medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Jokowi Kerjasama Negara-negara Asean Bahas Kebakaran Hutan

Published in Nasional
Jumat, 24 Juli 2015 14:33

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berencana terbang ke Singapura dengan agenda bertemu sejumlah negara-negara Asean. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan, kepergian Presiden Jokowi untuk membahas solusi mengurangi kebakaran hutan yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.

“Pertemuan tersebut secara teknis membahas kondisi negara dan kerjasama yang akan dilakukan serta bagaimana mengukur tingkat bahayanya,” ujar Siti di Istana Negara, seperti yang dikabarkan tempo, Jumat (24/07).

Dia mengatakan, Presiden Jokowi akan serius dalam meminimalisir kebakaran yang terjadi di Indonesia, melihat masuknya musim kemarau dan titik api kini kian bertambah. “Barusan saja saya melapor kepada Presiden terkait kondisi kebakan lahan yang selama ini kami pantau melalui aspek indicator,” ucap Siti.

Faktor cuaca, kelalaian manusia juga menjadi salah satu faktor paling dominan terjadinya kebakaran hutan, katanya.

“Baru-baru ini kami telah temukan hotspot yang baru muncul dibeberapa provinsi yakni, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Bengkulu yang sebelumnya tidak ada di catatan saya,” lanjutnya. (Angga Pratama)

CIFOR Telisik Politik Ekonomi Kebakaran Hutan Indonesia

Published in Nasional
Sabtu, 11 Juli 2015 23:04

Medialingkungan.com – Kebakaran hutan telah lama menjadi momok yang meraibkan jutaan hektar hutan dalam kurun tiga dekade terkahir. Tak hanya menggundulkan hutan dan menyebabkan keanekaragaman hayati musnah, kebakaran hutan juga menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya pengendalian hingga meminimalisir dampak.

Menurut Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), tantangan tersebut juga mendesak kebijakan karbon hutan REDD+ dan ikrar keberlanjutan korporasi. Berulangnya kejadian kebakaran juga bertanggungjawab atas sebaran asap yang merugikan bagi kesehatan dan ekonomi di Asia Tenggara, khususnya negara tetangga -- seperti Malaysia dan Singapura -- yang menjadi langganan kiriman asap.

CIFOR telah lama meneliti penyebab kebakaran, termasuk kebakaran besar akhir 1990-an di Indonesia. “Saat ini, kami tengah melakukan penelusuran lebih jauh untuk menemukan bukti sains: riset-riset terkini menyatakan kebakaran dan penyebab utama yang mengalami perubahan cepat,” ungkapan pernyataan yang dipublikasikan CIFOR pada Jumat (10/07).

“Pergeseran pola investasi, hadirnya aktor-aktor baru, dan perubahan pola biofisik kebakaran terakhir, berarti bahwa kebakaran besar pada 2013 dan 2014 membutuhkan kebijakan terbarukan yang didukung oleh penelitian kritis.”

Merespon kritikan dari negara-negara terkena dampak, sekaligus sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam meredam kebakaran hutan, kelembagaan bentang alam dalam memediasi kebakaran diubah: setelah 12 tahun berdebat, baru-baru ini Indonesia meratifikasi Kesepakatan Polusi Asap Lintas-batas ASEAN.

Singapura menetapkan Akta Perlindungan Asap Lintas-Batas -- untuk memburu aktor yang bertanggungjawab atas kebakaran -- pemicu asap. Dalam hal ini mereka anatara lain: setiap aktor korporasi di sektor sawit, bubur kertas dan kertas, membuat komitmen keberlanjutan lingkungan, kemudian pemetaan sumber daya meningkatkan kapabilitas pemantauan oleh pihak ketiga.

“Bagaimanapun, ada juga perdebatan dan ketidakpastian mengenai aktor dan penyebab pokok yang bertanggungjawab terhadap peristiwa kebakaran terkini,” ulas CIFOR.

“Terdapat risiko besar memformulasikan kebijakan berdasar data kebakaran yang tidak lengkap, salah atau misinterpretatif. Berkembangnya tekanan internasional atas kebakaran dan asap juga makin mempolitisasi tantangan di wilayah kebijakan, di tengah kesadaran dan kekhawatiran kebakaran akan terjadi lebih sering pada 2015 dan setelahnya,” jelasnya berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID).

Penelitian yang juga merupakan bagian dari Program Penelitian Organisasi Konsultasi Penelitian Pertanian Internasional (CGIAR) mengenai Hutan, Pohon dan Agroforestri ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberikan tindakan preventif yang mengatasi akar masalah kebakaran lahan gambut. “Saat ini, tindakan yang diambil baru sekedar memadamkan kebakaran.”

Pada tahun ini, CIFOR terus berupaya memetakan potensi kebakaran 2015 secara real-time, membantu pengambil keputusan di semua level untuk mengakses dan menginterpretasi data kebakaran tersebut. Proyek yang diberi nama “Politik Ekonomi Kebakaran Hutan dan Asap di Indonesia” ini akan berlangsung sepanjang tahun 2015 ini.

Menurut hasil analisa CIFOR, kebakaran dan asap berpotensi menimbulkan konflik antara pemangku kepentingan lokal (masyarakat asli, migran, perusahaan besar), yang berebut lahan gambut akibat tumpang tindihnya konsesi yang dialokasikan beragam level pemerintah (nasional, kabupaten, desa). Dalam kasus tersebut, kebakaran seringkali digunakan untuk mengklaim lahan, mengekskalasi konflik yang ada, dan cara berbisnis, serta mungkin melibatkan korupsi di tingkat tertinggi.

Proyek ini menggunakan pendekatan unik lintas disiplin untuk memahami kemunculan kebakaran lahan gambut penghasil asap di Indonesia. Penelitian baru ini menargetkan Propinsi Riau Sumatera, titik panas deforestasi dan kebakaran global.

“Upaya pemetaan terkait dengan peristiwa kebakaran terbesar Indonesia pada 2013 dan 2014, akan memperkuat, mengintegrasikan peta tingkat nasional, propinsi dan distrik untuk mengungkap kerumitan tenurial dan masalah klaim lahan yang kami duga menjadi inti masalah banyaknya kejadian kebakaran terkini.”

Peneliti CIFOR juga mengungkapkan bahwa respon kebijakan tidak hanya berdasar pada pemetaan semata. “Penelitian kami akan mengkontekstualisasi upaya pemetaan dengan verifikasi lapangan dan eksplorasi lebih berwarna bagaimana persepsi, pengalaman dan penjelasan kebakaran dari aktor lokal.”

Hal ini akan melibatkan kajian kebijakan, pemetaan pemangku kepentingan berbasis lapangan, analisis politik-ekonomi penyebab kebakaran, dan analisis de-fakto lapangan praktik pembakaran.

Di samping itu, proyek ini juga akan melibatkan komponen penjangkauan luas dengan aktor pejabat terkait pada tingkat propinsi, nasional dan internasional serta disiapkan untuk mendorong reformasi bermakna di Riau dan titik panas kebakaran lain.

“Ini juga akan membantu wartawan, publik lebih luas, dan sektor korporasi, serta pihak terdampak di Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk lebih memahami realitas lapangan kebakaran terkini.” (Fahrum Ahmad)

BNPB Luncurkan Dua Program Pencegahan Karhutla Riau

Published in Nasional
Selasa, 23 Juni 2015 14:22

Medialingkungan.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan dua program upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Kedua program tersebut yakni teknologi modifikasi cuaca dan penyekatan kanal liar.

Teknologi modifikasi cuaca dilakukan untuk menghasilkan hujan buatan dengan menyemai awan dengan garam (NaCl). Dalam proses penyemaian awan tersebut, akan digunakan pesawat CN-295 milik TNI AU yang dilengkapi peralatan canggih dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sedangkan program penyekatan kanal liar dilakukan untuk menjaga agar kondisi lahan gambut tidak cepat mengering. Pembuatan kanal liar tersebut ditargetkan sebanyak 1000 kanal dengan rata-rata biaya pembuatan satu kanal sebesar Rp 15 juta.

Kepala BNPB, Syamsul Maarif, saat kunjungannya ke Propinsi Riau pada Senin (22/6), mengungkapkan kedua upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat hingga Oktober mendatang, Riau berstatus Siaga Darurat Kebakaran akibat fenomena El Nino yang diperkirakan menyebabkan kemarau panjang hingga akhir tahun ini.

“Pada prinsipnya upaya ini untuk menjaga agar gambut tetap kering. Mumpung sekarang masih ada awan, kita hajar dengan teknologi modifikasi cuaca supaya terjadi hujan," ucapnya dikutip dari Beritasatu.com.

Untuk kedua program ini, BNPB mengeluarkan dana sekitar Rp 40 miliar. Masing-masing dana untuk teknologi modifikasi cuaca dan penyekatan kanal liar yakni sebesar Rp 25 miliar dan Rp 15 miliar.

"Alokasi berasal dari dana siap pakai," ujar Syamsul Maarif, pada peluncuran program tersebut di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. (Irlan)

Riau Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan

Published in Nasional
Selasa, 02 Juni 2015 12:55

Medialingkungan.com – Memasuki musim kemarau Pemerintah Propinsi Riau telah menyatakan Riau berada dalam status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan hingga Oktober 2015.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, 25 titik panas telah terdeteksi di Riau. Untuk itu, sejumlah pihak di Riau telah mempersiapkan berbagai upaya dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan di daerah tersebut.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, seperti yang dilansir dari beritasatu.com mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar melakukan pembuatan hujan buatan untuk mengantisipasi kebakaran lahan di Riau. "Doakan saja bisa secepatnya (hujan buatan) bisa direalisasikan," ucapnya.

Sementara itu, PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) telah mengadakan latihan penyegaran disiplin fisik dan mental kepada tim pemadam kebakaran hutan (Forest Fire Fighter) perusahaan pulp dan kertas itu.

''Kami berharap dengan latihan ini akan meningkatkan disiplin peserta, sehingga mampu menjadi contoh bagi yang lain, kemudian adanya rasa tanggung jawab, kepedulian, loyalitas serta teamwork dalam mendukung komitmen perusahaan untuk menjaga kawasan dari kebakaran hutan dan lahan,'' jelas Terisman, Regional Manager RAPP sebagaimana yang dikutip goriau.com.

Kegiatan yang resmi ditutup pada Senin (1/6) tersebut dilaksanakan di Kawasan Danau Buatan Rumbai, Pekanbaru. Sebanyak 50 orang anggota pemadam kebakaran yang mengikuti pelatihan tersebut ditempa oleh tim dari Batalyon Paskhas 462 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru. (Irlan)

Plt Gubernur Riau Lamban, Menteri LHK Turun Tangan

Published in Nasional
Senin, 04 Mei 2015 21:14

Medialingkungan.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Riau, (05/05) untuk meninjau persiapan daerah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi terjadi pada musim kemarau pertengahan tahun 2015.

"Benar, Ibu Menteri LHK akan melakukan kunjungan kerja ke Riau terkait persiapan pencegahan Karhutla," ujar Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, Kemal Amas, seperti yang dilansir antaranews, Senin (04/05).

Kemal mengungkapkan, Siti Nurbaya akan menginap semalam di Pekanbaru, dan memimpin rapat persiapan pencegahan karhutla bersama pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan.

"Intinya, kedatangan Menteri adalah untuk mendorong pihak daerah untuk lebih siap, dan mengkoordinasikan semua pihak, baik instansi pusat maupun daerah supaya menyiapkan dan berperan sesuai tupoksinya masing-masing," ucapnya.

Siti Nurbaya setelah dipercaya menjabat Menteri LHK sering berkunjung ke Riau, khususnya untuk membahas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang sudah 17 tahun terakhir mendera Riau, katanya.

Menurut Kemal, Siti Nurbaya juga mendorong agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menetapkan status "Siaga Darurat" kebakaran lahan dan hutan saat sejumlah daerah di pesisir Riau mengalami kebakaran hebat pada awal tahun ini.

Ia menambahkan, kedatangan Menteri LHK kali ini kemungkinan besar terkait dengan lambannya Plt Gubernur Riau untuk memperpanjang masa status siaga darurat yang habis pada 31 Maret lalu. (Angga Pratama)

Jambi Harus Seperti Riau Dan Aceh, Beri 'Efek Jera' Pelaku Pembakaran Lahan

Published in Nasional
Senin, 16 Maret 2015 22:26

Medialingkungan.com – Provinsi Jambi, sebagai penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbanyak di Sumatera setelah Propinsi Riau, dituntut untuk menindaklanjuti pelaku kejahatan tersebut ke dalam ranah hukum.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, dalam Seminar Hasil Studi Valuasi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Provinsi Jambi yang dilaksanakan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dan Fakultas Kehutanan IPB.

Bambang mengungkapkan Jambi harus menangkap dan memproses para pelaku secara hukum seperti yang dilakukan Riau dan Aceh.

“Seharusnya Jambi juga memberikan efek jera ini terahadap pelaku pembakaran. Puluhan tahun kita menghisap asap ini, tapi tidak ada satupun korporasi yang bisa diseret pertanggungjawabannya,” ucapnya, dikutip dari mongabay.

Hasil studi Kajian Valuasi Dampak Kebakaran Gambut di tiga kabupaten yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi ini menunjuk  Kabupaten Muaro Jambi sebagai kabupaten yang paling rawan terbakar diantara tiga kabupaten yang diteliti.

Hal ini terlihat dari besarnya persentase luasan potensi kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi, baik untuk total luasan (41,1%) maupun total gambut terbakar (58,9%). Luasan gambut yang berpotensi terbakar di  Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat adalah sebesar 65,3% dan 24,4% dari luasan gambut di kedua kabupaten.

”Beberapa kecamatan yang harus berada pada kondisi siaga kebakaran gambut akibat tingginya potensi kebakaran areal gambut di wilayah Kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu, Maro Sebo dan Taman Rajo (Kabupaten Muaro Jambi); Kecamatan Beram Itam, Kuala Betara dan Senyerang (Kabupaten Tanjung Barat); Kecamatan Dendang, Geragai, Mendahara, Rantau Rasau, Muara Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Muara Sabak Barat (Kabupaten Tanjung Jabung Timur),” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Hukum dan Politik, Husni Djamal, dalam sambutannya mengatakan selain penegakan hukum juga akan merekomendasikan kepada Gubernur untuk membangun sistem terpadu dalam pengendalian kebakaran.

“April ini diprediksi Jambi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran hutan dan lahan. Karena seperti yang diketahui kebiasaan membuka lahan dengan sistem tebang dan bakar ini akan berakibat muncul hot spot dimana-mana. Jika tidak mau bencana asap berulang, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan semua stakeholder berusaha untuk mengendalikannya,” ucap Djamal.

Tercatat, hingga saat ini Jambi menderita kerugian ekonomi akibat bencana tersebut mencapai Rp19 triliun. (Irlan)

‘Sipongi’ Aplikasi Pendeteksi Dini Kebakaran Hutan

Published in Informasi & Teknologi
Senin, 16 Maret 2015 14:40

Medialingkungan.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya baru-baru ini meluncurkan sebuah aplikasi sistem deteksi kebakaran hutan bernama SiPongi  yang bisa mengecek hotspot atau titik api kebakaran hutan.

Dia mengatakan, tujuan peluncuran aplikasi ini adalah untuk mengantisipasi dan melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dengan lebih cepat. “Agar dapat meminimalisir kebakaran hutan,” ucap Siti, di kantornya Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, (12/03), dikutip dari tempo.co.

Menurut dia, aplikasi SiPongi merupakan aplikasi yang berbasis data satelit NOAA dan Tera, serta alat itu pun dibantu oleh cahaya matahari. Ia menambahkan, cara kerjanya pun cukup simple, dimana satelit akan menangkap suhu dan luasan titik api lalu disampaikan ke pusat informasi dan akan ditampilkan ke web.

“Selain titik api, aplikasi ini juga dapat menampilkan kualitas udara,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKLHK, Sonny Partono mengungkapkan aplikasi ini memiliki 2 tampilan, yakni masyarakat bisa membukanya, dan yang kedua untuk pihak Internal KLHK dengan unit-unit terkait dalam permasalahan kebakaran hutan.

Kini, aplikasi yang diluncurkan pada Kamis 12 Maret kemarin tersebut dapat diakses pada laman web http://sipongi.menlhk.go.id/. Bukan hanya itu, aplikasi ini juga didukung dengan fasilitas call center di nomor +6281310035000 dan SMS Center di nomor +6281297185000 untuk pengaduan titik api baru, sistem aplikasi ini juga dapat dipantau melalui Twitter di @hotspotsipongi, kata Sonny. (Dedi)

500 Hektar Hutan Habis Terbakar di Kota Valparaiso, Chile

Published in Internasional
Sabtu, 14 Maret 2015 21:48

Medialingkungan.com – Sekitar 500 hektar hutan habis terbakar dengan sekejap di Kota Pelabuhan Valparaiso, Chile. Kebakaran yang terjadi di kota tersebut diakibatkan api yang menjalar dari wilayah hutan pinus di dekat jalan yang menghubungkan kota pelabuhan itu dengan beberapa desa.

Tempartur hangat dan angin kencang dari Pantai Pasifik membuat api menyebar ke wilayah lain dan hampir mendekati permukiman warga. Menanggapi kejadian tersebut, Pemerintah setempat langsung memerintahkan sejumlah militer dan polisi untuk mengevakuasi warga desa di dekat kota Valparaiso, Chile.

"Kami sudah mengambil keputusan untuk menerapkan status darurat di Vina del Mar dan Valparaiso. Langkah evakuasi preventif dilakukan terhadap sekitar 4 ribu hingga 16 ribu warga, tergantung intensitas api," ujar Deputi Menteri Dalam Negeri Chile, Mahmud Aleuy, seperti dikutip dari ABC Australia, Sabtu (14/03).

Mahmud mengatakan peristiwa kebakaran ini bukan merupakan kali pertama terjadi di kota yang juga dikenal sebagai "Permata dari Pasifik" ini. Ia menambahkan, sebelumnya kebakaran juga pernah terjadi pada april 2014 lalu dan menewaskan sebanyak 16 orang. (Dedi)

Penanggulangan Titik Api Di Riau Belum Optimal

Published in Nasional
Jumat, 13 Maret 2015 21:38

Medialingkungan.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya menyatakan, pemerintah hingga saat ini terus berupaya untuk mengurangi asap akibat masih adanya kebakaran lahan dan hutan (hotspot) di Riau.

Menurut dia, berbagai macam cara sudah dilakukan untuk mengatasi kebakaran di Riau, termasuk dengan modifikasi cuaca oleh Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla).

“Pada hari Kamis (05/03) lalu kita bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan penaburan benih-benih hujan, yaitu dengan garam 2,5 ton," ujar Siti di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/03).

Setelah adanya penebaran garam itu, ia mengaku mendapat laporan bahwa pada Sabtu-Minggu pekan lalu Riau dan sekitarnya mulai diguyur hujan deras. Ibu menteri KLHK ini juga menambahkan akan terus memantau perkembangan kualitas udara di Riau saat ini.

Menteri lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu lantas memaparkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), jika ISPU masih di bawah 50 berarti masih baik, tapi jika di atas 51 itu sedang, kalau di atas 100 itu jelek. “Saya punya alat kontrol itu dan beserta laporan cauacanya,” ucapnya.

Dia mengatakan langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka hotspot dalah penindakan dan pencegahan. Untuk pencegahan, langkah yang dilakukan adalah pembuatan sekat-sekat kanal di areal gambut, patroli wilayah dan peningkatan partisipasi dunia usaha, katanya.

Siti berharap pencegahan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah sehingga bisa mengurangi titik hotspot di Riau dan sekitarnya, dikuti JPPN.com, Kamis (12/03). (Iswanto)

Hutan di Riau Kembali Terbakar, BPPT Siap Tabur Garam

Published in Nasional
Selasa, 03 Maret 2015 19:15

Medialingkungan.com – Kebakaran hutan dan lahan gambut kembali terjadi di Provinsi Riau. Kejadian ini membuat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Heru Widodo, melakukan upaya penanganan serius melalui hujan buatan dengan menyemai garam menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

“Operasi pembuatan TMC ini bekerja sama dengan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” ucap Heru.

Ia menambahkan, cuaca dikondisikan agar lebih mengarah dengan yang dibutuhkan. Umumnya, untuk meningkatkan intensitas curah hujan atau mempercepat proses hujan di suatu tempat. “Semoga hujan buatan ini mampu memadamkan hotspot agar visibility tak mengganggu kesehatan dan aktivitas penerbangan,” ujar Heru di Pekanbaru, Senin (02/03), seperti yang dilansir viva.co.id.

TMC dilakukan dengan meniru proses alamiah yang terjadi di dalam awan, di mana sejumlah partikel higroskopik yang dibawa dengan pesawat ditambahkan langsung ke dalam awan jenis Cumulus (awan hujan) agar proses pengumpulan tetes air di dalam awan segera dimulai.

Sementara itu, Koordinator Lapangan TMC Pekanbaru, Sutrisno mengatakan, UPT Hujan Buatan juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memanfaatkan radar cuaca Stasiun Meteorologi Pekanbaru.

Menurutnya, operasi TMC ini didukung oleh satu unit pesawat jenis CASA 212-200 versi rain maker dengan nomor registrasi PK-PCT milik PT Pelita Air Service. Selain itu, disiapkan pesawat CN-295 milik TNI Angkatan Udara untuk mendukung jika terjadi eskalasi (penambahan) jumlah kebakaran hutan dan lahan, kata Sutrisno. “Semoga dengan menggunakan pesawat jenis CASA itu dapat membantu proses pemadaman,” tuturnya. (DM)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini