medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pendekatan Prospektif Bedah si Unik "Gambut"

Published in Nasional
Senin, 30 Juni 2014 07:08

Medialingkungan.com - Dalam rilis mongbay indonesia, Ridzki Sigit, Direktur Mongabay Indonesia mengungkapkan bahwa gambut memegang peranan yang sangat krusial dalam kaitannya dengan mitigasi pemanasan global serta peneyeimbang iklim dunia.

Gambut (peatland dalam bahasa Inggris), menurutnya tengah menjadi pokok perbincangan pada forum nasional dan internasional.

Ia menyadari, publik secara luas belum mengetahui betul seluk-beluk mengenai gambut. Serupa dengan yang dialami oleh Mongabay Inondesia bahwa pembaca merespon gambut melalui permintaan khusus yang dilayangkan via email – untuk mengulas informasi yang sedikit padat perihal gambut secara definitif dan peran penting dari ekosistemnya.

Secara objektif, Medialingkungan mencoba menerangkan “gambut” melalui pendekatan atau skema analisis prospektif – untuk mensintesakan informasi secara komparatif. Untuk itu, beberapa kutipan dalam tulisan ini merupakan kutipan langsung dari hasil publis sebelumnya.

Definisi gambut

Secara terminologi gambut merupakan dekomposisi bahan organik yang terjadi dengan estimasi waktu selama ribuan tahun untuk menciptakan penyimpanan karbon pada tanah.

Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF) menyebutkan bahwa gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karenanya lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk.

Sederhananya, gambut tersusun dari bahan organik yang mengalami penumpukan karena belum terurai secara sempurna. Penumpukan itu bisa mencapai hingga kedalam 7-15 meter. Jenis gambut ini disebut gambut dalam.

Menurut Oka Karyanto dari Universitas Gajah Mada untuk membentuk kedalaman gambut setebal 4 meter dibutuhkan sekurang-kurangnya 2.000 tahun, namun jika dikeluarkan airnya lewat drainase gambut dapat habis hanya dalam waktu 100 tahun.

Selain itu lahan gambut bersifat seperti spons, sangat penting bagi hidrologi kawasan karena mampu menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya.

Karena keunikan ekosistemnya, ratusan spesies unik vegetasi, seperti pohon, anggrek dan tanaman obat hanya ditemui di rawa gambut. Hutan rawa gambut juga menjadi habitat bagi spesies terancam punah seperti harimau, macan dahan, orangutan dan masih banyak lagi.

Aspek lingkungan lahan gambut

ICRAF mencatat, karakteristik yang dimiliki lahan gambut berhubungan dengan kontribusinya dalam menjaga kestabilan lingkungan -- ‘jika’ lahan gambut berada kondisi ideal (stabil), namun sebaliknya – akan menjadi sumber masalah lingkungan apabila manusia mencoba mengorek kestabilan lahan gambut.

Secara ringkas, beberapa aspek lingkungan yang berhubungan dengan lahan gambut adalah lahan gambut sebagai penambat dan penyimpan karbon, lahan gambut sebagai sumber emisi gas rumah kaca, kebakaran lahan gambut, dan aspek hidrologi dan subsiden.

Kendati lahan gambut hanya meliputi 3 persen dari luas daratan seluruh dunia, namun menyimpan 550 Gigaton C atau setara dengan 30% karbon tanah, 75% dari seluruh karbon atmosfir, setara dengan seluruh karbon yang dikandung biomassa (massa total makhluk hidup) daratan dan setara dengan dua kali simpanan karbon semua hutan di seluruh dunia. Demikian menurut hasil penelitian Prof Hans Joosten dari Institute of Botany and Landscape Ecology, University Greifswald di Jerman.

Sementara itu, Gas rumah kaca (GRK) utama yang keluar dari lahan gambut adalah CO2, CH4, dan N2O. Pembakaran lahan gambut bisa memicu emisi CO2 yang dinilai 23x lipat dibandingan CH4 yang dimiliki gambut per hektarnya.

Menurut Erick Olbrei, peneliti gambut dari Australian National University, lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menyimpan setidaknya 57-60 miliar metrik ton karbon, hanya bisa ditandingi dengan Amazon yang menyimpan sekitar 86 miliar metrik ton karbon di dalam tanahnya. Hilangnya setengah lahan gambut Indonesia, akan melepaskan sekitar 100 Gigaton karbon dioksida atau 150 kali emisi tahunan Australia bisa terlepas ke udara dalam beberapa dekade mendatang.

Sebagai perbandingan jika emisi lahan gambut Indonesia lepas secara keseluruhan ke atmosfer akan setara dengan sepertiga cadangan karbon yang ada di seluruh dunia. Menurut Greenpeace, hal ini akan setara dengan membakar seluruh cadangan minyak bumi yang ada di Arab Saudi, Venezuela, Kanada, Rusia dan Amerika Serikat digabungkan menjadi satu.

Faktor lainnya yaitu penurunan permukaan (subsiden) gambut sekaligus menyebabkan menurunnya kemampuan gambut menahan air. Apabila kubah gambut sudah mengalami penciutan setebal satu meter, maka lahan gambut tersebut akan kehilangan kemampuannya dalam menyangga air sampai 90 cm atau ekivalen dengan 9.000 m3 ha minus satu.

Dengan kata lain lahan disekitarnya akan menerima 9.000 m3 air lebih banyak bila terjadi hujan deras. Sebaliknya karena sedikitnya cadangan air yang tersimpan selama musim hujan, maka cadangan air yang dapat diterima oleh daerah sekelilingnya menjadi lebih sedikit dan daerah sekitarnya akan rentan kekeringan pada musim kemarau.

Memangnya banyak lahan gambut di Indonesia?

Mongabay Indonesia sendiri mengungkapkan bahwa Indonesia adalah pemilik kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia dengan luasan sekitar 21-22 juta hektar (1,6 kali luas pulau Jawa), yang penyebarannya berada di Kalimantan, Sumatera dan Papua.  Papua adalah yang terluas dengan lebih kurang sepertiga lahan gambut yang ada di Indonesia.

Lahan gambut bagi Indonesia memiliki nilai yang sangat penting karena mampu menyimpan karbon 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis biasa atau tanah yang bermineral, dan 90% diantaranya disimpan di dalam tanah.

Bagaimana kondisi lahan gambut di Indonesia?

Menurut data Wetlands, sekitar 61 persen total lahan gambut di Indonesia adalah hutan yang sebagian besar telah dibuka dan 24 persen adalah semak belukar yang telah terganggu. Hanya sekitar

5 persen saja yang telah dikelola. Lahan gambut yang berada di tangan pemegang konsesi (perkebunanan sawit dan kayu) sekitar 23 persen dan seringkali area konsesi tersebut berada dalam kondisi rusak.

Salah satu indikator bahwa pengelolaan gambut buruk adalah lahan gambut yang terus terbakar. Kebakaran lahan gambut terbesar yang terjadi di Indonesia adalah kebakaran pada 1996-1997 yang dibarengi dengan el nino.

Setelah itu hampir setiap tahunnya kebakaran lahan dan hutan gambut selalu menjadievent regular tahunan, terjadi setiap kemarau di propinsi Riau dan pesisir Sumatera lainnya serta di Kalimantan yang hutan gambutnya terlanjur dibuka untuk sawit, pertanian, dan tanaman homogen akasia.

Potensi gambut

Lahan gambut dalam sama sekali tidak direkomendasikan untuk dibuka dan dikonversi, namun lahan gambut dangkal masih dapat dimaanfaatkan untuk lahan pertanian. Umumnya para peneliti menyebutkan bahwa kedalaman gambut yang masih direkomendasikan untuk dibuka adalah gambut berkedalaman maksimal 3 meter atau 10 kaki.

Puslitbang Deptan mencatat, dengan kedalaman 3 meter, tanaman tahunan/perkebunan, padi, tanaman palawija, hortikultura, dan tanaman lahan kering semusim dapat tumbuh dengan sangat subur, bahkan menghasilkan kualitas yang sangat tinggi sesuai dengan taraf/standar permintaan perusahaan-perusahaan besar.

Melihat potensi lahan gambut yang sangat besar, khususnya unuk bidang pertanian dan perkebunan, sehingga lahan gambut acap kali mengundang perlakuan negatif manusia terhadap eksplorasi dan pemanfataannya lahan.

Lahan gambut juga merupakan sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan pada tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Sumber plasma nutfah flora yang terdapat di lahan rawa gambut merupakan plasma nutfah alami yang hidup di areal hutan.  

Jika lahan rusak atau bahkan hilang, maka akan menyebabkan beberapa plasma nutfah menjadi rawan, langka, bahkan sampai punah.

Sesuai dengan pemaparan sebelumnya, membakar dan melakukan eksploitasi berlebihan (illegal logging) di wilayah gambut merupakan hal yang menimbulkan efek sebaliknya dari potensi khusus yang sangat besar — yang hanya dimiliki oleh lahan gambut. (MFA)

Memasuki Fase Adaptabilitas, Keragaman Genetik Hutan Kini dalam Ancaman Besar

Published in Nasional
Sabtu, 28 Juni 2014 07:05

Medialingkungan.com — Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) mencatat, keragaman materi genetik pohon berada ancaman kepunahan akibat laju deforestasi dan kehutanan monokultur -- yang menempatkan penghidupan jutaan masyarakat bergantung pada hutan kini berada dalam ancaman resiko terbesar.

Menurut laporan terbaru dari Oragnisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), spesies pohon hutan telah berevolusi menjadi organisme paling bervariasi secara genetik di Bumi -- memainkan peran krusial dalam meningkatkan industri terkait hutan, adaptasi perubahan iklim, sumber daya pangan, ketahanan terhadap penyakit, dan dan hama.

“Hutan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, tetapi sering dilupakan bahwa hutan hanya bisa memerankan itu ‘jika’ hutan bisa beradaptasi terhadap berubahnya kondisi lingkungan,” kata Riina Jalonen, ilmuwan mitra Bioversity International, pada diskusi panel Pertemuan Puncak Forests Asia di Jakarta.

“Keragaman genetik adalah sesuatu yang menyediakan material seleksi alami,” kata Jalonen.

Berdasarkan laporan nasional dari 86 negara, FAO dan Boidiversity Internasional menerbitkan sebuah laporan mengenai “Rancangan prioritas strategis untuk aksi konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengembangan sumber genetik” melengkapi “Kondisi Sumber Genetik Hutan Dunina”.

Bertahankah keragaman di masa depan

Mendokumentasi atau menginventarisir, menjaga dan mengembangkan keragaman sumber genetik hutan dunia penting untuk menjamin bahwa hutan bisa terus menyediakan pangan, serat, kayu dan jasa lingkungan.

Para panelis forum menilai, hal yang demikian jelas memainkan peran kunci dalam meletakkan kerangka kerja rehabilitasi lahan terdegradasi, peningkatan penghidupan dan adaptasi perubahan iklim.

Melalui rilis CIFOR yang dikirim ke redaksi medialingkungan disebutkan bahwa data terakhir pada rencana aksi FAO menunjukkan jumlah spesies pohon pada hutan sekitar 80.000 hingga 100.000. Rencana tersebut juga mencatat tambahan 14 juta orang bekerja di sektor kehutanan, dan lebih banyak lagi bergantung langsung pada hutan dan produk hutan untuk penghidupan mereka.

“Sekitar 80 persen masyarakat negara berkembang menggunakan produk hutan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan nutrisi serta pendapatan,” ungkap laporan tersebut,

FAO juga menambahkan bahwa lebih dari 2 miliar masyarakat miskin bergantung pada bahan bakar berbasis kayu.

Terminologi sumber genetik hutan merujuk pada “keragaman genetik spesies pohon hutan saat ini atau nilai potensi kemanusiaan,” kata Judy Loo, ketua tim Bioversity untuk Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Hutan dan Sumber Daya Genetik Hutan, pada diskusi panel, yang fokus pada implementasi rencana aksi.

Loo mencontohkan, Adalah Cherimoya, bertindak sebagai tanaman agroforestri -- pohon buah bernutrisi dan populer di Amerika latin sementara ini masih dalam tahap awal domestifikasi, dan menyimpan  potensi komersial sangat besar.

Namun, besarnya keragaman sumber genetik cherimoya yang memungkinkan pohon ini bertahan dalam beragam kondisi iklim dan sanggup memproduksi beragam kualitas pangan, tidak menjamin kontinuitas di masa depan karena harus menanggung efek deforestasi dan inbreeding.

Kondisi tersebut tak ayal membuat pohon ini rentan terhadap kepunahan, bahkan Loo dengan tegas menyatakan sangat berisiko terancam punah.

Menurutnya, menjaga sumber genetik bisa melahirkan varietas lebih tahan hama, lebih produktif, lebih bernutrisi untuk dikonsumsi atau dijual. Ia juga mencatat bahwa aplikasi serupa bisa dilakukan bagi produk potensial termasuk pangan, kayu dan obat.

Paradoks restorasi hutan

Senada dengan Loo, Jalonen mengungkapkan, melindungi dan meningkatkan sumber genetik hutan juga krusial untuk merestorasi lahan terdegradasi dan beradapatasi terhadap perubahan iklim.

Jalonen memberi contoh proyek restorasi pesisir di China yang bergantung pada benih dari hutan kecil daratan.

Hasilnya – ketidaklayakan restorasi lahan terdegradasi dan menyia-nyiakan sumber daya. Bahkan, kegagalan yang mengarah pada paradoks dalam laporan hasil proyek restorasi. Pasalnya, kurangnya keragaman genetik benih menurunkan tingkat hidup pohon yang ditanam.

“Lebih sering kita gagal, lebih banyak benih kita tanam – seperti kita terus menanam di area yang sama berulang-ulang,” katanya.

Setiap laporan proyek reforestasi seharusnya mencatat lebih dari sekadar wilayah tutupan atau jumlah pohon ditanam, katanya.

“Kita perlu mengevaluasi proyek restorasi juga dalam terminologi kualitas materi ditanam dan keberhasilan keberlangsungan produksi keragaman dan ketahanan lingkungan,” ungkapnya Jalonen.

Preservasi genetik

Panduan mengenai sumber genetik hutan di lahan restorasi, diterbitkan bersamaan dengan laporan FAO, bertujuan menginformasi para praktisi bagaimana mencegah gagalnya upaya restorasi, seperti contoh di China.

Dalam rilis itu Loo menyeloroh bahwa panduan tersebut akan memberi pelajaran sebagai kunci -- bagaimana meningkatkan keberhasilan untuk Target Keragaman Aichi, yang dibuat di bawah Konsvensi Keragaman Hayati -- secara spesifik tercantum dalam ‘Tujuan 15’, dengan memuat tujuan untuk merestorasi 15 persen lahan terdegradasi pada 2020 – termasuk dari proyek yang telah berlangsung, kata Loo.

“Satu aspek terpenting implementasi “Rencana Aksi Global adalah daftar aksi atau prioritas untuk diintegrasikan dalam strategi dan program lain yang telah ada … pada tingkat nasional, regional dan global, karena sumber genetik hutan tidak dapat secara efektif dilindungi dan dikelola secara terisolasi,” kata Loo.

Anggota panel menyimpulkan bahwa prioritas strategi diletakkan dalam Rencana Aksi Global seharusnya diintegrasikan dalam kerangka kebijakan nasional.

Lebih jauh, mereka berpendapat bahwa sumber daya secara global maupun tingkat nasional seharusnya didedikasikan untuk menjalankan prioritas tersebut, bagi masa depan sumber genetik hutan dan masyarakat serta ekosistem yang bergantung padanya (hutan). (MFA)

Banyak Manusia Bergantung Hidup Padanya, Jangan Biarkan Hutan Habis !

Published in Nasional
Minggu, 22 Juni 2014 07:00

Medialingkungan.com –Sebuah riset oleh Bank Dunia (2004) mengemukakan bahwa lebih dari 1,2 miliar orang di dunia bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian.

Sementara itu, hutan dinilai telah memenuhi keperluan kayu bakar bagi sepertiga penduduk dunia untuk memasak dan menghangatkan rumah mereka. Dan memeberi kontribusi seperlima dari total kebutuhan protein manusia.

Demikian hasil pengamatan yang dilakukan melalui tinjauan aktivitas masyarakat di puluhan negara berkembang, yang berburu satwa dan mengambil ikan dari hutan.

Secara makrotis, hutan memberi kontribusi yang signifikan bagi perekonomian global, Dari data yang dikelola PBB, produk hasil hutan sanggup menyumbang hampir $468 miliar per tahun terhadap ekonomi global.

Peran Hutan untuk Masyarakat di Indonesia

Di Indonesia sendiri, menurut catatan Kementerian Kehutanan RI tahun 2009, terdapat 48 juta orang yang hidupnya bergantung pada hutan.

Sementara, hasil validasi Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut tahun 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012 menyatakan bahwa luas hutan Indonesia saat ini sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia.

Kondisi ini tentu memikul tantangan yang sangat besar dalam memepertahankan ketahanan negara dalam hal ketersediaan hutan sebagai penopang perekonomian negara, terutama untuk masyarakat sekitar hutan.

Sebuah persepsi tentatif bermunculan dengan kesimpulan spekulatif bahwa jika mengacu pada statistik tersebut, maka luas lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat berkisar sekitar 2,075 hektar per orang.

Dengan menggunakan logika sederhana saja bahwa hutan alam belum memiliki akses yang membuka jalur untuk dilalui manusia, mengingat jarak dan medan yang sangat sulit ditempuh. Fungsi hutan juga akan berkurang jika manusia berusaha untuk mengkontaminasi daerah alami edofisnya.

Sehingga perhitungan tersebut ‘tidak cocok’ dijadikan dasar penilaian terhadap jaminan kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Kendati demikian, dengan kebijakan perekonomian makro disertai teknologi yang berkembang pesat diikuti sistem pengelolaan hutan lestari, maka hutan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemanfaatan Hutan dari Segi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

HHBK ditengarai sebagai pengoptimalan pemanfaatan hutan. Dengan menggunakan sistem usaha tani campuran (agroforestri) contohnya, yakni bercocok tanam dengan mengkombinasikan pohon penghasil kayu dan pohon penghasil HHBK yang telah diterapkan oleh petani dari berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu contohnya agroforestri kayu jati di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta. Para petani di Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan 10 persen dari lahan yang mereka miliki untuk menanam jati.

National geopgraphic mencatat, berdasarkan penelitian yang dilakukan Tony Bartlett, Manajer Program Penelitian Kehutanan ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research), kebun jati petani-petani Gunungkidul menyumbang sebesar 12 persen dari total pendapatan rumah tangga mereka, dan sebagian besar kayu jati ini pula dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga dan ukiran.

Dengan tumpangsari, masyarakat ikut menjaga dan ikut menikmati hasil. Tumpangsari kemudian berkembang dan meluas di seluruh Jawa. Hasil tanaman kehutanan tumpangsari lebih baik daripada cara-cara lain seperti banjar harian walaupun tetap terjadi persaingan penyerapan unsur hara oleh tanaman pertanian. Jadi, penting memilih tanaman yang tepat yang ditanam di sela-sela baris jati.

Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim yang aktif menyusun berbagai kebijakan lingkungan hiudp sejak menjabat Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup periode 2004-2009, di dalam bukunya yang berjudul Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut menulis:

Selain memiliki fungsi menjaga keberlangsungan ekosistem, hutan memberi kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dunia.

Bagi perekonomian nasional, hutan merupakan sumber devisa dari hasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu, mulai dari berbagai komoditas pertanian hingga kegiatan ekoturisme.

Sementara nilai perdagangan hasil hutan bukan kayu dunia diperkirakan mencapai 11 miliar dollar AS per tahun. Pendapatan negara dari hutan dan hasil hutan Indonesia pada 1985 sebesar 1,2 miliar dollar AS, meningkat menjadi 5 miliar dollar AS pada 2005.

Sementara nilai perdagangan hasil hutan bukan kayu dunia diperkirakan mencapai 11 miliar dollar AS per tahun. Pendapatan negara dari hutan dan hasil hutan Indonesia pada 1985 sebesar 1,2 miliar dollar AS, meningkat menjadi 5 miliar dollar AS pada 2005.

Oleh sebab itu, mengingat pentingnya hutan, maka rehabilitasi hutan telah menjadi tugas semua pihak.

Mengapa menyelamatkan hutan ?

Terdapat banyak sekali fungsi hutan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di antaranya:

  1. Penyimpan air hujan dan kemudian dialirkan melalui sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup
  2. Mencegah erosi dan kekeringan yang dapat mengakibatkan bencana banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau
  3. Pengatur iklim dengan produksi oksigennya (O2) yang diperlukan manusia dan menyerap karbondioksida (CO2) yang merupakan sisa hasil kegiatan manusia
  4. Habitat bagi flora dan fauna endemik sehingga ekosistem dalam wilayah hutan tersebut tetap terjaga
  5. Sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya, seperti industri kayu bersertifikasi dan ekowisata.

(MFA)

Prabowo Berkicau Mengenai Hutan yang Rusak Seluas 6 Lapangan Bola per Menit

Published in Nasional
Sabtu, 21 Juni 2014 11:47

Medialingkungan.com - Calon Presiden (capres) Prabowo Subianto mengakui saat ini masalah pangan sudah jadi masalah dunia, apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang 30% semakin meningkat dan akan diikuti dengan permintaan.

Menurut Pak Prabowo, akan diikuti asumsi, artinya ada demand meningkat, kenaikan pendapatan, supply dan lahan terbatas. Cuaca yang sudah enggak menentu, sehingga defisit pangan bertambah. Dengan  pertambahan penduduk mengakibatkan terbatasnya pangan, apalagi harga pangan dalam sepuluh tahun ini meningkat 80%.

"Kalau pangan jagung naik 80-90 persen dan juga kedelai 78 persen. Memang benar.Kami punya window opportunity dan kami ada waktu untuk itu, karena ada lahan yang kami miliki adalah hutan yang rusak, degrated and destryoed 78 juta hektare yang rusak. Kerusakan berlanjut terus, tiap 10 menit rusak hutan sebesar enam lapangan bola," ujarnya.

Hutan yang rusak seluas enam lapangan bola dan seterusnya akan diubah menjadi lahan yang produktif. Melalui Our Window Opportunity year 20 tahun kami akan membuat negara indonesia semakin hijau dan sekaligus  memperbaiki  kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan membuat berhasil program KB, katanya.

Kami mengejar Bom atau ledakan penduduk yang dari tahun ketahun terus meningkat atau bertambahnya mulut yang mesti diberi makan nantinya, tambahnya. (AP)

Indonesia Dituding Sebagai Perusak Hutan

Published in Nasional
Rabu, 18 Juni 2014 12:06

Medialingkungan.com – Hasil diplomasi internasional menjelaskan bahwa peningkatan kerusakan hutan dan minimnya tindakan reboisasi di Indonesia menghasilkan tudingan bahwa Indonesia adalah Negara pengrusak hutan.

Tudingan ini di-benar-kan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Muhjidin Mawardi, menyusul data yang dihasilkan oleh Kementrian Kehutanan Indoensia dinilai kurang akurat.

Data reboisasi yang dimiliki dinilai masih belum bisa menjelaskan luas lahan yang telah direboisasi disertai jumlah pohon yang ditanam, dan total pohon yang tetap tumbuh.

“Data itu tidak akurat.” Itu yang disampaikan oleh Muhjidin pada acara 'Diskusi Isu dan Rekomendasi Strategis Muhammadiyah dalam Penguatan Advokasi Kebijakan Tata Kelola Lingkungan Hutan di Indonesia' di Yogyakarta, Rabu (19/06).

Diskusi ini merupakan sebuah langkah awal Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) untuk menyusun rekomendasi mencegah deforestasi yang lebih parah.

Muhjidin menambahkan, potensi hutan Indonesia sangat besar. Namun, setiap tahunnya, hutan deforestrasi sekitar 1,5 juta hektare sehingga peningkatan suhu sangat dikhawatirkan akan kenaikannya.

Deforestasi ini, tambahnya, akibat pelanggaran peraturan karena maraknya sindikat yang melakukan praktik korupsi di sektor tersebut. Selain itu, peraturan yang saling tumpang tindih juga menjadi perihal terjadinya deforestrasi.

"Aturan tentang kehutanan terjadi ketidaksinkronan antara aturan satu dengan yang lain, terutama antar kementerian yang memiliki kebijakan," katanya.

Ia menilai, sekitar 17 persen pemanasan global yang terjadi , diakibatkan oleh penggundulan hutan. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat global setelah Negara-negara industri, baik di Eropa maupun Amerika. (MFA)

Grafik Tutupan Hutan di Kuningan Terus Alami Kenaikan

Published in Nasional
Selasa, 17 Juni 2014 08:08

Medialingkungan.com - Luas wilayah ‘tutupan’ hutan dari tanaman pohon sebagai langkah reboisasi di Kabupaten Kuningan hingga saat ini masih terus mengalami penambahan. Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan, Ukas Suharfaputra, “wilayah tutupan hutan di daerahnya saat ini sudah mencapai angka melebihi 40 persen dari luas wilayah Kabupaten Kuningan.”

Demikian dikemukakan Ukas, saat ditemui Pikiran Rakyat di sela-sela acara seminar Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat Aktivitas Anak Rimba (Akar) Kuningan, di gedung kesenian Kabupaten Kuningan, Senin (16/6/2014).

"Seandainya ada kebijakan setiap daerah harus memiliki luas wilayah tutupan hutan lebih dari 50 persen pun, saya yakin di Kuningan masih mudah untuk diwujudkan," ujar Ukas.

Dia menyatakan, penghijauan wilayah di Kabupaten Kuningan terbilang mudah dan tidak menemui kesulitan, hal ini dilatar belakangi beberapa faktor pendukung. Ia menyebutkan kebijakan dari Pemkab Kuningan yang telah menyatakan Kuningan sebagai kabupeten konservasi disertai berbagai gerakan pendukung, serta adanya dukungan langsung serta tidak langsung dari masyarakat ditengarai sebagai pemulus terciptanya kondisi optimal kawasan hijau.

Masyarakat dalam hal ini berperan pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lingkungan yang mengikuti berbagai program penghijauan dari pemerintah.

Perkembangan luas wilayah tutupan hutan di Kabupaten Kuningan dalam beberapa tahun terakhir, juga menyedot perhatian dari kalangan akademisi di sejumlah negara pada wilayah Asia Pasifik yang tergabung dalam Asia Pacific Forestry Resources Network (jaringan sumber daya kehutanan Asia Pasifik).

Delegasi yang hadir di Kuningan awal 2013 lalu, bahkan menyatakan perkembangan luas tutupan hutan di Kabupaten Kuningan cenderung mengalami fluktiasi. Pada saat-saat tertentu, luas areal hutan di Indonesia mengalami penurunan drastis, namun di Kuningan dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami kondisi yang sebaliknya.

Seminar yang diselenggarakan LSM Akar, Senin (16/06) mengangkat tema ‘Pengelolaan Daerah Resapan Air’. Seminar tersebut diikuti para peserta pelajar Sekolah Lanjutan Adven (SLA) dan mahasiswa, terutama dari kalangan pencinta alam.

Lansiran pikiran rakyat merilis, seminar ini dihadiri tiga orang nara sumber utama. Terdiri atas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan Ukas Suharfaputra, Kepala Bidang Konservasi Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan Lya Priliyawati, dan Kepala Seksi Konservasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Rismunandar.

Melalui seminar itu, kata Ketua Dewan Anggota Akar, Maman Mejique dan Ketua Pelaksana seminar menyebutkan, LSM Akar yang bergerak di bidang lingkungan hidup, olah raga, dan seni, ini bertujuan untuk menggugah kembali perhatian masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

"Melalui seminar ini, kami mengharapkan segenap peserta seminar bisa memberikan contoh dan bisa menyosialisasikan gerakan konservasi alam, serta manajemen pengelolaan daerah resapan air yang baik dan benar," kata ketua pelaksana seminar tersebut Iwan Kusdiawan. (MFA)

Restorasi Ekologi Kolombia Jadi Tren Dalam Pembangunan di Amerika Latin

Published in Internasional
Selasa, 17 Juni 2014 07:09

Medialingkungan.com - Sebuah publikasi baru yang diluncurkan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) mengatakan bahwa upaya restorasi ekologi di Kolombia dalam beberapa tahun terakhir mengalami banyak kekurangan dalam desain, implementasi dan monitoring. Kendati demikian Kolombia dalam hal ini telah menjadi tren di garis terdepan dalam restorasi hutan utamanya di kawasan Amerika Latin.

La restauración Ecológica en Colombia: Tendencias, necesidades y Oportunidades (Restorasi ekologi di Kolombia: tren, kebutuhan dan peluang) memaparkan temuan dari analisis retrospektif kegiatan restorasi ekosistem di negara Amerika Latin dan memberikan wawasan dalam pengembangan pada bidang ini dan dalam kondisi kekinian, serta merekomendasikan cara-cara untuk mengatasi tantangan untuk dampak yang lebih besar.

"Dampak dari restorasi ekologi meluas melewati pemulihan lingkungan. Restorasi ekologi memiliki efek positif pada kesejahteraan manusia dan pembangunan dalam arti luas, "kata co-author Carolina Murcia, Ilmu Direktur Organisasi Studi Tropical.

Restorasi ekologi - didefinisikan oleh Society for Ecological Restoration sebagai "proses membantu pemulihan ekosistem yang telah menurun, rusak, atau hancur" – dan berdampak pada konservasi keanekaragaman hayati, penyediaan jasa lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Pada rilis yang diberikan CIFOR ke Medialingkungan menyatakan, Kolombia awalnya mengaku pentingnya hal demikian demi mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah proyek yang dilaksanakan sejak tahun 1950 di berbagai daerah di negeri ini, meskipun sebagian besar dari mereka dimulai setelah 2002.

Hasil Temuan Berdasarkan Analisis Saintis CIFOR

Murcia dan Manuel Guariguata, Penulis CIFOR Principal Scientist dan Koordinator Regional untuk Amerika Latin, menganalisis 119 proyek restorasi dilaksanakan di hutan, lahan basah, mangrove dan ekosistem riparian. Di antara temuan penelitian antara lain:

Proyek restorasi kebanyakan berada di Andes, di ketinggian 2.400 meter. Bias geografis ini merupakan hasil dari fokus pada pemulihan fungsi dan jasa DAS.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar proyek (87 persen) mencakup wilayah kecil; hanya 3 persen yang melingkupi lebih dari 10.000 hektar.

Sebagian besar proyek berusaha untuk mengatasi beberapa tujuan, di antaranya, pemulihan proses ekologi, khususnya DAS fungsi; pengendalian erosi; pemulihan keanekaragaman hayati dan pemberantasan spesies eksotik; serta peningkatan kawasan ekosistem dan konektivitas mereka pada lanskap.

Disamping itu, temuan ini juga menyatakan, masyarakat lokal hanya memainkan peran kecil dalam desain, implementasi dan monitoring hasil dari proyek-proyek ini.

Kebanyakan program tidak mencakup upaya untuk untuk memantau dampak. Parameter keberhasilan didasarkan pada pertemuan tujuan pelaksanaan jangka pendek daripada mendokumentasikan pemulihan jangka panjang ekosistem.

Sebagian besar proyek yang dilaksanakan dengan tujuan jangka pendek, baik secara operasional maupun finansial, sehingga pada implementasinya berefek buruk terutama tidak memadainya sumber daya keuangan.

Keterlibatan Pemerintah dalam Pengelolaan, Pemantauan, dan Pembiayaan

Sebagian besar proyek umumnya tidak memiliki pendekatan interdisipliner dan perspektif lanskap eksplisit.

menurut Murcia dan Guariguata, salah satu temuan utama dari penelitian ini berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh negara. Instansi pemerintah adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk pembiayaan, melaksanakan dan memantau lebih dari dua pertiga dari proyek tersebut.

Upaya ini dimaksudkan untuk melibatkan semua tingkat pemerintahan, dari lembaga nasional dan regional ke instansi kota, karena lebih dari setengah dari proyek-proyek ini berlokasi di tanah milik pemerintah.

"Temuan ini agak tak terduga," kata Guariguata.

"Kami berharap bahwa pemerintah di berbagai tingkatan mencerminkan hasil tertentu, karena laporan ini menemukan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam hal desain proyek, perencanaan keuangan, pemilihan indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan, dan pembangunan kapasitas," lanjutnya.

Menurut penelitian ini, LSM dan lembaga pendidikan, di sisi lain, memperoleh ruang yang lebih sedikit untuk proyek-proyek ini. Namun, mereka tampil lebih baik dalam menyebarluaskan hasil proyek dari instansi pemerintah, menyajikannya dalam konferensi, dan berbentuk artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional, serta menampilkan di laman website.

Optimisme serta Kondisi Optional yang Mendorong Perbaikan

Kendati telah dilakukan perluasan informasi, namun penyebaran tetap minim secara keseluruhan, kata para penulis. Hal ini meninggalkan banyak ruang untuk perbaikan dalam evaluasi hasil proyek. Hasil ini menyarankan Pengumpulan data secara sistematis merupakan langkah pertama yang sangat dibutuhkan.

"Nilai pengumpulan data jangka panjang tidak boleh dianggap remeh," kata Murcia - "Ini menyediakan dasar yang diperlukan untuk pemantauan dan tindakan perbaikan yang sesuai."

Secara keseluruhan, studi ini menawarkan wawasan penting dan alasan untuk optimisme. Pengalaman dapat memberikan pengetahuan untuk mendukung integrasi restorasi ekologi ke dalam rencana pemerintah serta basis pengetahuan untuk kader yang muncul dari pengembangan profesional muda.

"Dalam rangka untuk bergerak maju, kita selalu butuh untuk merenungkan masa lalu," kata Guariguata. "Budaya refleksi dalam pengelolaan hutan saat ini sangat dibutuhkan di Amerika Latin sebagai pilihan perkembangan sosial, sementara itu, hutan juga harus memenuhi peran ganda - termasuk jenis-jenis penilaian berkontribusi dalam tujuan ini. " (MFA)

KLH Selidiki Perusahaan Asing yang Terindikasi Bakar Lahan

Published in Nasional
Sabtu, 14 Juni 2014 15:25

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelidiki sebuah perusahaan luar negeri karena terindikasi melakukan pembakaran lahan saat terjadi bencana asap di Provinsi Riau pada awal 2014.

Plt.Deputi Penegakan Hukum Lingkungan (KLH), Imam Hendargo Abu Ismoyo mengatakan, memang ada satu perusahaan asing yang masih tahap penyelidikan, tapi saya masih belum mempelajari lebih jauh kasus ini.

Berdasarkan informasi yang dirampung, perusahaan asing yang diselidiki tersebut berinisial KID, yakni sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit. Namun, Imam Hendargo mengatakan pihaknya belum bisa membeberkan tentang penyelidikan tersebut.

Intinya, kami tidak akan tutup-tutupi mengenai perusahaan asing yang melakukan pembakaran lahan di Provinsi Riau, tapi hanya saja kasus yang melibatkan perusahaan asing akan sangat sensitif, katanya.

Menurut Imam Hendargo, perusahaan asing tersebut merupakan satu dari 26 perusahaan yang kini diselidiki kementerian karena terindikasi membakar lahan pada awal 2014. Mereka adalah kasus-kasus yang bisa dilanjutkan setelah kementerian memiliki bukti awal yang cukup kuat, setelah sebelumnya ada lebih dari 40 perusahaan diselidiki sejak bulan Maret lalu.

Imam Hendargo secara resmi menjabat Plt.Deputi Penegakan Hukum Lingkungan untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Sudariyono, yang memasuki masa purnabakti pada awal Juni. Imam menyatakan, dirinya akan melanjutkan kasus-kasus yang hingga kini masih dalam penyelidikan, termasuk terhadap 7 kasus melibatkan perusahaan dalam kebakaran 2013 yang sedang dalam proses penyidikan.

"Kita akan jalan terus, dengan tetap berhati-hati jangan sampai kita malah balik digugat," janji Imam.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Riau Riko Kurniawan menegaskan, Kementerian Kehutanan harus mengambil terobosan untuk mempercepat penanganan kasus kebakaran lahan yang menumpuk selama dua tahun terakhir, dan belum sekali pun ke pengadilan.

Ada informasi bahwa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ragu-ragu dalam meneruskan kasus melibatkan perusahaan asing . Kalau memang begitu, kenapa masih bersikeras untuk menangani 23 perusahaan itu, kenapa tidak dilimpahkan saja ke polisi, katanya. (AP)

Waspada, El Nino akan Melanda Indonesia

Published in Nasional
Jumat, 13 Juni 2014 20:46

Medialingkungan.com - Besar kemungkinan potensi El Nino yang akan melanda Indonesia perlu diwaspadai karena selain memicu kekeringan, dan kebakaran hutan, belum lagi, minimnya curah hujan juga meningkatkan jumlah titik api (hot spot) sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Arief Yuwono mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia pernah mengalami El Nino yaitu pada tahun 2006, 2009 dan juga 2012.

Meski di tahun 2014 ini, El Nino diperkirakan lemah jika ditambah kemarau panjang, El Nino akan tetap menjadi masalah. Selain kekeringan, suhu udara naik, potensi kebakaran hutan dan lahan pun tinggi dan sangat perlu untuk diwaspadai oleh Negara Indonesia, katanya.

Arief menegaskan, kerugian bencana ekologi dari kebakaran hutan dan lahan menyebabkan hilangnya nilai ekonomis tegakan kayu, menurunkan produktivitas ekosistem hutan, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, menurunkan kesuburan tanah, hilangnya fungsi-fungsi ekologis dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Belum lagi dampak asap yang membuat penyakit pernafasan, hilangnya mata pencarian, mahalnya biaya kesehatan, terganggunya transportasi, hubungan negara tetangga terganggu dan dampak jangka panjang pemanasan global dan perubahan iklim,tambahnya.

Pengaruh El Nino pada kebakaran hutan dan lahan indonesia itu sudah pernah terjadi sejak tahun 1994-1995 sebesar lima juta hektare yang terbakar. Di tahun 1997-1998 itu juga pernah terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian sebesar US$ 674-799 juta, ujarnya. (AP)

KLH Genjot Sosialisasi Aturan Tentang Perubahan Iklim

Published in Nasional
Rabu, 11 Juni 2014 17:02

Medialingkungan.com – Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, dan Pasal 24 ayat (3) dan (4)  Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi GRK dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut maka ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim kepada Penanggung Jawab Aksi untuk mengetahui Capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim dan mengurangi berbagai potensi yang menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK) sejalan dengan komitmen penurunan emisi GRK secara konsisten. Hal ini untuk mendukung upaya global mencegah kenaikan suhu bumi yang secara tidak langsung berhubungan dengan terjadinya iklim ekstrim dan bencana banjir serta longsor.

Di dalam pelaksanaan PermenLH Nomor 15 tahun 2013 ini, kegiatan MRV akan melibatkan Kementerian-Lembaga terkait baik sebagai penanggung jawab aksi mitigasi maupun sebagai bagian dalam proses verifikasi. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan verifikasi terhadap capaian aksi mitigasi perubahan iklim yang harus dilakukan oleh verifikator yang memenuhi standar kompetensi, Kementerian Lingkungan Hidup akan menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan memperoleh sertifikat kompetensi.

Dalam melakukan penilaian terhadap hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi  aksi mitigasi perubahan iklim, akan diterbitkan Sertifikat dan Tanda Registrasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang penilaiannya dilakukan oleh Komisi MRV Nasional. Komisi ini bertugas untuk menilai hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim menyelenggarakan Sistem Registrasi Nasional Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. (DN)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini