medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Walhi Bali Protes ke Bupati Lotim Atas Penerbitan Izin Penambangan Pasir Laut

Published in Nasional
Rabu, 26 Agustus 2015 11:55

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali kirimkan surat ke Bupati Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Moch. Ali Bin Dachlan terkait pemberian izin prinsip penambangan pasir laut. Pemberian izin yang dilakukan Bupati Lotim diyakini Walhi hanya untuk melengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali yang seluas 700 ha.

Surat protes tersebut pada Bupati Lotim tertanggal 14 Agustus ini ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP), Gubernur NTB, dan tiga instansi terkait lainnya.

Izin prinsip tertanggal 31 Januari 2015 itu dinilai menyalahi aturan karena pemerintah kabupaten tak lagi punya hak menerbitkan izin terkait pemanfaatan kawasan laut dan kini beralih ke pemerintah provinsi sesuai UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

“Walhi memandang (penerbitan izin) melampaui kewenangannya karena sejak Oktober 2014 bupati tak punya kewenangan menerbitkan izin pemanfaatan kawasan laut, dari jarak 0-12 mil kewenangannya provinsi,” ujar Direktur Walhi Bali, Suriadi Darmoko, seperti yang dilansir mongabay, Rabu (26/08).

Pasal 27 ayat 3 UU No.23/2014 menyebutkan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Tidak hanya itu, Darmoko kritisi penerbitan surat izin prinsip Nomor: 473/ 503/PPT.I/2015 oleh Moch. Ali Bin Dachlan ini tak mencantumkan landasan hukumnya, dan hanya berdasar surat permintaan pemohon.

“Semestinya landasan hukumnya dicantumkan untuk memperjelas pertimbangan dalam pemberian izin,” tambahnya.

Selain itu, Walhi menyebut maksud dan tujuan penerbitan izin ini kabur, pada judul perihal izin prinsip, tapi dalam tubuh surat bupati menyatakan ini rekomendasi. “Ini izin prinsip atau rekomendasi? Kalau rekomendasi siapa yang minta? Biasanya atas permintaan atasan, tapi Gubernur NTB kan menolak penambangan pasir ini,” ujarnya.

“Kami memandang cacat hukum dan minta bupati mencabut izin prinsip yang dikeluarkan. Mendesak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan proses kajian Amdal,” serunya.

Dilain hal, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengungkapkan “Saya tidak tahu menahu persoalan itu. Kan yang berwenang dalam hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.

Melihat kondisi ini, Susi mengatakan dampak yang akan menimbulkan begitu besar dan sangat berisiko bagi hazard ekosistem yang berada disekitar Telik Benoa. (Angga Pratama)

Sejumlah Menteri Kerjasama Atasi Kekeringan

Published in Nasional
Rabu, 05 Agustus 2015 21:53

Medialingkungan.com – Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia membuat para petani putar kepala untuk menemukan cara dalam mengatasi kekeringan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini mengeluarkan instruksi menteri bernomor 5/Ins/VIII/2015 tentang Penyediaan Sumber Air di Atas Tanah Negara, Tanah Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan.

“Instruksi ini dikeluarkan untuk membantu masyarakat pada musim kemarau panjang ini, terutama dalam membantu menemukan sumber-sumber air bersih. Baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk kebutuhan masyarakat lainnya,” ujar Menteri ATR, Ferry Mursyidan Baldan, seperti yang dikabarkan metrotvnews, Rabu (05/08).

Kepala BPN menugaskan seluruh kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di Indonesia untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah negara yang memiliki sumber air untuk mengatasi masalah kelangkaan air pada musim kemarau.

Dia juga melakukan kordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta dinas yang terkait. “Tidak luput juga yang memiliki hak guna atau yang menguasai tanah negara. Mereka mesti menyiapkan lahan dan melakukan pengeboran sebagai sumber air bagi masyarakat,” ucap Ferry.

Menurut situs resmi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), menyatakan Negara Indonesia mesti waspada pada kekeringan di berbagai wilayah dan cuaca panas akan terus bergejolak hingga bulan November mendatang.

Lanjut terkait prediksi kekeringan oleh LAPAN, penyebab panjangnya musim panas tersebut diakibatkan oleh El Nino berskala moderat hingga kuat dengan indeks berkisar 1,59 hingga 2,5 masih akan terjadi dengan peluang di atas 95 persen.

Pernyataan yang diungkapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian itu tak mengada-ngada. Sebab potensi kekeringan tersebut berdasarkan hasil prediksi curah hujan musiman dari Model International Research Institute for Climate and Society (IRI). (Angga Pratama)

Surat Gubernur Jawa Tengah Pojokkan Masyarakat

Published in Nasional
Jumat, 03 Juli 2015 23:55

Medialingkungan.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo resmi mengeluarkan surat persetujuan penetapan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batubara di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Surat tersebut mengakibatkan masyarakat yang mempertahankan lahan pertanian mereka dari megaproyek energi batubara, kini akan dipaksa menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PT. Bhimasena Power Indonesia melalui PT. PLN (Persero).

Surat yang ditandatangani oleh Ganjar Pranomo ini semakin memojokkan masyarakat Desa Karengeneng, Ujungnegoro dan Ponowerang dalam mempertahankan lahan pertanian mereka dari rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap bertenaga batubara (PLTU) Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang seolah-olah Gubernur Ganjar menyetujui penyerahan lahan tersebut. 

Empat tahun mereka berjuang mempertahankan lahan dan menolak pembangunan PLTU tersebut. Warga telah menyampaikan suara mereka ke hampir semua instansi terkait seperti Kementerian Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komnas HAM, termasuk pihak J-Power dan Itochu sebagai pemenang tender pembangunan ini.

Tidak hanya itu, mereka juga telah mendatangi Japan Bank for International Cooperation (JBIC), sebagai pemberi dana pembangunan proyek Rp30 triliun. Berbagai aksi penolakan pun juga telah dilakukan, namun alih-alih mendengar suara warga Batang, Pemerintahan Jokowi-JK sepertinya lebih mengutamakan kepentingan korporasi dan para investor proyek.

“Melalui surat keputusan Gubernur nomor: 590/35 Tahun 2015 tentang persetujuan penetapan pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M2. Artinya, Negara akan melegalisasi perampasan tanah ini untuk pembangunan proyek energi kotor ini,” ujar Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Desriko, seperti press rilis Greenpreace Indonesia yang diterima Medialingkungan.

Desriko menyayangkan sikap Gubernur Ganjar yang memaksakan pembangunannya padahal proyek ini dapat mengancam kedaulatan pangan di kabupaten Batang karena menjadikan lahan persawahan produktif masyarakat menjadi lokasi proyek PLTU.

Selain itu, nelayan tradisional di sepanjang pantai dan perairan Ujungnegoro-Roban akan terkena dampak dari beroperasinya PLTU ini, apdahal  perairan Batang merupakan salah satu perairan paling kaya ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah, katanya.

Jika proyek ini tetap dipaksakan, kata Desriko, Presiden Joko Widodo akan gagal memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia petani dan nelayan di daerah itu. Pembangunan PLTU Batang di kawasan perairan produktif dan kawasan tangkap ikan juga bertolak belakang dengan Nawacita dalam mewujudkan kedaulatan pangan, mewujudkan kemandirian ekonomi serta melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara sebagaimana yang dimuat dalam 9 (sembilan) program Nawacita visi pembangunan Jokowi kemarin.

PLTU Batubara Batang akan mengambil sekitar 226,4 hektar lahan produktif persawahan milik masyarakat.  Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar seharusnya belajar dari pengalaman yang terjadi pada lokasi PLTU Batubara lain di Jawa, dimana petani dan nelayan menjadi korban pertama dari proyek energi kotor batubara ini.

Semestinya pemerintah mesti beralih ke sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Presiden Jokowi juga harus memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan, bukan justru menyengsarakan dan membahayakan masyarakat. (Press Rilis)

Pembukaan Perkebunan Tebu Ancam Masyarakat Kepulauan Aru

Published in Nasional
Sabtu, 27 Juni 2015 09:10

Medialingkungan.com – Kebijakan Pemerintah terkait rencana penetapan kembali pembukaan perkebunan tebu di Kepulauan Aru mendapat kritikan dari berbagai pihak. Hal tersebut dianggap akan mengancam hutan alam sekitar 730 ribu hektar serta berpotensi melumpuhkan kehidupan sekitar 84 ribu masyarakat Kepulauan tersebut.

Juru Kampanye FWI, Mufti Barri menganggap rencana tersebut memperlihatkan ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan alam di Kepulauan Aru. “Bahkan kami menduga target utama dibalik rencana ini hanyalah mengambil kayu-kayu alam yang ada di Kepulauan Aru,” ujarnya.

Jacky Manuputty, penggagas koalisi #SaveAru, menjelaskan penetapan kembali Kepulauan Aru ke dalam salah satu kawasan pengembangan industri gula di Indonesia Timur merupakan sikap arogan dan sepihak karena tidak mempedulikan aspirasi masyarakat di Kepulauan Aru.

“Kami akan kembali menggerakan perlawanan terhadap penetapan sepihak ini, dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap hal ini” tegas Jacky Manuputty.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan menilai rencana tersebut bertentangan dengan komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang sudah berjanji tidak akan memperpanjang izin prinsip pelepasan kawasan hutan di kepulauan ini untuk dikonversi menjadi perkebunan.

“Kehadiran perkebunan di Kepulauan Aru ini bukan hanya akan merusak ekosistem pulau-pulau kecil tetapi juga akan menimbulkan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat yang secara turun-temurun menguasai dan mengelola lahan pertanian dan hutan di Kepulauan ini,” ucap dia.

Selain Kepulauan Aru, rencananya Pemerintah juga akan melakukan pembukaan perkebunan tebu di Merauke dan Sulawesi Tenggara. Luas perkebunan tebu yang akan dibangun itu berkisar 500 ribu hektar.

Berdasarkan hasil kajian Forest Watch Indonesia (FWI) terdapat 2,97 juta hektare lahan yang masih memiliki hutan alam dari 7,40 juta ha total daratan di pulau-pulau kecil seluruh Indonesia.

Dari total luas daratan di pulau-pulau kecil itu, 1,3 juta ha atau 18 persen telah dibebani oleh izin investasi berbasis lahan, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri, perkebunan sawit, dan pertambangan.

Pada 2014, Kementerian Kehutanan juga mengeluarkan kebijakan tentang arahan lokasi untuk HPH, HTI, dan RE melalui Surat Keputusan No. 5984/Menhut-II/BPRUK/2014.  Kebijakan ini mengalokasikan lahan untuk konsesi perusahan seluas 850 ribu ha yang tersebar pada 242 pulau kecil di selurah Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini. (Siaran Pers)

Pengungsi Sinabung ke Hutan Lindung Mengundang Tanya

Published in Nasional
Rabu, 24 Juni 2015 14:11

Medialingkungan.com – Pengungsi Gunung Sinabung akan di alokasikan ke hutan lindung mengundang respon Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU) Jimmy Panjaitan. Ia mengungkapkan, semestinya pemerintah membeli lahan yang lain, bukannya memakai kawasan hutan lindung.

“Informasi yang diterima, hak masyarakat pengungsi Sinabung hanya pinjam pakai untuk jangka waktu tertentu. Paska jangka waktu habis, nasib pengungsi nantinya bagaimana? Terus mereka akan diapakan? Inilah yang mampu memicu konflik tanah ke depannya,” ucapnya, seperti yang dikabarkan kompas, Rabu (24/06).

Dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KPHSU tidak menemui informasi yang menyatakan kawasan pinjam pakai untuk relokasi bencana tertera di peta izin wilayah Sumatera Utara 2015. “Kami khawatir dampak dari izin pinjam pakai tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi kawasan hutan secara massif,” ujarnya.

“Pemohon bisa Gubernur, Bupati, BNPB atau BNPD, atau masyarakat. Ini yang tidak dipublikasikan, padahal banyak kewajiban yang dibebankan. Bayangkan saja, 300 KK lebih yang akan tinggal di sana, mungkinkah tidak akan mengganggu kawasan hutan di sekitarnya?” tambahnya.

Dilain hal, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengatakan, pihaknya sudah melakukan perbincangan terkait izin penggunaan kawasan hutan menjadi lahan pertanian. “Di hari Minggu orang dari kehutanan sudah menebang beberapa pohon. Semoga saudara-saudara kita segera menempati rumah relokasi dengan nyaman,” ucap dia.

Menurut dia, masing-masing rumah sederhana dibangun di lahan seluas 100 meter persegi dengan fasilitas satu ruang tidur, satu ruang utama, dan kamar mandi. “Akses listrik, air, dan jalan pun sudah kami siapkan,” tuturnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Medialingkungan.com, areal relokasi Siosar berada 17 kilometer dari Kota Kabanjahe. Untuk tahun pertama, ditargetkan 370 Kepala Keluarga (KK) akan menempati wilayah itu. Dari jumlah tersebut, baru 112 KK yang menerima. 

Kompleks relokasi menempati lahan seluas 458 hektar. Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membuat 2.053 rumah untuk pengungsi. Pemerintah menganggarkan dana  pembangunan tiap rumah sebesar Rp 59,4 juta. Total biaya pembangunan jalan dan rumah tersebut sebesar Rp 44,98 miliar, belum termasuk pembangunan fasilitas umum dan lahan pertanian.

Rumah relokasi tipe 36 tersebut diperuntukkan kepada 1.700 KK terdiri dari masyarakat yang berada di radius tiga kilometer, yaitu yang bermukim di Desa Sukameriah dan Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, lalu di Kecamatan Naman Teran (Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Kutatonggal). (Angga Pratama)

Kebijakan Perpanjangan Moratorium Hutan Dianggap Copy Paste

Published in Nasional
Jumat, 05 Juni 2015 18:19

Medialingkungan.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim Global menilai perpanjangan moratorium (penundaan izin baru) hutan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 hanya merupakan kebijakan copy paste.

Greenpeace, HuMA, ICEL, FWI, INOBU, debtWatch Indonesia, Yayasan Pusaka dan AMAN yang tergabung dalam koalisi, melalui siaran pers mengungkapkan kebijakan yang sebelumnya dimuat di dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013 kemudian diperpanjang melalui Inpres Nomor 8 tahun 2015 ini, tidak mengalami perubahan kecuali pada nomor surat dan para pihak yang diinstruksikan.

“Tidak ada hal yang baru kecuali meningkatnya risiko penghancuran hutan yang lebih masif dan konflik sosial serta kontribusi lebih besar ke bumi akan gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim atau pemanasan global. Ini tanda bahwa Presiden Joko Widodo yang rimbawan belum benar-benar serius bekerja untuk hutan Indonesia dan rakyat yang tinggal di dalam dan sekitarnya,” jelasnya.

Mereka menganggap Presiden dan Kementrian terkait telah gagal memperkuat kebijakan perlindungan hutan dengan mengambil momentum berakhirnya Moratorium Hutan pertengahan Mei lalu.

“Pemerintah telah melewatkan kesempatan baik untuk membuktikan janji perlindungan lingkungan seperti yang ada dalam Nawa Citanya sekaligus gagal memenuhi komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen hingga 41 persen sebagaimana telah diperkuat oleh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019,” tuturnya.

Koalisi tersebut juga menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, yang mengatakan bahwa Pemerintah akan memastikan adanya penguatan dalam pelaksanaan Inpres.

“Namun pertanyaan besarnya adalah apa strategi penguatan tersebut, kapan dan bagaimana itu akan terjadi. Atau ini hanya sekedar menenangkan dinamika tuntutan publik semata,” ucapnya.

Mereka menyarankan agar penguatan yang harus segera dilakukan Menteri Siti adalah mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 5984 Tahun 2014  tentang peta indikatif arahan pemanfaatan kawasan hutan untuk izin usaha pemanfaatan kayu.

“SK tersebut secara nyata mengancam wilayah moratorium, juga menjadi peluang terjadinya konversi hutan alam terutama di pulau-pulau kecil. Kajian FWI menemukan bahwa masih banyak wilayah-wilayah berhutan yang belum terlindungi oleh moratorium,” lanjutnya. (Press Rilis)

Koalisi ResponsiBank Dorong RUU Perbankan Yang Berkelanjutan

Published in Nasional
Kamis, 04 Juni 2015 18:26

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perkumpulan Prakarsa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Publish What You Pay (PWYP) dan International NGO Forum for Indonesian Development (INFID) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ResponiBank Indonesia mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Koordinator Sekretariat Koalisi, Akbar Ali mengungkapkan alasan pengusulan undang-undang tersebut karena menganggap undang-undang perbankan yang ada saat ini belum memuat empat aspek penting yakni tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial, perlindungan konsumen, inklusi keuangan dan aspek tata kelola transparansi bank.

"RUU Perbankan perlu memasukkan risiko sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari manajemen risiko industri perbankan," ujar Ali sebagaimana dikutip republika.co.id, Rabu (3/6).

Dia juga menjelaskan perlunya penegasan mengenai kelengkapan persyaratan perizinan (legalitas) selain Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek besar yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

"Koalisi ResponsiBank berpendapat bahwa undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat menjawab tantangan zaman, bukan hanya untuk konteks saat ini melainkan setidaknya hingga 10–15 tahun ke depan," lanjutnya.

RUU Perbankan yang ditargetkan oleh Komisi XI DPR RI selesai Agustus 2015 ini nantinya akan menggantikan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Irlan)

Masyarakat Desa Deaga Buat Perdes Lindungi Hutan Mangrove

Published in Nasional
Selasa, 02 Juni 2015 20:45

Medialingkungan.com – Masyarakat Desa Deaga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, saat ini berupaya menjaga ekosistem hutan mangrove. Pada bulan Mei 2015 masyarakat keluarkan Peraturan Desa (Perdes) terkait pengelolaan ekosistem mangrove. Pembuatan perdes tersebut melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

“Perusakan hutan mangrove mengakibatkan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang menjamin kehidupan masyarakat berkelanjutan makin terancam,” ujar Kepala Desa Deaga, Ruslani Mokoginta.

Dibuatnya perdes tersebut memiliki beberapa tujuan yakni, mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil, menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat desa Deaga, terpenuhi, kelestarian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup dan sumberdaya alam desa, dan yang terakhir, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia maupun kelangsungan kehidupan makhluk hidup, serta kelestarian ekosistem mangrove, katanya.

“Dengan dilindunginya pohon mangrove, maka perekonomian masyarakat juga bias meningkat, walaupun tidak seberapa,” ucap Ruslani.

Dalam perdes ini, pemerintah desa menetapkan Wilayah Perlindungan Mangrove (WPM) di empat titik, dan luas diperkirakan 150 hektar.

Ruslani mengungkapkan, penetapan WPM untuk melindungi daerah pesisir pantai dari berbagai kegiatan perusakan yang mengancam kelestarian pesisir pantai  dan keselamatan pemukiman masyarakat.

“WPM akan jadi bagian rencana tata ruang desa. Penetapan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, sambil mempertimbangkan karakteristik ekosistem mangrove serta aspek-aspek flora dan fauna,  sosial budaya, dan kelembagaan masyarakat.” ujarnya, seperti yang dikabarkan mongabay.

Dalam pembuatan perdes ini, pemerintah desa didukung Perkumpulan Kelola dan Mangrove For the Future (MFF). Selain itu, dalam satu tahun, sudah rehabilitasi mangrove di desa ini, salah satu penanaman Rhizopora 4.000 bibit di bagian utara hutan mangrove Desa Deaga.

Sementara itu, Staf Lapangan Perkumpulan Kelola Hutan, Yakob Botutihe mengatakan, area yang akan ditanami seluas satu hektar, jenis ini sesuai indicator biologis pada daerah tersebut. (Angga Pratama)

Lemahnya Sanksi Pengaruhi Maraknya Penyelundupan Satwa

Published in Nasional
Senin, 18 Mei 2015 20:03

Medialingkungan.com – Maraknya penyelundupan satwa liar, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, salah satunya disebabkan oleh lemahnya sangsi bagi pelaku sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati.

Pasalnya, di dalam undang-undang tersebut hanya memberikan hukuman penjara maksimum lima tahun dan denda sebesar Rp 100 Juta. Hal inilah yang mendorong Menteri Siti Nurbaya untuk membahas undang-undang tersebut bersama dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami sudah berkomunikasi dengan komisi IV, bapak Edi Prabowo. Dia menyatakan 'Ibu Nur sambil kita lihat, ada program prosedur legislasinya'" ungkapnya seperti yang dikutip CNN Indonesia, Senin (18/05).

Namun Dia mengaku pembicaraannya dengan Komisi IV belum sampai kepada revisi undang-undang tersebut.

"Saya dengan komisi IV belum lompat ke revisi. Tapi lihat dulu yang ini penegakan hukumnya seperti apa. Tapi saya sudah informasikan beberapa hal. Beliau mendukung upaya kita dalam menyelamatkan satwa yang dilindungi ini," ucap Siti.

Sejak terungkapnya kasus penyelundupan satwa liar di pelabuhan Tanjung Perak, Jakarta, 4 Mei lalu yang juga mengundang perhatian internasional itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) banyak melakukan langkah antisipatif terhadap hal tersebut.

Selain pembahasan undang-undang, KLHK juga pada 9 Mei lalu telah membentuk posko penyelamatan Burung Kakatua Jambul Kuning.

Sejauh ini, ada tiga posko yang disiapkan untuk mencegah penyelundupan burung tersebut, di antaranya Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, Kantor Mandala Wanabakti, dan Kantor Rehabilitasi Tegal Alur.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Medialingkungan.com, sebanyak 72 ekor Burung Kakatua Jambul Kuning berhasil dikumpulkan melalui posko tersebut.

Sembilan hari setelah pembentukan posko penyelamatan Burung Kakatua Jambul Kuning pada 9 Mei 2015 lalu, telah ada 72 burung yang telah terkumpul, siap masuk karantina untuk kemudian dikonservasi. (Irlan)

Pemerintah Resmi Perpanjang Moratorium Hutan Hingga 2017

Published in Nasional
Kamis, 14 Mei 2015 22:02

Medialingkungan.com – Pemerintah Indonesia resmi memperpanjang moratorium hutan. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Rabu (13/05).

"Moratorium sudah diperpanjang. Ya, memang perlu Indonesia proteksi hutan. Perlu lindungi hutan yang masih ada," ungkap Jokowi sebagaimana yang dilansir CNN Indonesia, Kamis (14/05).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai dasar hukum pelaksanaan moratorium hutan menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkannya inpres tersebut yakni pada tanggal 13 Mei 2015.

Sementara itu, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi menuturkan pemerintah harus memperpanjang waktu moratorium sehingga memberi waktu bagi pemulihan alam terhadap fungsi dan kekayaannya.

“Selain itu, juga untuk memberi waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, mengembalikan daya dukung, dan meninjau ulang perizinan," ucapnya.

Seharusnya moratorium tidak hanya dilaksanakan pada hutan primer dan lahan gambut saja, akan tetapi juga meliputi wilayah kritis lainnya, dikarenakan terjadinya peningkatan pelepasan kawasan hutan saat moratorium dilakukan, katanya.

Dari data Walhi menunjukkan pada tahun 2013, dilepaskan 2,4 juta hektar dan meningkat menjadi 3,2 juta hektar pada tahun 2014. (Irlan)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini