medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Program REDD+ Belum Memastikan hak masyarakat adat

Published in Nasional
Sabtu, 05 April 2014 08:00

Medialingkungan.com - Program PBB untuk mengurangi emisi karbon global dapat berefek pada masyarakat adat yakni membahayakan hak tanah lokalnya. "serapan karbon dalam pohon kini menjadi komoditas berharga lain, terutama terhadap masyarakat hutan," kata Arvind Khare, direktur eksekutif Rights and Resources Initiative ( RRI ) yang mensurvei 23 negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di Amerika Latin , Asia , dan Afrika bersama-sama dengan Ateneo School of Government di Manila, Filipina.

"Setiap investasi sumber daya alam lainnya di panggung internasional telah kehilangan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, tapi kami berharap REDD akan memberikan hasil yang berbeda,"tambahnya dalam rilis media bulan lalu.

Khare mengacu pada Pengurangan Emisi PBB dari program Degradasi (REDD +) yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan membayar negara-negara berkembang untuk melindungi hutan Deforestasi dan Degradasi.

Program ini mencapai tonggak penting pada bulan November tahun lalu ketika delegasi pada perundingan iklim PBB di Warsawa mengadopsi kerangka kerja yang memungkinkan program-program REDD + untuk bergerak maju. Namun, meskipun tahun upaya kesiapan dan miliaran berjanji untuk mempersiapkan negara untuk investasi REDD +, pertanyaan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan keuntungan dari karbon hutan sebagian besar masih belum terjawab hingga saat ini.

Dari 23 negara yang diteliti dalam penelitian ini, hanya dua negara Meksiko dan Guatemala telah meloloskan undang-undang memperjelas hak kepemilikan atas karbon. Mereka telah membentuk kerangka hukum yang lengkap untuk menentukan bagaimana karbon REDD + akan diperdagangkan, namun tidak memiliki undang-undang untuk mengatur bagaimana masyarakat lokal dapat keuntungan dari karbon hutan tersebut.

"Hak-hak mereka atas hutan mereka mungkin sedikit kejelasan, namun hak-hak mereka untuk karbon di hutan yang tidak ada, " kata Khare.

Program REDD + juga telah berbuat banyak sejauh ini untuk membantu hak-hak kepemilikan yang aman bagi masyarakat hutan, meski ada peringatan dari kelompok masyarakat sipil bahwa hak atas tanah lokal akan penting untuk keberhasilan REDD. Penguasaan klarifikasi sebagai bagian resmi dari strategi REDD + untuk 88 persen dari negara-negara yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan inisiatif REDD +. Namun, RRI menemukan bahwa tingkat di mana hutan telah datang di bawah kendali masyarakat telah melambat secara signifikan sejak program diluncurkan pada tahun 2008 lalu.

Menurut penelitian RRI, Selama enam tahun pertama dari program REDD +, total luas hutan dijamin untuk kepemilikan masyarakat hanya 20 persen dari total luas diamankan dalam enam tahun sebelumnya. Studi baru, yang dirilis pada konferensi 19 Maret lalu, juga mengkritik komunitas internasional karena gagal untuk menempatkan pengamanan yang memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat di bawah REDD + .

Secara khusus, para peneliti menunjukCarbon FundBank Dunia, yang menjelaskan RRI saat mengemudi proses untuk menentukan hak-hak karbon . Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia ( FCPF ) merilis " kerangka metodologis " pada bulan Desember yang menyediakan pedoman bagi negara-negara untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek REDD +. Proyek-proyek ini kemudian akan memenuhi syarat untuk pembiayaan melalui FCPF $ 390.000.000 Carbon Fund.

"Jelas bahwa hak kepemilikan dan tata kelola masih sangat diperebutkan atas sumber daya yang nyata , seperti tanah , hasil hutan , dan mineral di bawah mereka," kata Alexandre Corriveau Bourque salah satu peneliti utama studi tersebut.

"Menambahkan lapisan baru, terutama yang abstrak seperti karbon tanpa hak yang jelas dan lembaga yang didirikan untuk melindungi terhadap pelanggaran, secara drastis meningkatkan risiko bagi masyarakat , " tambah Bourque .

Hasil penelitian itu memperingatkan potensi resiko dan mengakui bahwa REDD +land grabbukanlah kepastian. Studi ini menunjukkan bahwa beberapa negara telah melihat beberapa keberhasilan termasuk pada kelompok adat dan masyarakat lokal dalam konservasi dan pengembangan sumber daya alam.

Dengan pendekatan kooperatif serupa di REDD + dapat memungkinkan program untuk membantu memperkuat, bukannya melemahkan hak-hak masyarakat. Hal ini juga akan menurunkan risiko konflik di masa mendatang, membuat proyek-proyek REDD + lebih mungkin untuk berhasil dalam jangka panjang.

Studi ini memberikan langkah-langkah pemerintah dapat dilakukan untuk menerapkan REDD + dengan cara yang tidak akan mengarah pada perampasan masyarakat setempat . Secara khusus, ia menekankan pentingnya mengamankan hutan dan hak karbon bagi masyarakat setempat. Jika masyarakat akan dimasukkan dalam upaya untuk melestarikan hutan tropis yang tersisa, hak-hak mereka atas tanah, hutan, dan karbon perlu didefinisikan ulang dan dilindungi. (MFA)

 

Kearifan Lokal Sanggup Lawan Deforestrasi Indonesia

Published in Nasional
Jumat, 28 Maret 2014 21:21

Medialingkungan.com - Laju deforestrasi indoensia meningkat tajam selama 12 tahun terakhir, demikian laporan sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Jurnal Science. Berdasarkan lansiran resmi Mongabay.co.id, Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Canada dalam hal hilangnya hutan. Penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland tersebut juga menemukan sekitar 7 juta hektar hutan ditanam selama periode tersebut.

Dari lima negara hutan di atas, berdasarkan persentase, maka Indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu 8,4 persen. Dengan pertimbangan dan perbandingan atas hutan di Brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebut. Dari 98 persen kehilangan hutan di Indonesia, deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di Sumatera dan Kalimantan, lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama 20 tahun terakhir.

Pada tahun 2011/2012 tingkat kehilangan hutan mencapai level tertinggi sejak akhir tahun 1990-an meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan jeda tebang (moratorium) untuk kawasan 65 juta hektar kawasan hutan primer, lahan gambut, dan hutan lindung. Dengan angka-angka seperti ini Indonesia bisa mengatasi permasalahan ini dengan kearifan lokal (local wisdom) yang dimilikinya. Hutan telah lama dihuni oleh masyarakat bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka dan Undang-undang diberlakukan.

Sebagai contoh, masyarakat suku dayak berdomisili di pulau Kalimantan. Kata “Dayak” yang berasal dari bahasa Melayu yang artinya “orang gunung” yang termasuk rasial/proto pesisir. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kalteng mencapai 2.202.599 orang (data NG). Dikutip dari Matriks Rencana Aksi Strategi Daerah (STRADA) REDD+ provinsi Kalteng, suku Dayak mengetahui bahwa tanah gambut yang mereka tempati (disebut Petak Uwap) “tidak sesuai dengan pengembangan pertanian dan perkebunan”.

Masyarakat yang tinggal di hutan secara mayoritas lebih tahu cara-cara berhutan. Keberlanjutan hidup mereka sangat tergantung kepada hutan. Mereka menganggap hutan dan dirinya adalah satu kesatuan. Pembukaan wilayah dan sistem perberdayaan masyarakat hutan yang pemerintah gagas saat ini terbukti mengakselerasi deforestrasi bahkan memerosotkan fungsi asli hutan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat pada prinsipnya “Droit Inviolable Et Sacre” yaitu hak yang tidak dapat diganggu-gugat, bagi masyarakat dayak hutan adalah darah dan Napas (Apai Janggut, Sungai Utik) hal ini membuktikan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dayak karena hutan menjadi sumber penghidupan dan tempat dilakukanya ritual-ritual adat.

Hal ini dapat kita lihat secara khusus di Kalimantan barat Hutan Adat memiliki 2 jenis yaitu Hutan Adat yang fungsinya boleh diambil hasilnya demi keberlangsungan hidup masyarakat, dalam pengelolaan hutan tersebut diatur oleh “hukum adat” (Temawank) dan yang ke 2 yaitu hutan keramat yaitu kawasan hutan yang digunakan untuk ritual ritual adat dan hutan ini hasilnya tidak boleh diambil siapa saja karena peruntukannya hanya digunakan untuk upacara adat (Padagi). Direktur Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, Muh. Ichwan mengatakan kearifan lokal harus dipulihkan oleh pemerintah. “masyarakat yang hidup di dalam dan kawasan hutan mesti dikonservasi dan dilindungi sesuai tempat hidup mereka masing-masing karena mereka adalah bagian dari hutan tersebut”, katanya saat di wawancarai di kantornya (28/03/2014).

Dalam beberapa pertemuan internasional yang membahas tentang hutan adat juga memberikan hasil yang sama untuk mendesak pemerintah memulihkan peran-peran local wisdom sebagai “senjata“ melawan deforestrasi dan perubahan iklim. (MFA)

Hasil Evaluasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Terkait Kebijakan Kehutanan Riau

Published in Nasional
Senin, 24 Maret 2014 23:15

Medialingkungan.com - Pembakaran lahan di Riau diakibatkan adanya perizinan konversi lahan dari hutan hujan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Diperkirakan sekitar 1/4 juta Ha hutan hujan di Sumatera terkonversi menjadi lahan kelapa sawit tiap tahunnya.Hutan hujan Riau merupakan habitat utama salah satu fauna endemik Indonesia, Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae). Jenis ini berstatus Critically Endangered dalam redlist database International Union for Conservation of Nature (IUCN) yaitu jenis beresiko punah dalam waktu dekat. Sementara di CITES jenis ini termasuk Appendix 1, yaitu satwa yang terlarang diperdagangkan dalam dunia international.

Catatan Greenpeace pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa 400 ekor dari populasi harimau secara keseluruhan berada di hutan Riau. Namun populasi ini terus menuai ancaman akibat pembukaan lahan. Salah satunya adalah efek tepi, hal ini mendesak habitat untuk menemukan habitat yang baru demi kelangsungan hidupnya. Tak hanya itu, kebakaran hutan yang belakangan ini melanda Riau sukses meluluh lantahkan habitat dan mengurangi jumlah populasi.

Kebakaran yang terjadi di riau memiliki dampak yang lebih luas khususnya pada pemanasan iklim global. Setiap tahunnya 1,8 milliar ton emisi rumah kaca terlepas ke atmosfer akibat perusakan dan pembakaran lahan gambut. Kebakaran hutan yang terjadi pada provinsi dengan lahan gambut terluas di dunia ini menyumbang sekitar < 4% total emisi gas rumah kaca (GRK).

Hutan gambut adalah hutan dengan kondisi tanah organosol atau memiliki kandungan organik yang tinggi. Kandungan organik tersebut didapatkan dari sisa-sisa penimbunan dan pembusukan tumbuhan yang belum selesai, namun sudah berlangsung secara berulang dan dalam waktu yang sangat lama.Salah satu guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir Yusran Yusuf, M.siketika diwawancarai mengatakan teknologi apapun tak akan mampu memperbaiki lahan gambut, apalagi dengan melakukan konversi sebagai kebun sawit. Hal tersebut bukan solusi wajar.

Beliau juga mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan valuasi ekonomi dari hasil kayu maupun non-kayu hanya berkisar 10% saja keuntungan yang diperoleh dari hutan ataupun lahan yang sekarang menjadi lahan kelapa sawit dan sisanya adalah keuntungan dari sisi fungsi ekologis hutan yang tak ternilai harganya.“Biodiversity lokal juga tak akan tergantikan dengan teknologi apapun kecuali terjadi secara alami dan itu membutuhkan waktu yang lama dalam suksesi primernya,” lanjut Prof. Yusran.

Berdasarkan peramalan ektrapolatif bahwa reliabilitas pemerintah dalam pengukuran tren atas jumlah kejahatan tidak cermat dengan mengeluarkan izin konsesi lahan. Hal tersebut menunjukkan persistensi terhadap pola-pola yang teramati sebelumnya (di masa lampau) terbukti benar dengan terjadinya kebakaran hutan saat ini.Secara realistis disimpulkan bahwa Izin kelola hutan di Riau mesti di cabut karena dianggap gagal dalam pengendalian kegiatan pengelolaan hutan dengan mengurangi atau menghilangkan fungsi utama hutan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 2008.

Pertimbangan teknis dan usulan penetapan tersebut kini tidak lagi memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan baik pada rencana jangka pendek, maupun rencana jangka panjang sekalipun masih mengacu pada rencana porvinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada pasal 13 dalam PP tersebut.Beliau menambahkan tertera jelas pada UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa dalam proses pengelolaan hutan dan lingkungan hidup harus sesuai prinsip-prinsip lingkungan.“Jika tidak sesuai dengan aturan maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan praktek pengelolaan yang tidak prosedural,” tambahnya. (MFA)

Indonesia dan Malaysia Bersaing Merusak Hutan

Published in Nasional
Kamis, 08 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com – Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertnggi secara global. Menurut penelitian dalam jurnal Science yang dirilis November silam, petak hutan Indonesia yang hilang sepanjang 2011-2012 sebesar 20.000 kilometer persegi. Jumlahnya nyaris dua kali lipat dari rata-rata tahunan sebelumnya. Sedangkan laporan yang baru-baru ini dilansir Mongabay menunjukkan jika saat ini Malaysia tercatat sebagai negara dengan angka penggundulan hutan tertinggi di dunia.

Seperti dikutip Softpedia, dengan bantuan peta hutan global yang baru dikembangkan di dunia teknologi, para peneliti akhirnya mampu mengetahui jika hingga periode tahun 2000-2012 menunjukkan Malaysia merupakan negara yang paling banyak kehilangan area hutannya.Dari data tersebut, tercatat sekitar 47.278 kilometer persegi area hutan telah menghilang. Luas hutan pada area yang hilang ini sama dengan menghilangkan seluruh wilayah di negara Denmark.

Menariknya, dalam jangka waktu yang sama juga diketahui bahwa industri kelapa sawit lokal di Malaysia mengalami kenaikan yang cukup pesat. Bahkan total wilayah yang saat ini wilayah perkebunan kelapa sawit di Malaysia tercatat naik sebanyak 50 persen. (DR)

Halaman 7 dari 7

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini