medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Hutan yang Hilang di Indonesia Seluas Irlandia

Published in Nasional
Kamis, 03 Juli 2014 22:29

Medialingkungan.com –Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia melimpah ruah, baik darat (hutan) maupun laut. Bahkan salah satu tesis dari seorang peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara Atlantis yang hilang. Dalam mitosnya, Atlantis merupakan sebuah negara sangat kaya akan sumber daya alam, dan tertata rapi memebentang dalam bentuk kepulauan layaknya Nusantara.

Namun, kebenarannya masih belum tersimak. Indonesia justru memiliki reputasi buruk terkait pelestarian hutan. Para ilmuwan melansirdalam CBC news, Senin 30 Juni 2014, mengungkapkan bahwa kini negara kita sudah melampaui negara penyelenggara Piala Dunia 2014, Brasil, terkait penebangan liar hutan tropis.

Meski pencanangan program moratorium sebagai bentuk perlindungan satwa liar dan memerangi perubahan iklim telah diperdengungkan sejak 2011 silam, namun laju kerugian negara semakin mebumbung tinggi.

Nature Climate Change mempublis jurnal berisi penyebab kerugian yang diderita Indonesia. Isi jurnal tersebut menyatakan, kerugian tersebut disebabkan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kelapa sawit dan peternakan dalam kurun waktu 2000 hingga 2012 dengan total luasan 60.000 km. Atau dengan kata lain luas hutan yang berubah sama dengan luas negara Irlandia.

Dalam jurnal tersebut tertulis, 2012 lalu potensi kehilangan hutan di Indonesia kehilangan hutannya lebih tinggi dari di Brasil. Pada tahun tersebut, Indonesia saja sudah kehilangan 8.400 km persegi, dibandingkan 4.600 km persegi yang ada di Brasil. Jurnal Nature Climate Change mencatat bahwa saat ini Brasil tengah berupaya untuk mengurangi kerugiannya dari sektor hutandan usaha tersebut telah membuahkan hasil.

"Kita perlu meningkatkan penegakan hukum dan kontrol di daerah itu sendiri," kata Belinda Margono, penulis utama dari studi di Universitas Maryland, sekaligus orang yang bekerjar di kementerian kehutanan Indonesia.

Diketahui, hutan mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia, karena pohon merupakan penyumbang oksigen terbesar.

"Hutan hujan adalah paru-paru bumi. Anda memiliki paru-paru untuk bernapas dan jika anda menyingkirkan paru-paru itu, maka bumi akan menderita," ujar Matthew Hansen, salah satu penulis di jurnal tersebut di Universitas Maryland.

Kehilangan 'paru-paru bumi' berdampak pada perubahan iklim yang semakin cepat dirasakan. Sebagai salah satu hutan hujan terbesar di dunia yang ada di Indonesia, negara lain bahkan lebih peduli dan prihatin akan kehilangan hutan di negara ini.

Sebuah negara di Skandinavia yaitu Norwegia berjanji akan memberi dana US$1 miliar untuk memperlambat hilangnya hutan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari perjanjian pencegahan perubahan iklim di dunia.

"Kemitraan in merupakan insentif keuangan yang kuat," ucap Gunhild Oland Santos-Nedrelid, juru bicara kementerian lingkungan Norwegia.

Ia mengatakan hilangnya hutan Indonesia yang meningkat beberapa bulan ke depan, akan berdampak pada meningginya kekeringan dan kebakaran hutan.

Sejauh ini, Norwegia telah membayar hampir US$50 juta untuk Indonesia dari US$1 miliar yang dijanjikan. Dana tersebut ungkap Gunhild, untuk dijadikan pembentukan lembaga baru yang konsen terhadap pembalakan hutan.

"Indonesia akan mulai mendapatkan uang dalam jumlah besar, jika hanya monitoring itu dapat membuktikan perlambatan penebangan hutan secara ilegal," kata dia.

Norwegia memang dikenal dermawan akan pelestarian hutan tropis di dunia. Proyek serupa berupa US$1 miliiar diberikan kepada Brasil serta program serupa namun lebih kecil dananya untuk negara Guyana dan Tanzania.

Pohon dapat menyerap karbondioksida dari gas rumah kaca yang merupakan faktor utama dari pemanasan global. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan penebangan hutan turut menyumbang 17 persen dari semua gas rumah kaca buatan manusia.

Pemberlakuan moratorium 2011 lalu, sampai saat belum memiliki efek yang bisa dirasakankan langsung. Kendati demikian ritme pemerintah dalam melindungi hutan dari deforestrasi masih cenderung melow.

"Tampaknya bahwa moratorium tidak memiliki efek yang diinginkan," tulis para ilmuwan di jurnal tersebut.

Melalui moratorium tersebut pemerintah bermaksud untuk memperlambat kerugian serta melindungi habitat orang utan, harimau sumatera, dan satwa liar lainnya. Namun, tulisan di jurnal Nature Climate Change mengungakapkan kekecewaan para peneliti terhadap ketidaksesuaian dengan dari tujuan pembentukannya. (MFA)

Pendekatan Prospektif Bedah si Unik "Gambut"

Published in Nasional
Senin, 30 Juni 2014 07:08

Medialingkungan.com - Dalam rilis mongbay indonesia, Ridzki Sigit, Direktur Mongabay Indonesia mengungkapkan bahwa gambut memegang peranan yang sangat krusial dalam kaitannya dengan mitigasi pemanasan global serta peneyeimbang iklim dunia.

Gambut (peatland dalam bahasa Inggris), menurutnya tengah menjadi pokok perbincangan pada forum nasional dan internasional.

Ia menyadari, publik secara luas belum mengetahui betul seluk-beluk mengenai gambut. Serupa dengan yang dialami oleh Mongabay Inondesia bahwa pembaca merespon gambut melalui permintaan khusus yang dilayangkan via email – untuk mengulas informasi yang sedikit padat perihal gambut secara definitif dan peran penting dari ekosistemnya.

Secara objektif, Medialingkungan mencoba menerangkan “gambut” melalui pendekatan atau skema analisis prospektif – untuk mensintesakan informasi secara komparatif. Untuk itu, beberapa kutipan dalam tulisan ini merupakan kutipan langsung dari hasil publis sebelumnya.

Definisi gambut

Secara terminologi gambut merupakan dekomposisi bahan organik yang terjadi dengan estimasi waktu selama ribuan tahun untuk menciptakan penyimpanan karbon pada tanah.

Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF) menyebutkan bahwa gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karenanya lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk.

Sederhananya, gambut tersusun dari bahan organik yang mengalami penumpukan karena belum terurai secara sempurna. Penumpukan itu bisa mencapai hingga kedalam 7-15 meter. Jenis gambut ini disebut gambut dalam.

Menurut Oka Karyanto dari Universitas Gajah Mada untuk membentuk kedalaman gambut setebal 4 meter dibutuhkan sekurang-kurangnya 2.000 tahun, namun jika dikeluarkan airnya lewat drainase gambut dapat habis hanya dalam waktu 100 tahun.

Selain itu lahan gambut bersifat seperti spons, sangat penting bagi hidrologi kawasan karena mampu menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya.

Karena keunikan ekosistemnya, ratusan spesies unik vegetasi, seperti pohon, anggrek dan tanaman obat hanya ditemui di rawa gambut. Hutan rawa gambut juga menjadi habitat bagi spesies terancam punah seperti harimau, macan dahan, orangutan dan masih banyak lagi.

Aspek lingkungan lahan gambut

ICRAF mencatat, karakteristik yang dimiliki lahan gambut berhubungan dengan kontribusinya dalam menjaga kestabilan lingkungan -- ‘jika’ lahan gambut berada kondisi ideal (stabil), namun sebaliknya – akan menjadi sumber masalah lingkungan apabila manusia mencoba mengorek kestabilan lahan gambut.

Secara ringkas, beberapa aspek lingkungan yang berhubungan dengan lahan gambut adalah lahan gambut sebagai penambat dan penyimpan karbon, lahan gambut sebagai sumber emisi gas rumah kaca, kebakaran lahan gambut, dan aspek hidrologi dan subsiden.

Kendati lahan gambut hanya meliputi 3 persen dari luas daratan seluruh dunia, namun menyimpan 550 Gigaton C atau setara dengan 30% karbon tanah, 75% dari seluruh karbon atmosfir, setara dengan seluruh karbon yang dikandung biomassa (massa total makhluk hidup) daratan dan setara dengan dua kali simpanan karbon semua hutan di seluruh dunia. Demikian menurut hasil penelitian Prof Hans Joosten dari Institute of Botany and Landscape Ecology, University Greifswald di Jerman.

Sementara itu, Gas rumah kaca (GRK) utama yang keluar dari lahan gambut adalah CO2, CH4, dan N2O. Pembakaran lahan gambut bisa memicu emisi CO2 yang dinilai 23x lipat dibandingan CH4 yang dimiliki gambut per hektarnya.

Menurut Erick Olbrei, peneliti gambut dari Australian National University, lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menyimpan setidaknya 57-60 miliar metrik ton karbon, hanya bisa ditandingi dengan Amazon yang menyimpan sekitar 86 miliar metrik ton karbon di dalam tanahnya. Hilangnya setengah lahan gambut Indonesia, akan melepaskan sekitar 100 Gigaton karbon dioksida atau 150 kali emisi tahunan Australia bisa terlepas ke udara dalam beberapa dekade mendatang.

Sebagai perbandingan jika emisi lahan gambut Indonesia lepas secara keseluruhan ke atmosfer akan setara dengan sepertiga cadangan karbon yang ada di seluruh dunia. Menurut Greenpeace, hal ini akan setara dengan membakar seluruh cadangan minyak bumi yang ada di Arab Saudi, Venezuela, Kanada, Rusia dan Amerika Serikat digabungkan menjadi satu.

Faktor lainnya yaitu penurunan permukaan (subsiden) gambut sekaligus menyebabkan menurunnya kemampuan gambut menahan air. Apabila kubah gambut sudah mengalami penciutan setebal satu meter, maka lahan gambut tersebut akan kehilangan kemampuannya dalam menyangga air sampai 90 cm atau ekivalen dengan 9.000 m3 ha minus satu.

Dengan kata lain lahan disekitarnya akan menerima 9.000 m3 air lebih banyak bila terjadi hujan deras. Sebaliknya karena sedikitnya cadangan air yang tersimpan selama musim hujan, maka cadangan air yang dapat diterima oleh daerah sekelilingnya menjadi lebih sedikit dan daerah sekitarnya akan rentan kekeringan pada musim kemarau.

Memangnya banyak lahan gambut di Indonesia?

Mongabay Indonesia sendiri mengungkapkan bahwa Indonesia adalah pemilik kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia dengan luasan sekitar 21-22 juta hektar (1,6 kali luas pulau Jawa), yang penyebarannya berada di Kalimantan, Sumatera dan Papua.  Papua adalah yang terluas dengan lebih kurang sepertiga lahan gambut yang ada di Indonesia.

Lahan gambut bagi Indonesia memiliki nilai yang sangat penting karena mampu menyimpan karbon 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis biasa atau tanah yang bermineral, dan 90% diantaranya disimpan di dalam tanah.

Bagaimana kondisi lahan gambut di Indonesia?

Menurut data Wetlands, sekitar 61 persen total lahan gambut di Indonesia adalah hutan yang sebagian besar telah dibuka dan 24 persen adalah semak belukar yang telah terganggu. Hanya sekitar

5 persen saja yang telah dikelola. Lahan gambut yang berada di tangan pemegang konsesi (perkebunanan sawit dan kayu) sekitar 23 persen dan seringkali area konsesi tersebut berada dalam kondisi rusak.

Salah satu indikator bahwa pengelolaan gambut buruk adalah lahan gambut yang terus terbakar. Kebakaran lahan gambut terbesar yang terjadi di Indonesia adalah kebakaran pada 1996-1997 yang dibarengi dengan el nino.

Setelah itu hampir setiap tahunnya kebakaran lahan dan hutan gambut selalu menjadievent regular tahunan, terjadi setiap kemarau di propinsi Riau dan pesisir Sumatera lainnya serta di Kalimantan yang hutan gambutnya terlanjur dibuka untuk sawit, pertanian, dan tanaman homogen akasia.

Potensi gambut

Lahan gambut dalam sama sekali tidak direkomendasikan untuk dibuka dan dikonversi, namun lahan gambut dangkal masih dapat dimaanfaatkan untuk lahan pertanian. Umumnya para peneliti menyebutkan bahwa kedalaman gambut yang masih direkomendasikan untuk dibuka adalah gambut berkedalaman maksimal 3 meter atau 10 kaki.

Puslitbang Deptan mencatat, dengan kedalaman 3 meter, tanaman tahunan/perkebunan, padi, tanaman palawija, hortikultura, dan tanaman lahan kering semusim dapat tumbuh dengan sangat subur, bahkan menghasilkan kualitas yang sangat tinggi sesuai dengan taraf/standar permintaan perusahaan-perusahaan besar.

Melihat potensi lahan gambut yang sangat besar, khususnya unuk bidang pertanian dan perkebunan, sehingga lahan gambut acap kali mengundang perlakuan negatif manusia terhadap eksplorasi dan pemanfataannya lahan.

Lahan gambut juga merupakan sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan pada tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Sumber plasma nutfah flora yang terdapat di lahan rawa gambut merupakan plasma nutfah alami yang hidup di areal hutan.  

Jika lahan rusak atau bahkan hilang, maka akan menyebabkan beberapa plasma nutfah menjadi rawan, langka, bahkan sampai punah.

Sesuai dengan pemaparan sebelumnya, membakar dan melakukan eksploitasi berlebihan (illegal logging) di wilayah gambut merupakan hal yang menimbulkan efek sebaliknya dari potensi khusus yang sangat besar — yang hanya dimiliki oleh lahan gambut. (MFA)

Polda Riau Genapkan Tersangka Pembakar Hutan Menjadi 62 Orang

Published in Nasional
Minggu, 29 Juni 2014 15:57

Medialingkungan.com – Setelah sebelumnya 60 tersangka kebakaran hutan di Provinsi Riau, kini pihak Kepolisian Daerah Provinsi Riau kembali menetapkan dua tersangka lagi pada yang sama. Kini seluruh tersangka yang di tetapkan resor kepolisian di kabupaten dan kota menjadi 62 orang.

"Sampai saat ini perburuan tersangka kejahatan kehutanan dan lingkungan itu masih terus dilakukan dan kemungkinan masih ada tersangka-tersangka lainnya," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo kepada pers di Pekanbaru, Sabtu (28/06).

Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau menyebutkan, para tersangka yang berhasil diamankan sejak 5 April hingga 27 Juni 2014.

Guntur menambahkan, selain tersangka pembakar hutan dan lahan, pihak kepolisian juga menangkap pelaku perambah dan pembalakan hasil hutan kayu yang melakukan prakteknya secara ilegal.

Menurutnya, para perambah hutan dan pembalakan ilegal itu sangat berpotensi melakukan pembakaran hutan sebagai upaya pembersihan untuk dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan.

Pihak kepolisian menengarai bahwa 62 tersangka itu ditetapkan berdasarkan 41 laporan atau perkara. Sebanyak 16 perkara di antaranya merupakan dugaan pembakaran hutan dan lahan, sementara untuk perambahan dan pembalakan liar ada sebanyak 25 laporan.

Kasus terbanyak ditangani Polres Rokan Hilir dengan 19 perkara dan tersangkanya 24 orang, sementara Polres Kota Dumai menangani tujuh kasus dengan 21 tersangka. Polres Bengkalis dari lima kasus menetapkan tujuh tersangka, sementara Polres Siak, Meranti, dan Polres Rokan Hulu masing-masing menangani dua perkara dan dua tersangka.

Kepolisian di Kabupaten Pelalawan selama tiga bulan terakhir menangani tiga kasus dengan empat tersangka dan terakhir ada satu kasus di Polres Kampar.

Kasus kabut asap yang melanda indonesia beberapa bulan lalu, masih menyisakan berbagai polemik. Bahkan, pihak pemerintah negara tetangga melayangkan surat tertulis kepada pihak pemerintah indonesia, yang dinilai gagal melakukan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dan menyebabkan asap kebakaran tersebut juga menghampiri negaranya. (MFA)

KLH Gelar Pertemuan Khusus Sebagai Rujukan RPJMN 2015-2019

Published in Nasional
Sabtu, 28 Juni 2014 11:33

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) baru-baru ini mereview laporan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim tahun 2013 sebagai bahan penyusunan RPJMN Tahun 2015–2019, yang bertujuan untuk mengukur kinerja KLH serta memudahkan evaluasi atas sejumlah hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan di masa mendatang.

Dalam pertemuan ini Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Arief Yuwono mengatakan, menjaga kelestaran lingkungan hidup serta mengantisipasi keruskannya membutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

“Kementerian Lingkungan Hidup terus menerus melakukan koordinasi antar instansi dan mengedukasi masyarakat serta mengajak partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan permasalahan lingkungan hidup,” ujar Arief.

Salah satu yang menjadi isu nasional dan regional adalah masalah kebakaran hutan dan bencana asap yang setiap tahun terjadi, khususnya di Pulau Sumatera dan sebagian Kalimantan.

Pihak KLH mengungkapkan bahwa Indonesia terus berupaya menanggulangi kebakaran hutan dan bencana asap yang merugikan masyarakat. Upaya yang terus-menerus itu dilakukan melalui melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelanggar aturan pada praktik-praktik kriminal bidang kehutanan.

Selain penindakan oleh para aparat, menurutnya, yang lebih penting adalah upaya pencegahan kebakaran hutan. Strategi ini merupakan tindakan preventif untuk mengendalikan kerusakan hutan dan kerusakan atmosfer.

Selain kebakaran hutan dan lahan, KLH mencatat beberapa persoalan aktual yang menjadi sorotan dan perhatian masyarakat, diantaranya mengenai bencana banjir, global warming, dan kerusakan lahan akibat aktivitas pertambangan.

Arief menambahkan bahwa saat ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan, pengkajian dan program aksi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan, sesuai dengan kewenangannya.

Namun, ia tak memungkiri bahwa KLH juga harus melibatkan instansi/lembaga, masyarakat, dunia usaha dan partisipasi pihak lain dalam sebuah kebijakan dan aksi program untuk menanggulangi permasalahan lingkungan hidup Indonesia. (MFA)

Melalui Suratnya, Malaysia Ingin Bencana Asap Riau Segera Dituntaskan

Published in Nasional
Jumat, 27 Juni 2014 09:16

Medialingkungan.com – Baru-baru ini pihak pemerintah Malaysia melayangkan sebuah surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI sehubungan dengan kiriman asap hasil kebakaran lahan di Provinsi Riau dan sekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menkokesra Agung Laksono menyatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya agar bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau tidak menyebar dan membakar lahan dan hutan di sekitarnya.

Agung juga beharap agar seluruh pihak turut membantu mengatasi masalah ini. Pasalnya Indonesia akan mengahadapi El-Nino pada juli hingga akhir tahun 2014 nanti. Untuk itu, ia mengimbau seluruh warga yang memiliki lahan, agar tidak membakarnya.

"Kita kan berusaha terus, apalagi ini nanti berkembang terus ini dengan El-Nino ini. Sekali lagi saya harap masyarakat ikut membantu. Yang punya lahan jangan membakar lahannya," kata Agung di kompleks Istana Wapres, Jakarta, Kamis (26/06).

Agung tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah Riau atas pembakaran lahan dan hutan tersebut. Menurutnya, peristiwa ini kembali terjadi karena lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. "Pemprov juga sudah bekerja maksimal. Ini balik lagi ke penegakan hukum. Jangan petaninya, tapi orang-orang yang biayai itu yang harus dikejar," tegas Agung. (MFA)

BNPB Anggarkan Rp355 M untuk Tangani Kebakaran Hutan

Published in Nasional
Selasa, 24 Juni 2014 19:25

Medialingkungan.com – Sekitar Rp 355 miliar dana yang disediakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan yang sulit diprediksi datangnya.

"BNPB menyiapkan dana siap pakai Rp 355 milyar antisipasi kebakaran hutan dan lahan," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB melalui pesan singkatnya di Jakarta pada Gatra, Senin (23/6).

Ia menengarai hal tersebut dengan berkaca pada fenomena yang melanda Indonesia tahun 1997 lalu. Unutk itu, pihaknya berupaya melakukan penanggulangan dengan menyiapkan anggaran sebesar itu.

Kemarau panjang diiringi suhu tinggi yang melanda Indonesia tahun 1997 mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan yang luas, krisis pangan dan energi, serta semakin memicu krisis ekonomi dan politik.

Tercatat sekitar 2,12 juta hektar hutan dan lahan gambut yang terbakar yang ditengarai menghasilkan emisi karbon mencapai 0,81-2,57 PgC atau setara dengan 13-40 persen emisi kebakaran hutan dunia. Sebuah efek yang begitu besar untuk kategori penghasil emisi gas rumah kaca.

Menurut BNPB, terdapat sekitar 9 provinsi yang diprioritaskan untuk dilakukan penanggulangan itu, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timumr, dan Kaltara.

"Bupati, walikota dan gubernur tetap sebagai penanggung jawab. Kepala BNPB, Syamsul Maarif, terus memimpin koordinasi potensi nasional untuk pendampingan kepada pemda," ujar Sutopo.

Dari informasi yang diperoleh, saat ini, sekitar 236 titik api (hotspot) yang berhasil terdeteksi di Riau, yakni di Bengkalis 46, Kampar 17, Kuansi 10, Dumai 29, Pelalawan 19, Rokan Hilir 97, Rokan Hulu 11, dan Siak 7. (MFA)

Siaga Kebakaran Lahan, Sumsel Gunakan Heli Mi-8

Published in Nasional
Senin, 23 Juni 2014 19:41

Medialingkungan.com – Pada H-5 menjelang bulan suci Ramadhan, Sumatera Selatan kembali gencar mewaspadai kebakaran hutan yang terus mengancam. Hal ini dikarenakan kenaikan suhu yang cenderung stabil dalam konidisi tetap memanas, yang tak kunjung diguyur hujan selama beberapa pekan terakhir.

Dari hasil pantauan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), saat ini titik api (hot spot) mulai bermunculan di beberapa wilayah yang tersebar di 17 kabupaten dan kota. Untuk itu, pihak BPBD serta UPTD kebakaran lahan secara masif melakukan pengawasan melalui patroli dan water booming menggunakan helikopter Mi-8.

"Kami tidak ingin seperti daerah lain, makanya kami mulai lakukan pemadaman," kata Yulizar Dinoto, Kepala BPBD Sumatera Selatan, Senin (23/06).

Dari pantauan tersebut, pihak BPBD menyebutkan, sebaran titik api tersebut terdapat di kawasan hutan di Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, hingga ke arah perbatasan dengan Jambi.

Sebelumnya, BPBD telah melakukan pengeboman air di kawasan Talang Lubuk (Kabupaten Banyuasin), Puntian (Banyuasin), Embacang (Ogan Ilir), dan Pelabuhan Dalam (Ogan Ilir). Tindakan ini, kata Yulizar, akan berlangsung hingga masuk musim hujan, tiga bulan ke depan. 

"Kita dapat bantuan heli dari BPBN hingga tiga bulan ini,” katanya pada Tempo.

Ia menambahkan bahwa pada patroli hari ini, pihaknya telah menyisir wilayah lahan gambut di Banyuasin dan Ogan Ilir. Pengeboman air itu melibatkan enam pilot dan awak helikopter Mi-8 yang berkebangsaan Ukraina. 

Pesawat yang disewa oleh BPBN itu sengaja diberikan kepada instansi terkait di Sumatera Selatan untuk menjaga kawasan hutan, lahan gambut, dan sejumlah lahan milik warga maupun lahan negara agar bebas dari kebakaran. (MFA)

Kebakaran Lahan di Pulau Rupat Mencapai 100 Hektar

Published in Nasional
Sabtu, 21 Juni 2014 16:09

Medialingkungan.com - Sekitar 100 hektar lahan di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis terbakar. Saat ini im Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar), Kabupaten Bengkalis, telah memantau lima titik kebakaran yang diduga disebabkan oleh tingginya suhu pada wilayah tersebut.

Sebagai upaya pengndalian kebakaran, BPBD Damkar telah menerjunkan belasan personil ke sejumlah lokasi yang lahannya terbakar sejak empat hari lalu itu. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara (booming) menggunkan satu unit helikopter.

“Lima titik kebakaran itu di antarnya di Desa Kampung Jawa, Desa Sei. Injab, Kelurahan Batu Panjang, Dusun Jeram dan Desa Terkul. Selain dilakukan pemadaman melalui jalur darat, juga dilakukan pemadaman lewat udara sekitar 42 kali,” ujar Kepala BPBD Damkar Bengkalis Moch Jalal melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Suiswantoro, Jumat (20/06).

Suiswantoro menjelaskan, sejak tiga hari lalu petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan telah menuai keberhasilan. Hal ini terbukti, di empat titik kebakaran api sudah bisa dikendalikan, hanya satu titik yakni di Desa Terkul yang masih menyisakan kebakaran yang cukup parah.

Pihak pemadam mengatakan, sulitnya pemadaman disebabkan oleh angin yang bertiup sangat kencang menyebabkan penyebaran api menjadi cepat. Disamping itu, tingginya suhu di sekitar pusat api juga menyulitkan petugas untuk mendekat.

“Kondisi panas dan angin kuat seperti ini membuat penyebaran api sangat cepat. Kami terus berusaha maksimal,” katanya lagi.

Riauterkini mencatat, selain di Pulau Rupat, kebakaran lahan juga terjadi di Desa Sei. Linau, Kecamatan Siakkecil. Di daerah ini terpantai tiga titik kebakaran yang terjadi sejak tiga hari lalu. Upaya pemadaman juga dilakukan sekitar 20 personil dari Kecamatan Siakkecil dan Bukitbatu. (MFA)

KLH Selidiki Perusahaan Asing yang Terindikasi Bakar Lahan

Published in Nasional
Sabtu, 14 Juni 2014 15:25

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelidiki sebuah perusahaan luar negeri karena terindikasi melakukan pembakaran lahan saat terjadi bencana asap di Provinsi Riau pada awal 2014.

Plt.Deputi Penegakan Hukum Lingkungan (KLH), Imam Hendargo Abu Ismoyo mengatakan, memang ada satu perusahaan asing yang masih tahap penyelidikan, tapi saya masih belum mempelajari lebih jauh kasus ini.

Berdasarkan informasi yang dirampung, perusahaan asing yang diselidiki tersebut berinisial KID, yakni sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit. Namun, Imam Hendargo mengatakan pihaknya belum bisa membeberkan tentang penyelidikan tersebut.

Intinya, kami tidak akan tutup-tutupi mengenai perusahaan asing yang melakukan pembakaran lahan di Provinsi Riau, tapi hanya saja kasus yang melibatkan perusahaan asing akan sangat sensitif, katanya.

Menurut Imam Hendargo, perusahaan asing tersebut merupakan satu dari 26 perusahaan yang kini diselidiki kementerian karena terindikasi membakar lahan pada awal 2014. Mereka adalah kasus-kasus yang bisa dilanjutkan setelah kementerian memiliki bukti awal yang cukup kuat, setelah sebelumnya ada lebih dari 40 perusahaan diselidiki sejak bulan Maret lalu.

Imam Hendargo secara resmi menjabat Plt.Deputi Penegakan Hukum Lingkungan untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Sudariyono, yang memasuki masa purnabakti pada awal Juni. Imam menyatakan, dirinya akan melanjutkan kasus-kasus yang hingga kini masih dalam penyelidikan, termasuk terhadap 7 kasus melibatkan perusahaan dalam kebakaran 2013 yang sedang dalam proses penyidikan.

"Kita akan jalan terus, dengan tetap berhati-hati jangan sampai kita malah balik digugat," janji Imam.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Riau Riko Kurniawan menegaskan, Kementerian Kehutanan harus mengambil terobosan untuk mempercepat penanganan kasus kebakaran lahan yang menumpuk selama dua tahun terakhir, dan belum sekali pun ke pengadilan.

Ada informasi bahwa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ragu-ragu dalam meneruskan kasus melibatkan perusahaan asing . Kalau memang begitu, kenapa masih bersikeras untuk menangani 23 perusahaan itu, kenapa tidak dilimpahkan saja ke polisi, katanya. (AP)

Waspada, El Nino akan Melanda Indonesia

Published in Nasional
Jumat, 13 Juni 2014 20:46

Medialingkungan.com - Besar kemungkinan potensi El Nino yang akan melanda Indonesia perlu diwaspadai karena selain memicu kekeringan, dan kebakaran hutan, belum lagi, minimnya curah hujan juga meningkatkan jumlah titik api (hot spot) sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Arief Yuwono mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia pernah mengalami El Nino yaitu pada tahun 2006, 2009 dan juga 2012.

Meski di tahun 2014 ini, El Nino diperkirakan lemah jika ditambah kemarau panjang, El Nino akan tetap menjadi masalah. Selain kekeringan, suhu udara naik, potensi kebakaran hutan dan lahan pun tinggi dan sangat perlu untuk diwaspadai oleh Negara Indonesia, katanya.

Arief menegaskan, kerugian bencana ekologi dari kebakaran hutan dan lahan menyebabkan hilangnya nilai ekonomis tegakan kayu, menurunkan produktivitas ekosistem hutan, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, menurunkan kesuburan tanah, hilangnya fungsi-fungsi ekologis dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Belum lagi dampak asap yang membuat penyakit pernafasan, hilangnya mata pencarian, mahalnya biaya kesehatan, terganggunya transportasi, hubungan negara tetangga terganggu dan dampak jangka panjang pemanasan global dan perubahan iklim,tambahnya.

Pengaruh El Nino pada kebakaran hutan dan lahan indonesia itu sudah pernah terjadi sejak tahun 1994-1995 sebesar lima juta hektare yang terbakar. Di tahun 1997-1998 itu juga pernah terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian sebesar US$ 674-799 juta, ujarnya. (AP)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini