tersebut dengan menjadi lebih bertanggung jawab lagi," ujar peneliti Andrey Krasovskii. Demikian dilansir dari Daily Mail, Selasa (09/09).

Mereka beranggapan, tingkat kebakaran bisa ditekan di bawah 50 persen. Organisasi nirlaba yang berbasis di Austria itu memberikan dua strategi untuk meredam efek buruk dari kebakaran hutan di masa akan datang.

Pertama adalah menyingkirkan kayu mati dari hutan sehingga kebakaran tak merambat dengan cepat. Kedua adalah kesigapan pemadam kebakaran yang harus ditingkatkan lagi.

Kendati demikian, untuk lahan hutan dengan luasan yang besar tentu akan membuat estimasi biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan akan besar pula. Untuk skala Indonesia, Kementerian Kehutanan telah mewaspadai beberpa daerah yang potensi kembali dan akan mengalami kebakaran hutan. Tingkat risiko kebakaran yang tinggi dan jumlah personil yang masih minim diyakini pemerintah masih akan kesulitan meredam laju kebakaran hutan di Indonesia.

Nikolay Khabarov, pemimpin penelitian itu menegaskan bahwa perdebatan tentang  efektivitas pengelolaan kebakaran hutan tidak perlu dibesar-besarkan. penindakan yang terintegrasi dengan baik berdsarkan usulan  tadi ia nyatakan bisa menjadi opsi terbaik untuk mengurangi risiko tersebut.

"Masih ada perdebatan tentang efektivitas pengelolaan kebakaran hutan. Studi ini menunjukkan bahwa hal itu dapat menjadi pilihan yang menjanjikan untuk melindungi hutan Eropa dari dampak perubahan iklim," kata Nikolay.

Para peneliti dari panel antarpemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) menilai bahwa tak ada yang dapat mengelak dari akibat perubahan iklim dan kebakaran hutan seperti badai, banjir, atau gelombang panas ke depannya.

"Selama tidak ada penanganan yang berarti dari sekarang, kita tidak bisa mengabaikannya," ujar para peneliti IPCC.

Mereka menambahkan, konflik Bertambah Bila perubahan iklim tak segera diatasi, maka konflik kekerasan, kekurangan pangan, dan kerusakan infrastruktur yang cukup serius akan menjadi lebih luas lagi di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, sambungnya, kerusakan hutan yang ditimbulkan atas peristiwa tersebut juga mempengaruhi tatanan ekonomi yang berhilir pada keterpurukan angka kemiskinan yang makin meningkat serta kerusakan pada ekosistem laut. Sebab sesuai alur ekologis, kerusakan suatu ekosistem dapat mempengaruhi ekosistem lainnya.

Sesuai dengan hasil perdebatan terakhir, IPCC menyimpulkan bahwa saat ini dunia sedang berada dalam era perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini berujung pada pemanasan global di setiap benua dan lautan.

Sebelumnya, data International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) mengatakan, di Eropa, lebih dari 95 persen kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia. Beberapa aksi manusia yang menyebabkan kebakaran di antaranya adalah membuang puntung rokok sembarangan, menggunakan api unggun yang tak dimatikan serta kesengajaan penggunaan api untuk membuka lahan.

Pembenahan mekanisme dalam penanganan kebakaran hutan harus lebih massif dan agresif lagi jika tak ingin fungsi ekologi semakin tertekuk.  Pengawasan terhadap pengelolaan hutan serta penindakan yang tegas dari aparatur hukum juga dinilai oleh sebagian lembaga lingkungan masih jauh dari tegas.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sudah beberapa kali menyambangi otoritas berwenang untuk dalam bentuk surat atau menghampiri langsung guna memperingatkan hal demikian, namun tak ada implementasi dari pihak pemerintah dalam mewujudkannya.

Kementerian Kehutanan melalui Deputi III Kementerian Lingkungan Hidup, Arief Yuwono di Jakarta kemarin mengatakan bahwa telah lebih dari 20 ribu hektare hutan di Provinsi Riau habis  akibat kebakaran hutan di daerah tersebut mulai 2013 hingga saat ini dan Negara mengalami kerugian tak kurang dari 10 triliun.

Prediksi kenaikan menjadi 200 persen oleh IPCC bisa jadi benar jika penangan masih berada pada posisi stagnannya . (MFA)

Mangrove di Sungai Somber, Balikpapan Akan Diusut

Published in Nasional
Kamis, 07 Agustus 2014 15:38

Medialingkungan.com – Kerusakan mangrove yang terjadi di tepian pesisir sepanjang 500 meter di sungai somber, Balikpapan Utara akan segera mendapat penangan khusus dari pemerintah setempat.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Balikpapan, I Ketut Astana, berjanji untuk segera penelusuran kerusakan hutan mangrove tersebut.

"Kerusakan hutan mangrove itu tentu kerugian bagi kita," katanya.

Dari hasil pengamatan di Sungai Somber, pohon-pohon bakau di selatan pipa air milik Pertamina yang melintang di atas sungai itu rusak karena menjadi sandaran tongkang-tongkang kosong.

“mangrove jadi rusak karena sisi tongkang yang di tepi hutan menghantam pohon-pohon itu, terutama saat ada ombak dan pasang surut,” tutur Agus, aktivis lingkungan hidup pengelola Mangrove Center.

Tongkang-tongkang itu panjangnya kurang-lebih 100 meter dan lebar 10 meter. Tinggi bagian yang ada di permukaan air tidak kurang dari 6 meter. Dengan wujud seperti itu, tongkang-tongkang itu ditambatkan di sisi hutan mangrove.

Karena hantaman badan tongkang, anakan pohon bakau, juga bakau-bakau dewasa banyak yang tergilas atau patah.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena berada di luar wilayah Mangrove Center," kata Agus Bei.

Agus menambahkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kerusakan itu, jika analisis dari sisi ekonomi bisa mencapai miliyaran rupiah dan belum termasuk fungsi ekologis mangrove yang tak terhitung nilainya . (MFA)

Titik Panas “Hotspot” di Pulau Sumatera Meningkat

Published in Nasional
Senin, 21 Juli 2014 11:49

Medialingkungan.com – Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dalam surat elektronik yang diterima, Sabtu (19/7) malam, menyatakan, hampir setengah dari jumlah titik panas di Pulau Sumatera itu berada di Provinsi Riau.

Satelit NOAA 18 milik Amerika Serikat yang diopersikan Singapura pada Sabtu sore merekam keberadaan 139 titik panas (hotspot) di daratan Pulau Sumatera, meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 113 titik.

"Di Riau ada sekitar 59 titik tersebar di sejumlah wilayah kabupaten dan kota," kata Kepala BPBD Riau, Said Saqlul Amri.

Menurut data hasil rekaman Satelit NOAA 18 itu masih berada di Kabupaten Rokan Hilir yakni 45 titik dan di Bengkalis ada tujuh titik.

Kota Dumai terdeteksi kemunculan empat titik panas dan di Rokan Hulu ada dua titik serta di Kabupaten Siak hanya ada satu "hotspot".

Sementara itu wilayah kabupaten/kota lainnya meliputi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru tidak terdeteksi adanya titik panas.

Ada lima “hotspot” di Riau hasil rekaman Satelit Modis Terra dan Aqua Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru.

Kabupaten Rokan Hilir yakni empat titik dan di Kabupaten Bengkalis hanya ada satu titik panas dan merupakan wilayah terbanyak.

Titik panas merupakan hasil rekaman satelit dari suhu udara di atas 40 derajat celsius yang patut diduga sebagai peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Untuk tahun 2014, berbagai wilayah kabupaten/kota di Riau telah terjadi peristiwa tersebut, mengakibatkan sedikitnya 25 ribu hektare hutan dan lahan hangus dan menghasilkan asap yang mencemari ruang udara di sebagian wilayah.

Kepolisian Daerah Riau juga telah berhasil menangkap dan menetapkan sebanyak 183 tersangka diduga melakukan kejahatan kehutanan dan membakar lahan.

"Untuk jumlah tersangka kemungkinan bisa terus bertambah mengingat hingga saat ini perburuan oleh tim di lapangan masih terus dilakukan," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo.

Sebanyak 116 tersangka di tangkap saat melakukan aktivitas kejahatan kehutanan pada Januari hingga Maret dan sebanyak 67 lainnya ditetapkan sejak 5 April hingga 10 Juli 2014. (DN)

 

Kabut Asap Juga Selimuti Kalimantan Barat

Published in Nasional
Minggu, 20 Juli 2014 11:12

Medialingkungan.com – Setelah Riau, kini Kalimantan Barat yang tengah waspadai kabut asap. Pada Minggu malam hingga dini hari (20/7/2014) diperkirakan kabut akan menyelimuti wilayah tersebut.

Salah satu wilayah yang memang menjadi rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Kalimantan Barat. Jika disaat musim kemarau, kebakaran hutan sangat mudah menjalar dan mengakibatkan pencemaran udara.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkirakan akan terjadi cuaca berawan diprediksi terjadi di Banda Aceh, Medan, Palangkaraya, Banjarmasin, Makassar, Ternate, Sorong, Manokwari, Denpasar, dan Semarang. Sedangkan untuk kota Padang, Biak, Merauke, Kupang, Sumbawa Besar, Yogyakarta, dan Surabaya diprediksi cuaca cerah.

Diperkirakan pula hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di Palembang, Jambi, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Jakarta, Pontianak, Samarinda, Manado, Gorontalo, Ambon, atau Jayapura.

Gelombang tinggi juga masih berpeluang melanda sejumlah perairan. Gelombang setinggi 4 hingga 5 meter bisa menghantam Laut Cina Selatan, Samudra Hindia selatan Bengkulu-Lampung, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Sermata-Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Babar-Kepulauan Tanimbar, perairan selatan Yos Sudarso-Merauke, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik timur Filipina.

Dan gelombang setinggi 3 hingga 4 meter berpotensi melanda Laut Andaman, perairan utara Aceh, perairan selatan Kupang - Rote, Laut Timor, Laut Flores bagian timur, perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda dan perairan Kepulauan Kai. (DN)

 

Indonesia Miliki 7,2 Hektare Lahan Terlantar

Published in Nasional
Senin, 14 Juli 2014 07:52

Medialingkungan.com – Jutaan lahan terlantar banyak ditemui di Indonesia. Karena keterbatasan lahan pertanian membuat produksi pangan juga terbatas. Lahan-lahan tersebut sebenarnya dapat digarap namun sering terkendala berbagai peraturan.

“Indonesia masih punya peluang membenahi sektor pertanian,” Ungkap Menteri Pertanian Suswono, akhir pekan lalu. Adapun caranya yaitu dengan menambah luas lahan pertanian dan perbaikan politik anggaran.

Berdasarkan laporan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebanyak 7,2 hektare yang teridentifikasi terlantar. Sebanyak 4,8 juta hektare diantaranya cocok untuk ditanamin pangan. "Kenyataannya hanya sekitar 13 ribu hektare yang bisa kita gunakan," kata Mentan ditemui saat di kediamannya.

Aksesibilitas penggarapan lahan terlantar seharusnya bisa lebih terbuka. Karena jika ini dilakukan petani bisa sejahtera untuk mereka yang memiliki lahan yang cukup. Kajian akademisi mengungkapkan bahwa diperlukan sekitar 2 juta hektare lahan untuk masing-masing petani di Indonesia. (DN)

 

12 Tahun Yang Akan datang, Konawe Akan Mengalami Krisis Air

Published in Nasional
Sabtu, 12 Juli 2014 06:46

MEDIALINGKUNGAN.COM- Kerusakan pada sektor kehutanan berdampak buruk pada kondisi daerah aliran sungai di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe.Di daerah perlintasan Sungai Konaweeha ini, yang ditandai penurunan debit air sejumlah sungai dari tahun ke tahun.

Misalnya di wilayah Kabupaten Konawe, laju kerusakan hutan mencapai 1000 hektar per tahun. Dari fakta itu, diprediksi 12 tahun atau sekitar Tahun 2026 Kabupaten Konawe akan mengalami krisis air. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dari Fakultas Kehutanan Universitas Haluoleo.

“Potensinya sangat besar dan diprediksi ini mendekati kenyataan mengingat  laju penurunan luasan kawasan hutan dari tahun ke tahun sangat cepat dan besar,”kata, Labaco S, guru besar Faktultas Kehutanan, Universitas Haluoleo dalam sebuah diskusi dengan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen, berapa waktu lalu.

Labaco yang merupakan Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Tenggara, melanjutkan, potensi tersebut belum dihitung dengan rencana pembangunan bendungan Pelosika yang kini tengah dirintis pembangunannya di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Dengan dibangunanya bendung pelosika, maka akan lebih mempercepat  lagi terjadinya krisis air.

Data Forum DAS terdapat sekitar 722 DAS di Sulawesi Tenggara yang seluruhnya dalam kondisinya memprihatinkan akibat ancaman alih fungsi hutan.

“Ancaman kerusakan harus diwaspadai, penomena banjir dan musim kering yang terjadi saat ini merupakan dampak. Contoh lain adalah yang terjadi di DAS Wanggu, meski hujan hanya hujan satu jam, warna air sungai langsung berubah sudah keruh, padahal seharusnya jika melihat bentang panjang sungai dari kawasan hulu ke hilir, maka seharusnya air sungai akan keruh jika hujan turun antara 6-7 jam," jelasnya.

Kerusakan DAS, kata Labaco akan berimplikasi pada ketersediaan air, khususnya ketersediaan Air tanah. Labaco berharap adanya beberapa hal yang harus terus dilakukan, yakni pentingnya rehabilitasi DAS rehabilitasi kondisi lahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat serta perbaikan lingkungan.

“Saya kira, keseimbangan antara hulu, tengah dan hilir harus diperbaiki. Dan intinya harus bersatu semua komponen memperbaiki kondisi hutan kita,”imbaunya. (TAN)

Sumber: suarakendari.com

 

Daya Tampung Karbon pada Ekosistem Timur AS Bantu Tekan Emisi GRK

Published in Internasional
Kamis, 10 Juli 2014 21:30

Medialingkungan.com - Pada peringatan satu tahun dari Rencana Aksi Iklim Presiden Obama, Menteri Dalam Negeri Sally Jewell minggu lalu merilis sebuah laporan baru menunjukkan bahwa hutan, lahan basah dan lahan pertanian di Amerika Serikat bagian timur secara alami menyimpan 300 juta ton karbon per tahun (1.100 juta ton CO2).

Departemen Lingkungan Hidup AS (EPA) menyimpulkan bahwa angka tersebut menghampiri 15 persen dari emisi gas rumah kaca yang dipancarkan setiap tahun atau dengan kata lain, jumlah yang melebihi emisi mobil yang dihasilkan di AS tiap tahun.

Bersamaan dengan rilisnya laporan tersebut, Badan Geologi Amerika Serikat (USGS) juga merilis alat web baru yang memungkinkan pengguna untuk menganalisa kondisi tanah dan kapasitas penyimpanan karbon, air, dan perubahan dalam ekosistem mereka antara tahun 2005 dan 2050 di bawah 48 negara.

"Hari ini kita mengambil langkah maju dalam upaya berkelanjutan kami untuk membawa ilmu yang tepat untuk menanggung karena kami berusaha untuk mengatasi tantangan utama abad ke-21 - perubahan iklim," kata Sekretaris Jewell.

"Penelitian ini penting oleh US Geological Survey memberikan satu lagi alasan untuk menjadi pelayan yang baik dari pemandangan alam kita, sebagai ekosistem memainkan peran penting dalam menghilangkan karbon dioksida yang berbahaya dari atmosfer--yang memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim."

Under some scenarios, USGS scientists found that the rate of sequestration for the lower 48 states is projected to decline by more than 25 percent by 2050, due to disturbances such as wildfires, urban development and increased demand for timber products.

Dalam beberapa skenario, ilmuwan USGS menemukan bahwa tingkat penyerapan dari 48 negara ini, diproyeksikan akan mengalami penurunan--lebih dari 25 persen pada tahun 2050, yang kira-kira sama dengan emisi yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, pembangunan perkotaan dan meningkatnya permintaan untuk produk kayu.

"Ini berarti bagi masa depan--bahwa sebuah ekosistem dapat menyimpan karbon setiap tahun," kata Pjs Direktur USGS Suzette Kimball.

Hutan menyumbang lebih dari 80 persen dari karbon diperkirakan diasingkan di Timur setiap tahunnya, menegaskan peran penting hutan disorot dalam inisiatif aksi iklim Administrasi.

Ilmuwan USGS telah membangun penilaian nasional sejak tahun 2007 mandat kongres di Kemerdekaan Energi dan Security Act. Laporan pertama, di Great Plains, dirilis pada tahun 2011, laporan kedua, di Amerika Serikat Barat, dirilis pada tahun 2012. Laporan Alaska dan Hawaii diperkirakan akan selesai pada tahun 2015.

Penyimpanan karbon Biologi - juga dikenal sebagai penyerapan karbon - adalah proses dimana karbon dioksida (CO2) akan dihapus dari atmosfer dan disimpan sebagai karbon dalam vegetasi, tanah dan sedimen.

USGS memperkirakan, persediaan kemampuan ekosistem yang berbeda untuk menyimpan karbon sekarang dan di masa depan, akan memberikan informasi penting untuk penggunaan lahan dan pengelolaan lahan keputusan.

Manajemen karbon yang tersimpan dalam ekosistem kita dan daerah pertanian yang relevan dinilai sangat baik untuk mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap perubahan tersebut.

Daerah penelitian untuk penilaian karbon AS bagian timur didefinisikan sebagai kesamaan dalam ekologi dan tutupan lahan.

Daerah penelitian meliputi Mississippi, melintasi Pegunungan Appalachian, ke dataran pesisir Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko.

Para peneliti USGS mengevaluasi ekosistem terestrial (hutan, lahan basah, lahan pertanian, shrublands dan padang rumput), dan air (sungai, danau, muara dan perairan pesisir). (MFA)

Hutan yang Hilang di Indonesia Seluas Irlandia

Published in Nasional
Kamis, 03 Juli 2014 22:29

Medialingkungan.com –Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia melimpah ruah, baik darat (hutan) maupun laut. Bahkan salah satu tesis dari seorang peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara Atlantis yang hilang. Dalam mitosnya, Atlantis merupakan sebuah negara sangat kaya akan sumber daya alam, dan tertata rapi memebentang dalam bentuk kepulauan layaknya Nusantara.

Namun, kebenarannya masih belum tersimak. Indonesia justru memiliki reputasi buruk terkait pelestarian hutan. Para ilmuwan melansirdalam CBC news, Senin 30 Juni 2014, mengungkapkan bahwa kini negara kita sudah melampaui negara penyelenggara Piala Dunia 2014, Brasil, terkait penebangan liar hutan tropis.

Meski pencanangan program moratorium sebagai bentuk perlindungan satwa liar dan memerangi perubahan iklim telah diperdengungkan sejak 2011 silam, namun laju kerugian negara semakin mebumbung tinggi.

Nature Climate Change mempublis jurnal berisi penyebab kerugian yang diderita Indonesia. Isi jurnal tersebut menyatakan, kerugian tersebut disebabkan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kelapa sawit dan peternakan dalam kurun waktu 2000 hingga 2012 dengan total luasan 60.000 km. Atau dengan kata lain luas hutan yang berubah sama dengan luas negara Irlandia.

Dalam jurnal tersebut tertulis, 2012 lalu potensi kehilangan hutan di Indonesia kehilangan hutannya lebih tinggi dari di Brasil. Pada tahun tersebut, Indonesia saja sudah kehilangan 8.400 km persegi, dibandingkan 4.600 km persegi yang ada di Brasil. Jurnal Nature Climate Change mencatat bahwa saat ini Brasil tengah berupaya untuk mengurangi kerugiannya dari sektor hutandan usaha tersebut telah membuahkan hasil.

"Kita perlu meningkatkan penegakan hukum dan kontrol di daerah itu sendiri," kata Belinda Margono, penulis utama dari studi di Universitas Maryland, sekaligus orang yang bekerjar di kementerian kehutanan Indonesia.

Diketahui, hutan mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia, karena pohon merupakan penyumbang oksigen terbesar.

"Hutan hujan adalah paru-paru bumi. Anda memiliki paru-paru untuk bernapas dan jika anda menyingkirkan paru-paru itu, maka bumi akan menderita," ujar Matthew Hansen, salah satu penulis di jurnal tersebut di Universitas Maryland.

Kehilangan 'paru-paru bumi' berdampak pada perubahan iklim yang semakin cepat dirasakan. Sebagai salah satu hutan hujan terbesar di dunia yang ada di Indonesia, negara lain bahkan lebih peduli dan prihatin akan kehilangan hutan di negara ini.

Sebuah negara di Skandinavia yaitu Norwegia berjanji akan memberi dana US$1 miliar untuk memperlambat hilangnya hutan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari perjanjian pencegahan perubahan iklim di dunia.

"Kemitraan in merupakan insentif keuangan yang kuat," ucap Gunhild Oland Santos-Nedrelid, juru bicara kementerian lingkungan Norwegia.

Ia mengatakan hilangnya hutan Indonesia yang meningkat beberapa bulan ke depan, akan berdampak pada meningginya kekeringan dan kebakaran hutan.

Sejauh ini, Norwegia telah membayar hampir US$50 juta untuk Indonesia dari US$1 miliar yang dijanjikan. Dana tersebut ungkap Gunhild, untuk dijadikan pembentukan lembaga baru yang konsen terhadap pembalakan hutan.

"Indonesia akan mulai mendapatkan uang dalam jumlah besar, jika hanya monitoring itu dapat membuktikan perlambatan penebangan hutan secara ilegal," kata dia.

Norwegia memang dikenal dermawan akan pelestarian hutan tropis di dunia. Proyek serupa berupa US$1 miliiar diberikan kepada Brasil serta program serupa namun lebih kecil dananya untuk negara Guyana dan Tanzania.

Pohon dapat menyerap karbondioksida dari gas rumah kaca yang merupakan faktor utama dari pemanasan global. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan penebangan hutan turut menyumbang 17 persen dari semua gas rumah kaca buatan manusia.

Pemberlakuan moratorium 2011 lalu, sampai saat belum memiliki efek yang bisa dirasakankan langsung. Kendati demikian ritme pemerintah dalam melindungi hutan dari deforestrasi masih cenderung melow.

"Tampaknya bahwa moratorium tidak memiliki efek yang diinginkan," tulis para ilmuwan di jurnal tersebut.

Melalui moratorium tersebut pemerintah bermaksud untuk memperlambat kerugian serta melindungi habitat orang utan, harimau sumatera, dan satwa liar lainnya. Namun, tulisan di jurnal Nature Climate Change mengungakapkan kekecewaan para peneliti terhadap ketidaksesuaian dengan dari tujuan pembentukannya. (MFA)

Kasus Hutan Bogor Seret Petinggi Kementerian Kehutanan ke KPK

Published in Nasional
Selasa, 01 Juli 2014 10:13

Medialingkungan.com — Beberapa bulan lalu, kasus suap alih fungsi kawasan hutan yang melibatkan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, berhasil dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana.

Beberapa waktu lalu, petinggi KPK mencium keterlibatan pihak Kemenhut dalam kasus alih fungsi lahan hutan di kawasan Bogor pasca menemukan bukti yang mengrah pada terlilitnya pihak kementerian dalam arus masalah ini.

Guna mendalami kasus tersebut, penyidik telah memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan dan Dirjen Planologi Kemenhut, Bambang Supijanto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pihaknya mengakui bahwa dalam pemeriksaan itu, Zulkifli menyatakan tidak pernah menyetujui pemberian izin lahan hutan di Bogor untuk ditukar menjadi lahan perumahan.

Sementara itu, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Hadi Daryanto, untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap permohonan rekomendasi tukar-menukar untuk alih fungsi kawasan hutan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (30/06).

Hadi merupakan salah satu dari sejumlah pejabat Kemenhut yang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan orang berinisial NZ sebagai tersangka penerima suap. NZ merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (MFA)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini