medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

LAM Menilai PP Gambut Diakhir Pemerintahan SBY Hanya Kepentingan Politik

Published in Nasional
Senin, 09 Februari 2015 22:45

Medialingkungan.com – Ketua Majelis Kerapatan Adat, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Tenas Effendy menilai bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2014 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut, diakhir jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) demi melindungi politik dagang asing terutama minyak sawit mentah (CPO) begitupun dengan industri pulpdan kertas.

"Dalam industri internasional yang bermain adalah politik dagang. Nama boleh bermacam-macam atau topiknya boleh berbagai rupa, tapi inti dari semua itu ialah untuk kepentingan politik dagang," ujar Effendy di Pekanbaru dilansir Antara, Senin (09/2).

Dia menyarankan, pemerintah sebaiknya melakukan kajian secara mendalam sebelum pelaksanaan PP Gambut tersebut karena yang merupakan produk hukum turunan dari Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Effendy menambahkan bahwa daerah Riau yang mempunyai lahan gambut cukup luas sangat bergantung dari industri pengelolaan lahan gambut. Jika aturan tersebut ditetapkan ekonomi Riau dikhawatirkan terganggu.

"Daerah di Indonesia punya keunggulan tersendiri, maka kita kembalikan azas masing-masing. Sepanjang itu membawa manfaat buat masyarakat, silakan manfaatkan semuanya. Tapi kalau merusak, tunggu dulu. Evaluasi secara menyeluruh dan berulang-ulang baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan lain-lain," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya akhir 2014 mengungkapkan, pemerintah akan memperhatikan kepentingan pelaku usaha terutama melakukan revisi peraturan turunan Undang-undang No.31 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdapat dua poin aturan bakal diubah yakni ketentuan mengenai muka air lahan gambut. Saat ini, muka air gambut ditetapkan minimal 40 centimeter dan poin kedua mengenai ketentuan pemanfaatan lahan gambut sebagai area komersial, asalkan memenuhi syarat lingkungan.

KLHK mencatat saat ini luas lahan gambut mencapai 14 juta hektare. Lahan gambut yang bisa dimanfaatkan pengusaha mencapai 7 juta hektare, tersisa sekitar 3,6 juta hektare sampai 4 juta hektare. Masing-masing 1,7 juta hektare diantaranya telah dimanfaatkan areal kebun sawit dan hutan tanam industri. (PK)

Pemerintah "Setengah Hati" Dorong RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2015

Published in Nasional
Sabtu, 31 Januari 2015 21:10

Medialingkungan.com – Beberapa Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) kembali mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPHMA) agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 – 2019.

Arif Wibowo, salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P seperti yang dikutip aman.or.id mengungkapkan pihaknya akan memastikan RUU PPHMA kembali masuk dalam Prolegnas periode ini.

“Karena ini menjadi beban moral politik, dulu yang pertama mengusulkan adalah Fraksi PDI-P sehingga masuk Prolegnas, dan periode ini kita akan lanjutkan dan kami juga berharap fraksi yang lain juga mendukung,” ujar Arif.

Sementara itu, Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar (FPG) menginginkan RUU cepat diselesaikan. Menurutnya setiap pembahasan RUU atau UU manapun yang berkaitan dengan sumber daya alam akan selalu bersentuhan dengan masyarakat adat.

“Itu yang harus segera di selesaikan. Lebih cepat lebih baik, karena ketika di hadapkan dengan persoalan yang menyangkut mayarakat adat, kita belum memiliki landasan hukum yang kuat,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Daniel Johan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyatakan telah memberikan masukan kepada pemerintah agar memasukkan RUU tersebut ke dalam Prolegnas 2015. Namun hal tersebut menurutnya belum mendapat respon yang serius dari peserta sidang lainnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Medialingkungan.com, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri telah menyetujui 3 RUU untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas yang 2 di antaranya menjadi RUU Inisiatif Pemerintah yakni RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Ir)

Kementerian LH-K Ambil Alih Tugas DNPI dan BP REDD+?

Published in Nasional
Rabu, 28 Januari 2015 16:55

Medialingkungan.com – Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dilebur ke dalam Struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K).

Hal ini disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 (Perpres No. 16/2015) tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan pada 21 Januari 2015.

Dalam aturan ini, disebutkan bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BP REDD+ sebagaimana diatur dalam Perpres No.62/2013 akan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian halnya dengan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim yang menjadi tugas dan fungsi DNPI.

Pada pasal 59 ayat 2 Perpres No. 16/2015 menjelaskan bahwa tugas yang diberikan kepada DNPI ini sebagaimana diatur dalam Perpres No.46/2008 juga akan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BP REDD+ awalnya merupakan Satuan Tugas (Satgas) REDD+) terbentuk pada 2010. Setelah masa tugas Satgas REDD+ ketiga berakhir maka dibentuklah BP REDD+ melalui peraturan Presiden No. 62/2013. Sedangkan DNPI terbentuk pada tahun 2008. (Ir)

Regulasi dan Penataan Perizinan Dilakukan Satu Pintu, Jokowi Berikan Arahan Kepada Siti Nurbaya

Published in Nasional
Sabtu, 08 November 2014 00:33

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melakukan moratorium izin pinjam pakai dan penggunaan kawasan hutan bagi korporasi selama empat hingga enam bulan mendatang.

"Sesuai arahan yang telah diberikan Bapak Presiden Jokowi, regulasi dan penataan perizinan akan dilakukan satu pintu. Semangat untuk mempermudah dan mengelola izin secara adil akan ditindaklanjuti," kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

Sementar itu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengundang Siti ke Kantor KPK untuk mengadakan rapat bersama dengan dua lembaga lainnya yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala BPN diwakili oleh Gede Ariyuda selaku Deputi dan Mendagri diwakili oleh Sekretaris Jenderal Yuswandi A Temenggung.

Ada isu kehutanan dari delapan agenda KPK yang telah diserahkan kepada Presiden Jokowi. Kehutanan masuk dalam agenda kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara yaitu bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, serta penerimaan pajak dari sektor pertambangan batubara.

Berdasarkan data KPK, potensi kerugian keuangan negara dari sektor kehutanan dan mineral batubara mencapai Rp 51,5 triliun dan US$ 1,79 miliar selama periode 2010-2013. Bahkan, buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian sebanyak Rp 35 triliun per tahun akibat pembalakan liar.

Menurut wanita kelahiran 28 agustus 1956 ini mengungkapkan, perintah untuk melakukan moratorium hanya berlaku untuk keperluan korporasi, Sementara untuk kegiatan di luar korporasi, akan mendapat pembahasan secara khusus. “Hal-hal yang khusus atas catatan kepentingan publik yang mendasar akan dikecualikan dan didalami secara khusus," kata Siti.

Perintah moratorium merupakan salah satu dari rencana aksi yang telah disepakati dengan kementerian terkait dan KPK setelah penandatanganan nota kesepahaman bersama, NKB, antara Kementerian Kehutanan dengan 12 kementerian dan lembaga yang dilakukan pada Maret tahun 2013.

“Kedua lembaga penegak hukum tersebut pernah melakukan ekspos terhadap penggunaan kawasan hutan –termasuk indikasi yang tidak prosedural,” jelasnya. Dia menambahkan ekspos dilakukan di delapan provinsi yaitu Riau, Jambi, Jawa barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

"Kasus penggunaan hutan tanpa izin, pengaduan masyarakat terkait kehutanan, dan penyelidikan usaha perkebunan di Kalimantan Barat juga telah kami tindak lanjuti," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup meminta dukungan dari KPK untuk melakukan pencegahan korupsi di bidang kehutanan. "Saya secara khusus meminta dukungan KPK karena saya tahu persis masalahnya tidak sesederhana ini," katanya. (PK)

Hantu 'Copenhagen 2009' Masih Bergentayangan

Published in Internasional
Minggu, 02 November 2014 14:40

Medialingkungan.com – Para ilmuwan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan pejabat pemerintahan lainnya bertemu di Kopenhagen, hingga larut malam, untuk memutuskan beberapa pertanyaan yang sangat berat.

Dan itu tidak akan hanya menjadi pertanyaan tentang "seberapa parah, seberapa luas  dan seberapa ireversibel” dampak dari perubahan iklim.

Pada sudut yang tenang, mereka berusaha meringkuk untuk menjawab tantangan filosofis mengenai "sudah berapa lama?" – sebuah pertanyaan yang diajukan oleh pihak AS dalam menanggapi salah satu bagian dari rancangan laporan sintesis.

Satu atau dua mungkin terlihat tegang sambil memantau kehadiran sosok menyeramkan pada Halloween yang dingin itu. Ya - hantu "Hopenhagen" masih mengirimkan kebekuan melalui kayu.

5 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir disitu. Tahun 2009, saat hijau dan biru dari dingin mengiringi antrian untuk masuk ke Bella Centre, tempat pembicaraan PBB yang dimaksudkan untuk memberikan kesepakatan global yang baru – yang beku oleh metafora yang tepat “apa yang akan datang di kemudian hari?”.

Perumusan tindakan penyelamatan planet

“Copenhagen 2009” atau sebutan untuk pertemuan Hopenhagen adalah pertemuan yang dimaksudkan untuk "menyelamatkan planet". Menurut wartawan lingkungan senior dari BBC, Matt McGrath, itu berakhir dalam lelucon dan kegagalan. “Sekarang, IPCC terpisah dari proses iklim internal PBB - tapi hantu tahun 2009 masih bergema di sini”.

2014. Saat ini pemerintah Denmark, kata Matt, sangat tertarik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa segala sesuatu telah benar-benar berubah selama 5 tahun terakhir.

Dilaporkan bahwa Denmark saat ini telah mengorganisir tur mereka menggunakan fasilitas yang lebih ramah lingkungan – untuk menekankan dengan tegas, bahwa mereka "orang yang baik", setelah dirasakan kegagalan tahun 2009.

Proyek Amager Bakke merupakan proyek pengelolaan limbah, yakni mengubah sampah menjadi energi di kota itu. Dikatakan bahwa dengan pembangunan tersebut mampu diproduksi sekitar 60MW listrik dari sampah, fasilitas ini telah dirancang untuk menggabungkan lereng ski buatan di atas atap.

Menurut Direktur Amager Resource Center (ARC), Ulla Röttger, yang menangani pembangunan ini mengatakan dengan antusias, proyek dengan biaya 500 juta euro ini akan menggantikan tanaman sejak tahun 1970-an dengan pengloahan sampah sebagai pembangkit listrik.

Hal ini disambut baik oleh masyarakat disana, "para tetangga melihat ini sebagai langkah positif," katanya.

"Tidak akan ada suara dan tidak ada bau dari sampah. Kami berada hanya 4 km dari kantor walikota tapi, ya, itu mungkin untuk mengolah limbah dengan cara yang ramah lingkungan di tengah-tengah kota."

Kegagalan kesepakatan iklim

Proses perundingan kesepakatan mengenai dampak perubahan iklim, cara meminimalkan efek, dan beradaptasi, membutuhkan konsensus yang lengkap. Syaratnya, lebih dari 190 pemerintah harus setuju dan begitu juga para ilmuwan.

Masalahnya adalah bahwa karena konsensus itu, semua orang percaya, laporan itu mendukung “interpretasi mereka sendiri” tentang bagaimana untuk mengatasi perubahan iklim. Perbedaan interpretasi akan membedakan penafsiran mengenai tindakan komulatif terhadap persoalan perubahan iklim.

“Jika kita didukung oleh ilmu pengetahuan, mereka berpikir, mengapa kita harus berkompromi?”, itu alasan mengapa ‘Copenhagen 2009’ mendatangkan sekelumit persoalan dan masih menjadi hantu saat Holloween di musim dingin. (MFA)

Pengusaha Masa Bodoh Dengan RTH, Pemkot Solo Mulai Tegas

Published in Nasional
Kamis, 30 Oktober 2014 21:12

Medialingkungan.com – Pemerintah Kota Solo kini mulai tegas menangani masalah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Keseriusan ini terlihat tatkala Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo membentuk tim pemantauan RTH. Hal ini ditengarai karena banyak pengusaha di Solo dinilai belum memenuhi ketentuan penyediaan 10 persen ruang terbuka hijau (RTH).

Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno mengatakan, sesuai aturan, ketika pengusaha membangun hotel atau pusat perbelanjaan (mall), maka wajib menyediakan RTH 10 persen. Namun kenyataan dilapangan, aturan itu banyak dilanggar pengusaha ini.

“Aturannya-kan menyediakan RTH 10 persen. Tetapi implementasinya di lapangan tidak terkendali. Banyak bangunan privat tidak menyediakan RTH 10 persen. Contohnya, bangunan hotel di perempatan lampu merah Purwosari, itu kan tidak ada RTH-nya. Itu perlu ketegasan,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/10).

Sukasno meminta agar pemkot tidak hanya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), melainkan mengontrol apakah IMB itu sesuai peruntukan atau tidak. Ia juga berani melakukan pembongkaran bagi bangunan yang terbukti tidak menyediakan RTH.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Solo, Hasta Gunawan membenarkan belum efektifnya sumbangan RTH dari kalangan privat. Hal itu menurut Hasta salah satu faktor yang membuat target RTH 30 persen di Kota solo sulit tercapai.

“Amanat Perda itu (10 persen). Ya mestinya izin harus ditunggui, IMB-nya. Katanya sepertiga (luas wilayah) harus RTH. Ya, harusnya yang ngawal itu Satpol PP,“ katanya.

Persoalan belum efektifnya penyediaan RTH 10 persen oleh privat itu sempat menjadi sorotan dalam Rapat Komisi II DPRD Solo dengan DTRK. Diakui, perlu dibentuk Tim Pemantauan RTH. Komisi II pun kemudian menyetujui anggaran Rp 60 juta untuk pembentukan Tim Pemantauan RTH.(AH)

Obama Tetapkan Monumen Nasional untuk Perlindungan Lingkungan

Published in Internasional
Selasa, 14 Oktober 2014 14:47

Medialingkungan.com - Kala itu Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama berdiri di bawah bayang-bayang Pegunungan San Gabriel timur laut dari Los Angeles pada hari Jumat (10/10) dan menyisihkan 346.000 hektar sebagai monumen nasional terbaru di negara itu, dia mengkombinasikan dua prioritas utama yang ia harap akan menjadi warisannya sebagai presiden AS, yaitu perlindungan lingkungan, dan keragaman budaya dan demografis.

Presiden eksentrik ini dalam upacara yang akan menandai 13 kali penggunakan kewenangan hukumnya dalam menunjuk/menetapkan sebuah monumen – mencerminkan strategi Gedung Putih yang lebih luas untuk melestarikan tanah publik yang beresonansi dengan kelompok kunci demografis.

Dikutip dari Washington post bahwa Organisasi Latin dan kelompok-kelompok sekutu telah melobi selama hampir satu dekade dan setengah untuk menjaga San Gabriel Mountains dengan alasan bahwa mereka menyediakan ruang hijau yang penting dan ketersediaan air bersih bagi penduduk di daerah itu.

"Apa yang kami ingin memastikan, dan apa yang presiden telah difokuskan pada, adalah bahwa semua orang Amerika, dan keragaman besar dari Amerika, keduanya memiliki kesempatan untuk mengakses tempat-tempat penting dan dapat mengalami mereka" selamanya, Konselor Gedung Putih, John D. Podesta dalam sebuah wawancara. *) sumber Wasington Post

Tempat berikutnya yang ditunjuk Obama dengan kewenangan hukumnya adalah distrik Chicago Pullman Park. Monumen baru ini akan mencakup sebagian dari hutan nasional Angeles dan San Bernardino yang menyumbang 70 persen ruang terbuka di Los Angeles County dan memberikan lebih dari sepertiga dari air minum di wilayah tersebut. (MFA)

 

HuMa Selenggarakan Dialog Multi-pihak mengenai Hutan Adat

Published in Nasional
Senin, 29 September 2014 08:56

Medialingkungan.com – Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menggelar dialog antar institusi yang berkaitan dengan implementasi hasil Putusan MK 35/2012 tentang pengakuan hutan adat, pada tanggal 2 Oktober 2014 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.

Dikatakan dalam situs resminya bahwa pengakuan hukum adat menjadi ‘oase’ sekaligus pintu utama untuk memulihkan hak masyarakat adat atas hutan adatnya. Putusan ini dapat menjadi salah satu milestone perjuangan masyarakat hukum adat atas hutan adatnya.

Dialog tersebut akan melibatkan beberapa institusi, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat adat.

Sesuai dengan Putusan MK bahwa hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan Negara melainkan hutan hak masyarakat hukum adat.

“Inilah yang menjadi landasan kegiatan ini. Dialog multi-pihak menjadi penting diselenggarakan mengingat untuk mengimplementasikan Putusan MK 35 bersifat lintas-sektor dan lintas level pemerintahan,” tulis HuMa dalam rilis tersebut.

Dalam penyelenggaraan dialog tersebut, HuMa bekerja sama dengan JKMA Aceh, Perkumpulan QBar, KKI Warsi, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), RMI Bogor, Akar Foundation, LBBT Pontianak, Perkumpulan Wallacea, AMAN Sulsel, Perkumpulan Bantaya, Yayasan Merah Putih (YMP) Palu, PADI, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Menurut perkumpulan HuMa, ada beberapa perangkat hukum yang masih abu-abu. Contohnya, Putusan MK 35 tidak merevisi pengakuan bersyarat mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

Artinya, legalitas keberadaan masyarakat hukum adat masih memerlukan perangkat hukum di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah. Sehingga peran pemda untuk menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui Perda dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah menjadi elemen utama untuk penetapan hutan adat.

Dalam kegiatan ini juga akan dipresentasikan Hasil Riset Identifikasi Hutan Adat di 12 lokasi tersebut serta pemutaran film tentang hutan adat Indonesia. 

Selain itu, dalam dialog tersebut akan dilangsungkan diskusi panel yang akan membahas tentang (1) Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat yang telah Diakui dalam Perda (2) Pengeluaran Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat yang belum Diakui dalam Perda (3) Pengeluaran Hutan Adat di Kawasan Hutan Konservasi (4) Pengakuan Peradilan Adat yang menjadi syarat Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Nasional. (MFA)

 

Pemerintah Jerman Terbitkan Katalog mengenai Utilitas Air

Published in Internasional
Jumat, 19 September 2014 16:12

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup Federal dan Kementerian Federal Kesehatan Jerman baru-baru inimenerbitkan katalog baru untuk memberikan kejelasan mengenai tindakan pencegahan dalam perlindungan air.

Pemasok air sering memberikan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi air dan kesehatan. Meskipun layanan ini sedkit melewati kewenangan mereka sendiri, tetapi menurut mereka, sangat penting untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan.

Dalam rilis resminya yang dikirim ke Medialingkungan menjelaskan, manfaat pencegahan utilitas air sangat diperlukan tidak hanya dari aspek lingkungan dan berorientasi konsumen. Mereka juga berguna dari sudut pandang ekonomi makro, karena pencemaran air ini dan biaya yang dihindari -- yang seharusnya ditanggung oleh publik atau operator umum lainnya.

Contoh layanan tersebut adalah pemantauan air, dapat menggunakan data yang luas dan jaringan pemantauan pasokan air untuk otoritas publik. “Saran dan dukungan petani dalam pengurangan input nitrat, pestisida dan polusi mikrobiologi dalam lingkungan air merupakan kontribusi penting untuk pencegahan kerusakan lingkungan,” tulisnya dalam rilis resminya.

Dalam rangka memberikan layanan pencegahan ini secara berkelanjutan, utilitas air tetapi membutuhkan jaminan bahwa tindakan yang tepat dalam rangka efisiensi dan biaya audit ekonomi diakui manfaatnya, selama kasus individual, tidak ada ketidaksesuaian mencolok antara biaya dan manfaat. (MFA)

Ekonomi Hijau Indonesia Berpotensi Melejit

Published in Nasional
Jumat, 19 September 2014 10:54

Medialingkungan.com – Perekonomian Indonesia dinilai akan sangat berkembang melihat potensi ekonomi yang bergerak menggunakan paradigma ekonomi hijau -- yang terus tumbuh dengan pendekatan oembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Hal tersebut dikemukakan saat diskusi panel peluncuran laporan "New Climate Economy" (NCE) berjudul "Better Growth, Better Climate" oleh perwakilan negara-negara anggota Komisi Global Ekonomi dan Iklim di Jakarta.

Disebutkan bahwa faktor kelimpahan sumber daya alam merupakan aspek utama dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia, terutama dibidang energi dan mineral.

"Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan ekonomi hijau karena sumber daya energi yang terbarukan sangat melimpah," kata Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Stig Traavik, mengomentari laporan NCE tersebut di Kantor BP-REDD di Jakarta, Rabu (17/09).

Stig Traavik menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel tersebut bersama Deputi Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Pengelola REDD+, Agus Pratama Sari; Perwakilan Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog; Climate Politic Advisor; UK Climate Change Unit Stuart Bruce dan Country Director untuk Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia, Anna Van Paddenburg.

Laporan NCE tersebut diluncurkan pada Rabu (16/09) sebagai salah satu rangkaian acara menuju "UN Climate Summit" di forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat 23 Sptember mendatang.

Dalam laporan itu memaparkan dengan lugas bahwa perubahan fundamental suatu negara penghasil emisi harus terjadi pada tiga sektor utama dalam suatu negara yakni energi, tata guna lahan dan hutan serta penataan wilayah perkotaan.

Stig mengatakan, tujuh negara anggota komisi yaitu Kolombia, Ethiopia, Norwegia, Korea Selatan, Swedia, Inggris dan Indonesia – yang berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mengurangi emisi.

Melalui kemitraan dengan Norwegia, Indonesia berupaya melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan membangun percontohan sumber energi terbarukan di Pulau Sumba yang diharapkan dapat menyebar ke pulau lainnya.

Perwakilan Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog menilai perlu perubahan cara pandang tentang pelestarian lingkungan, dimulai dari masyarakat bahkan individu lainnya untuk melakukan aktivitas yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari .

"Merawat bumi dapat dilakukan dengan tangan kita sendiri, kurangi pemakaian bahan bakar minyak, kurangi produksi sampah, hingga pemanfaatan energi terbarukan," ujarnya.

Ia mencontohkan dalam sisi perkotaan Swedia yang menjadikan Kota Stockholm sebagai percontohan berhasil menurunkan emisi dengan mengembangkan energi terbarukan dan disaat bersamaan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kota Stockholm mampu mengurangi emisi hingga 35 persen dan saat bersamaan pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 41 persen," ucapnya.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Pengelola REDD+, Agus Pratama Sari mengatakan, laporan NCE menggarisbawahi bahwa dengan bantuan teknologi, negara tidak lagi harus memilih antara pertumbuhan ekonomi yang pesat atau upaya penurunan risiko perubahan iklim.

"Keduanya bisa sejalan sehingga perekonomian dunia yang dibangun adalah perekonomian hijau yang ramah untuk penduduk bumi," tambahnya.

Melalui pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi 26 persen hingga 41 persen dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada tahun 2020.

Di tingkat nasional, kata Agus, laporan ini akan dibawa ke para pemangku kepentingan pada November 2014 setelah kabinet pemerintahan baru terbentuk.

Laporan ini menurutnya akan menjadi landasan bagi pemerintahan baru untuk membuat kebijakan perekonomian yang ramah lingkungan.

Selain itu, produk hukum persoalan perlindungan lingkungan hidup juga perlu ditambahkan dalam penegkan di sektor ini. Jadi, sinerjitas pengelolaan juga akan berlandaskan UU. (MFA)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini