medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Bahas Lingkungan, Greenpeace Ajak Masyarakat Nonbar Debat Capres-Cawapres

Published in Nasional
Jumat, 04 Juli 2014 07:13

Medialingkungan.com - Debat capres dan cawapres yang ke-5 akan diselenggarakan pada Ahad 5 Juli 2014. Organisasi lingkungan dunia Greenpeace mengajak seluruh elemen masyarakat dengan berbagai profesi untuk turut menyaksikan debat tersebut.

Greenpeace berencana akan membuat nonton bareng (nonbar) debat, guna menyaksikan gagasan dan keberpihakan para calon terhadap kelestarian lingkungan.

"Bagi kamu yang berada di sekitarJabodetabek, silahkan datang langsung nonton bareng Debat Capres 5 Juli ini. Kamu juga dapat mengajak keluaga, teman, dan kerabatmu bergabung bersama," Ajaknya pada undangan resminya yang disebar via email. 

Acara tersebut akan digelar pada pukul 19.00n WIB di Retro Cafe - Hotel Bidakara (grond Floor) The A-Poing G 31, Gedung Binasentra Lantai Dasar, Komplek Perkantoran Bidakara. Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 71-71, Jakarta.

Ia juga menambahkan bahwa tempat yan terbatas membuat pihak penyelenggara membuat sebuah mekanisme pendaftaran, dan bagi peserta yang akan ikut join dapat mendaftar pada situs berikut  bit.ly/debatcapres .

"Yuk, Bareng-bareng kita nonton debat capre 5 Juli ! kita lihat, kita nilai, kita pilih yang pro lingkungan !," ajak Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia di penghujung undangannya. (MFA)

KLH Gelar Pertemuan Khusus Sebagai Rujukan RPJMN 2015-2019

Published in Nasional
Sabtu, 28 Juni 2014 11:33

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) baru-baru ini mereview laporan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim tahun 2013 sebagai bahan penyusunan RPJMN Tahun 2015–2019, yang bertujuan untuk mengukur kinerja KLH serta memudahkan evaluasi atas sejumlah hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan di masa mendatang.

Dalam pertemuan ini Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Arief Yuwono mengatakan, menjaga kelestaran lingkungan hidup serta mengantisipasi keruskannya membutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

“Kementerian Lingkungan Hidup terus menerus melakukan koordinasi antar instansi dan mengedukasi masyarakat serta mengajak partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan permasalahan lingkungan hidup,” ujar Arief.

Salah satu yang menjadi isu nasional dan regional adalah masalah kebakaran hutan dan bencana asap yang setiap tahun terjadi, khususnya di Pulau Sumatera dan sebagian Kalimantan.

Pihak KLH mengungkapkan bahwa Indonesia terus berupaya menanggulangi kebakaran hutan dan bencana asap yang merugikan masyarakat. Upaya yang terus-menerus itu dilakukan melalui melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelanggar aturan pada praktik-praktik kriminal bidang kehutanan.

Selain penindakan oleh para aparat, menurutnya, yang lebih penting adalah upaya pencegahan kebakaran hutan. Strategi ini merupakan tindakan preventif untuk mengendalikan kerusakan hutan dan kerusakan atmosfer.

Selain kebakaran hutan dan lahan, KLH mencatat beberapa persoalan aktual yang menjadi sorotan dan perhatian masyarakat, diantaranya mengenai bencana banjir, global warming, dan kerusakan lahan akibat aktivitas pertambangan.

Arief menambahkan bahwa saat ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan, pengkajian dan program aksi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan, sesuai dengan kewenangannya.

Namun, ia tak memungkiri bahwa KLH juga harus melibatkan instansi/lembaga, masyarakat, dunia usaha dan partisipasi pihak lain dalam sebuah kebijakan dan aksi program untuk menanggulangi permasalahan lingkungan hidup Indonesia. (MFA)

Pengusaha Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Sumber Daya Alam

Published in Nasional
Jumat, 27 Juni 2014 19:04

Medialingkungan.com – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang sumber daya alam dari Kementerian Perindustrian tak kunjung memberi kepastian terkait penerbitannya. Akibatnya, para pengusaha -- khususnya di sektor industri mendesak agar penerbitan PP tersebut dipercepat.

Peraturan tersebut ditengarai sangat penting bagi industri smelter karena menjamin kepastian dalam memperoleh bahan baku mineral.

Dengan terbitnya aturan tersebut, maka UU Perindustrian, UU No.4/2009 tentang Minerba, PP No.1/2014, serta Permen ESDM No.1/2014 tentang kadar minimum mineral dapat diperkuat dan memberikan standarisasi pengelolaan mineral.

“Payung hukum ini membuat pengusaha mempercepat pembangunan smelter,” Kata Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur dalam keterangan resmi, Kamis (26/06). 

Menurut Natsir, munculnya Permenkeu No.6/2014 tentang Bea Keluar, menuai hasil yang negatif karena membuat bisnis mineral tidak jalan dan cenderung mengalami kerugian. Imbasnya, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor itu menjadi collapse (tutup), PHK, kredit macet, dan menyebabkan ekonomi daerah tidak bergerak.

Ia meyakini bahwa pada kondisi lebih jauh, hal tersebut akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena merosotnya jumlah setoran pajak yang diperoleh dari industri mineral.

Disamping itu, menggantungnya RPP ini tentu mengundang kecemasan bagi para pengusaha di industri smelter sebab persediaan gas untuk smelter sangat terbatas dan membuat produksi terhambat.

"Kebutuhan gas untuk smelter ini harusnya dimasukan dalam neraca gas, ini penting," kata Natsir.

Pihaknya berharap RPP sumber daya alam selesai secepatnya dan mendapat supply gas untuk smelter. (MFA)

Banyak Manusia Bergantung Hidup Padanya, Jangan Biarkan Hutan Habis !

Published in Nasional
Minggu, 22 Juni 2014 07:00

Medialingkungan.com –Sebuah riset oleh Bank Dunia (2004) mengemukakan bahwa lebih dari 1,2 miliar orang di dunia bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian.

Sementara itu, hutan dinilai telah memenuhi keperluan kayu bakar bagi sepertiga penduduk dunia untuk memasak dan menghangatkan rumah mereka. Dan memeberi kontribusi seperlima dari total kebutuhan protein manusia.

Demikian hasil pengamatan yang dilakukan melalui tinjauan aktivitas masyarakat di puluhan negara berkembang, yang berburu satwa dan mengambil ikan dari hutan.

Secara makrotis, hutan memberi kontribusi yang signifikan bagi perekonomian global, Dari data yang dikelola PBB, produk hasil hutan sanggup menyumbang hampir $468 miliar per tahun terhadap ekonomi global.

Peran Hutan untuk Masyarakat di Indonesia

Di Indonesia sendiri, menurut catatan Kementerian Kehutanan RI tahun 2009, terdapat 48 juta orang yang hidupnya bergantung pada hutan.

Sementara, hasil validasi Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut tahun 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012 menyatakan bahwa luas hutan Indonesia saat ini sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia.

Kondisi ini tentu memikul tantangan yang sangat besar dalam memepertahankan ketahanan negara dalam hal ketersediaan hutan sebagai penopang perekonomian negara, terutama untuk masyarakat sekitar hutan.

Sebuah persepsi tentatif bermunculan dengan kesimpulan spekulatif bahwa jika mengacu pada statistik tersebut, maka luas lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat berkisar sekitar 2,075 hektar per orang.

Dengan menggunakan logika sederhana saja bahwa hutan alam belum memiliki akses yang membuka jalur untuk dilalui manusia, mengingat jarak dan medan yang sangat sulit ditempuh. Fungsi hutan juga akan berkurang jika manusia berusaha untuk mengkontaminasi daerah alami edofisnya.

Sehingga perhitungan tersebut ‘tidak cocok’ dijadikan dasar penilaian terhadap jaminan kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Kendati demikian, dengan kebijakan perekonomian makro disertai teknologi yang berkembang pesat diikuti sistem pengelolaan hutan lestari, maka hutan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemanfaatan Hutan dari Segi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

HHBK ditengarai sebagai pengoptimalan pemanfaatan hutan. Dengan menggunakan sistem usaha tani campuran (agroforestri) contohnya, yakni bercocok tanam dengan mengkombinasikan pohon penghasil kayu dan pohon penghasil HHBK yang telah diterapkan oleh petani dari berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu contohnya agroforestri kayu jati di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta. Para petani di Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan 10 persen dari lahan yang mereka miliki untuk menanam jati.

National geopgraphic mencatat, berdasarkan penelitian yang dilakukan Tony Bartlett, Manajer Program Penelitian Kehutanan ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research), kebun jati petani-petani Gunungkidul menyumbang sebesar 12 persen dari total pendapatan rumah tangga mereka, dan sebagian besar kayu jati ini pula dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga dan ukiran.

Dengan tumpangsari, masyarakat ikut menjaga dan ikut menikmati hasil. Tumpangsari kemudian berkembang dan meluas di seluruh Jawa. Hasil tanaman kehutanan tumpangsari lebih baik daripada cara-cara lain seperti banjar harian walaupun tetap terjadi persaingan penyerapan unsur hara oleh tanaman pertanian. Jadi, penting memilih tanaman yang tepat yang ditanam di sela-sela baris jati.

Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim yang aktif menyusun berbagai kebijakan lingkungan hiudp sejak menjabat Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup periode 2004-2009, di dalam bukunya yang berjudul Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut menulis:

Selain memiliki fungsi menjaga keberlangsungan ekosistem, hutan memberi kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dunia.

Bagi perekonomian nasional, hutan merupakan sumber devisa dari hasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu, mulai dari berbagai komoditas pertanian hingga kegiatan ekoturisme.

Sementara nilai perdagangan hasil hutan bukan kayu dunia diperkirakan mencapai 11 miliar dollar AS per tahun. Pendapatan negara dari hutan dan hasil hutan Indonesia pada 1985 sebesar 1,2 miliar dollar AS, meningkat menjadi 5 miliar dollar AS pada 2005.

Sementara nilai perdagangan hasil hutan bukan kayu dunia diperkirakan mencapai 11 miliar dollar AS per tahun. Pendapatan negara dari hutan dan hasil hutan Indonesia pada 1985 sebesar 1,2 miliar dollar AS, meningkat menjadi 5 miliar dollar AS pada 2005.

Oleh sebab itu, mengingat pentingnya hutan, maka rehabilitasi hutan telah menjadi tugas semua pihak.

Mengapa menyelamatkan hutan ?

Terdapat banyak sekali fungsi hutan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di antaranya:

  1. Penyimpan air hujan dan kemudian dialirkan melalui sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup
  2. Mencegah erosi dan kekeringan yang dapat mengakibatkan bencana banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau
  3. Pengatur iklim dengan produksi oksigennya (O2) yang diperlukan manusia dan menyerap karbondioksida (CO2) yang merupakan sisa hasil kegiatan manusia
  4. Habitat bagi flora dan fauna endemik sehingga ekosistem dalam wilayah hutan tersebut tetap terjaga
  5. Sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya, seperti industri kayu bersertifikasi dan ekowisata.

(MFA)

'Supermen Is Dead' Kampanye Penolakan Reklamasi Pantai Bali di Gelaran AMI Awards

Published in Nasional
Jumat, 20 Juni 2014 12:15

Medialingkungan.com – Band rock asal Bali, Supermen Is Dead tahun ini kembali mendapatkan penghargaan pada gelaran Anugerah Musik Indonesia (AMI) Award yang dilangsungkan kamis  (19/06). Ada yang menarik pada penghargaan yang diperoleh Band dengan tiga personil ini. Saat dipanggil untuk menyampaikan testimoninya, secara spontanmereka tiba-tiba mengkampanyekan penolakan terhadap reklamasi pantai di pulau Bali.

“penghargaan ini kami dedikasikan untuk penolakan terhadap reklamasi pantai bali”, kata mereka bertiga dengan kompak ketika berada diatas podium kemenangan.

Menurut mereka, piagam ini didedikasikan kepada penggiat lingkungan yang bekerjasama untuk menolak reklamasi pantai di Teluk Benoa, Bali.

Grup band yang digawangi oleh Bobby, Eka dan Jerinx, saat ini sebelumnya telah membuat petisi berisi penolakan reklamasi dengan alasan, efek yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Pasalnya, kegiatan reklamasi itu mengurangi ketersediaan air bersih untuk keperluan masyarakat.

Rencana reklamasi pantai bali yang ditetapkan dalam perpres No.51/2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan memang menuai penolakan keras dari banyak masyarakat, LSM, serta pemerhati lingkungan sejak pertama kali disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penolakan tersebut ditengarai karena salah satu isi kebijakan tersebut bertujuan untuk mengubah peruntukkan Perairan Teluk Benoa dari Kawasan Konservasi Perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 Hektare.       

Selain itu, Aturan baru tersebut juga merevisi Peraturan Presiden No.45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita yang memasukkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan.

Sahnya aturan tersebut juga mengurangi besaran luas areal Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam. (AND)

Tiongkok-Inggris Serukan ‘Pernyataan Bersama’ Terkait Perubahan Iklim

Published in Internasional
Rabu, 18 Juni 2014 21:07

Medialingkungan.com - Pemerintah Tiongkok dan Inggris kemarin (17/06) waktu setempat mengeluarkan Pernyataan Bersama mengenai Perubahan Iklim.

Kedua negara tersebut telah mempetimbangkan efek perubahan iklim untuk ukuran skala internasional yang kini dihadapi dan siap melakukan kerjasama untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap climate change.

Dalam pernyataan itu menyatakan, pemerintah kedua negara telah menyadari bahwa ancaman akibat resiko perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi masyarakat di seluruh penjuru dunia.

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah Tiongkok dan Inggris saat ini telah mengambil tindakan pragmatis untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengurangi emisi.

Selain itu, kedua negara itu juga ikut serta untuk mendorong pembangunan yang rendah karbon. Kedua negara akan memperkukuh kerjasamanya dalam proyek rendah karbon.

Kedua pihak tersebut juga sepakat untuk meningkatkan frekuensi dialog tentang kebijakan bilateral dan kerjasama pragmatis melalui tim kerja perubahan iklim Tiongkok dan Inggris. (MFA)

Indonesia Dituding Sebagai Perusak Hutan

Published in Nasional
Rabu, 18 Juni 2014 12:06

Medialingkungan.com – Hasil diplomasi internasional menjelaskan bahwa peningkatan kerusakan hutan dan minimnya tindakan reboisasi di Indonesia menghasilkan tudingan bahwa Indonesia adalah Negara pengrusak hutan.

Tudingan ini di-benar-kan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Muhjidin Mawardi, menyusul data yang dihasilkan oleh Kementrian Kehutanan Indoensia dinilai kurang akurat.

Data reboisasi yang dimiliki dinilai masih belum bisa menjelaskan luas lahan yang telah direboisasi disertai jumlah pohon yang ditanam, dan total pohon yang tetap tumbuh.

“Data itu tidak akurat.” Itu yang disampaikan oleh Muhjidin pada acara 'Diskusi Isu dan Rekomendasi Strategis Muhammadiyah dalam Penguatan Advokasi Kebijakan Tata Kelola Lingkungan Hutan di Indonesia' di Yogyakarta, Rabu (19/06).

Diskusi ini merupakan sebuah langkah awal Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) untuk menyusun rekomendasi mencegah deforestasi yang lebih parah.

Muhjidin menambahkan, potensi hutan Indonesia sangat besar. Namun, setiap tahunnya, hutan deforestrasi sekitar 1,5 juta hektare sehingga peningkatan suhu sangat dikhawatirkan akan kenaikannya.

Deforestasi ini, tambahnya, akibat pelanggaran peraturan karena maraknya sindikat yang melakukan praktik korupsi di sektor tersebut. Selain itu, peraturan yang saling tumpang tindih juga menjadi perihal terjadinya deforestrasi.

"Aturan tentang kehutanan terjadi ketidaksinkronan antara aturan satu dengan yang lain, terutama antar kementerian yang memiliki kebijakan," katanya.

Ia menilai, sekitar 17 persen pemanasan global yang terjadi , diakibatkan oleh penggundulan hutan. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat global setelah Negara-negara industri, baik di Eropa maupun Amerika. (MFA)

Grafik Tutupan Hutan di Kuningan Terus Alami Kenaikan

Published in Nasional
Selasa, 17 Juni 2014 08:08

Medialingkungan.com - Luas wilayah ‘tutupan’ hutan dari tanaman pohon sebagai langkah reboisasi di Kabupaten Kuningan hingga saat ini masih terus mengalami penambahan. Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan, Ukas Suharfaputra, “wilayah tutupan hutan di daerahnya saat ini sudah mencapai angka melebihi 40 persen dari luas wilayah Kabupaten Kuningan.”

Demikian dikemukakan Ukas, saat ditemui Pikiran Rakyat di sela-sela acara seminar Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat Aktivitas Anak Rimba (Akar) Kuningan, di gedung kesenian Kabupaten Kuningan, Senin (16/6/2014).

"Seandainya ada kebijakan setiap daerah harus memiliki luas wilayah tutupan hutan lebih dari 50 persen pun, saya yakin di Kuningan masih mudah untuk diwujudkan," ujar Ukas.

Dia menyatakan, penghijauan wilayah di Kabupaten Kuningan terbilang mudah dan tidak menemui kesulitan, hal ini dilatar belakangi beberapa faktor pendukung. Ia menyebutkan kebijakan dari Pemkab Kuningan yang telah menyatakan Kuningan sebagai kabupeten konservasi disertai berbagai gerakan pendukung, serta adanya dukungan langsung serta tidak langsung dari masyarakat ditengarai sebagai pemulus terciptanya kondisi optimal kawasan hijau.

Masyarakat dalam hal ini berperan pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lingkungan yang mengikuti berbagai program penghijauan dari pemerintah.

Perkembangan luas wilayah tutupan hutan di Kabupaten Kuningan dalam beberapa tahun terakhir, juga menyedot perhatian dari kalangan akademisi di sejumlah negara pada wilayah Asia Pasifik yang tergabung dalam Asia Pacific Forestry Resources Network (jaringan sumber daya kehutanan Asia Pasifik).

Delegasi yang hadir di Kuningan awal 2013 lalu, bahkan menyatakan perkembangan luas tutupan hutan di Kabupaten Kuningan cenderung mengalami fluktiasi. Pada saat-saat tertentu, luas areal hutan di Indonesia mengalami penurunan drastis, namun di Kuningan dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami kondisi yang sebaliknya.

Seminar yang diselenggarakan LSM Akar, Senin (16/06) mengangkat tema ‘Pengelolaan Daerah Resapan Air’. Seminar tersebut diikuti para peserta pelajar Sekolah Lanjutan Adven (SLA) dan mahasiswa, terutama dari kalangan pencinta alam.

Lansiran pikiran rakyat merilis, seminar ini dihadiri tiga orang nara sumber utama. Terdiri atas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan Ukas Suharfaputra, Kepala Bidang Konservasi Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan Lya Priliyawati, dan Kepala Seksi Konservasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Rismunandar.

Melalui seminar itu, kata Ketua Dewan Anggota Akar, Maman Mejique dan Ketua Pelaksana seminar menyebutkan, LSM Akar yang bergerak di bidang lingkungan hidup, olah raga, dan seni, ini bertujuan untuk menggugah kembali perhatian masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

"Melalui seminar ini, kami mengharapkan segenap peserta seminar bisa memberikan contoh dan bisa menyosialisasikan gerakan konservasi alam, serta manajemen pengelolaan daerah resapan air yang baik dan benar," kata ketua pelaksana seminar tersebut Iwan Kusdiawan. (MFA)

Greenpeace: Visi Misi Capres belum sentuh Ranah Perlindungan Lingkungan

Published in Nasional
Jumat, 13 Juni 2014 16:57

Medialingkungan.com - Greenpeace Indonesia menilai visi misi kedua calon Presiden serta calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum memprioritaskan perlindungan lingkungan secara maksimal dalam agenda politik mereka.

Menurut Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, "Komitmen dan program dalam visi misi keduanya tampak masih sangat mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam startegi pembangunan nasional.”

Dalam dokumen visi misi pasangan Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta menjadikan kedaulatan energi dalam salah satu skala prioritas namun Jokowi-JK masih menempatkan batu bara sebagai solusi energi di Indonesia begitu juga dengan Prabowo-Hatta yang ingin mendorong peningkatan industri ekstraktif termasuk batu bara, katanya.

Longgena menilai, kedaulatan energi yang dicanangkan bertentangan dengan rencana lain untuk meningkatkan sumber energi yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi ataupun gas alam. Sumber energi fosil suatu saat akan menjadi langka dan habis, sehingga harus mencari jalan keluar lain untuk beralih pada sumber energi yang terbarukan, tambahnya.

Selain itu, pasangan Prabowo-Hatta belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktik perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan. Begitupun dengan pasangan Jokowi-JK belum juga menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait tata kelola perikanan dan perairan, ujarnya. (AP)

Pemkab Subang Terapkan Regulasi Batasan Penebangan Pohon

Published in Nasional
Kamis, 12 Juni 2014 22:04

Medialingkungan.com – Kerusakan lingkungan hidup telah menjadi sesuatu yang genting saat ini. Pemerintah Kabupaten Subang baru-baru ini menerapkan kebijakan pembatasan penebangan hutan, baik jenis pohon, luas areal penebangan maupun volume kayu yang bisa diambil. Utamanya pepohonan yang berada di lahan milik negara.

“Kita berupaya meminimalisasi kerusakan lingkungan dengan dengan membatasi volume penebangan pohon. Begitu pula jenis kayu yang boleh diambil, hanya jenis tertentu saja,” jelas Bupati Subang, Ojang Sohandi, Rabu (11/06).

Kasus kerusakan hutan dan dampak yang ditimbulkan tidak lagi sekedar proposisi tentatif belaka. Hal yang demikian telah terasa dengan naiknya permukaan air laut disertai kenaikan suhu bumi yang signifikan. Disamping itu, hutan juga berfungsi sebagai penjaga ketersediaan air.

Keberadaan hutan di wilayah Subang menurut Ojang, memiliki peran yang sangat krusial, terutama menjaga ketersediaan air untuk keperluan hidup sehari-hari. Maka, pihaknya mengimbau masyarakat di selatan Subang untuk menjaga hutan.

“Jangan sampai ada alasan tidak ada gas sehingga menggunakan kayu bakar dalam jumlah yang besar,” gumamnya.

Hari Lingkungan Hidup se-Dunia ditandai sebagai momen yang membangkitkan kesadara terhadap lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan penanaman pohon ki tambleg oleh Bupati Subang dan Wakil Bupati Subang, Hj. Imas.

Atmosfer ini juga semakin semarak dengan hadirnya jajaran pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Subang dan Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono.

Selain kehadiran pejabat-pejabat daerah, pada kesempatan tersebut diserahkan pula penghargaan kepada korporasi dan sekolah yang dinilai memiliki keaktifan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak penerima penghargaan lingkungan tersebut antara lain; PT Perkakas Rekadaya Nusantara (industri automotif), PT Sinkona Indonesia Lestari (industri kimia), dan PT Tirta Investama (industri air mineral dalam kemasan). Sementara dari unsur sekolah, masing-masing SMK Negeri 1 Subang, SMP Negeri 1 Subang, dan SMP 1 Legonkulon Subang.

Pihak pemkab menyebutkan, upaya menjaga kelestarian lingkung­an ini harus dilakukan secara sustainable dan melibatkan seluruh pihak, sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk kehidupan generasi mendatang. “Bukan sebaliknya malah menjadi generasi yang mewariskan air mata (kerusakan/bencana) kepada anak cucu kita,”  ujarnya. (MFA)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini