medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

BNPB Deteksi 1.545 Titik Api di Indonesia, 800 Diantaranya Ada di Sulawesi

Published in Nasional
Rabu, 21 Oktober 2015 08:43

Medialingkungan.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi lebih dari 800 titik api (hotspot) di lahan pertanian dan perkebunan yang tersebar di Sulawesi. Jumlah ini menurut BNPB masih berpotensi bertambah.

"Dari 801 hotspot di Sulawesi, semuanya berasal dari lahan pertanian dan perkebunan. Pembakaran dalam rangka land clearing. Asap juga terdeteksi dari hotspot yang ada," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam situs resmi BNPB.

Kendati mengkhawatirkan, "tapi skalanya masih lokal," ujar Sutopo.

Berdasarkan data BNPB pada Senin (19/10), di Sulawesi Barat dideteksi ada 57 titik api, Sulawesi Selatan 151, Sulawesi Tengah 361, Sulawesi Tenggara 126, Gorontalo 47, serta Sulawesi Utara diketahui ada 59 titik api.

Ia menambahkan, pantauan satelit Terra Aqua juga mendeteksi ada 63 titik api di Maluku dan 17 titik di Maluku utara.

Sementara itu, titik api di wilayah Kabupaten Merauke dan Mappi masih terdeteksi. "Hostpot (di Papua) ini sudah berlangsung sejak dua bulan yang lalu," jelasnya.

Titik api juga dideteksi muncul di Nusa Tenggara Barat sebanyak 25 titik api serta Nusa Tenggara Timur 67 titik.

Hasil pantauan satelit BNPB menunjukkan, terdapat 1.545 titik api di seluruh Indonesia. "Jumlah sebenarnya lebih banyak karena satelit tidak mampu menembus pekatnya asap di Sumatera dan Kalimantan," kata Sutopo. {Fahrum Ahmad}

KLHK Cabut Dua Izin Konsesi Perusahaan, Empat Lainnya Dibekukan

Published in Nasional
Selasa, 20 Oktober 2015 10:50

Medialingkungan.com — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengumumkan pencabutan izin pada dua perusahaan karena terbukti mengakibatkan kebakaran lahan di wilayah konsesinya. Kedua perushaan itu, antara lain PT Mega Alam Sentosa (PT MAS) di Kalimantan Barat, dan PT Hyera Hutan Lestari (PT DHL) di Jambi. Total sudah sudah tiga perusahaan yang dicabut izinnya oleh KLHK.

"Dua perusahaan itu, PT Mega Alam Sentosa (PT MAS) dan PT Dyera Hutan Lestari (PT DHL)," ucap Siti Nurbaya, saat jumpa pers, Senin (19/10).

Pada Selasa, 22 September lalu, KLHK mencabut izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Hutani Sola Lestari (PT HSL) yang berada di Pelalawan, Riau.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, lahan konsesi milik perusahaan yang izinnya sudah dicabut, akan diambil negara.

Rasio menambahkan, semua perusahaan itu akan diinterventarisir agar tak diberikan izin konsesi lahan lagi, termasuk izin konsesi di lokasi lain. "Kami kasih hak, mereka tidak kelola. Masa di tempat lain dikasih," selorohnya.

Terkait pencabutan izin PT Dyera Hutan Lestari, Manajer Operasional PT DHL, Tulus mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi pencabutan izin itu.

Ia mengakui bahwa kebakaran lahan di wilayah konsesinya sempat meluas, namun api masih terkendali. Kendati hingga kemarin (19/10), lahan itu masih berasap."Kami masih terus berupaya mendinginkan gambut," katanya.

Di kesempatan yang sama, Siti Nurbaya juga mengumumkan pembekuan izin hingga batas waktu tertentu terhadap empat perusahaan, yakni PT SBAWI, HTI di Sumatera Selatan; PT PBP, perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) di Jambi; PT DML, HPH di Kalimantan Timur; dan PT RPM, perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan.

Dengan demikian, KLHK telah membekukan tujuh izin konsesi perusahaan. Tiga perusahaan perkebunan dijatuhi sanksi serupa, September 2015.

Siti juga mengumumkan empat perusahaan diganjar paksaan pemerintah, yakni PT BSS di Kalimantan Barat, PT KU di Jambi, PT IHM di Kalimantan Timur, dan PT WS di Jambi.

Rasio menjelaskan, bentuk sanksi paksaan pemerintah itu, yakni mendesak perusahaan melengkapi alat untuk mengantisipasi ataupun menangani kebakaran hutan dan lahan hingga meminta perusahaan menyerahkan area lahan terbakar kembali ke negara.

Ia menekankan, jika perusahaan-perusahaan yang diberi sanksi paksaan dan pembekuan izin tidak menjalankan kewajibannya, sanksi bisa ditingkatkan. Dengan dijatuhinya sanksi administratif itu, kian menambah deretan daftar perusahaan yang dibekukan menjadi sepuluh perusahaan.

KLHK mencatat, areal hutan dan lahan yang terbakar tahun ini mencapai 1,7 juta hektar. Areal itu dinilai berada pada 413 entitas perusahaan. Dari total tersebut, KLHK telah memverifikasi sebanyak 34 lokasi. Kemudian, 61 tim satuan tugas khusus pengawasan kebakaran lahan dan hutan mengklarifikasinya. Hasilnya, 27 perusahaan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). {Fahrum Ahmad}

Peswat THOR Australia Bantu Padamkan Api di Sumatera

Published in Nasional
Jumat, 16 Oktober 2015 14:44

Medialingkungan.com – Pesawat Tanker Air Lockheed (Thor) L100 milik Australia berkapasitas 15 ribu liter air telah tiba di Indonesia. Pesawat ini didatangkan untuk membantu memadamkan api dan mengatasi bencana kabut asap di Indonesia melalui penyemprotan air via udara ke titik-titik api yang masih terbakar.

Manager Emergency Management Response and Coordination Australia, Ben Millington mengatakan, pesawat ini telah dilengkapi pesawat kecil atau spotter yang berfungsi untuk memantau terlebih dahulu di mana saja letak daerah yang terbakar.

"Spotter ini akan menentukan posisi (titik api) secara akurat. Spotter itulah yang nantinya akan memandu pesawat Thor," lanjut kata Ben, Kamis (15/10), seperti dilansir Detik.com.

Sementara itu, tim lainnya bertugas mengisi air ke dalam tangki pesawat saat landing yang memerlukan waktu hanya 12 menit.

Ia menegaskan bahwa waktu pemadaman ditentukan oleh mobilitas pesawat di udara. Melihat kondisi kabut asap saat ini menyebabkan pergerakan pesawat tidak optimal karena ketebalan asap mempengaruhi jarak pandang.

Jika jarak pandang terbatas, pesawat tak akan mampu beroperasi. "Kalau kita lihat dari perspektif penerbangan, pesawat biasanya jam terbangnya sampai 7 jam per hari. Ini tidak pernah dicapai karena jarak terbatas, mereka biasanya 3-4 (jam)," ungkap Willem.

Willem juga mengakui, upaya pemadaman dengan water boombing cukup efektif untuk memadamkan api di permukaan. Namun demikian, pihaknya harus terus memantau karena api sangat mungkin muncul kembali, mengingat lahan yang terbakar adalah lahan gambut. {Iswanto}

IPOP Dituding Membuat Hutan Makin Habis

Published in Nasional
Jumat, 16 Oktober 2015 14:29

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait darurat kabut asap Indonesia. Pernyataan itu merupakan sikap Greenpeace yang menilai pemerintah Indonesia memebrikan akses kepada perusahaan sawit untuk melindungi hutan.

“Di Tengah Krisis Asap, Pemerintah Malah Menolak Janji Perusahaan-Perusahaan Sawit untuk Lindungi Hutan,” tulisnya dalam pernyataan resmi yang diterima Medialingkungan.com, pada Kamis (15/10).

Greenpeace mengatakan, ketika wilayah Indonesia tercekik kabut asap yang terjadi akibat deforestasi, pemerintah Indonesia malah bermaksud mengganti komitmen nol deforestasi yang telah dibuat tahun lalu di New York oleh para pengusaha kelapa sawit yang menandatangani Ikrar Minyak Sawit Indonesia atau Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP).

Sebelumnya, pada Selasa malam (13/10), Menteri Koordinator Bidang Maritim, Rizal Ramli berkomentar tentang usulan membuat Dewan Produsen Kelapa Sawit dan telah menyebar ke media lokal dan internasional, termasuk Reuters.

Pemerintah, kata Rizal Ramli, berniat untuk membentuk dewan kerjasama produsen-produsen minyak sawit bersama Malaysia.

Tehitung sudah dua minggu sejak Kementerian Koordinator Perekonomian memanggil perusahaan yang telah melakukan penandatanganan IPOP -- untuk menjelaskan komitmen terkait rantai pasokan bebas deforestasi yang tidak diterima oleh Pemerintah.

Annisa Rahmawati, Juru Kampanye, Greenpeace SEA Indonesia mengatakan, dalam keadaan darurat kabut asap seperti saat ini, pemerintah Indonesia bahkan mengusulkan untuk menurunkan standar bagi perusahaan kelapa sawit, “bukannya memastikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut,” ungkap Annisa.

Krisis asap adalah dampak langsung dari deforestasi dari sektor industri minyak sawit dan kertas. “Jadi mengapa pemerintah Indonesia justru mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperburuk bencana kebakaran dengan menghancurkan lebih banyak hutan dan mengeringkan lebih banyak lahan gambut,” katanya.

Annisa menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengapresiasi perusahaan ‘nol deforestasi’ yang mencoba untuk menghentikan krisis, bukannya menambah percik api dengan memberi ‘izin untuk membakar’.

“Asap adalah bencana kemanusiaan yang dibuat oleh manusia yang memicu krisis lingkungan, mengancam kesehatan jutaan manusia, bahkan menyebabkan kematian dini,” jelasnya.

Menurut Annisa, terjadinya perusakan hutan dalam beberapa dekade ini, telah mengubah hutan dan lahan gambut di Indonesia menjadi sebuah bom iklim. “Apabila Presiden Jokowi benar-benar ingin melindungi rakyatnya dan serius dalam menghentikan kebakaran hutan, maka beliau harus berdiri bersama dengan perusahaan progresif untuk memastikan bahwa keseluruhan industri akan menghentikan kontribusinya dalam menciptakan bencana asap di tahun depan.”

Ikrar Minyak Sawit Indonesia adalah sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi produsen minyak sawit yang bertanggung jawab terbesar, namun demikian pemerintah malah mengusulkan untuk mengikuti Malaysia dan menurunkan standar.

Petani kecil dan kondisi ekonomi di Indonesia dijadikan alasan oleh industri dan pemerintah untuk menghindari tanggungjawab dalam mengakhiri deforestasi dan pengeringan gambut skala besar yang keduanya merupakan akar dari krisis kebakaran saat ini.

Pemerintah mengatakan, hal ini terkait dengan petani kecil. Perusahaan-perusahaan IPOP yang telah berikrar untuk tidak melakukan deforestasi, juga memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan petani kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka.

“Jika ikrar ini diimplementasikan,  maka hal ini akan memungkinkan  petani kecil untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan produk sawit yang bertanggung jawab dari pasar global,“ kata Annisa Rahmawati.

Sementara itu, Rashid Kang, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Cina mengatakan, Indonesia harus berhenti mencari alasan dengan menyebut Cina sebagai pasar yang siap untuk minyak sawit kotor sebagai cara untuk membenarkan kemunduran Indonesia.

Ia menambahkan, jika Cina menerima permintaan Indonesia untuk standar yang lemah, hal itu akan mengirim pesan bahwa Cina mendukung solusi dengan deforestasi yang lebih besar dan emisi karbon yang lebih banyak.

"Ini sangat tidak sejalan dengan kepemimpinan yang telah ditunjukkan Cina kepada dunia sebagai pemain besar yang bertanggung jawab dalam perundingan iklim COP 21.”

Selama perjalanan baru-baru ini ke Washington dan New York, Kepala Pemerintahan China Xi Jinping mengumumkan program -cap and trade untuk menurunkan emisi karbon, memberikan  USD 3.1 milyar untuk membantu negara-negara berkembang bertempur dan beradaptasi dengan perubahan iklim, dan menginvestasikan USD 12 milyar untuk membantu negara-negara miskin mencapai tujuan U.N. pembangunan berkelanjutan global selama 15 tahun ke depan. {Fahrum Ahmad}

LPBI-NU Gelar Diskusi Publik “Mencari Solusi Asap yang Tak Kunjung Lenyap”

Published in Nasional
Rabu, 14 Oktober 2015 10:11

Medialingkungan.com – Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) mengadakan diskusi publik dengan tema "Mencari Solusi Asap yang Tak Kunjung Lenyap" di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10) Diskusi ini diikuti 120 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, ormas, perusahaan swasta, LSM/NGO, serta institusi pendidikan.

“Diskusi ini diselenggarakan untuk mencari solusi bersama antar pemangku kepentingan terkait asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan, sehingga peristiwa tahunan tersebut dapat segera diatasi dan dicarikan solusi yang permanen”, ujar M. Ali Yusuf, Ketua PP LPBI NU saat menyampaikan sambutannya.

Diskusi yang berlangsung selama 3 jam ini dihadiri; Kasubdit Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan KLHK Sunarno; Direktur Penanganan Pengungsi BNPB, Taufik Kartiko; Forest Watch Indonesia, Togu Manurung; Indonesian Center for Enviromental Law/ICEL, Raynaldo Sembiring dan perwakilan PT Sinar Mas, Soewarso.

Sudah lebih dari dua bulan ini, semua pihak terutama Pemerintah disibukkan oleh adanya kabut asap yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikannya, namun hingga saat ini kabut asap belum sepenuhnya hilang. Beberapa negara tetangga saat ini sudah memberikan bantuan untuk menghentikan asap tersebut.

Dampak adanya dari asap tersebut adalah meningkatnya penyakit ISPA, lumpuhnya pelayanan publik, matinya sektor jasa, berhentinya kegiatan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang terancam.

Bahkan kabut asap menyebar ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Total kerugian yang ditimbulkan oleh bencana asap saat ini diperkirakan mencapai Rp 400 triliun.

Menurut Ali, yang harus dilakukan saat ini, selain melakukan pemadaman api dan menghentikan asap, penanganan secara serius dan massif dampak yang ditimbulkan oleh bencana -- terutama gangguan kesehatan agar segala penyakit diderita warga akibat asap dapat segera diobati dan dipulihkan kesehatannya.

Ali menambahkan, agar kejadian karhutla tidak terulang lagi di masa yang akan datang diperlukan langkah-langkah strategis, di antaranya penegakan hukum, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, kajian ulang mengenai sistem tata kelola lahan, audit kepatuhan perusahaan pengelola lahan terkait sistem dan peralatan untuk menangani kebakaran.

Dan yang lebih penting, adanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang karhutla dan upaya pengurangan risiko bencana karhutla berbasis masyarakat.

Selain itu, Ali juga berharap agar ada upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana karhutla.

Hal ini penting menurut Ali karena dalam penanganan karhutla saat ini Pemerintah Daerah seakan-akan lepas tangan karena hampir semua sumberdaya dimobilisasi oleh dan dari Pemerintah Pusat.

Jika langkah-langkah tersebut secara serius dan segera dilakukan, tahun depan kita masih bisa berharap bencana asap tidak akan separah seperti sekarang ini” ujar Ali. {Fahrum Ahmad}

Daulat Hukum (Kabut Asap) Tanpa Kompromi

Published in Nasional
Selasa, 13 Oktober 2015 09:21

Medialingkungan.com – Melacak pihak yang terbukti terlibat pembakaran hutan dan lahan tidak hanya diakhiri dengan ‘mengetahui’. Tindakan tanpa kompromi terhadap pihak yang terbukti seharusnya dijatuhkan sanksi yang tegas sesuai dengan daulat hukum yang dianut oleh republik ini.

Tak hanya intitusi, pemilik perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan seharusnya turut diusut.

Hal itu dikemukakan pengamat hukum lingkungan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, setelah 12 perusahaan dijadikan tersangka oleh Polri.

Menurut Henri, penindakan terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan memang telah diterapkan. ”Namun, penerapannya itu hanya pada level-level penanggung jawab operasional di lapangan,” ujar Direktur Eksekutif ICEL itu,

Sebelumnya, pada 16 September 2015, Kapolri mengumumkan tujuh persuahaan sebagai tersangka -- dan sejumlah karyawan yang terbukti terlibat aktif dalam proses pembakaran hutan dan lahan, termasuk (yang menjabat sebagai) manager operasional.

Lalu pada Senin (12/10), Kapolri kembali mengumumkan penambahan menjadi 12 perusahaan yang menjadi tersangka, kendati Jenderal Badrodin Haiti ditengarai belum menjabarkan berapa orang (lagi) yang terlibat dan ditahan kepolisian.

Henri menilai, untuk memberikan efek jera terhadap para pemicu kabut asap, pihak kepolisian seharusnya mengusut tuntas pemilik atau penanggung jawab perusahaan. ”Ini bisa diartikan dalam dua hal. Pertama, siapa yang paling berkuasa dalam lingkup perusahaan untuk menghentikan pelanggaran itu? Kedua, apakah yang punya kekuasaan menerima bawahannya melakukan pelanggaran dan dibiarkan?”

Henri menambahkan, selain pemilik, polisi bisa mengusut perusahaan sebagai (yang) badan hukum. “Perusahaan sebagai badan hukum kan tidak bisa dipenjara, tapi bisa dikenai Pasal 119 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti perampasan keuntungan dan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha,” jelas Henri.

Sementara itu, Direktur Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, Muh. Ichwan mengatakan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat pembakaran ‘bukan’ hanya dibekukan dan dicabut izin kelolanya. “Harus ada garansi terhadap pelaku. Setelah izin dicabut, maka korporasi tidak boleh lagi beroperasi (meskipun dengan badan hukum yang berbeda),” ungkapnya, Selasa (13/10).

Ia menambahkan, negara dan para penegak hukum juga mesti memangkas jalur investor yang berupaya memanfaatkan sumberdaya hutan di level daerah, jika mencium adanya celah tindakan yang memungkinkan bencana asap tejadi kembali.

“Sebab dengan hadirnya otonomi daerah disinyalir membuat ‘ketergantungan’ daerah terhadap perusahaan (yang diberikan izin pengelolaan) dari segi pendapatan asli daerah,” ungkap Ichwan.

Ia juga mengatakan bahwa 80-90 persen pembakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia. Sehingga diperlukan (juga) upaya pemberdayaan masyakarat untuk mengubah perilaku itu -- seperti Fire Free Village Program yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Riau guna meredam dan mencegah kebakaran lahan dengan pelibatan multistakeholder.

“Dengan begitu, seluruh pihak terlibat untuk mengawasi korporasi maupun individu yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya. {Fahrum Ahmad}

16 Orangutan Terjangkit ISPA Akibat Kabut Asap

Published in Nasional
Minggu, 11 Oktober 2015 11:24

Medialingkungan.com – Hampir setiap pagi, kawanan Orangutan yang berada di Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah dibiarkan keluar dari kandang untuk menjaga perilaku adaptifnya merespon dunia luar dan belajar proses bertahan hidup di alam secara mandiri.

Kebiasaan setiap pagi itu saat ini menjadi berbeda. Kabut asap yang telah menjadi tirai di sepanjang pagi hingga malam menyebabkan terbatasnya aktivitas Orangutan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu.

Biasanya, selepas keluar kandang, Orangutan bergelantungan di pohon. Bagi Orangutan dewasa tampak tidak mengalami kesulitan sedikitpun melakukannya, Namun berbeda dengan bayi Orangutan yang perlahan-lahan tampak merasakan dampak dari kabut asap.

"Karena dalam dua minggu terakhir ini kabut asap sangat tebal, enam belas bayi Orangutan terkena ISPA (infeksi saluran pernapasan atas). Itu menandakan bahwa bayi Orangutan sangat rentan sekali terhadap perubahan-perubahan cuaca atau kabut asap yang terjadi kali ini sangat berpengaruh besar pada makhluk tersebut," kata Denny Kurniawan, program manajer Borneo Orangutan Survival (BOS), seperti dikutip dari BBC, Sabtu (10/10).

Ia menambahkan, saat ini para bayi orang utan terpaksa hanya berkutit dalam ruangan. Dan karena tempatnya terbatas, mereka hanya berguling-guling di lantai saja.

Jika situasi tak kunjung membaik, ia khawatir, akan berdampak buruk pada psikologi Orangutan -- dalam waktu dekat.

"Saya sangat khawatir apabila kondisi ini terus berlangsung akan banyak sekali Orangutan yang ada di tempat kami itu sakit, atau bahkan tidak menutup kemungkinan ada berapa orangutan yang dapat mati," tutur Denny.

Sementara itu, pada Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja, di Kalimatan Timur, para stafnya mengevakuasi 200 Orangutan karena kebakaran hutan yang terjadi sangat dekat dengan wilayah mereka. Berdasarkan hitungannya, terdapat sekitar 700 Orangutan yang berada di margasatwa Kalimantan.

Selain orangutan, di tempat yang juga merupakan milik BOS itu terdapat kawanan beruang yang juga memerlukan perlindungan. {Fahrum Ahmad}

Malaysia Minta Indonesia Tegas Kepada Pembakar Hutan

Published in Internasional
Rabu, 23 September 2015 20:00

Medialingkungan.com – Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam (LSDA) Malaysia meminta Pemerintah Indonesia untuk tegas tehadap perusahaan dan oknum baik perseorangan ataupun kelompok penyebab kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Wan Junaidi Tuanku Jaafar selaku Menteri LSDA mewakili pihak Malaysia menyatakan pernyataan tersebut agar penindakan hukum kepada para pembakar hutan dapat ditegakkan, termasuk sanksi yang berat terhadap pembakar yang terbukti bersalah -- dan bukan hanya perusahaan asing saja.

“Menurut saya, tidak adil jika Pemerintah Indonesia hanya melimpahkan kesalahan pada perusahaan asing termasuk Malaysia dan Singapura,” ujar Wan Junaidi, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (23/09).

Ia juga menyangkal bahwa adanya hal yang tidak logis terhadap tuduhan pembakaran hutan oleh perusahaan-perusahaan asal Malaysia. “Jika memang kesalahan ada pada perusahaan-perusahaan kami, lantas mengapa kejadian itu banyak terjadi di Kalimantan dan Sumatera, dan bukannya banyak terjadi di sini. Padahal, kedua negara sebenarnya memiliki jenis lahan yang sama,” sambungnya.

Menurut Wan Junaidi, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki lahan gambut berpori. Namun, perbedaannya adalah Pemerintah Malaysia klaim lebih merawat lahan di wilayah mereka.

“Kami memiliki tim ahli, pengetahuan, dan pengalaman untuk merawat lahan gambut. Kami juga memiliki hukum yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan kami. Pemerintah Malaysia siap untuk membantu Indonesia dalam mengatasi masalah kabut asap itu jika diperlukan,” ucapnya.

Pemerintah Malaysia mengklaim bahwa negaranya sudah tidak betah terhadap efek kabut asap dari buruknya pengendalian kebakaran hutan di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Imbasnya, Kementerian Pendidikan Malaysia memerintahkan seluruh sekolah di lima wilayah untuk meliburkan semua muridnya dan menutup sekolah. (Fahrum Ahmad)

Tutup Keran Kebakaran, UU Lingkungan Hidup Segera Direvisi

Published in Nasional
Senin, 14 September 2015 08:10

Medialingkungan.com – Sudah hampir 2 dekade kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi momok tahunan. Hal ini menegaskan kehadiran negara dalam mengatasi “penyakit” ini dinilai tidak mujarab, bahkan seolah melakukan pembiaran.

Menepis tudingan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menyisakan celah untuk melakukan pembakaran lahan.

 “UU itu perlu direvisi sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” katanya di Jakarta, Minggu (13/09). Hal itu – yang menurutnya – menjadi penyebab kejadian kebakaran hutan dan lahan yang selalu berulang selama 18 tahun terakhir.

Pada Pasal 69 ayat 2 UU No 32/2009 dinyatakan bahwa pembakaran lahan diperbolehkan dengan luas maksimal 2 hektare (ha).

Namun, pembakaran yang dilakukan acap kali tak terkontrol. Ditambah lagi kewajiban membuat sekat bakar hampir tidak pernah dilakukan. Hal itu membuat api sangat mudah menyebar, apalagi jika hembusan angin cukup kuat.

Kecerobohan membakar hutan dan lahan, kata Siti, merupakan cara tersebut sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat untuk membuka lahan karena jika menggunakan peralatan mekanis, dana yang dibutuhkan untuk membuka lahan bisa mencpai Rp5 juta per hektare. “Kalau dibakar paling hanya ratusan ribu rupiah untuk lahan berhektare-hektare,” ujar Menteri.

Menyikapi kecerobohan itu, Siti berupaya membuat skema khusus bagi masyarakat yang tidak membakar lahan melalui insentif -- dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga atau membantu masyarakat melakukan pembukaan lahan secara mekanis. “Insentifnya seperti apa nanti akan di detilkan,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, analisis citra satelit dan pantauan lapangan menunjukkan bahwa sebaran titik api didominasi di wilayah perkebunan. Untuk itu, ia mengimbau agar semua pemegang konsesi pengelolaan lahan wajib melakukan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di arealnya masing-masing. (Fahrum Ahmad)

Indonesia Sesak Tercekik Asap

Published in Nasional
Jumat, 11 September 2015 10:07

Medialingkungan.com – Draf dokumen yang memuat komitmen kuat pemerintah mengenai solusi dari penurunan emisi atas tingginya deforestrasi dan kebakaran lahan diniliai tumpul. Dokumen yang seharusnya diajukan pada Konferensi Perubahan Iklim Global di Paris (COP21), Desember mendatang belum mencerminkan kedewasaan Indonesia dalam mengatasi permasalahan nasional, bahkan yang kaitannya dengan global.

Berdasarkan analisis Greenpeace, kabut asap tebal dari ribuan titik api yang menyelimuti Sumatra dan Kalimantan adalah isyarat atas kegagalan pemerintah untuk mengatasi pembukaan hutan dan kehancuran gambut dalam kaitannya dengan menahan laju peningkatan emisi di udara akibat pelepasan gas karbon dari deforestrasi dan kebakaran gambut.

Hasil analisis Greenpeace menunjukkan 3,464 titik api tahun ini berada di lahan gambut yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia dengan persentase 75 persen dari total titik api terdapat di Sumatera – dan berada di kawasan gambut.

November tahun lalu Presiden Joko Widodo mengunjungi Sungai Tohor di Riau – salah satu propinsi yang paling terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Jokowi spontan menyekat satu kanal yang digali di atas gambut untuk perkebunan.

Dengan background seorang rimbawan, Jokowi tahu betul bahwa penyebab utama kabut asap tahunan adalah alih fungsi lahan dan gambut. Ia berjanji akan menyekat seribu kanal di Riau dengan bantuan pemerintah.

Tahun ini, di kawasan hulu di mana sekat kanal Presiden di Sungai Tohor sampai dengan saat ini terbebas dari api, tetapi gambut lainnya di propinsi tersebut tidak beruntung kecuali apabila seribu sekat kanal tersebut direalisasikan.

Teguh Surya, Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia mengatakan lokasi titik api menunjukkan adanya hubungan kuat antara pembukaan hutan dan pengeringan gambut. Greenpeace mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi sesegera mungkin untuk melindungi gambut dan hutan yang masih tersisa -- termasuk pemetaan hamparan gambut dan cara-cara terbaik untuk merestorasinya.

DOKUMEN UNTUK COP21 PARIS padapekan lalu telah diantarkan kepada Jokowi. Draf Intended Nationally-Determined Contribution (INDC) yang akan diajukan pada COP21 di Paris akhir tahun ini justru dianggap tidak mampu mendukung komitmen indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 40 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2020.

Saat ini, Indonesia masih memegang perdikat negara teratas dari sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca global. Meskipun komitmen Indonesia dalam deklarasi New York atas hutan dan target pembangunan berkelanjutan yang segera akan diratifikasi, draf INDC dinilai gagal dalam mendukung komitmen untuk nol deforestasi, termasuk perlindungan gambut dan restorasinya.

“Presiden Joko Widodo akan segera memimpin delegasi besar ke pertemuan iklim di Paris. Itu hanya akan memalukan Indonesia di panggung dunia, jika komitmen tersebut tidak mengatasi masalalah deforestasi dan kehancuran gambut yang bertanggung jawab atas sedikitnya 2/3 emisi gas rumah kaca Indonesia,” jelas Teguh.

DRAF INDC TIDAK DIDUKUNG PENGKAYAAN DATA dituding melemahkan aksi nyata dalam impelementasi penurunan emisi tersebut. Menurut Greenpeace, dokumen INDC disusun dengan konsultasi publik yang minim, dan sumber data yang tidak transparan.

Tidak ada analisis tentang emisi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, tidak ada prediksi baseline dan penilaian pengurangan emisi karbon seperti apa yang dibutuhkan berbagai sektor untuk memenuhi target baru yang ditetapkan.

Buruknya lagi, di dalam draf INDC, pemerintah hanya menambah 3 persen pemotongan emisi di tahun 2030 ketika target pemangkasan emisi sebelumnya pada 2020  sebesar 26 persen. Kondisi ini tentu menimbulkan keragu-raguan atas itikad pemerintah mengatasi permasalahan lahan dan gambut, sebab seterusnya justru potensi peningkatan emisi akan meningkatkan secara cepat.

Keengganan pemerintah untuk terbuka atas data-data dalam INDC, memperjelas penolakan untuk membuka informasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan gambut, yang memuat data detail peta yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan perlindungan hutan dan gambut. Tanpa peta tata ruang di ranah publik sangatlah sulit untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan hutan dan pembukaan gambut, dan siapa yang sebenarnya menyulut masalah asap saat ini. Hal tersebut merongrong komitmen nol deforestasi para perusahaan penjual dan pembeli untuk memutus rantai keterhubungan produk-produk mereka dengan deforestasi.

“Masyarakat Indonesia berhak tahu siapa yang berada di balik penghancuran hutan dan gambut, dan berhak untuk memberi masukan dalam INDC dengan proses yang transparan untuk memastikan pemerintah melakukan sesuatu yang nyata untuk menghentikannya. Kami tidak ingin membiarkan pemerintah bersembunyi di balik layar yang dibuatnya,” kata Teguh Surya.

METODOLOGI INDC berujuk pada National Inventory System of Greenhouse Gases (SIGN SMART), laporan perkembangan dua tahunan UNFCCC (BUR), dan dokumen FREL-REDD. Bagaimanapun dua sumber pertama tidak dipublikasikan menyeluruh, atau setidaknya tidak tersedia bagi publik, dan dokumen FREL REDD+ terdapat kelalaian besar.

Greenpeace mengungkapkan bahwa draf itu tidak memperkirakan emisi kebakaran hutan dan hanya mencakup emisi dekomposisi gambut setelah tahun 2000. Dengan demikian tidak termasuk emisi yang sedang berlangsung dari degradasi gambut yang terjadi sebelum tahun 2000.

Apa yang tersedia dalam laporan SIGN juga tidak memasukkan kebakaran gambut yang dikuatirkan bukan menjadi prioritas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini. (Fahrum Ahmad)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini