medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kep. Riau Berhasil Tetapkan Perda Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Senin, 15 September 2014 10:00

Medialingkungan.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau secara resmi menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada senin lalu (08/09) di Tanjungpinang.

Penyusunan RAPERDA PPLH melalui berbagai tahapan dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah (pemda), LSM perguruan tinggi, dunia usaha dan tokoh masyarakat yang memberi masukan, tanggapan dan koreksi serta secara khusus kepada segenap pimpinan dan anggota panitia Khusus (PANSUS) secara simultan.

Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani -- dalam pidatonya menegaskan, pihaknya sedang berupaya memeberi perlindungan terhadap lingkungan hidup di Riau melalui aturan yang digunakan sebagai pedoman dan landasan gerak dalam pengelolaan lingkunga hidup secara berkelanjutan.

“Pemerintah Daerah berupaya untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau. Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam hal pengelolaan lingkungan. Penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemda saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggungjawab dari masyarakat dan pihak swasta yang memiliki usaha berdampak pada lingkungan,” ujarnya.

Perda ini menurut Gubernur merupakan bagian yang sangat penting bagi Kep. Riau -- karena dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pembangunan, mengingat Kepulauan Riau terdiri dari sekitar 4% daratan dan 96% lautan dengan kekayaan tambang yang perlu dikelola secara berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Para pertemuan tersebut, turut hadir mewakili Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Sabar Ginting, MBA, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Energi Bersih dan Terbarukan yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif menyusun Perda Lingkungan Hidup ini. Penetapan Perda merupakan tindak lanjut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan upaya dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau.

Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya sekedar meng’copy-paste’ dari UU diatasnya, akan tetapi mencerminkan pengaturan yang dibutuhkan oleh ekosistem lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Peraturan Daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tersusun dengan baik dan komprehensif.

Perda Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau ini melengkapi keberadaan Perda Lingkungan Hidup di provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Aceh.

Pasal 63 ayat (1) huruf O UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Berdasar pada mandat tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup telah banyak melakukan asistensi kepada pemda maupun DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Keberhasilan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang baik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangatlah tergantung pada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD. (KLH)

“Ozone Layer Protection: The Mission Goes On”

Published in Nasional
Senin, 15 September 2014 08:01

Medialingkungan.com  – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Ozon Internasional Tahun 2014 yang diperingati setiap tanggal 16 September. Tema perayaan tahun ini adalah “Ozone Layer Protection: The Mission Goes On”.

Protokol Montreal sejauh ini berhasil memenuhi beberapa target pada penghapusan bahan perusak ozon. Akibatnya, konsentrasi bahan perusak ozon di atmosfer menurun dan lapisan ozon diperkirakan akan pulih sekitar pertengahan abad ini.

“Target Indonesia adalah sebelum tanggal 1 Januari 2015 industri manufaktur dan atau perakitan refrigerasi dan AC pengguna HCFC-22 serta industri pengguna HCFC-141b sebagai blowing agent untuk busa insulasi pada peralatan refrigerasi, dan manufaktur produk refrigerasi domestik, freezer, thermoware, refrigerated trucks dan integral skin telah selesai melakukan alih teknologi dari yang menggunakan HCFC menjadi non-HCFC untuk mencapai penurunan konsumsi HCFC sebesar 10% pada 1 Januari 2015,” demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Ir Arief Yuwono, M.A, pada sosialisasi pelaksanaan program dan kemajuan dari pencapaian target program penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO) jenis hydrochlorofluorocarbon (HCFC) di Indonesia dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap keputusan Protokol Montreal.

Protokol Montreal yang mengatur tentang penghapusan bahan kimia yang dapat merusak ozon disepakati dan ditandatangani pada tanggal 16 September 1987, sehingga kemudian diperingati sebagai Hari Ozon International.

Perjalanan 27 tahun Protokol Montreal telah menunjukkan capaian dengan telah dihapuskannya konsumsi dan produksi beberapa jenis bahan perusak ozon (BPO) untuk beberapa aplikasi yang telah memiliki bahan dan teknologi pengganti seperti chlorofluorocarbon (CFC), Halon, carbon tetrachloride (CTC), methyl chloroform (TCA) dan Methyl Bromide.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana memenuhi target penghapusan BPO jenis hydrochlorofluorocarbon (HCFC) oleh seluruh negara pihak, termasuk Indonesia.

HCFC merupakan BPO yang saat ini masih digunakan secara luas terutama di negara berkembang sebagai pengganti sementara CFC. Disebut sebagai pengganti sementara karena bahan tersebut masih memiliki potensi merusak ozon walaupun nilainya lebih kecil dibandingkan dengan CFC.

HCFC juga memiliki nilai potensi pemanasan global, dengan HCFC yang paling umum digunakan memiliki hampir 2.000 kali lebih kuat dibandingkan carbon dioksida (CO2) dalam meningkatkan pemanasan global. Oleh karena itu, komitmen Protokol Montreal yang diadopsi pada tahun 2007 untuk mempercepat penghapusan HCFC menjadi tanggungjawab bersama seluruh negara Pihak untuk melanjutkan pencapaian tujuan Protokol Montreal tersebut.

Untuk menanggulangi agar penipisan lapisan ozon tidak berlanjut, KLH sebagai focal point Protokol Montreal di Indonesia dengan dukungan dari berbagai pihak telah berupaya melakukan pengendalian penggunaan bahan kimia perusak ozon. Komitmen Pemerintah dan Industri Indonesia sangat tinggi dalam upaya perlindungan lapisan ozon ini dan menjadi contoh nyata dalam menanggulangi masalah lingkungan.

Indonesia saat ini telah menetapkan strategi percepatan penghapusan HCFC yang tertuang dalam HCFC Phase Out Management Plan (HPMP) untuk mencapai target freeze pada tahun 2013 dan 10% reduksi HCFC pada tahun 2015. Reduksi konsumsi HCFC Indonesia akan dicapai antara lain melalui pembatasan impor HCFC, alih teknologi HCFC menjadi non-HCFC di industri manufaktur sektor Air Conditioning, Refrigeration dan Foam serta dukungan pemerintah melalui penyediaan kebijakan dan regulasi.

Multilateral Fund (MLF) Protokol Montreal menyediakan bantuan pendanaan bagi industri manufaktur yang telah memenuhi kriteria untuk melakukan alih teknologi dari HCFC menjadi non-HCFC. Oleh karena itu kebijakan dan regulasi yang mendukung penghapusan HCFC sangat diperlukan agar dapat menjamin daya saing produk-produk yang lebih ramah lingkungan.

Melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/5/2014 tentang Larangan Penggunaan Hydrochloroflourocarbon (HCFC) di Bidang Perindustrian, yang diundangkan pada 4 Juni 2014, pemerintah telah menetapkan bahwa pada 1 Januari 2015, untuk HCFC jenis HCFC-22 dan HCFC-141b dilarang untuk digunakan pada pengisian dalam proses produksi mesin pendingin ruangan (AC) dan mesin pengatur suhu udara dan alat refrigerasi; pada proses produksi rigid foam untuk barang freezer, domestic refrigerator, boardstock/laminated, refrigerated truck; dan pada proses produksi integral skin untuk penggunaan atas permintaan produsen.

Khusus bagi perusahaan industri yang melanggar ketentuan, akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).

Hal lain yang menjadi sangat penting menurut KLH adalah melakukan proteksi diri dari bahaya sinar ultra violet UV- B. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi sinar matahari yang tinggi dalam 12 jam setiap harinya, sehingga dampak negatif terhadap kesehatan dapat dicegah sejak dini. (KLH)

 

 

Konsep Penebangan Selektif Bisa Bantu Lindungi Hutan Indonesia

Published in Nasional
Jumat, 12 September 2014 17:04

Medialingkungan.comHarian Jakarta Globe melansir bahwa kebanyakan pemerintahan berpikir, menetapkan wilayah konservasi seperti taman nasional dengan cara melarang kehadiran manusia adalah cara terbaik melindungi hutan tropis. Namun, adanya tuntutan ekonomi, tekanan sosial terhadap lahan, serta biaya menjaga hutan, wilayah konservasi cenderung menjadi bagian kecil dari lanskap tropis.

Para pakar konservasi mengusulkan penggabungan wilayah terlindung dengan konsesi penebangan bagi pelestarian lanskap hutan yang lebih luas daripada perlindungan potensi wilayah yang terpisah.

Pasalnya, ketika konsesi penebangan hutan alam dijual kepada perusahaan dalam bentuk hasil panenan kayu alam – ditambahkan konsepsi perlindungan, maka hal ini mewakili peluang bagi penjagaan lanskap hutan yang lebih luas dan lebih terkait.

Melalui pendekatan tersebut diyakini para pakar akan bermanfaat peningkatan pendapatan dan lapangan kerja – menjadikannya lebih mudah mendapat dukungan politik dan publik bagi konservasi.

JG mencatat, integrasi konsesi penebangan untuk strategi sistem proteksi hutan sangatlah beralasan di negara seperti Indonesia dengan kepemilikan hutan yang luas, saat manajemen wilayah yang terlindung tetap lemah, saat pemerintah mencari peluang ekonomi bagi rakyatnya, sewaktu urgensi tindakan konservasi tinggi, dan ketika konsesi penebangan terjadi secara de fakto di wilayah terlindung karena pelarangan konversi ke perkebunan.

Kebiasaan panen kayu di konsesi penebangan di Indonesia masih bersifat sangat selektif. Para manajer konsesi hanya menebang pohon-pohon komersil dengan batas diameter tertentu -- meninggalkan tegakan pohon lain untuk regenerasi jangka panjang -- antara dua dan 20 pohon dipilih untuk ditebang di setiap hektare hutan, sekali setiap beberapa dekade.

Secara  umumnya, cara ini berarti pada wilayah tebang tersebut akan meninggalkan lebih dari 90 persen tegakan pohon, dan meninggalkan vegetasi tetap menjadi hutan. Tidak hanya penebangan menjadi selektif menjaga struktur hutan, tetapi juga hutan tropis yang telah ditebang dapat terjaga kekayaan biologisnya.

Sebuah penelitian global terbaru menyimpulkan, ekstraksi kayu di hutan tropis memberi dampak ringan akan keragaman hayati, sebab 85 persen hingga 100 persen mamalia, burung, invertebrata, dan spesies pohon tetap berada di hutan yang pernah dipanen.

Sehingga tampaklah bahwa konsesi penebangan bisa digunakan sebagai intervensi konservasi dalam  menjaga hutan Indonesia. Walaupun, pengamatan dan analisa tersebur tentu memiliki beberapa risiko lain.

Analisis harian JB juga menilai bahwa kita meminta konsesi penebangan untuk menjaga tutupan hutan hanya jika mereka tidak di-reklasifikasi untuk perkebunan sawit atau Acacia (bubur kertas). Ini titik krusial, karena meski wilayah konsesi kayu secara resmi diperlukan untuk menjaga tutupan hutan permanen, klasifikasinya bisa dengan mudah diubah. Contohnya, antara tahun 2000 dan 2010, pemerintah pusat dan provinsi mereklasifikasi 25 persen wilayah penebangan kayu alam di Kalimantan untuk digunakan sebagai perkebunan sawit, yang secara substansial melegalisasi deforestasi.

Hutan telah ditebang, dan dikeluarkan juga dari moratorium terbaru menjadi perkebunan dalam wilayah hutan, sehingga konversi hutan tetap berlanjut. Ada sedikit keraguan bahwa reklasifikasi hutan telah ditebang menjadi perkebunan industri terfasilitasi penilaian meluas yang menyamakan hutan telah ditebang menjadi “terdegradasi” atau “sekunder”, tidak layak dalam pertimbangan konservasi.

Jika kita memberi perhatian lebih besar terhadap hutan telah ditebang, manfaat perlindungan bisa menjadi lebih baik. Pengambil kebijakan, pejabat dan staf konsesi seharusnya didorong untuk turut menghargai nilai tata kelola, baik bagi hutan telah ditebang serta nilai konservasi globalnya. (MFA)

Indonesia Berpotensi Longgar dalam Perlindungan Hutan

Published in Nasional
Jumat, 12 September 2014 13:31

Medialingkungan.com - Lembaga donor hutan dari Norwegia bulan Agustus lalu melalui rilis laporannya mengemukakan bahwa Brazil memiliki kemajuan yang baik dalam menjaga hutan hujan Amazon, namun rencana-rencana Indonesia untuk hutan dapat menghadapi kemunduran di bawah pemerintahan baru.

Norwegia, yang kaya akan minyak dan gas lepas pantai, membayar 10,3 miliar crown (US$1,7 miliar) untuk memperlambat penggundulan hutan tropis dari 2008-2013, menurut laporan dari Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norad) yang didanai pemerintah.

"Tingkat penggundulan hutan Brazil dan emisi gas rumah kaca akibatnya telah menurun secara kuat," menurut rilis laporan.

Proyek-proyek yang didanai oleh uang Norwegia di Brazil "membuka jalan bagi pengurangan di masa depan," menurutnya.

Norwegia telah membayar Brazil $720 juta untuk membantu program-program domestik, menurut laporan tersebut. Norwegia juga menjanjikan akan menaikkan dana sampai $1 miliar pada 2008 untuk memperlambat deforestasi di Brazil, tergantung dari kinerjanya.

Dengan skema yang sama pada 2010, Norwegia menjanjikan sampai $1 miliar untuk Indonesia, yang memiliki hutan hujan terbesar ketiga setelah Amazon dan Kongo dan telah membuka lahan-lahan yang luas untuk membuat perkebunan kelapa sawit.

Indonesia telah membuat "kemajuan baik" dalam perencanaan perlindungan hutan, menurut Norad, namun "perubahan pemerintahan yang akan datang dan kelemahan-kelemahan dalam sisi hukum" untuk perlindungan hutan "memberikan risiko serius bahwa pencapaian-pencapaian bisa hilang."

Menurut Ida Hellmark, yang menkoordinasikan laporan di Norad, dalam pemerintahan yang akan datang tentu aka nada prioritas yang menunjuk pada risiko-risiko pergeseran lebih jauh untuk perkebunan kelapa sawit.

"Mungkin saja ada prioritas-prioritas baru," katanya. Sejauh ini, Indonesia baru mendapatkan 2 persen dari pembayaran total Norwegia, ujar Norad pada Reuters.

rilis tersebut juga mengemukakan bahwa uang yang dijanjikan Norwegia mencakup lebih dari 60 persen semua dana yang dijanjikan negara-negara kaya terkait hutan dan perubahan iklim. dana itu juga telah disalurkan pada lembaga-lembaga internasional dan negara-negara seperti Guyana dan Tanzania.

Dag Hareide, kepala kelompok lingkungan hidup Rainforest Foundation Norway, mengatakan dana itu telah membantu memberikan fokus pada hilangnya hutan dan perubahan iklim.

Meski demikian, ia mengatakan Norwegia dapat berbuat lebih, sekalipun pengetatan sistem anggaran diberlakukan Negara. Dana abadi sebesar $880 miliar tersebut menjamin hal tersebut , namun  tidak untuk ditanamkan dalam perusahaan-perusahaan yang memicu deforestasi. (MFA)

Pembiaran Bencana Lingkungan Diduga Langgar Konstitusi

Published in Nasional
Rabu, 10 September 2014 15:35

Medialingkungan.com - Sidang lanjutan pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) kembali digelar. Kali ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf dan Guru Besar Hukum Administrasi  Philipus M Hadjon.

Dalam keterangannya, Sonny mengungkapkan saat perumusan UU PPLH sejumlah pihak sepakat bencana lingkungan hidup merupakan persoalan yang serius -- yang membutuhkan penanganan serius termasuk memberi sanksi pidana bagi pelakunya.

Karena itulah ia sebutkan, UU PPLH ini dilahirkan untuk mengatasi, mengurangi bencana lingkungan hidup yang menimbulkan penyakit hingga merenggut nyawa manusia. Sonny juga beranggapan bahwa tugas pemerintah untuk melindungi ancaman bahaya yang ditimbulkan dari bencana lingkungan.

“Justru pemerintah melanggar konstitusi jika membiarkan siapapun yang berbuat menimbulkan bencana lingkungan hidup termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),”ujarnya dalam sidang pleno yang dipimpin Hamdan Zoelva, Selasa (09/09).

Dikutip dari Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Lazimnya hal tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara kenegaraan, karena hal ini merupakan bagian dari amanat konstitusi.

“Ini berarti pemerintah menjamin hak  atas lingkungan hidup yang baik dan hak hidup sejahtera lahir dan batin dari tindakan yang membahayakan nyawa orang lain,” katanya. “Jadi beralasan jika pelanggaran perizinan dan pengelolaan limbah B3 dikategorikan sebagai tindak pidana. Bahkan, Pasal 97 UU PPLH yang menyebut tindak pidana dalam UU ini merupakan kejahatan karena mengancam keselamatan, kesehatan dan kehidupan umat manusia”.

Karenanya, dia berharap MK menolak pengujian UU PPLH yang diajukan terhukum dua tahun penjara korupsi bio-remediasi Bachtiar Abdul Fatah.

Philipus M Hadjon menilai sangat tidak tepat mempertentangkan Pasal 59 ayat (1) mengenai fungsi izin limbah B3 dengan Pasal 102 UU PPLH terkait sanksi pidana. Sebab, fungsi izin limbah ini bersifat mutlak yang memiliki konsekuensi jika dilanggar.    

Menurutnya, diskresi yang terkandung dalam kata ‘dapat’ dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bukan artinya boleh iya, boleh tidak. Akan tetapi, seorang yang memiliki diskresi memiliki opsi (pilihan) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sebelumnya, terhukum 2 tahun penjara korupsidan UU PPLH dalam kasus  bioremediasiitu memohon pengujian Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 UU PPLH terkait kewajiban izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), beserta ancaman sanksinya.

Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU PPLH dinilai kontradiktif. Satu sisi, penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelolanya, jika tidak bisa dikenai sanksi pidana. Sisi lain pengelolaan limbah wajib memperoleh izin menteri, gubernur/walikota/bupati. Pasal 59 ayat (4) memungkinkan terjadi kondisi alasan tertentu instansi berwenang belum memberi izin penghasil limbah B3 untuk wajib mengelola limbahnya.

Sementara keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menciptakan ketidakpastian karena membuka kemungkinan “penegakkan hukum terpadu” hanya sekadar slogan tanpa pelaksanaan. Hal ini juga memberi peluang aparat penegak hukum jalan sendiri-sendiri dengan mengabaikan semangat UU PPLH menegakkan hukum terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Karenanya, kata “dapat” dinyatakan batal.

Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” Pasal 95 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘tindak pidana terkait dengan lingkungan hidup’, seperti tindak pidana korupsi. Selain itu, frasa “di bawah koordinasi Menteri" Pasal 95 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai di bawah koordinasi Menteri kecuali Menteri berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga terlibat pidana yang sedang disidik. Pemohon juga meminta MK membatalkan Pasal 59 ayat (4) jo Pasal 102 UU PPLH.

Untuk diketahui, Bachtiar selaku General Manager Sumatera Light South (SLS) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) telah dihukum 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti melanggar UU PPLH. Bachtiar terbukti melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konstitusi telah memberikan gambaran absolut untuk menjalankan pemerintahan  yang berpihak pada kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Secara ideal langkah ini menjadi harapan, namun  konkretnya (MFA)

Dalam REDD+ Pemerintah Deklarasikan Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Published in Nasional
Rabu, 03 September 2014 08:08

Medialingkungan.com - Komitmen pemerintah terhadap masyarakat adat akhirnya terwujud melalui delapan butir kesepakatan pasca dilakukan deklarasi program nasional pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat yang dikaitkan dengan program REDD+.

Deklarasi yang ditandatangani pada senin (01/09) ini dikukuhkan secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Boediono, dengan melibatkan beberapa menteri dan kepala badan.

Mereka yang turut  bertandatangan antara lai, Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Amir Syamsuddin, Menteri Hukum dan HAM. Lalu Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan; Bahltasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup; Hendarman Supandji selaku kepala BPN, dan Heru Prasetyo, kepala Badan Pengelola REDD+. Abdon Nababan, sekretaris jenderal AMAN, dan beberapa tokoh adat ikut menyaksikan penandatanganan deklarasi ini.

Upaya tersebut tak lepas dari peran aktif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperjuangakan nasib hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.

“Apresiasi sekali upaya bersama dari berbagai pihak ini untuk menempatkan masyarakat adat dalam konteks sistem nasional yang pas,” kata Wapres Boediono di Jakarta pada Mongabay Indonesia.

Program ini dikatakan merupakan tindak lanjut  dari komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Juni 2012 lalu, sekaligus melanjutkan langkah dari keputusan MK 35.

Ia mengakui bahwa program ini akan membentuk kerja sama yang solid dan konkret, serta memberi akses yang terbuka dalam strategi menjaga lingkungan hidup.

Pengikutsertaan masyarakat adat

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan pedoman pengakuan masyarakat hukum adat pada Juni 2014 -- yang diklaim sebagai langkah parsial untuk melindungan hak masyarakat adat. Kendati demikian Boediono mengharapkan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi yang baik dan memiliki landasan visi yang sama.

“Ini semua akhirnya harus dikomunikasikan lebih sistematis hingga mencapai sasaran yang kita inginkan. Program nasional ini adalah langkah yang saya maksud. Melakukan koordinasi lebih baik dalam upaya capai sasaran.”

Kuntoro Mangkusubroto, ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengatakan, pengakuan masyarakat hukum adat merupakan salah satu dasar pelaksanaan REDD+.

Ia mengungkapkan bahwa pengecekan dan pengakuan terhadap masyarakat yang berada disana harus diutamakan sebelum melakukan kegiatan pada hutan dan lahan gambut, sebab mereka memegang hak atas hutan tersebut.

Pada tata kelola hutan, lanjut Kuntoro, masyarakat adat harus dilibatkan dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Seperti contoh Suku Anak Dalam di Jambi yang membuat pondok patroli hutan adat yang dipergunakan untuk menjaga hutan mereka secara partisipatif.

Deklarasi peluncuran program nasional pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat yang ditandatangani pimpinan sembilan lembaga nasional, menyepakati hal-hal berikut:

1. Mengembangkan kapasitas dan membuka ruang partisipasi masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas dalam program REDD+

2. Mendukung percepatan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat

3. Mendorong terwujudnya peraturan perundang‐undangan yang menjadi landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA), namun tidak terbatas pada RUU PPMHA dan RUU Pertanahan melalui peran aktif pemerintah dalam proses penyusunan

4. Mendorong penetapan peraturan daerah untuk pendataan keberadaan MHA beserta wilayahnya

5. Mengupayakan penyelesaian konflik terkait dengan keberadaan MHA

6. Melaksanakan pemetaan dan penataan terhadap penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dan berkeadilan serta memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat termasuk MHA

7. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan berbagai pihak dalam mendukung pengakuan dan perlindungan MHA di pusat dan daerah

8. Mendukung pelaksanaan program REDD+ sebagai salah satu upaya mengembangkan partisipasi MHA secara hakiki dalam kerangka negara Indonesia.

Pelaksanaan delapan butir kesepakatan tadi memang tidak mudah, namun Heru Prasetyo, kepala BP REDD+ menyampaikan, BP REDD+ bersama delapan kementerian dan lembaga penggagas prakarsa ini berharap, langkah awal ini bisa menuju kemitraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

“Sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Semoga peluncuran program nasional ini terus berkembang, dilandasi koordinasi yang baik, kesamaan visi, dan kolaborasi erat yang telah terjalin,” katanya.

Sedangkan Abdon Nababan, sekjen AMAN berseloroh bahwa pemerintah menyambut berbagai macam inisiatif masyarakat di lapangan termasuk pemetaan wilayah adat.

“Ada pastisipasi tinggi, ada perubahan-perubahan hukum, seperti MK 35, ada tren global, ini bertemu di naskah deklarasi tadi. Bagaimana itu dilaksanakan mudah-mudahan kami diundang pemerintah untuk membicarakannya.”

Kondisi yang seperti ini menurut dia, akan membangun sebuah mekanisme secara bersama-sama yang diikuti partisipasi masyarakat secara efektif. Hal ini, juga untuk menghindari masuknya para ‘penunggang gelap’ yang berniat tidak baik, atau yang bergerak bukan demi kepentingan bersama masyarakat adat. “Mungkin kepentingan individu atau mungkin kepentingan lain. Ini yang harus dijaga.”

Mongabay mencatat, Dalam implementasi, kata Abdon,  AMAN akan ikut bertanggung jawab agar hal-hal itu bisa dicegah dari awal. “Itu komitmen AMAN. AMAN mau mengawal deklarasi tadi dalam bentuk-bentuk kerja sama yang lebih kongkrit di lapangan.”

Stig Ingemar Traavik, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia yang hadir dalam acara itu mengatakan, penandatanganan deklarasi ini merupakan momen bersejarah. “Ini langkah resmi untuk melakukan sesuatu yang baik,” katanya seraya mengucapkan selamat pada semua pihak, UKP4, BP REDD+ juga AMAN.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia terus mengalami kemajuan dalam pengakuan hak masyarakat adat “Kami senang mendukung ini.”

Traavik mengatakan, di Norwegia juga ada masyarakat adat hingga mereka tahu betapa penting memberikan hak tanah kepada mereka. (MFA)

PR baru pemimpin baru

Published in Nasional
Kamis, 28 Agustus 2014 08:00

Medialingkungan.com - Pada debat presiden yang terakhir, yakni tentang ‘pangan, energi dan lingkungan’, kita disuguhkan dengan lontaran-lontaran program menarik yang ‘kira-kira’ bisa diprediksi secara rasional untuk dikerjakan dan dituntaskan dalam tempo yang sesegera mungkin.

Belum lama waktu gelontoran janji diperdengungkan, sekarang mampir ujian perdana pada pra-pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru.

Kisruh masyarakat terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mungkin adalah bayangan dari rusaknya mekanisme korporasi menangani sumber daya alam kini. Khusus Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah-ruah tak seharusnya merasakan demam BBM. ‘cekikan’ sumber bahan bakar menggerogoti rakyat hampir seluruh wilayah Nusantara.

Teringat sebuah ucapan dari sang poklamator negara ini, “Gerak adalah sumber kehidupan dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang”.

Ucapan ini lantas tak beralasan -- mengingat hampir seluruh aktivitas manusia saat ini bergantung pada mobilisasi modern. Aktivitas ini juga telah bergantung pada teknologi yang juga membutuhkan energy.

Tumpang tindih kepentingan antara kepentingan ekonomi dan politis, kepentingan lingkungan, serta kepentingan kebutuhan lainnya menyebabkan peraduan yang tak kunjung menuai hasil positif. Negara ini dinilai telah melakukan pemanfaatan minyak sebagai energi  secara berlebihan dan melampaui batas kewajaran.

Diversifikasi Kepentingan

Bukan secara kebetulan, tiap tahun negara ini harus mengimpor BBM karena kebutuhan masyarakatnya yang tinggi dan dinilai menimbulkan terjadinya ‘pengurasan’ sumber daya fosil seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Padahal, salah satu kawasan di Duri, Riau konon katanya merupakan ladang penghasil minyak terbesar didunia dengan angka produksi yang fantastis per harinya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa negara asing punya pengaruh besar terhadap kebijakan negara ini. Pemerintah terlihat ragu-ragu mengambil kebijakan dan terkesan menunggu didikte dari ‘invisible hand’ yang seolah-olah entah dimana namun jelas terlihat secara kasat.

Iwan Piliang sampai berani mengatakan ‘maling minyak’ bukannya mafia minyak, pada siaran talk show di salah satu televisi swasta. Iwan mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus menanggung beban sebesar 10 Triliun per tahun akibat kelakuan maling minyak. “kita di embargo oleh para maling,” kata Iwan.

Secara koherensif, beberapa energi alternatife meski kini mulai memasuki area komersil. Solusi ini bisa ditawarkan beberapa opsi metode. Misalnya Muhammad Daud, seorang ahli energi mengungkapkan bahwa diversifikasi energi mampu menekan pengerukan energi. Diversifikasi energi merupakan penganekaragaman pemakaian energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, biomassa, angin, energi air, dan panas bumi.

Pelantikan presiden wakilnya tak lama lagi berlangsung. Pemimpin yang saat ini tak seharusnya membagi beban, dan penerus tak boleh ongkang-ongkang kaki menyaksikan peristiwa BBM yang mulai tak kondisional.

Pekerjaan rumah menunggu kabinet baru untuk lekas bekerja. Indonesia memiliki tantangan yang besar terutama menganai krisis energi, pangan, lingkungan, kelangkaan air, perubahan iklim dan metipisnya luas hutan tropis di Indonesia yang merupakan habitat alami flora dan fauna, dan pengatur sistem penyaangga kehidupan yang tak hanya sekedar pemanis saat kampanye. (MFA)

Program Pembangunan Kampung Deret Segera Direalisasikan Tahun 2014

Published in Nasional
Sabtu, 02 Agustus 2014 12:40

Medialingkungan.com – Program Pemerintah Daerah DKI Jakarta soal pembangunan kampung deret akan segera dilaksanakan.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Jonathan Pasodung menginginkan pembangunan kampung deret agar terealisasi tahun ini.

Namun begitu, proses pencairan anggaran pembangunan kampung deret tidak bisa cepat. "Kalau oleh kami prosesnya bisa cepat. Tapi pencairan ini butuh koordinasi dengan yang lain, "ujarnya.

Menurutnya, tahapan pencairan dana pembangunan kampung deret cukup panjang. Tim evaluasi yang dipimpin oleh wali kota masing-masing wilayah, mendata serta menyeleksi penerima dengan ketat berdasarkan nama, lokasi, dan alamat.

Pelaksanaan program ini melalui seleksi yang ketat, hal ini merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK meminta kampung deret tidak dibangun di pinggir kali, pinggir jalan, dan ruang terbuka hijau.

Penyeleksian dilakukan oleh walikota tiap wilayah, setelah itu , dinas menyodorkan daftar nama penerima dan lokasi yang pantas itu ke gubernur. Jika gubernur setuju, maka akan turun surat keputusan gubernur penerima kampung deret. Tahap selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan Daerah mencairkan anggaran untuk kampung deret.

Tahun ini, dinas menganggarkan Rp 400 miliar untuk membangun kampung deret di 74 lokasi. Dana tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya Rp 214 miliar untuk 26 lokasi.


“Jumlah lokasi, jumlah penerima, dan besarnya dana bisa berkurang dari target awal, bisa berkurang karena adanya hasil audit BPK,"jelas Jonathan. (DN)

 

 

Kementrian Kelautan Dan Perikanan Terus Mengembangkan Konsep Blue Economy

Published in Nasional
Kamis, 17 Juli 2014 09:10

Medialingkungan.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap konsisten untuk mengembangkan program dan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berbasis Blue Economy.


“Program ini sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dengan memberi nilai tambah untuk peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia, bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan  RI, Sharif C. Sutardjo pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an 1435 H, di Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Syarif menjelaskan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan merupakan upaya manusia sebagai hamba Allah SWT, dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan dari-Nya.

Laut harus dikelola dengan tetap memperhatikan kelangsungan sumber daya hayati di dalamnya. Ikan yang merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan-Nya juga harus dijaga kelestariannya melalui budidaya secara berkelanjutan.


“Peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan kelautan dan perikanan akan terwujud apabila kita Istiqomah dalam menjaga, merawat, memberdayakan dan memanfaatkan kekayaan alam yang diberikan Allah SWT untuk kepentingan bersama,” kata Sharif.


Menurut Sharif, Indonesia harus mampu memberdayakan dan mengelola segenap potensi sumber daya perikanan budidaya yang ada secara berkelanjutan. Terutama untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.


“Kami menyadari dalam pelaksanan program dan kebijakan industrialisasi tersebut memerlukan dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektoral dan seluruh stakeholders pelaku usaha perikanan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang maju,” jelas Sharif. (AH)

 

Departemen Lingkungan Hidup AS Usulkan Kebjikan Baru Guna Menekan Produksi Gas Metana

Published in Internasional
Senin, 07 Juli 2014 19:40

Medialingkungan.com – Departemen Lingkungan Hidup Amerika Serikat (EPA) mengusulkan strategi baru untuk menurunkan emisi gas metana melalui perubahan standar untuk limbah padat di perkotaan (MSW). Pembaruan ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Iklim Presiden.

Municipal solid waste (MSW) adalah jenis sampah umum yang mencaup sampah rumah tangga, sampah badan komersil, sampah di area-area umum, dan ada kalanya sampah yang ditimbulkan dari hasil tertatment plant site yang dikumpulkan dalam wilayah tertentu. Dengan kata lain, MSW merupakan sampah yang di dominasi oleh sampah rumah tangga pad area umum.

Berdasarkan rilis dari U.S. Environmental Protection Agency (EPA), pada strategi ini dibutuhkan tempat pembuangan sampah tertentu untuk menangkap gas landfill tambahan, yang akan mengurangi emisi metana, gas rumah kaca yang potensial, dan membantu mengurangi polusi yang merugikan kesehatan masyarakat.

Pada prosesnya, pemerintah juga mencari feedback dari publik mengenai pendapat mereka tentang standarisasi untuk tempat pembuangan sampah yang ada sebagai pedoman pemerintah dalam menetukan kebijakan baru.

Ia mengatakan, limbah yang tidak berbahaya dari rumah, bisnis dan lembaga berakhir di tempat pembuangan sampah limbah padat kota, di mana ia akan terurai dan hancur untuk membentuk gas landfill, yang meliputi karbon dioksida, sejumlah racun udara dan metana.

"Mengurangi emisi metana adalah cara yang ampuh untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim," kata Administrator Gina McCarthy.

"Ini langkah terbaru dari strategi metana Presiden yang dibangun melalui kemajuan kami sampai saat ini dan mengambil langkah untuk mengurangi emisi dari tempat pembuangan sampah melalui standar yang masuk akal."

Usulan saat ini akan membutuhkan tempat pembuangan sampah MSW baru yang ketat sesuai aturan pengendalian gas TPA di bawah ambang batas emisi. Dan gas metana menjadi perhatian serius oleh otoritas lingkungan hidup AS, sebab metana memiliki potensi pemanasan global 25 kali dari karbon dioksida.

Dari informasi yang berhasil dihimpun,  tempat pembuangan sampah yang baru akan menangkap dua pertiga dari metana dan emisi racun udara mereka, atau dengan kata lain lebih dari 13 persen dari yang dipersyaratkan dalam peraturan saat ini.

Produksi metana menghimpun hampir 9 persen dari total emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat, dan tempat pembuangan sampah adalah sumber terbesar ketiga metana di negara ini. Untuk itu, pihak pemerintah begitu antusias terhadap masukan dari masayarakatnya guna dijadikan peetimbangan terkait dengan persoalan sampah di perkotaan. (MFA)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini