medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Seluas 9 Ha Hutan di Jepang Terbakar

Published in Internasional
Selasa, 15 April 2014 08:00

Medialingkungan.com - Pasca kebakaran hutan yang melanda jepang pada Rabu (15/04/2014), otoritas setempat masih belum merilis laporan mengenai korban jiwa dan korban yang cedera.

Api yang membakar hutan seluas sembilan hektare ini terjadi di daerah pegunungan di Kota Kiryuu sebelah baratdaya Prefektur Gunma pada pukul 11.00 waktu setempat. Prefektur Saitama sebelumnya telah memberi peringatan udara kering pada 7 April di wilayah tersebut.

Lembaga penyiaran Jepang, Nippon Hōsō Kyōkai (NHK) yang memberitakan kebakaran ini menyatakan, Departemen Pemadam pada awalnya menerima laporan dari warga di Kota Kiryuu tentang kebakaran ini. Pihak otoritas Jepang juga dikabarkan menurunkan Helikopter saat kebakaran terjadi dan ikut dalam upaya meringankan bencana dan api masih menyala. (MFA)

 

Polda Riau Tetapkan 26 Tersangka Pembakar Hutan

Published in Nasional
Selasa, 04 Maret 2014 08:00

Medialingkungan.com – sebanyak 26 tersangka yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan hutan di Pekanbaru, Riau. Pihak kepolisian wilayah Polda Riau juga telah memeriksa ke 26 tersebut.

“Pemeriksaan terhadap 26 orang tersangka itu masih diselidiki penyidik di wilayah hukum Polda Riau untuk melakukan pendalaman”, ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar.

Ia juga menambahkan bahwasanya, telah diperiksa 26 orang pelaku penebangan liar dan pembakaran lahan di Pekan Baru. Ke-26 pelaku pembakaran hutan saat ini telah menjalani pemeriksaan di beberapa wilayah kepolisian setempat, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Para pelaku melakukan aksinya diduga tersebar di sejumlah tempat. Diantaranya di Yaitu di Polres Indragiri Hilir ada 2 tersangka, Polres Pekan Baru ada 2 tersangka, Polres Siak ada 2 tersangka, Polres Indra Giri Hulu ada 1 tersangka, Polres Pelalawan ada 4 tersangka, Polres Bengkalis ada 10 tersangka, di Polres  Rohen Hilir ada 5 tersangka, Polres Dumai ada 1 tersangka, Polres Kepulauaan Meranti ada 2 tersangka.

Meski demikian, penyidik akan melakukan pengembangan dari keterangan 26 tersangka yang saat ini sudah diamankan tersebut.

Polisi pun tengah bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani pembakaran lahan tersebut. Para tersangka untuk sementara ini akan dijerat dengan Undang-Undang No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tetang Kehutanan. (DN)

NOAA, Satelit Pelacak Kebakaran Hutan

Published in Informasi & Teknologi
Sabtu, 04 Januari 2014 08:00

Medialingkungan.com - Badan ilmiah  yang berkantor pusat di Washinton D.C, Amerika Serikat ini adalah badan ilmiah di Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang berfokus pada kondisi samudera dan atmosfer. NOAA berfungsi untuk memberi peringatan jika terjadi kondisi cuaca yang membahayakan, memetakan laut dan langit, memandu penggunaan dan perlindungan sumber daya lautan dan pantai, serta meneliti untuk meningkatkan pemahaman dalam penglolaan lingkungan. 

Biasanya NOAA lebih berkontribusi untuk memberi sinyal jika terjadi kebakaran hutan di seluruh belahan dunia. Satelit ini beroperasi dengan mengorbit pada bumi dan memantau titik-titik terjadinya kebakaran hutan.

NOAA baru menangkap sinyal kebakaran pada radius 1kmx1km. Dengan adanya peringatan kebakaran, tim perlindungan hutan akan segera mengambil tindakan darurat untuk meminimalisir dampak kebakaran hutan dan mematikan api. (MFA)

Hasil Evaluasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Terkait Kebijakan Kehutanan Riau

Published in Nasional
Senin, 24 Maret 2014 23:15

Medialingkungan.com - Pembakaran lahan di Riau diakibatkan adanya perizinan konversi lahan dari hutan hujan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Diperkirakan sekitar 1/4 juta Ha hutan hujan di Sumatera terkonversi menjadi lahan kelapa sawit tiap tahunnya.Hutan hujan Riau merupakan habitat utama salah satu fauna endemik Indonesia, Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae). Jenis ini berstatus Critically Endangered dalam redlist database International Union for Conservation of Nature (IUCN) yaitu jenis beresiko punah dalam waktu dekat. Sementara di CITES jenis ini termasuk Appendix 1, yaitu satwa yang terlarang diperdagangkan dalam dunia international.

Catatan Greenpeace pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa 400 ekor dari populasi harimau secara keseluruhan berada di hutan Riau. Namun populasi ini terus menuai ancaman akibat pembukaan lahan. Salah satunya adalah efek tepi, hal ini mendesak habitat untuk menemukan habitat yang baru demi kelangsungan hidupnya. Tak hanya itu, kebakaran hutan yang belakangan ini melanda Riau sukses meluluh lantahkan habitat dan mengurangi jumlah populasi.

Kebakaran yang terjadi di riau memiliki dampak yang lebih luas khususnya pada pemanasan iklim global. Setiap tahunnya 1,8 milliar ton emisi rumah kaca terlepas ke atmosfer akibat perusakan dan pembakaran lahan gambut. Kebakaran hutan yang terjadi pada provinsi dengan lahan gambut terluas di dunia ini menyumbang sekitar < 4% total emisi gas rumah kaca (GRK).

Hutan gambut adalah hutan dengan kondisi tanah organosol atau memiliki kandungan organik yang tinggi. Kandungan organik tersebut didapatkan dari sisa-sisa penimbunan dan pembusukan tumbuhan yang belum selesai, namun sudah berlangsung secara berulang dan dalam waktu yang sangat lama.Salah satu guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir Yusran Yusuf, M.siketika diwawancarai mengatakan teknologi apapun tak akan mampu memperbaiki lahan gambut, apalagi dengan melakukan konversi sebagai kebun sawit. Hal tersebut bukan solusi wajar.

Beliau juga mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan valuasi ekonomi dari hasil kayu maupun non-kayu hanya berkisar 10% saja keuntungan yang diperoleh dari hutan ataupun lahan yang sekarang menjadi lahan kelapa sawit dan sisanya adalah keuntungan dari sisi fungsi ekologis hutan yang tak ternilai harganya.“Biodiversity lokal juga tak akan tergantikan dengan teknologi apapun kecuali terjadi secara alami dan itu membutuhkan waktu yang lama dalam suksesi primernya,” lanjut Prof. Yusran.

Berdasarkan peramalan ektrapolatif bahwa reliabilitas pemerintah dalam pengukuran tren atas jumlah kejahatan tidak cermat dengan mengeluarkan izin konsesi lahan. Hal tersebut menunjukkan persistensi terhadap pola-pola yang teramati sebelumnya (di masa lampau) terbukti benar dengan terjadinya kebakaran hutan saat ini.Secara realistis disimpulkan bahwa Izin kelola hutan di Riau mesti di cabut karena dianggap gagal dalam pengendalian kegiatan pengelolaan hutan dengan mengurangi atau menghilangkan fungsi utama hutan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 2008.

Pertimbangan teknis dan usulan penetapan tersebut kini tidak lagi memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan baik pada rencana jangka pendek, maupun rencana jangka panjang sekalipun masih mengacu pada rencana porvinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada pasal 13 dalam PP tersebut.Beliau menambahkan tertera jelas pada UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa dalam proses pengelolaan hutan dan lingkungan hidup harus sesuai prinsip-prinsip lingkungan.“Jika tidak sesuai dengan aturan maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan praktek pengelolaan yang tidak prosedural,” tambahnya. (MFA)

Halaman 7 dari 7

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini