medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Melalui BRI Peduli dan Kompas, Ratusan Siswa Reboisasi Hutan Mangrove

Published in Event & Komunitas
Selasa, 10 Juni 2014 14:04

Medialingkungan.com - BRI dan Kompas bekerjasama dalam mengupayakan pengurangan dampak abrasi laut dengan melakukan penanaman kembali hutan mangrove. Kerjasama tersebut turut melibatkan siswa-siswi sekolah Dasar (SD)hingga Sekolat tingkat Menengah Atas (SMA) setempat.

Kegiatan ini bertema “Mangrovestasi, Gerakan Tanam Mangrove Untuk Investasi Masa depan”. Rencananya kegiatan ini akan diadakan di sepuluh wilayah pesisir di Indonesia, diawali di wilayah Muara Gembong. Pelaksanaan mangrovestasi di kota pertama ini telah berhasil dilaksanakan pada 7-8 Juni lalu di SMAN 1 Muara Gembong, Bekasi Utara.

Kegiatan itu dilakukan selama dua hari yaitu:

Hari pertama, Pelatihan kepada siswa berupa pengenalan tentang manfaat mangrove bagi lingkungan sekitar serta pengolahan hasil mangrove untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Hari kedua, ada 300 siswa dari SMPN dan SMAN 1 Muara Gembong bergotong-royong melakukan penanaman sekitar 400 bibit mangrove di Pantai Bahagia.

Ketua Osis SMAN 1 Muara Gembong, Salim mengatakan, "kami sangat senang sudah dilibatkan atau diikut sertakan dalam penanaman kembali hutan mangrovedi kampung halaman kami dan kami sangat berterima kasih dengan kedatangannya kakak-kakak dari jakarta untuk membantu menanam pohon".

Siswi SMAN 1 Muara Gembong sangat berharap, semoga pohon yang mereka tanam dapat tumbuh, agar sekolah dan rumah di sekitar wilayah tersebut tidak mengalami banjir lagi.

"kamipun akan berusaha untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove kami dari gangguan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab yang selama ini telah merusak hutan kami," ujarnya.

Dalam kegiatan itu juga, mereka diajarkan tentang kegiatan-kegiatan seputar jurnalistik oleh Susie, salah satu tim redaksi Kompas. (AP)

IPCC: Bambu dan Rotan “Peluang Besar” Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Published in Nasional
Selasa, 10 Juni 2014 09:51

Medialingkungan.com - Ketua Panel Perubahan Iklim Antar-pemerintah (IPCC), Rajendra K. Pachauri pada konferensi puncak Forest Asia 2014 mengatakan bahwa bambu dan rotan memberikan “peluang besar” untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Kelebihan bambu dan rotan serta spesies hutan penting lain adalah pelaksanakan adaptasi dan mitigasi secara simultan dengan berfokus pada spesies yang benar-benar menjadi sumber daya luar biasa bagi manusia,” ujar Pachauri.

Penelitian oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR) dan Internasional Network for Bamboo and Rattan menunjukkan nilai bambu sebagai sumber daya rendah karbon untuk makanan, material konstruksi, serat dan bahkan energi ketika sisa material digunakan sebagai arang. 

Bambu dan rotan adalah dua dari banyak produk hutan bukan kayu (PHBK) yang seringkali tak masuk hitungan informasi kebijakan karena tidak secara jelas diklasifikasi sebagai pertanian atau kayu. Akibatnya, bambu tidak masuk dalam pantauan, baik kementerian pertanian atau kehutanan, kata Manoj Nadkarni, Manajer Program Produk Hutan Bukan Kayu di INBAR.

Mengingat hal ini, “Tata kelola berkelanjutan produk hutan bukan kayu memerlukan banyak koordinasi,” kata Hans Friederich, Direktur Jenderal INBAR.

Di Indonesia, Kementerian Kehutanan mengakui bahwa PHBK memerlukan perhatian lebih dalam kebijakan, kata Tachrir Fathoni, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Fathoni memaparkan bahwa kayu hanya bisa mewakili 10 persen dari nilai yang ditemukan dalam hutan, sementara 90 persen nilai ektraksi lebihnya, ada pada PHBK.

Dalam sebuah rilis yang diterima Medialingkungan dari CIFOR mengatakan, sebagai upaya memberi “rumah” bagi kebijakan PHBK, kementerian Kehutanan melakukan promosi beragam PHBK melalui beberapa varian program khusus. Kementerian juga telah mengidentifikasi dan mengklasifikasi lebih dari 500 PHBK di Indonesia.

“Satu dekrit penting menginstruksikan pemegang ijin memberi akses pada desa hutan dan masyarakat dalam tata kelola hutan, termasuk akses pada produk hutan bukan kayu, “ kata Fathoni.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pada 2009, kementerian menciptakan strategi pengembangan PHBK, memilih beberapa produk khusus dari wilayah percontohan.

Disamping itu, Fathoni juga menyoroti beberapa area yang membutuhkan upaya ekstra dalam mendukung pengembangan PHBK di Indonesia. Terdapat beberapa maslah yang dianggap masih mendekap keberhasilan program tersebut, yakni  masalah akurasi data dan informasi, pembangunan industri hulu dan hilir, dan keterbatasan ketersediaan teknologi pemrosesan.

Strategi PHBK Indonesia menawarkan contoh positif upaya pemerintah nasional memberi peran PHBK seperti bambu dan rotan. Panel menyimpulkan bahwa upaya seperti ini seharusnya dikembangkan. Penelitian dan komunikasi adalah dua celah penting yang dilihat panel dalam pengembangan bambu dan rotan. Friederich meminta lebih banyak penelitian produksi dan penggunaan industrial bamboo.

Sebagai tambahan, panel meminta komunikasi lebih baik untuk membujuk konsumen membeli lebih banyak bahan material seperti bambu dan rotan.

“Masih ada orang menyebut bambu sebagai kayu orang miskin; saya menyebutnya kayu orang cerdas,” katanya. “Bagaimana kita meyakinkan orang tidak membeli jati tetapi membeli bambu,” katanya pada rilis ini.

Pachauri meminta industri swasta mengisi celah ini. “Ini benar-benar tugas bagi disainer, pengiklan, orang pemasaran sehingga persepsi kita berubah soal bambu ini,” katanya. “dan itu akan membuat perubahan besar di keseluruhan lingkaran produksi, konversi dan pemasaran.”  (MFA)

Indonesia – Uni Eropa Telah Meratifikasi FLEGT-VPA

Published in Nasional
Senin, 02 Juni 2014 20:28

Medialingkungan.com - Parlemen Eropa secara aklamasi telah meratifikasi Perjanjian Kemitraan RI-EU tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) dalam sidang paripurna di Strasbourg, Prancis, pada bulan Februari lalu.

Indonesia dan Uni Eropa juga telah menyelesaikan akhir peninjauan dan penyempurnaan dokumen Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Jakarta pasca pertemuan pertengahan Mei lalu yang memberikan rekomendasi perubahan terhadap peraturan verifikasi legalitas kayu setelah penandatangan oleh Menteri Kehutanan di penghujung Mei.

Dikatakan sebelumnya, jika SVLK disepakati oleh para pemangku kepentingan hutan Indonesia dan Uni Eropa, sistem verifikasi legal kayu buatan Indonesia ini berpeluang mendapat lisensi legalitas FLEGT. Lisensi FLEGT (Forest Law and Enforcement, Governance and Trade) dipersyaratkan Uni Eropa untuk perdagangan kayu dari negara-negara tropis penghasil kayu melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA).

“Kami yakin bahwa rencana menyempurnakan SVLK akan mengarah pada pemberian lisensi FLEGT terhadap kayu dan produk kayu Indonesia serta secara terus menerus mendorong peningkatan semua pemangku kepentingan dalam proses VPA,” kata Colin Crooks, Wakil Ketua Delegasi UE, dalam acara jumpa pers di sela pertemuan puncak Forests Asia awal Mei lalu. 

Pada November 2013, Indonesia dan Uni Eropa menyelesaikan tahap pertama evaluasi bersama SVLK dan membangun rencana untuk mempercepat proses pengeluaran lisensi kayu FLEGT. Uni Eropa memuji langkah Indonesia menciptakan SVLK dan keseriusan mendorong sistem verifikasi ini bisa diterapkan di lapangan. 

“Pekerjaan ini sangat krusial bagi lanskap, hutan di Indonesia dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela FLEGT baik UE dan Indonesia memenuhi tanggungjawabnya sebagai konsumen dan produsen yang bertanggung jawab terhadap produk hutan,” lanjut Crooks.

Dari rencananya, Indonesia dan UE akan melakukan penilaian lebih lanjut SVLK pada September 2014 untuk menentukan waktu dimulainya lisensi FLEGT. Kedua pihak merupakan mitra perdagangan penting, hampir 10 persen nilai ekspor kayu dan produk kayu Indonesia masuk ke Uni Eropa.

“SVLK yang beroperasi penuh akan sesuai dengan hukum kehutanan Indonesia serta berkontribusi secara signifikan terhadap tata kelola berkelanjutan lanskap hutan Indonesia,” kata Dr. Agus Sarsito, Ketua Perunding VPA, Kementerian Kehutanan pada rilis yang diterima medialingkungan beberapa waktu lalu.

Pertemuan akhir pemberian rekomendasi penyempurnaan SVLK ini melibatkan masyarakat sipil, komunitas, lembaga penjamin mutu dan industri kehutanan. "Mereka membantu menyempurnakan sistem kita untuk menjamin ekspor kayu Indonesia menjadi legal," kata Agus.

Ratifikasi Indonesia atas kerjasama FLEGT-VPA tertuang dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa.

Ratifikasi oleh Uni Eropa oleh Sekretariat Jenderal Dewan UE melalui Nota Diplomatik No. SGS14/05298 tertanggal 24 April 2014 memberitahukan bahwa UE telah menyelesaikan prosedur internal bagi pemberlakuan FLEGT-VPA RI-UE. Ratifikasi oleh Uni Eropa tertuang dalam Note Verbale yang dapat diunduh di http://silk.dephut.go.id. (MFA)

Peluang REDD+ Hambat Transaksional Konversi Hutan

Published in Nasional
Minggu, 01 Juni 2014 14:59

Kajian global: Inisiatif REDD+ menghadapi tantangan – dan peluang

Medialingkungan.com – Dari ratusan inisiatif percontohan yang dirancang untuk menguji kemungkinan reduksi emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan (REDD+) pada forum hutan se-Asia Tenggara bulan lalu, dipaparkan 23 inisiatif hutan karbon berdasarkan saran dari ahli riset yang telah melakukan penelitian tersebut dalam selang beberapa tahun terakhir.

Ahli riset ini menyarankan bahwa sebuah tindakan harus dilakukan untuk memperjelas kepemilikan lahan di negara berkembang kaya hutan, dan untuk meningkatkan keberlangsungan ekonomi REDD+ atau berisiko membahayakan upaya menurunkan deforestasi dan mitigasi perubahan iklim.

Besarnya hambatan serta belum jelasnya kesepakatan iklim dari sejumlah pemrakarsa inisiatif tersebut menimbulkan hilangnya antusiasme terhadap REDD+, demikian menurut riset yang dipimpin Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

"Para pemrakarsa inisiatif bersemangat, mereka adalah sekelompok orang yang percaya apa yang mereka lakukan untuk melindungi hutan," kata William Sunderlin, ilmuwan senior CIFOR dalam rilis yang dikirim via email ke Medialingkungan kemarin (31/05/2014).

Ia juga mengatakan, walaupun menghadapi tantangan besar yang akarnya berada di luar batas proyek yang ditangani, terutama ketidakamanan penguasaan lahan dan apa yang disebut ‘ketidakberuntungan ekonomi’ REDD+, namun menanggapi persoalan tersebut, sebuah inisiatif subnasional ini memerlukan dukungan lebih dari proses nasional dan internasional dalam menciptakan keadaan yang memungkinkan REDD+ berfungsi seperti yang diinginkan.

Sunderlin menambahkan, pada awal kemunculannya tahun 2007 silam, REDD+ ditujukan sebagai mekanisme menjanjikan dalam memperlambat perubahan iklim antropogenik dengan menyediakan insentif finansial bagi keberlangsungan hutan. Hal yang demikian ini mengingat, hutan menyerap karbon dari atmosfer dan bahwa deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi terhadap 15 persen emisi gas rumah kaca global.

Dalam rilis tersebut, ia juga memberi contoh bahwa di Indonesia, pengemisi gas rumah kaca terbesar ketiga dunia, lebih dari 75 persen emisi datang dari konversi hutan menjadi peternakan, pertanian dan tentu kebakaran gambut yang jika dihitungan kasar, setara dengan emisi yang diproduksi oleh 400 juta mobil setiap tahun.

Konferensi mencoba untuk memberi pandangan baru terhadap REDD+ bahwa bahwa upaya ini berbentuk insentif berbasis kinerja. Seperti diamanatkan aslinya, REDD+ akan menghasilkan arus pendapatan dengan menetapkan nilai finansial atas karbon, dimana pengelola hutan menerima pembagian pendapatan tersebut hanya jika mereka menghasilkan reduksi emisi atau meningkatkan stok karbon.

“Insentif bersyarat membuat REDD+ menjadi dorongan tambahan, walaupun agar sistem ini bekerja, harus ada kejelasan arus penghasilan dan ini harus jelas siapa yang mendapat keuntungan,” kata Sunderlin.

“Riset kami menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut lemah, dan pada aspek inilah perhatian perlu difokuskan.”

Pemanfaatan lahan yang diperebutkan

Ketidakamanan penguasaan lahan atas hak memiliki, akses atau memanfaatkan lahan, tetap menjadi tantangan terbesar bagi pemrakarsa, menurut temuan riset ini.

“REDD+ dibangun di tempat aturan kepemilikan seringkali tidak jelas dan bersaing. Tetapi, sistem penghargaan REDD+ memerlukan kejelasan siapa yang memegang hak hutan atau karbon, siapa yang bertanggungjawab mereduksi emisi, dan siapa yang dapat mengklaim manfaat,” ujarnya.

Dalam survei desa di lima negara yang terlibat REDD+, lebih dari separuh respondennya melaporkan ketidakamanannnya terhadap penguasaan lahan, dan lebih dari seperlimanya tidak bisa mengusir pendatang yang tidak diinginkan.

Lebih jauh lagi, mengingat masalah penguasaan lahan umumnya adalah masalah nasional dalam ruang lingkup dan faktor asal-usul. Penyelesaikan kasus ini seringkali berada di luar kontrol para pemrakarsanya. Tantangan ini walaupun terasa menakutkan, namun kata pemimpin riset dari CIFOR ini, kasus tersebut bukan hal yang tidak bisa diatasi, jika saja, terobosan reformasi penguasaan lahan mulai terbentuk.

Ia kembali mencontohkan fakta Di Indonesia bahwa pemerintah Indonesia meluncurkan Inisiatif Satu Peta (One map) untuk meningkatkan penguasaan lahan dan perencataan pemanfaatan lahan. Ia juga menyanjung keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 lalu yang bertujuan memberi masyarakat asli (adat) akses serta hak kepemilikan atas lahan yang dianggap sebagai hutan adat.

Terobosan bangkitkan obsesi REDD+

Dalam rilis ini juga ia menyarankan agar semua orang yang ingin merasakan manfaat REDD+, harus terlebih dahulu menghasilkan pemasukan, dan aliran pendapatan REDD+ yang awalnya dirancang melalui transaksi jual beli Kredit Karbon di pasar karbon yang sebelumnya telah gagal memenuhi target.

Kesimpulan lain dalam riset tersebut menunjukkan lemahnya ikatan kesepakatan iklim internasional dalam mempengaruhi perubahan tata aturan serta adanya dominasi kepentingan sektor bisinis yang membuat lemahnya penawaran pasar karbon dalam upaya menciptakan pendapatan (income) tersebut.

“Jika Anda berpikir REDD sebagai sebuah proses tawar-menawar di tempat lelang, mereka yang menawar tertinggi memiliki kontrol terhadap hutan dan pemanfaatan lahan, tawaran dari perusahaan pertanian besar seringkali mengalahkan apa yang ditawarkan REDD+,” kata Sunderlin.

Menanggapi hal tersebut, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyarankan agar dibentuk sebuah persyaratan baru yang dapat melindungi penguasaan hutan dari proses transaksional konversi hutan sekaligus mampu memberi arus income dari REDD+.

“Hal ini bisa diubah dengan menetapkan persyaratan baru dengan kombinasi bantuan pembangunan, dana internasional atau nasional, atau sebuah mekanisme berbasis pasar baru, yang dapat menghasilkan arus pendapatan dari REDD+ dan menutup peluang ada biaya konservasi hutan,” katanya.

Lebih lanjut ia memperkirankan kisaran jumlah pendanaan proyek ini. “Proyek pendanaan hutan internasional ini piperkirakan antara 15 miliar dolar AS hingga 48 miliar pada 2020, dengan suplai kredit karbon melampaui kebutuhan 13 hingga 29 kali.”

Inisiatif seperti pada program tutup-dan-jual California memberi harapan menciptakan pendapatan melalui pasar karbon. meskipun, kata Sunderlin “tidak ada keperluan mendesak terhadap apa yang belum ada.”

Namun, ia menyebutkan, perpaduan sorotan riset terhadap tantangan dan peluang solusi, pembangunan positif berlangsung dan meningkatnya dorongan untuk beraksi bisa mengarah pada ‘solusi terobosan’. (MFA)

Menelisik Perjalanan REDD+ Indonesia di Tahun Kelima

Published in Nasional
Jumat, 30 Mei 2014 07:06

Medialingkungan.com - Menilik perjalanan beberapa tahun ke belakang, jelas sekali REDD+ diartikan secara sempit sebagai skema pendanaan. Dalam konteks tersebut, semua aspirasi pembangunan sulit diraih. Namun, keberhasilan program ini terlihat jika REDD+ diletakkan dalam konteks pertumbuhan hijau.

Kerangka inilah yang akan dipakai oleh Indonesia untuk menjalankan REDD+. Tujuan REDD+ sendiri lebih dari sekedar pengurangan deforestasi dan degradasi. Karena REDD+ akan mengandung makna pertumbuhan berkelanjutan dan jalur alternatif menuju kemakmuran masyarakat yang terimbas.

Menurut skema, REDD+ dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk mereformasi kelembagaan, membangun kapasitas, mengembangkan regulasi serta mempromosikan partisipasi dan keterlibatan publik agar agenda pembangunan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat tersebut kemudian akan diberikan dan didistribusikan secara adil kepada warga masyarakat tersebut.

Satuan Tugas REDD+ telah mengembangkan pondasi dan memberikan ruang hukum dan politis untuk membangun sebuah kelembagaan baru sambil mengidentifkasi prioritas-prioritas program.

Menurut Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satgas REDD+, Perubahan iklim telah memberi satu pesan penting untuk kita, yaitu ‘kita semua berada di kapal yang sama’ dan kapal ini akan tenggelam kalau cara membangun kita tidak berubah lebih cepat daripada yang dapat kita lakukan seperti yang diperkirakan banyak orang.

Tetapi lebih daripada itu, ia ingin berterimakasih kepada masyarakat atas pengakuan serius terhadap peranan hutan dalam melakukan mitigasi perubahan iklim dunia dan peranan yang dapat dimainkan oleh Indonesia sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan terbesar di dunia.

Dalam tulisan kuntoro, beliau menjelaskan perjalanan REDD+ di Indonesia berawal dari penandatanganan Surat Niat (LoI) antara Indonesia dan Norwegia pada tahun 2010.

Di lain pihak, dari kaca mata publik, tampaknya belum banyak yang dikerjakan. Bahkan ada yang mengatakan, kapal REDD+ belum juga beranjak dari pelabuhan, sekalipun kenyataannya banyak juga yang telah ia lakukan.

REDD+ kini mulai menginjak tahun kelima dalam prosesnya, begitu juga terhadap banyaknya gagasan proyek demonstrasi REDD/REDD+ seperti di ekosistem Ulu Masen Aceh, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Kuntoro menglaim, telah bayak perkembangan dari perjalanan REDD+, mulai dari studi politik hukum perlindungan hutan dari reforestasi, kebijakan kehutanan dan GN-RHL, hingga formulasi strategi partisipatif dari seluruh masyarakat.

Melihat spirit ini, Satgas REDD+ Indonesia sekarang sedang mengakselerasi pembangun kelembagaan yang diperlukan agar mencapai pertumbuhan ekonomi 7% dan pengurangan emisi karbon sebesar 26-41% pada 2020. Karena itu, sebagai Ketua Satgas REDD+, Kuntoro telah membentuk sepuluh Kelompok Kerja REDD+ dalam dua tahun perjalanan REDD+ di Indonesia.

Selanjutnya ia katakan bahwa ketika Indonesia sedang dalam transisi menuju fase pelaksanaan pembangunan REDD+, semua pemangku kepentingan baik dari pemerintah, industri dan masyarakat sipil harus bersatu padu untuk mau mencoba dan melawan status quo. Dengan demikian, hal ini akan memberikan dukungan yang lebih kuat agar hutan kita tetap lestari dan tetap menjadi sumber kemakmuran yang tak terbatas pada masyarakat secara luas. (MFA)

Aktivis Lingkungan Lakukan Aksi Demonstrasi Tolak Tambang di Gunung Semeru

Published in Nasional
Rabu, 28 Mei 2014 20:40

Medialingkungan.com -  November 2013 lalu, Banyuwangi’s Forum for Environmental Learning (BaFFEL) mendaki Gunung Agung Bali untuk menolak rencana eksploitasi emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.

Tahun ini mereka kembali mendaki gunung untuk menyuarakan hal yang sama. Ranu Kumbolo, sebuah danau yang terletak di jalur pendakian Gunung Semeru dipilih oleh para aktivis lingkungan ini untuk menolak operasi pertambangan dengan membentangkan spanduk bertuliskan 'Manusia Bisa Hidup Tanpa Emas, Tapi Tidak Tanpa Air'.

Koordinator aksi, Deni Alamsyah, mengatakan dia memilih Danau Ranu Kumbolo yang terletak di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut karena ingin membangkitkan kesadaran tentang pentingnya air. Menurut dia, rencana eksploitasi tambang emas di Banyuwangi akan merusak kawasan hutan Tumpang Pitu sebagai kawasan resapan air.

"Manusia hidup butuh air, maka kami menolak tambang tersebut," kata Deni dalam rilisnya, (28/05/2014).

Menurut Deni, Gunung Tumpang Pitu merupakan kawasan hutan lindung seluas 1.900 hektare yang kini statusnya diturunkan menjadi hutan produksi. PT Bumi Suksesindo, operator pertambangan emas di gunung itu, akan melakukan pertambangan terbuka pada 2016 mendatang.

"Rencana tambang emas akan merusak hutan Tumpang Pitu sebagai kawasan air, maka kami dengan tegas tetap akan menolak tambang tersebut," ungkap Deni.

Selain mengancam ketersediaan air, sambung Deni, limbah pertambangan itu juga akan mencemari lingkungan.

Dia menambahkan, siapapun yang gemar atau pernah mendaki gunung terutama Gunung Semeru, akan merasakan betapa berharganya air, sehingga harus diperlakukan dengan baik.

Juru bicara Bumi Suksesido, Musmin, mengatakan penambangan emas tersebut tidak akan mencemari lingkungan walaupun menggunakan zat kimia sianida. Sebab, perusahaannya menggunakan sistem pengolahan heap leaching atau pelindian tumpukan.

Sistem ini dilakukan dengan cara menyiramkan larutan sianida dengan menggunakan sprinkler pada tumpukan batuan emas yang sudah dicampur dengan batu kapur. Air yang mengalir di dasar tumpukan yang kedap, kemudian dialirkan dan ditampung untuk proses berikutnya.

"Jadi, tidak ada limbah yang dibuang ke laut dan tanah," jelas Musmin.

Penambangan emas Bumi Suksesindo rencananya akan dilakukan secara terbuka setelah mengantongi persetujuan dari Menteri Kehutanan mengenai alih fungsi hutan lindung. Selain itu, Bumi Suksesindo juga menjamin reklamasi terhadap bekas pertambangan emas itu.

Kendati demikian, para aktivis ini mengatakan akan tetap melakukan kecaman terhadap operasi pertambangan di wilayah itu. Deni mengaku, walaupun aksi yang ia lakukan terbilang sederhana, namun ia yakin jika pesan di spanduk yang dibentangkannya akan menyebar ke banyak komunitas.

“Air itu universal. Karena itu siapa pun manusia jika diingatkan akan pentingnya air, tentu hatinya akan tersentuh. Apa pun agamamu, apa pun kebangsaanmu, apa pun pandangan politikmu, apa pun taraf pendidikanmu, semuanya pasti butuh air untuk melanjutkan hidup. Bukan emas," kata Deni. (MFA)

Kertas Beri Peran Besar Terhadap Kerusakan Lingkungan

Published in Nasional
Senin, 26 Mei 2014 08:42

Medialingkungan.com - Kertas berasal dari kayu. Sehingga, konsumsi kertas yang tinggi menuntut penebangan pohon yang semakin banyak. Namun tahukah bahwa untuk memproduksi sejumlah kertas, dibutuhkan banyak kayu.

Dibutuhkan kayu dengan diameter 15-20 cm, tinggi 40 meter, dan bukan sembarang jenis kayu hal ini jelas berdampak pada penebangan hutan yang berlebih sedangkan tiap pohon dapat memenuhi kebutuhan bernapas 2-3 orang.

Menurut Environment Canada, produksi 1 kilogram kertas memerlukan sekitar 324 liter air dan hal ini menyebabkan pencemaran air, sebab dalam proses pmbuatan kertas dibutuhkan jumlah air yg sangat banyak dan setelah proses tersbut air itu akan dibuang.

Sludge pabrik kertas yang dibuang akan menimbulkan pendangkalan sungai dan membunuh tumbuhan air di tepi sungai.

Sudah berapa pohon yang ditebang hanya untuk memenuhi kebutuhan pabrik kertas.Total luas hutan yang ditebang ini bisa jadi akan terus bertambah bila penggunaan kertas tidak segera diminimalisir. Dan tentu aktivitas penebangan hutan ini akan semakin memperparah dan mempercepat terjadinya global warming.

Sehingga konsumsi kertas berlebihan memicu kegundulan hutan dan permasalahan lain, misalnya ketersediaan air serta pemanasan global. Berbahaya, terlebih kondisi lingkungan sekarang sudah rusak. (DR)

Implementasi Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+)

Published in Nasional
Kamis, 06 Maret 2014 08:00

Medialingkungan.com - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, beberapa saat lalu mengapresiasi respons luar biasa dari berbagai pihak terkait implementasi upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and forest degradation atau REDD+).

“Pihak-pihak yang saya maksud itu antara lain masyarakat adat, pemerintah-pemerintah provinsi mitra REDD+, hingga kelompok korporasi. Kerja sama semuanya untuk mengubah cara pandang pembangunan ke arah yang prolingkungan amat diperlukan,” ungkap Kuntoro dalam pidato kuncinya di hadapan 400-an hadirin pada pertemuan dengan para pemangku kepentingan REDD+ di Jakarta.

Menurut Kuntoro, paradigma sudah harus diubah, apalagi empat jalur pembangunan ekonomi kita salah satunya adalah prolingkungan. “Dunia menilai Indonesia cukup berhasil melakukan terobosan berarti dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui ‘strategi empat jalur’ (four track strategy) pembangunan ekonomi,” tegasnya.

UKP4 dalam pertemuan itu menyerahterimakan semua hasil pekerjaan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+), termasuk pekerjaan yang tengah berjalan maupun yang masih dalam perencanaan. Pertemuan dirancang untuk selain memberikan informasi termutakhir, juga menyodorkan peluang bagi semua pihak untuk bertemu, serta bertukar informasi mengenai progres arahan kebijakan dan rencana aksi REDD+.

Presiden Yudhoyono membentuk Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) pada akhir Agustus 2013. Badan ini mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam banyak hal, antara lain koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan, serta pengendalian REDD+ di Indonesia. Persiapan operasi badan ini telah dilaksanakan oleh Satgas REDD+ melalui sejumlah prakarsa  permulaan seperti penyiapan strategi nasional; instrumen pendanaan; serta komponen pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan siap melaksanakan kebijakan untuk mendukung REDD+. “Kita sangat senang dengan hadirnya Badan REDD+ ini dan siap melaksanakannya di lapangan. MRV dan pendanaannya dilaksanakan oleh Badan REDD+ agar kredibel dan akuntabel.”

Mengenai karakter BP REDD+, Kuntoro sedikit memberikan gambaran, “Badan ini dirancang sebagai badan yang jauh dari protokoler. Ini lembaga kerja, bukan lembaga paruh-waktu, dan bukan pula lembaga yang bekerjanya secara ngeteng-ngeteng.”

Badan yang Keppres Kepala Badannya sudah diteken Presiden Yudhoyono pada Desember 2013 itu dirancang setingkat menteri karena dia merupakan lembaga terobosan dan akan banyak berhadapan dengan institusi-insititusi yang sudah eksis, tegas Kuntoro. (MFA)

Sistem MRV Tunjang Efektifitas dan Efisiensi REDD+

Published in Nasional
Minggu, 23 Maret 2014 08:00

Medialingkungan.com – Measurable, Reportable, and Verifiable (MRV) adalah sistem yang dibentuk oleh REDD+ untuk menjadi sistem nasional yang konsisten mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Penghitungan/pengukuran, pelaporan, dan verifikasi ini menjadi bagian penting dari keseluruhan inisiatif REDD+ di Indonesia, karena melalui proses ini efisiensi dan efektifitas upaya biaya pengurangan emisi akan terukur dengan baik dan pembagian manfaat akan berjalan dengan adil. Lembaga ini harus independen namun berada dalam koordinasi Badan REDD+.

Satgas REDD+ dalam situs resminya menegaskan bahwa MRV ini akan berfungsi sebagai clearing house yang mengumpulkan data dan informasi emisi gas rumah kaca  dari deforestasi dan degradasi hutan, mengkategorikan, dan mendistribusikannya pada pihak yang terkait.

Sistem MRV harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC). Sistem itu harus konsisten dengan emisi rujukan yang ditetapkan (reference level), transparan terhadap publik, memiliki kelengkapan informasi cadangan karbon di semua komponen ekosistem, dan akurat. Prinsip ini harus diterapkan agar laporan dapat diperbandingkan dengan laporan dari waktu atau lokasi yang berlainan.

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)  Rachmat Witoelar mengatakan MRV sendiri merupakan sebuah proses dari Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) atau upaya pengurangan emisi secara sukarela oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, penerapan sistem MRV ini adalah sebuah konsekuensi ketika Indonesia menegosiasikan target pemotongan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020 secara sukarela dan 41 persen dengan bantuan asing. (MFA)

Pertemuan Internasional Masyarakat Adat dan LSM Rumuskan Strategi Atasi Deforestasi

Published in Event & Komunitas
Sabtu, 15 Maret 2014 08:00

Medialingkungan.com - Sejumlah perwakilan masyarakat adat dan LSM lingkungan yang datang dari 8 Negara mengikuti lokakarya internasional atau Workshop on Deforestation and the Rights of Forest Peoples di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 9-14 Maret 2014 lalu.

Dalam workshop tersebut para perwakilan bercerita dan mencari solusi mengenai berbagai persoalan terkait deforestasi, serta permasalahan perubahan fungsi hutan adat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Joji Carino, perwakilan Forest Peoples Programme (FPP) mengatakan bahwa Pertemuan ini membahas mengenai hak masyarakat adat dan komunitas lokal di dalam dan sekitar hutan. Berbagai perwakilan negara di Asia Tenggara, Eropa, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Utara mendiskusikan mengenai persoalan yang sedang berkembang sekarang ini.

Pada kesempatan kali ini Franky Samperante dari Pusat Studi dan Pendokumentasian Hak Masyarakat (Pusaka) memberikan contoh tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35 dan 45 yang mengakui bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, serta dalam peraturan lain dibawahnya baik di tingkat nasional maupun daerah sudah banyak yang mengatur mengenai pengelolaan hutan. Namun pada penerapan peraturan itu tidak berjalan baik.

Kalimantan tengah merupakan provinsi pertama yang dijadikan uji coba penyelamatan hutan. Dipilihnya Palangkaraya sebagai tuan rumah penyelenggaraan lokakarya menurut Franky, didasari tingkat deforestasi yang paling tinggi diantara daerah-daerah lain di Indonesia.

Sementara itu Oeban Hadjo dari Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (Pojjer) mengungkapkan, proses deforestasi hutan di Kalimantan Tengah yang tinggi merupakan dampak dari perebutan wilayah kelola masyarakat, antara investor dengan masyarakat lokal. Selain itu juga terjadi perebutan wilayah hutan lindung yang dikelola pemerintah maupun proyek swasta, dengan masyarakat adat lokal.

Pada intinya bagaimana masyarakat adat dan lokal yang ada memiliki hak atas tanah, hak atas hutan, dan akses terhadap hutan yang dikelola dari dulu. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah dala mengatur akses masyarakat dalam pengelolaan wilayah masyarakat adat utamanya di Indonesia dengan tingkat konversi lahan yang tinggi.

“Hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mampu menekan pemerintah, dalam hal kebijakan yang bersifat merusak hutan, seperti pertambangan dan perkebunan sawi,”tambah Franky.

Pengabaian keberadaan hutan adat di dalam hutan negara sebelum putusan MK itu menunjukkan posisi Pemerintah yang sesungguhnya, bahwa dengan fakta seperti itu memang hutan adat yang sah tidak dikehendaki Pemerintah.

Orientasi ekonomi melalui perizinan perusahaan besar menjadi prioritas utama, yang telah melenakan perhatian Pemerintah terhadap pengembangan ekonomi usaha kecil kehutanan sejak tahun 1970an hingga saat ini. (MFA)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini