medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Greenpeace Ekspos Foto dan Video Penemuan Bibit Sawit yang Ditanam di Areal Bekas Kebakaran

Published in Nasional
Jumat, 06 November 2015 08:33

Medialingkungan.com – Greenpeace Asia Tenggara membuka foto dan video berisi gambar bibit yang baru saja ditanam di lahan gamut yang hancur akibat peristiwa kebakaran di pinggir kawasan konservasi orangutan, Kamis (05/11).

Greenpeace telah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari deforestasi yang diakibatkan oleh krisis asap dan mengharuskan seluruh hutan dan gambut yang telah terbakar untuk direstorasi.


Peta-peta yang tersedia saat ini (peta tiga tahun lalu), menunjukkan tidak adanya konsesi (HGU) perkebunan kelapa sawit yang diberikan di dalam kawasan yang diinvestigasi Greenpeace.

Pemerintah menolak merilis peta terbaru untuk dianalisis, sementara bulan lalu KPK telah menyatakan bahwa ada royalti dari penebangan hutan yang tidak dilaporkan dengan nilai kerugiannya mencapai 9 miliar Dollar Amerika selama satu dekade terakhir.

Minggu lalu (01/11), kebakaran yang mencurigakan di bagian keuangan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicurigai telah menghancurkan bukti-bukti yang penting. Kini polisi sedang menyelidiki tindakan kriminal dalam kasus ini.


“Kebakaran hutan tahun ini menjadi salah satu bencana terburuk yang pernah dialami negara ini. Sangat tidak masuk akal jika sampai ada yang mengambil keuntungan dari krisis ini. Presiden Jokowi telah menginstruksikan restorasi setelah kebakaran selesai – ini berarti merestorasi hutan dan lahan gambut, bukan menanaminya dengan kelapa sawit,” ujar Annisa Rahmawati, Juru Kampanye Hutan, Greenpeace Asia Tenggara (05/11).

Bersamaan dengan kebakaran yang mendekati kawasan konservasi orangutan di Nyaru Menteng akhir bulan lalu, Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyerukan di akun Twitter-nya -- @Sutopo_BNPB – pada 20 Oktober lalu yang kemudian menjadi viral di media sosial.

“Lahan bekas kebakaran di Nyaru Menteng Palangkaraya sudah ditanami kelapa sawit. Habis bakar terbitlah sawit.” tulis Sutopo.

Foto tersebut menunjukkan lahan yang dipenuhi dengan tunggul kayu yang terbakar dengan bibit sawit yang tersusun rapi.

Sementara itu, Juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menepis tudingan itu. Ia menegaskan bahwa industri kelapa sawit telah menjadi korban dari kampanye hitam, yang menunjukkan bahwa penanaman bibit sawit tersebut bagian dari upaya menghancurkan citra industri sawit Indonesia.

Bagaimana pun, ketika Greenpeace mengunjungi daerah tersebut pada 27 Oktober lalu, warga lokal mengatakan kepada Greenpeace bahwa kawasan itu telah terbakar dua kali, dan sekitar satu bulan terakhir tampaknya telah dimulai penanam kelapa sawit.

“Polisi masih menyelidiki kawasan ini untuk mencari tahu jika terdapat tindak kejahatan. Namun seseorang telah mencoba memanfaatkan kebakaran ini untuk membangun perkebunan sawit. Siapa pemilik lahan ini? Apakah api ini untuk tujuan tertentu? Kita tidak tahu sampai pemerintah merealisasikan janjinya untuk mempublikasikan peta konsesi dan meminta pertanggungjawabkan dari pihak-pihak terkait,” kata Annisa. {Fahrum Ahmad}

Presiden Jokowi Bentuk Tim Satuan Kelola Lahan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 05 November 2015 14:13

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk badan dan satuan tugas untuk tangani kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia. Tim satuan tugas ini akan bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan serta akan cepat mengembalikan fungsi hutan.

“Jadi, cepat bergerak, jangan sampai musim kering datang, kita belum bergerak," kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga instruksikan ke seluruh jajarannya untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan demi mencegah kebakarn kembali. “Kita akan lakukan review terhadap beberapa peraturan perundangan, mulai dari UU dan PP, sampai Pergub yang membuka ruang bagi pembakaran hutan dan lahan gambut,” katanya, seperti yang dilansir tempo, (05/11).

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan langkah-langkah yang mesti dilakukan seiring dengan mulai meredanya bencana asap, utamanya mengenai langkah pencegahan agar bencana tersebut tak lagi terulang.

Langkah yang diambil, misalnya peninjauan terhadap perizinan lahan gambut, penghentian pemberian izin kelola lahan gambut, penghentian land clearing, serta penghentian pembentukan kanal baru, katanya.

“Hal seperti ini kan harus dikendalikan betul,” ucapnya.

Menurut Siti, tim khusus akan terjun langsung ke lapangan. “Saya dan seluruh jajaran serta orang-orang di Pekerjaan Umum akan menjadi pengendali tim tersebut,” ujarnya. {Angga Pratama}

Luhut Peringatkan Jangan Lengah Terhadap Titik Api, BNPB: Negara Sudah Dirugikan Rp 20 T

Published in Nasional
Senin, 02 November 2015 10:28

Medialingkungan.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan agar seluruh pihak tetap waspada terhadap titik api – meskipun saat ini jumlahnya telah mengalami penurunan.

"Kira-kira titik api sekitar 5-10 persen sekarang, tapi kita tetap waspada karena beberapa hari ke depan bisa kering lagi," ujar Luhut di Jakarta, Minggu (01/11) malam.

Luhut mengungkapkan, upaya pengeboman air (water bombing) masih terus dilakukan. Pengerjaannya lebih mudah, kata Luhut, karena kabut sudah menipis.

Menurutnya, salah satu strategi dalam meredam titik api dan kabut asap melalui hujan buatan juga terus dilakukan dengan memanfaatkan celah peluang terjadinya hujan. "Jadi kita langsung kirimkan pesawat terbang untuk membuat hujan buatan lebih banyak. Kelihatannya BPPT dengan BMKG bekerjasama dengan baik, sehingga kita berhasil membuat hujannya lebih banyak," ujar Luhut.

Menanggapi desakan aktivis lingkungan untuk segera membuka daftar perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan, Luhut katakan bahwa nama-nama perusahaan itu akan diumumkan di waktu dan dengan cara yang tepat.

"Kita akan beritahu melalui cara-cara kita kepada publik. Tetapi, kita tidak ingin menggangu keadaan ekonomi karena pengumuman itu. Kita tunggu waktu yang pas dan cara yang tepat," ujar Luhut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan total luas area yang terbakar sampai dengan 20 Oktober lalu mencapai 2.089.911 hektare. Meski luasnya belum mencapai luas kebakaran pada 1997, namun dampak ekonomi dan korban jiwa akibat kebakaran tahun ini lebih besar tahun dibandingkan sebelumnya. BNPB memperkirakan, kerugian negara akibat kebakaran ini sudah lebih dari Rp20 triliun.

Hingga 20 Oktober, BNPB mencatat lahan gambut yang terbakar paling banyak terjadi di Kalimantan dengan luas 267.974 hektare. Provinsi Kalimantan Tengah menyumbang besaran lahan gambut terbakar terbanyak dengan 196.987 hektare. Kebakaran gambut itu paling banyak terjadi Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur.

Lalu menyusul Kalimantan, Sumatera berada di posisi kedua sebagai pulau yang lahan gambutnya paling banyak terbakar, yaitu 267.974 hektare. Lahan gambut yang dilahap api di Sumatera Selatan mencapai 144.410 hektare. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki titik api terbanyak di wilayah tersebut.

Tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatra, kebakaran gambut juga terjadi di Papua, yakni seluas 31.214 hektare. Provinsi Merauke, Mappi, dan Boven Digul menyumbang titik api terbanyak di Papua.

Sedangkan, untuk peraturan pengganti undang-undang terkait perlindungan hutan yang didengungkan Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya, pihaknya belum mengetahui dan masih akan mengevaluasinya. "Besok kami ada rapat untuk evaluasi apa yang akan kami kerjakan dan apa yg kita lakukan ke depan," ungkap Luhut. {Fahrum Ahmad}

Dorong Transparansi, Greenpeace Indonesia Bongkar Titik Kebakaran Hutan Lewat Data

Published in Nasional
Sabtu, 31 Oktober 2015 13:29

Medialingkungan.com – Gereenpeace Indonesia mendorong transparansi data dan informasi hutan termasuk perpetaan dan cara mengakses informasi tersebut dari pemerintah dan perusahaan yang memiliki wilayah konsesi, tidak terkecuali anak-anak perusahaannya.

“Selama berbulan-bulan, saudara kita di Sumatera, Kalimantan dan bahkan Papua harus merasakan pekat asap yang berasal dari kebakaran hutan. Ini terjadi tidak hanya dalam 3 bulan belakangan ini, namun di beberapa tempat seperti Riau, keadaan ini telah berlangsung selama 18 tahun. Kebakaran hutan adalah hasil dari puluhan tahun pengrusakan hutan dan lahan gambut untuk perluasan kebun-kebun monokultur skala besar,” tulis Greenpeace dalam pernyataan di website resminya.

Mendukung kampanye itu, Greenpeace Indonesia menerbitkan daftar lengkap sebaran titik api dan di seluruh konsesi di Indonesia yang terbakar. Analisa Greenpeace ini didasarkan data terbaik yang tersedia.

Namun menurut Greenpeace Indonesia, untuk menghasilkan analisa yang lebih akurat lagi diperlukan data spasial yang paling mutakhir. Oleh karena itu, transparansi informasi mengenai data perusahaan terkait peta konsesi dan pemasok sangat diperlukan untuk mendukung inisiatif Satu Peta (One Map).

Menurut data yang diperoleh dari Greenpeace Indonesia tercatat 111.860 total sebaran titik api di Indonesia yang sebagian besar terdapat di Sumatera Selatan dan Kalimatan Tengah. Selain itu, Greenpeace juga mencatat, sebanyak 5.489 titik api diantaranya ditemukan di wilayah konsesi 199 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia per 26 Oktober 2015. (Download data kebakaran hutan Greenpeace Indonesia di sini http://goo.gl/81zkyZ).

Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa transparansi informasi adalah kunci untuk meningkatkan pengelolaan hutan termasuk untuk mencegah korupsi dan pemberian ijin konsesi di atas hutan dan lahan gambut yang seharusnya dilindungi.

Perlindungan hutan dan ekosistem gambut secara total adalah kunci jangka panjang bagi masalah kebakaran hutan yang kita hadapi saat ini. “Kita harus menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara jangan sampai harus menanggung bencana asap kebakaran hutan seperti ini lagi di masa yang akan datang, dan saya berharap Anda dapat mendukung kami untuk menyuarakan hal tersebut,” ujar Teguh Surya, Juru Kampanye hutan Greenpeace Indonesia.

Ia juga menyebutkan beberapa rencana penanggulangan api tuntutan greeneace Indonesia, di antanya: (1) Semua perusahaan dan pemasok harus segera menghentikan pembukaan hutan dan pembangunan lebih lanjut di lahan gambut. Pemantauan aktif kepada pemasok diperlukan untuk memastikan kepatuhan ini. Perusahaan pembeli perlu menangguhkan perdanganan dengan pemasok yang masih membuka hutan dan mengeringkan lahan gambut.

(2) Membasahi kembali lahan gambut atau menerapkan langkah pengelolaan air lainnya di lahan gambut dengan berdasar pada saran dari ahli gambut independen untuk mengurangi risiko kebakaran. (3) Mendukung inisiatif Satu peta melalui publikasi peta menyeluruh baik dari konsesi yang dimiliki atau konsesi pemasok melalui sistem pemantauan dan peringatan online milik Global Forest Watch. (4) Mendukung penghentian pembukaan hutan dan pembangunan di atas lahan gambut di Indonesia dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. {Fahrum Ahmad}

Mahasiswa Fahutan Universitas Halu Oleo Kendari Gelar Aksi Solidaritas Peduli Asap, Peduli Indonesia

Published in Nasional
Selasa, 27 Oktober 2015 10:39

Medialingkungan.com – Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari menggelar aksi solidaritas dan penggalangan dana di alun-alun MTQ Kota Kendari sejak hari Jumat-Minggu (23-25/10). Aksi ini diselenggarakan untuk membantu korban terkena dampak bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.

Mengusung slogan ‘Peduli Asap, Peduli Indonesia’, aksi yang dipelopori anggota Asosiasi Mahasiswa Kehutanan, Sylva Indonesia (PC) Universitas Halu Oleo ini juga mengadakan orasi ilmiah terkait bencana kabut asap, aksi teaktrikal, dan membagikan sebaran. 

Reza Setiawan, selaku penanggung jawab aksi mengatakan, aksi bersama aliansi lembaga kemahasiswaan se-Universitas Halu Oleo ini merupakan bentu sikap empati dan simpati terhadap persoalan asap dan kebakaran.

Semakin bertambahnya korban bencana kebakaran hutan dan lahan di beberapa Provinsi di Indonesia menjadi persoalan yang semakin mengkhawatirkan. “Terhitung per tanggal 20 oktober 2015, korban akibat kabut asap mencapai 77.556 jiwa,” ungkap Reza di Kendari (25/10).

Ia menambahkan, melalui aksi solidaritasi ini, para pegiat lingkungan ini menyuarakan permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan serius dalam menangani bencana kabut asap yang telah menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selain itu, aksi ini juga mendorong agar presiden segera menetapkan status “Bencana Asap” yang terjadi di Riau, Sumatra dan Kalimantan sebagai ‘’Bencana Nasional’’. {Iswanto}

Walhi: Informasi Pembakar Hutan Harus Dibuka

Published in Nasional
Senin, 26 Oktober 2015 11:37

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah untuk tegas dan berani membuka identitas pihak (perusahaan swasta atau perorangan) yang terbukti membakar hutan. Membuka identitas pembakar hutan penting namun pengawalan juga tak kalah pentingnya.

"Pengungkapan (pelaku) tersebut perlu -- dan pengungkapan itu harus dikawal oleh DPR. Jangan sampai di tengah jalan, sudah diungkap, namun prosesnya gak jalan," ujar Direktur Walhi, Abetnego Tarigan saat dihubungi detikcom, Senin (26/10).

Menurut Abetnego informasi identitas pembakar hutan dibutuhkan publik baik perusahaan maupun orang yang terbukti membakar hutan. Mereka yang membakar hutan telah merusak tanah-tanah negara dan juga aset publik.

"Ini berkaitan dengan orang banyak. Walaupun mungkin kadang para pelaku diberi inisial. Tetapi publik butuh informasi sejelas-jelasnya karena itukan aset publik," tegasnya.

Sementara itu, beberapa fraksi di komisi IV DPR saat ini tengah menggalang dukungan untuk membentuk pansus kabut asap.

Pemerintah berdalih, pansus kabut asap itu yang akan mengawal proses penuntasan kebakaran lahan sekaligus proses hukum para pembakar lahan.

Lebih lanjut Abetnego katakan, pembakar lahan dan hutan harus dihukum berat. Bahkan, individu atau korporasi besar yang terbukti harus bertanggung jawab dengan 47 Jutaan rakyat Indonesia di Sumatera dan Kalimantan yang menjadi korban asap akibat pembakaran lahan dan hutan (dengan sengaja). {Fahrum Ahmad}

Akibat Karhutla, Indonesia Lampaui AS Soal Emisi Karbon

Published in Nasional
Sabtu, 24 Oktober 2015 09:04

Medialingkungan.com – Ribuan titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan bencana kabut asap di Indonesia menyebabkan angka emisi karbon yang dikeluarkan lebih banyak dari emisi yang diproduksi Amerika Serikat (AS) yang notabenenya sebagai penyandang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

World Resource Institute (WRI) mencatat, emisi karbon akibat karhutla di Indonesia telah melampauai rata-rata emisi harian AS selama 26 hari, dari 44 hari kebakaran, terhiung sejak awal pekan September.

Laporan itu menunjukkan lonjakan signifikan, di mana Indonesia dalam kondisi normal (tanpa karhutla) berada di urutan kelima sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca.

“Pembakaran lahan gambut tropis begitu signifikan untuk emisi gas rumah kaca karena area-area ini menyimpan jumlah karbon terbanyak di dunia yang berakumulasi selama ribuan tahun,” sebut WRI seperti dikutip kantor berita AFP.

WRI menyebut bahwa alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sebagai penyebab emisi gas rumah kaca. “Pengeringan dan pembakaran lahan-lahan ini untuk ekspansi pertanian, seperti alih fungsi perkebunan kelapa sawit atau kayu untuk kertas, berujung pada peningkatan besar dalam emisi gas rumah kaca.”

Laporan ini dibuka setelah beberapa peneliti WRI menilai, karhutla yang melanda Indonesia tahun ini merupakan yang terparah sejak 1997 lalu. {Fahrum Ahmad}

Kiriman Asap Ancam Balapan MotoGP di Sepang Malaysia

Published in Internasional
Jumat, 23 Oktober 2015 08:02

Medialingkungan.com – Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengancam gelaran MotoGP di Sirkuit Sepang, Malaysia, 23-25 Oktober. Pasalnya, kabut asap kiriman masih berada dalam konsisi mengkhawatirkan. Hari ini (23/10) akan dimulai Free Practice pertama, pengelola berharap agar kondisi udara membaik hingga setelah balapan, Minggu (25/10).

Sampai Kamis (22/10) sore, Direktur pelaksana Dorna, Javier Alonso, selaku pengelola ajang balap motor Grand Prix mengatakan, ajang MotoGP Malaysia masih akan berjalan sesuai rencana.

"Sejak awal kami tahu adanya masalah asap ini. Awalnya kami berpikir sudah akan hilang. Kami juga meminta pihak Sirkuit Sepang alat untuk memonitor kualitas udara," ujar Alonso di Sirkuit Sepang.

Alonso juga memastikan bahwa kondisi udara di sekitar Sirkuit Sepang masih dalam taraf aman. Namun, jika kondisi asap semakin memburuk, maka Dorna akan mengambil keputusan. Bahkan berpeluang membatalkan MotoGP Malaysia.

"Jika level indeks standar polusi lebih dari 150, maka kami harus mengambil keputusan. Meski seharusnya tidak terjadi, tapi kami belum tahu pasti. Tapi, dalam tiga terakhir ini kondisinya sama," jelas Alonso.

Alonso mengatakan, indeks standar polusi di sekitar Sirkuit Sepang masih berada di bawah 100 hingga Kamis sore. Selain itu, dari pantauan di Sirkuit, hanya terlihat segelintir orang yang menggunakan masker.

Ia menambahkan, kondisi udara di sirkuit Sepang tak hanya menganggu para pembalap, penonton, dan kru di paddock, namun kinerja tim MotoGP saat balapan dimulai. Sebab tim ada yang menggunakan helikopter.

"Sejauh ini tidak ada masalah. Di sini pilot harus punya jarak pandang 1 hingga 1,5 kilometer untuk terbang," ujar Alonso.

Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) diselimuti asap pada Kamis (22/10) pagi hasil kebakaran hutan di Indonesia. (Gambar : CNN Indonesia/Haryanto Tri Wibowo)

Dari pantauan CNN Indonesia, Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) sempat diselimuti asap pada pagi hari. Namun, kondisi asap semakin membaik di siang hari.

Salah satu ofisial media MotoGP Malaysia, Anas Amirul mengatakan, kondisi jalan raya sepanjang KLIA ke Sirkuit Sepang sempat nyaris tidak terlihat pada Rabu malam.

"Tidak tampak jalanan karena asap. Pada Kamis pagi jalanan mulai normal," ucap Anas kepada CNN Indonesia pada Kamis malam. {Fahrum Ahmad}

 

 

Para Menteri Bahas Dampak Lanjutan Bencana Asap Di Kantor Luhut

Published in Nasional
Kamis, 22 Oktober 2015 10:37

Medialingkungan.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhumkam), Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi mengenai kelanjutan persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang digelar di kantor Kemenpolhumkan pagi ini, Kamis (22/10).

Rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri sejumlah menteri yang berwenang terkait masalah dampak lanjutan pasca kebakaran hutan.

Hadir dalam rapat itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, serta Menteri Riset dan Teknologi M. Nasir.

Selain itu, turut pula hadir Kepala Staf Presiden Teten Masduki serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andi Eka Sakya.

Dalam rapat, dibahas mengenai dampak kesehatan dan pendidikan yang disebabkan bencana kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Luhut juga sempat menyinggung tentang informasi terkini mengenai kebakaran hutan di beberapa daerah yang kondisinya memburuk. "Berdasarkan citra satelit per hari ini (22/10), kondisi api di lahan gambut sudah menyebar hampir di 10 hingga 15 meter di bawah," ujar Luhut seperti dilansir CNN Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan jumlah titik api di seluruh Indonesia kemarin meningkat drastis menjadi 3.226 titik, dengan sebaran meluas hingga Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Mendengar laporan tersebut, Luhut mengklaim bahwa kebakaran tahun ini adalah yang paling parah sepanjang sejarah, dan hanya bisa dipadamkan oleh hujan.

Sementara mengani dampak yang ditimbulkan, Asisten Deputi Tanggap Cepat Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Togap Simangunsong sebelumnya mengkalim pihaknya telah melakukan koordinasi terkait penanganan dampak kebakaran dan bencana kabut asap dengan kementerian terkait di bawah Kemenko PMK.

Togap mengatakan, Kementerian Kesehatan telah menyalurkan obat-obatan, dokter paru, dan masker ke wilayah-wilayah terdampak asap. Kemenkes juga menyalurkan dana sosial kematian terhadap korban meninggal akibat asap.

Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan on-off sekolah yang disesuaikan dengan tingkat kepekatan asap. Kemendikbud pun meminta guru membuat tugas terstruktur untuk bahan belajar di rumah dan membuat bahan ajar dalam bentuk CD.

Lebih lanjut ia jelaskan, Kementerian Sosial sejauh ini telah menyiapkan buffer stock logistik untuk menjamin kebutuhan masyarakat terkenda dampak di wilayah terjadinya kebakaran hutan.

Selain itu, Kemensos juga mengajukan dana jaminan hidup kepada Kementerian Keuangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang penghasilannya terganggu akibat peristiwa kebakaran dan bencana kabut asap. {Fahrum Ahmad}

Perangi Karhutla, BPPT Ciptakan ‘Sesame’ untuk Lahan Gambut

Published in Nasional
Rabu, 21 Oktober 2015 09:47

Medialingkungan.com – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menciptakan teknologi pemantau kebasahan gambut. Alat ini diberi nama ‘Sesame’ atau Sensory Data Transmission Service Assisted by Midori Engineering. Demikian dikatakan peneliti utama pengembangan teknologi Sesame, Bambang Setiadi saat koferensi pers di Kantor BPPT, Jakarta, Selasa (20/10).

Bambang mengungkapkan, pihaknya kini tengah memproduksi 49 Sesame. Alat ini akan diuji coba di lahan gambut yang tersebar di beberapa daerah.

Alat pemantau berbasis sensor ini dapat memberikan data secara real time setiap 10 menit. Produksi Sesame akan memekan waktu. "Februari tahun depan akan siap. Selain untuk memantau kebasahan gambut, alat ini juga bisa digunakan untuk mengetahui gerakan air," jelas Bambang.

Bambang menambahkan, alat itu bisa digunakan berasamaan saat sekat kanal yang dirancang pemerintah rampung. Dengan begitu, akan terukur seberapa basah gambut di suatu daerah sehingga bisa dilakukan pencegahan kebakaran gambut secara efektif.

"Kami sangat mendukung pembuatan sekat kanal di daerah bergambut karena gambut harus basah agar tidak terbakar. Namun, saya dengar pembuatan sekat kanal itu ternyata tidak begitu sukses di lapangan," selorohnya.

Tim Kepresidenan mengatakan solusi untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut itu dilakukan dengan membuat kanal bersekat dan di sisi kanan dan kirinya diberi stok air dengan embung. Dengan cara itu dilakukan pembasahan (rewetting) lahan gambut.

Bambang menjelaskan bahwa gambut terdiri dari 90 persen air. Untuk itu, gambut berperan penting sebagai sumber air tawar. Oleh sebab itu, kerusakan dan kebakaran gambut akan berpengaruh pada iklim.

Namun, pembukaan lahan berupa pengeringan areal gambut menyebabkan air pada gambut hilang. Gambut yang kering akan mudah terbakar pada musim kemarau, dan banjir saat musim penghujan.

"Pencegahan karhutla berarti pula pencegahan pengeringan gambut. Buat sekat kanal sebanyak-banyaknya di wilayah gambut. Undang pula ahli tata air," katanya.

Selain itu, Bambang juga menyarakan pemerintah mengembangkan pugas (penyubur khusus tanah gambut). {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini