medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Greenpeace: Jokowi Belum Optimal Lindungi Hutan

Published in Nasional
Kamis, 14 Mei 2015 14:58

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kini memperpanjang Moratorium Hutan di hari terakhir kebijakan tersebut berakhir. Namun, belum menyertakan elemen penguatan perlindungan, yang berarti sekitar 48,5 juta hektar hutan masih memiliki resiko akan dihancurkan, Rabu (13/05).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Greenpeace menyambut baik perpanjangan dua tahun moratorium hutan namun sangat menyayangkan bahwa kebijakan ini tidak mengalami banyak perubahan. Greenpeace menyayangkan langkah yang baik ini menjadi kurang berarti tanpa adanya penguatan.

“Presiden Jokowi telah gagal mendengar seruan dari masyarakat agar melindungi seluruh hutan dan lahan gambut yang tersisa. Di tangan Jokowi, target pemotongan emisi gas rumah kaca Indonesia akan sulit tercapai dan kekayaan hayati bangsa ini tidak akan bertahan lama,” ujar Teguh Surya, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan melalui surel.

Analisa Greenpeace terhadap Inpres baru ini mengungkapkan luas hutan yang dilindungi seluas 63,8 juta hektar sementara luas hutan Indonesia yang seharusnya bisa diselamatkan mencapai 93,6 juta hektar.

Perpanjangan moratorium ini juga tidak menyelesaikan masalah tumpang tindih izin yang ada di hutan moratorium yang mencapai 5,7 juta hektar. Dengan demikian sekitar 48,5 juta hektar hutan hujan Indonesia masih tetap terancam dan mengancam masyarakat adat, lokal dengan pemerintah dikarenakan tidak adanya perlindungan, ditambah kebijakan ini tidak menjamin terbitnya peta tunggal One Map.

Greenpeace bersama sejumlah LSM lainnya telah mendorong presiden untuk mengambil kesempatan memperbaiki tata kelola kehutanan namun ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam kampanye mendesak perpanjangan dan penguatan moratorium sejak satu bulan terakhir, Greenpeace telah berhasil mengumpulkan petisi dari 12 ribu masyarakat yang dikirim ke pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Sekretariat Negara.

“Merujuk pada siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Presiden Perpanjang Moratorium, memberikan sebuah harapan penguatan terhadap moratorium.  Hanya saja pernyataan tersebut masih tidak jelas dari sisi tenggat waktu, kapan penguatan moratorium ini akan terwujud, sementara wilayah hutan yang tidak tercakup dalam moratorium akan terus berpotensi dirusak,” ucap Teguh Surya, mengomentari siaran pers dari KLHK. (Press Rilis)

Greenpeace Menilai Langkah KKP Sudah Sangat Baik

Published in Nasional
Minggu, 03 Mei 2015 14:16

Medialingkungan.com – Greenpeace menilai langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah tepat dalam mendukung perpanjangan moratorium izin terhadap kapal ikan eks asing yang ditetapkan 6 bulan mendatang.

Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah M Nasution mengungkapkan, ada tiga hal yang mencakup perbaikan yakni, penguatan landasan hukum tata kelola perikanan,  pemantapan kualitas data sumber daya ikan dan biofisik kelautan.

“Tahun ini merupakan momentum penting untuk meletakkan dasar perbaikan yang kokoh bagi tata kelola perikanan Indonesia agar dapat menjadi fondasi dalam mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan serta kompetitif dalam lima hingga 10 tahun mendatang,” ujar Arifsyah, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan melalui surel, Jakarta (03/05).

Dia menegaskan, pemerintah semestinya merancang kembali perangkat dan sistem kebijakan yang menegaskan kedaulatan, kemandirian, dan keteladanan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kerja prioritas ini juga termasuk melahirkan rancangan perubahan atau bahkan undang-undang (UU) baru untuk menggantikan UU Perikanan No 31 tahun 2004 junto No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, tambahnya.

“Pemerintah perlu mendahulukan dan mengundang berbagai pakar perikanan dari seluruh Indonesia agar dapat segera melahirkan konsensus dan protokol bersama mengenai tata cara pendugaan stok ikan yang dapat diakses oleh publik,” jelasnya.

Lanjutnya, hal lain yang tak kalah penting dalam fasilitasi komunikasi adalah menyamakan langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bertahap beralih dari penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan. Dalam hal ini koordinasi lintas Kementerian juga menjadi penting.

Arifsyah berharap, perubahan akan terjadi bila kerja multipihak dan kegigihan bersama untuk menjadikan laut sebagai masa depan negara Indonesia.

Perpanjangan moratorium izin kapal ikan eks asing berlaku hingga 31 Oktober 2015, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10/Permen-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. (Press Rilis)

Green Investment Harus Dapat Lindungi Hutan dan Lahan Gambut

Published in Nasional
Selasa, 28 April 2015 00:06

Medialingkungan.com – Sejumlah aktivis Greenpeace ingin menyampaikan pesan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan kaos hitam yang bertuliskan “Presiden Rimbawan, Perpanjang dan Perkuat Moratorium” para aktivis itu juga membagikan beberapa foto terbaru kebakaran hutan di tengah-tengah acara The Tropical Landscape Summit yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di Shangri-La Hotel, Senin (27/04).

“Aktivis Greenpeace ingin menyampaikan pesan itu kepada Presiden Jokowi yang juga seorang rimbawan, bahwa inisiatif investasi hijau (green investment) harus dapat melindungi hutan alam dan gambut Indonesia dengan cara memperpanjang dan memperkuat moratorium hutan yang masa berlakunya akan habis pada 13 Mei mendatang,” ujar Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan.com melalui surel. 

“Pada pertemuan itu, Greenpeace meminta kepada pemerintah agar investasi hijau tidak hanya pencitraan saja namun harus dapat melindungi hutan dan lahan gambut yang tersisa di Indonesia,” tegasnya.

Saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan langsung ke Sei Tohor, Riau, yang merupakan salah satu area terparah saat kebakaran tahun lalu, memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut.

“Lahan gambut tidak bisa diremehkan, harus dilindungi karena merupakan ekosistem, dan bukan hanya gambut dalam saja yang harus dilindungi, namun seluruh areal gambut,” ucap Jokowi saat melakukan blusukan ke Sei Tohor pada 27 November 2014 lalu.

Selain itu beliau juga mengungkapkan, “Jangan sampai tropical rainforest kita habis gara-gara kita konversi ke tanaman monokultur dan kelapa sawit”.

Kebijakan moratorium atau jeda penebangan hutan adalah fondasi untuk menghentikan laju perusakan hutan dan lahan gambut. Namun kebijakan tersebut harus diperkuat dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh tutupan hutan dan gambut tersisa, tanpa pengecualian selama kebijakan moratorium diberlakukan.

Pembuatan satu peta One Map Policy juga harus dipercepat dan harus ada jaminan akses keterbukaan informasi dan data perijinan bagi publik, peninjauan kembali atas izin-izin yang telah diberikan, dan yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan kebijakan moratorium haruslah berbasis capaian dan bukan dibatasi oleh waktu.

Pada acara Tropical Landscape Summit ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya telah memberikan konfirmasi bahwa pemerintah berencana untuk memperpanjang moratorium, akan tetapi belum ada kepastian soal penguatan tersebut yang sangat diperlukan. (Press Rilis)

Jokowi Masih Perlu Benahi Implementasi SVLK

Published in Nasional
Senin, 20 April 2015 18:36

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapuskan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dinilai sebagai langkah yang salah. Pasalnya, kebijakan SVLK pada kenyataan saat ini sangat membantu pertumbuhan industri kayu atau mebel yang ada di Indonesia. Karenanya, SVLK sudah sepantasnya untuk dipertahankan sebagai kebijakan yang mendukung industri mebel.

Saat ini, masih banyak pengusaha UKM yang merasakan kerumitan proses SVLK serta rawan ditunggangi oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar. Sementara, bila wacana penghapusan SVLK ini dilanjutkan maka upaya yang telah ditempuh Indonesia bertahun-tahun dalam mengatasi pembalakan liar akan mundur kembali.

“Hingga saat ini pembalakan liar masih merupakan salah satu kontributor terhadap deforestasi dan kerusakan hutan. Penerapan SVLK bagi industri mebel dan kerajinan akan menutup peluang masuknya kayu yang tidak jelas asal usulnya,” ujar Direktur Konservasi WWF Indonesia, Arnold Sitompul, seperti yang dilansir Bisnis, Senin (20/04).

Arnold mengungkapkan, SVLK merupakan instrumen yang diperlukan dalam menata perdagangan dan pergerakan kayu untuk mendorong tata kelola yang baik di sektor kehutanan. Maka, pembenahan implementasi SVLK ini penting karena akan berdampak pada upaya mempertahankan Indonesia sebagai negara pengekspor produk kayu ketiga terbesar ke pasar Eropa, katanya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengatakan bila SVLK dihapus akan menjadi risiko yang cukup tinggi. Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk membuat prosedur SVLK yang lebih mudah. “Contoh Trading House kayu,” ucap Siti.

Menurut data Kementerian Perdagangan, hingga saat ini dari 3500 UKM meubel dan kerajinan tercatat hanya 637 perusahaan yang telah mendapatkan SVLK.

Saat ini, keluhan yang dirasakan pengusaha terkait proses mendapatkan SVLK, yakni proses yang sulit dan mahal dalam pembuatan Ijin Usaha Industri (IUI), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). (Angga Pratama)

Masyarakat Desak Gubernur Jateng Agar Cabut SK Izin PT Semen Gresik

Published in Nasional
Sabtu, 11 April 2015 12:03

Medialingkungan.com – Organisasi Masyarakat Sipil desak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk segera mencabut Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kendeng Utara, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Desakan yang dilakukan masyarakat sipil untuk menolak rencana pembangunan pabrik dan penambangan kapur oleh PT Semen Gresik yang saat ini telah berganti nama menjadi PT Semen Indonesia.

Penolakan dari gabungan organisasi sosial tersebut, karena rencana pembangunan diprediksi akan merusak ekosistem di sekitar pegunungan Kendeng Utara yang selama ini diketahui ada kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

Dosen Manajemen Bencana Universitas (UPN) Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno mengungkapkan, izin pembangunan dan penambangan yang dikeluarkan Gubernur Jateng dinilai sangat bertentangan dengan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air jo Keppres No.26/2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

“Ini yang salah dalam konsep pembangunan di Indonesia. Harusnya, pembangunan itu akan mengurangi risiko bencana, tapi sebaliknya disini pembangunan akan memicu terjadinya bencana,” ujar Eko, seperti yang dilansir mongabay.co.id, Sabtu (11/04).

Menurut dia, risiko bencana yang muncul dari sebuah pembangunan bisa terjadi karena perusahaan atau investor yang menggulirkan pembangunan mengabaikan semua aspek lingkungan yang sudah ada. Walaupun, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sudah dilakukan oleh mereka.

“Yang terjadi kan Amdal dalam proyek di Rembang ini dibuat dengan terburu-buru. Ini yang mengkhawatirkan. Walau ada Amdal, tidak menjamin ekosistem lingkungan di Pegunungan Kendeng bisa terjaga,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Medialingkungan.com, di kawasan pegunungan Kendeng ada 4 sungai, mata air 109, dan 49 gua yang sangat berpengaruh bagi sumber penghidupan masyarakat. (Angga Pratama)

Tiga LSM Lingkungan Desak Pemerintahahan Jokowi-JK Untuk Stop Gunakan Batubara

Published in Nasional
Jumat, 10 April 2015 21:34

Medialingkungan.com – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Nasional, Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) agar merubah paradigma kebijakan energi nasional  yang sampai hari ini masih menempatkan energi kotor batubara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan sumber pendapatan ekonomi negeri ini.

Bertolak belakang dengan kecenderungan global saat ini, dimana banyak negara  di dunia sudah mulai mengurangi dan meninggalkan ketergantungan terhadap  batubara baik sebagai sumber energi maupun sumber pendapatan ekonomi.

Namun, pemerintahan Jokowi–JK malah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai  salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional,  dan berencana membangun pembangkit listrik 35.000 Megawatt yang  lebih dari 60% diantaranya akan menggunakan energi kotor batubara.

“Pilihan pada batubara pada situasi saat ini, bukan semata-mata untuk kepentingan energi nasional. Kuasa politik bersinergi dengan modal merendahkan derajat keselamatan rakyat kini dan akan datang. Ruang-ruang produktivitas rakyat hanya dihargai pada statistik makro yang tak sebanding dengan penghancuran yang diwariskan” ujar Koordinator JATAM, Hendrik Siregar, berdasarkan siaran pers Greenpeace yang diterima Medialingkungan.com melalui surel, Jum’at (10/04).

Sementara itu, Pius Ginting, Unit Kajian Walhi mengungkapkan, Momentum jatuhnya harga batubara  sebaiknya mendorong pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan membatasi produksi batubara dengan sistem kuota yang jauh lebih kecil dari yang ada selama ini, berdasarkan kriteria pemulihan lingkungan dan sosial, bukan kuota berdasarkan keadaan pasar yang fluktuatif dan tak kenal batas.

“PKP2B yang telah mencemari lingkungan dan hutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti KPC  di Sangatta dan dikeluhkan masyarakat  seperti ADARO Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan harus mengurangi kuota produksinya secara drastis,” tambahnya.

Batubara merupakan bahan bakar fossil terkotor di dunia, secara global batubara bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.  Daya rusak  dan jejak kehancuran yang disebabkan oleh batubara terjadi sejak dari penambangan, pengangkutannya,  sampai ke pembakaran batubara di pembangkit listrik.

Pemerintah Jokowi-JK berencana membangun 35.000 Megawatt Pembangkit Listrik baru sampai tahun 2019, lebih dari 60% nya akan menggunakan energi kotor batubara.  Jokowi-JK, bahkan telah mempermudah segala hal terkait perijinan dan pembebasan lahan untuk memuluskan proyek ambisius ini.

Bulan lalu, Presiden Jokowi mengunjungi China dan Jepang, untuk mengundang investor dari kedua negara itu untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan pembangkit listrik baru.

Arif Fiyanto, Kepala Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia juga mengatakan, Visi Jokowi-JK untuk mencapai kedaulatan energi mustahil tercapai , jika mereka masih menempatkan energi kotor batubara sebagai sumber energi nasional, batubara merupakan sumber energi kotor yang tak terbarukan, alih-alih mencapai kedaulatan energi, yang akan terjadi justru kehancuran lingkungan massif yang disebabkan oleh eksploitasi batubara yang juga massif di Indonesia.

“Jokowi-JK seharusnya memimpin revolusi energi di Indonesia dengan beralih dari energi kotor batubara ke sumber-sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan, dan itu harus diawali dengan perubahan paradigma kebijakan energi nasional,” ucapnya. (Angga Pratama)

Ahok Geram Kawasan Car Free Day Jadi Ajang Politik

Published in Nasional
Selasa, 24 Maret 2015 10:48

Medialingkungan.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok akan mengatur ulang pelaksanaan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Aturan yang akan dibuat oleh Ahok bertujuan membuat acara tersebut dimanfaatkan secara kontekstual oleh masyarakat Kota Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Ahok karena ia sudah mulai geram terhadap sejumlah kelompok tertentu yang memanfaatkan kegiatan santai dan bebas kendaraan bermotor ini sebagai ajang politik untuk menyampaikan aspirasi atau dukungan terhadap suatu pihak.

“Semestinya tidak boleh ada kegiatan-kegiatan seperti itu seperti penyampaian aspirasi atau penggalangan dukungan di saat Car Free Day,” ujar Ahok, seperti dikutip dari bisnis.com.

Ahok mengungkapkan, alangkah baiknya kalau CFD bebas dari aksi politik. Ia merasa muak dengan berbagai kegiatan massal yang kini banyak mendompleng pada CFD, dan dia juga mengaku tidak simpati terhadap ormas pendukungnya yang melakukan aksi politik di kawasan tersebut.

“Ditambah lagi kini banyak pengamen dengan berbagai gaya, seperti berpakaian pocong dan robot, mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.

Pria kelahiran 29 Juni 1966 ini mengungkapkan HBKB merupakan kegiatan yang digelar setiap Minggu di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin dengan tujuan mengurangi tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Pelaksanaan CFD diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini didukung oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi, Jadwal, dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta.

Kebijakan tersebut menyatakan, CFD dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH. Thamrin pada jalur lambat dan jalur cepat. Di tingkat kota administrasi, CFD dilaksanakan satu kali dalam sebulan di lokasi yang sudah ditentukan setiap Hari Minggu pada pukul 06.00-11.00 pagi.

Sementara itu, Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, Dinas Perhubungan beserta Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat akan menertibkan pelaksanaan CFD mulai pekan depan. Pengaturannya menyasar pada kelompok massa yang menggelar aksinya dan pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH. Thamrin, seperti yang dilansir Tempo.

Suatu saat, lanjut Saefullah, kegiatan promosi yang digelar pada area CFD juga harus memperoleh izin dari Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian. "Mereka yang tak berizin akan ditertibkan," ucapnya. (Angga Pratama)

Pemerintah Daerah Mulai Antisipasi Bahaya Tambang Batu Akik

Published in Nasional
Sabtu, 07 Maret 2015 22:18

Medialingkungan.com – Maraknya penambangan batu akik di beberapa wilayah di Indonesia mendorong Kepala Daerah dan instansi pemerintah terkait untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Salah satunya adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rencananya Ganjar akan mengeluarkan aturan mengenai penambangan batu akik di daerahnya.

"Regulasi itu nantinya akan mengatur penambangan batu akik sehingga kedepannya tidak menimbulkan permasalahan, terutama di bidang lingkungan," ucapnya jumat (6/3).

Ganjar belum menyebutkan secara jelas isi aturan tersebut, Namun Dia berkomitmen agar penambangan batu akik di daerahnya tidak dilakukan secara sembarangan dan harus memperhatikan kondisi sekitar daerah tambang.

Sementara itu, di Kabuaten Kaur, Propinsi Bengkulu, Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), Anuar Sanusi mengaku akan bekerja sama dengan beberapa dinas terkait untuk menertibkan tambang batu akik yang belum memiliki izin, seperti di Muara Sahung.

“Yang sudah kantongi izin, ada beberapa galian C. Itu pun ada yang tidak operasi. Untuk melakukan penertiban, kita bentuk tim khusus yang bertugas menertibkan tambang-tambang galian C ilegal ini,” ujarnya.

Hingga saat ini, penambangan batu akik di Kabupaten Kaur sudah masuk ke lokasi kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

Walaupun penambangan batu ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat namun diharapkan agar kepala daerah berhati-hati dalam mengeluarkan izin usaha tambang batu akik.(Ir)

 

Kayu Log Diekspor, Industri Kayu Indonesia Mati Seketika

Published in Nasional
Minggu, 15 Februari 2015 17:53

Medialingkungan.com – Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin mengungkapkan jangan sampai ada kebijakan ekspor kayu log (Gelondongan), karena akan membuat industri Indonesia yang berbasis kayu mati seketika sebab bahan baku akan sulit ditemukan, katanya, di sela-sela kunjungan kerjanya di industri yang berada di Surakarta, Jawa Tengah, dilansir oleh beritasatu, Minggu (15/02).

“Kementerian Perindustrian (Kemperin) kini tengah mendukung penuh pengembangan industri Mebel Nasional (Mebnas), terutama yang dikelola Industri Kecil dan Menengah (IKM), agar memiliki daya saing yang tinggi di era perdagangan bebas dunia,” ujar Saleh.

Saleh beranggapan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mempertimbangkan untuk membuka kembali keran ekspor kayu log untuk jenis dan ukuran tertentu, karena harga di dalam negeri tidak bersaing.

Ia yakin Menteri LHK, Siti Nurbaya tidak akan mengeluarkan kebijakan ekspor kayu log, dikarenakan bisa membahayakan industri mebel di dalam negeri yang tengah berkembang saat ini.

Di lain hal, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM), Euis Saedah mengatakan kami akan memberikan fasilitas dan pembinaan agar industri tersebut berkembang dan berdaya saing tinggi. Menurutnya dengan memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan mesin yang ada di Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Selain itu, Kemperin juga memberi bantuan pendampingan dan pembiayaan sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), guna meringankan IKM memenuhi standar ekspor mebel dan kerajinan kayu, tuturnya.

“Di tahun 2014, kami mengeluarkan sekitar Rp 1,5 miliar membantu pembiayaan SVLK, sedangkan di tahun ini kami mengucurkan dana sekitar Rp2 miliar untuk hal yang sama, ungkap Euis. (PK)

Walhi: Pengalihan dari BBM ke BBN Berbasis Lahan Dinilai Keliru

Published in Nasional
Rabu, 11 Februari 2015 15:48

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Iindonesia (Walhi) menilai Langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis lahan dinilai keliru, jika kita meninjau dari sisi ekonomi.

”Selama ini pemerintah telah memberikan lahan yang luas ke perusahaan sawit dengan alasan pemerintah butuh investasi karena tidak mampu mengelola lahan,” ujar Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional, Zenzi Suhadipada awak media, di Jakarta, Selasa (10/2).

Zenzi mengungkapkan pemerintah justru mengeluarkan uang untuk menjadi pembeli tetap CPO dengan modus pengalihan subsidi.  Penambahan alokasi BBN sebesar Rp14,31 triliun, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp3,09 triliun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 sebesar Rp17,40 triliun. 

Hal itu sesungguhnya menghadirkan keuntungan semu bagi pemerintah. Sebab ingin mengurangi alokasi dana ke BBM Fosil sebesar Rp20 triliun tetapi mengeluarkan uang untuk pembelian Biodiesel dan Bioetanol senilai Rp17,40  triliun.

Dalam konteks keadilan atas penguasaan tanah, alokasi tersebut menurut Walhi justru akan semakin meningkatkan kejahatan perampasan lahan, dimana  akan terjadi perubahan status masyarakat  dari pemilik dan pengguna tanah menjadi pekerja yang bergantung ke perusahaan perkebunan kelapa sawit.

"Ini jelas bertentangan dengan tujuan pokok Nawacita dan RPJMN yang menginginkan rakyat Mandiri dan Berdaulat. Penggunaan uang dari pencabutan subsidi BBM untuk pembelian CPO sesungguhnya Pemerintah sedang berupaya menggunakan uang rakyat untuk membiayai proses perampasan terhadap hak rakyat atas tanah dan lingkungannya," katanya.

"Dimasukannya bahan bakar nabati dari CPO diduga merupakan hasil lobi kelompok pengusahan perkebunan kelapa sawit ke pemerintah Indonesia pasca penolakan parlemen Eropa menggunakan BBN berbasis lahan untuk transportasi di Eropa, kegagalan peningkatan konsumsi pasar Eropa terhadap CPO mendorong pelaku usaha perkebunan sawit mensiasati dengan cara agar pemerintah Indonesia meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri, di mana pemerintah dan rakyat menjadi pembeli tetap melalui pengalihan subsidi BBM," ujarnya.

Lebih lanjut zenzi mengatakan, mestinya kesempatan ini dapat digunakan menjadi modal pemerintah untuk mengambil langkah strategis penanggulangan persoalan lingkungan, dengan mendorong bahan bakar terbarukan alternatif melimpah di Indonesia, seperti angin dan tenaga surya, nabati non-lahan,  tanpa menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap lingkungan.

Zenzi menambahkan, bila pertimbangan dana pencabutan subsidi BBM yang membebani kehidupan perekonomian masyarakat kecil dilakukan untuk memberi kontribusi dalam pengurangan emisi, maka mestinya pemerintah dapat menggunakannya untuk pembiayaan penyelamatan lingkungan secara langsung oleh masyarakat, sektor mikro yang dapat meningkatkan daya produksi masyarakat pedesaan, atau pemulihan lingkungan akibat emisi penggunaan baha bakar fosil selama ini. (AH)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini