medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

KLH Genjot Sosialisasi Aturan Tentang Perubahan Iklim

Published in Nasional
Rabu, 11 Juni 2014 17:02

Medialingkungan.com – Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, dan Pasal 24 ayat (3) dan (4)  Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi GRK dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut maka ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim kepada Penanggung Jawab Aksi untuk mengetahui Capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim dan mengurangi berbagai potensi yang menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK) sejalan dengan komitmen penurunan emisi GRK secara konsisten. Hal ini untuk mendukung upaya global mencegah kenaikan suhu bumi yang secara tidak langsung berhubungan dengan terjadinya iklim ekstrim dan bencana banjir serta longsor.

Di dalam pelaksanaan PermenLH Nomor 15 tahun 2013 ini, kegiatan MRV akan melibatkan Kementerian-Lembaga terkait baik sebagai penanggung jawab aksi mitigasi maupun sebagai bagian dalam proses verifikasi. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan verifikasi terhadap capaian aksi mitigasi perubahan iklim yang harus dilakukan oleh verifikator yang memenuhi standar kompetensi, Kementerian Lingkungan Hidup akan menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan memperoleh sertifikat kompetensi.

Dalam melakukan penilaian terhadap hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi  aksi mitigasi perubahan iklim, akan diterbitkan Sertifikat dan Tanda Registrasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang penilaiannya dilakukan oleh Komisi MRV Nasional. Komisi ini bertugas untuk menilai hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim menyelenggarakan Sistem Registrasi Nasional Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. (DN)

IPCC: Bambu dan Rotan “Peluang Besar” Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Published in Nasional
Selasa, 10 Juni 2014 09:51

Medialingkungan.com - Ketua Panel Perubahan Iklim Antar-pemerintah (IPCC), Rajendra K. Pachauri pada konferensi puncak Forest Asia 2014 mengatakan bahwa bambu dan rotan memberikan “peluang besar” untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Kelebihan bambu dan rotan serta spesies hutan penting lain adalah pelaksanakan adaptasi dan mitigasi secara simultan dengan berfokus pada spesies yang benar-benar menjadi sumber daya luar biasa bagi manusia,” ujar Pachauri.

Penelitian oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR) dan Internasional Network for Bamboo and Rattan menunjukkan nilai bambu sebagai sumber daya rendah karbon untuk makanan, material konstruksi, serat dan bahkan energi ketika sisa material digunakan sebagai arang. 

Bambu dan rotan adalah dua dari banyak produk hutan bukan kayu (PHBK) yang seringkali tak masuk hitungan informasi kebijakan karena tidak secara jelas diklasifikasi sebagai pertanian atau kayu. Akibatnya, bambu tidak masuk dalam pantauan, baik kementerian pertanian atau kehutanan, kata Manoj Nadkarni, Manajer Program Produk Hutan Bukan Kayu di INBAR.

Mengingat hal ini, “Tata kelola berkelanjutan produk hutan bukan kayu memerlukan banyak koordinasi,” kata Hans Friederich, Direktur Jenderal INBAR.

Di Indonesia, Kementerian Kehutanan mengakui bahwa PHBK memerlukan perhatian lebih dalam kebijakan, kata Tachrir Fathoni, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Fathoni memaparkan bahwa kayu hanya bisa mewakili 10 persen dari nilai yang ditemukan dalam hutan, sementara 90 persen nilai ektraksi lebihnya, ada pada PHBK.

Dalam sebuah rilis yang diterima Medialingkungan dari CIFOR mengatakan, sebagai upaya memberi “rumah” bagi kebijakan PHBK, kementerian Kehutanan melakukan promosi beragam PHBK melalui beberapa varian program khusus. Kementerian juga telah mengidentifikasi dan mengklasifikasi lebih dari 500 PHBK di Indonesia.

“Satu dekrit penting menginstruksikan pemegang ijin memberi akses pada desa hutan dan masyarakat dalam tata kelola hutan, termasuk akses pada produk hutan bukan kayu, “ kata Fathoni.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pada 2009, kementerian menciptakan strategi pengembangan PHBK, memilih beberapa produk khusus dari wilayah percontohan.

Disamping itu, Fathoni juga menyoroti beberapa area yang membutuhkan upaya ekstra dalam mendukung pengembangan PHBK di Indonesia. Terdapat beberapa maslah yang dianggap masih mendekap keberhasilan program tersebut, yakni  masalah akurasi data dan informasi, pembangunan industri hulu dan hilir, dan keterbatasan ketersediaan teknologi pemrosesan.

Strategi PHBK Indonesia menawarkan contoh positif upaya pemerintah nasional memberi peran PHBK seperti bambu dan rotan. Panel menyimpulkan bahwa upaya seperti ini seharusnya dikembangkan. Penelitian dan komunikasi adalah dua celah penting yang dilihat panel dalam pengembangan bambu dan rotan. Friederich meminta lebih banyak penelitian produksi dan penggunaan industrial bamboo.

Sebagai tambahan, panel meminta komunikasi lebih baik untuk membujuk konsumen membeli lebih banyak bahan material seperti bambu dan rotan.

“Masih ada orang menyebut bambu sebagai kayu orang miskin; saya menyebutnya kayu orang cerdas,” katanya. “Bagaimana kita meyakinkan orang tidak membeli jati tetapi membeli bambu,” katanya pada rilis ini.

Pachauri meminta industri swasta mengisi celah ini. “Ini benar-benar tugas bagi disainer, pengiklan, orang pemasaran sehingga persepsi kita berubah soal bambu ini,” katanya. “dan itu akan membuat perubahan besar di keseluruhan lingkaran produksi, konversi dan pemasaran.”  (MFA)

Ciptakan Udara Bersih, Pemerintah Malaysia Buat Aturan Baru

Published in Internasional
Senin, 09 Juni 2014 20:23

Medialingkungan.com - Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Malaysia, Datuk Seri G.Palanivel, akan menggunakan pendekatan baru terhadap Aturan Kualitas Alam Sekitar (Udara Bersih) 2014 dengan menggunakan teknologi yang menggunakan standarisasi hasil diadopsi dari Negara-negara maju.

Dalam sebuah pernyataan yang ia lontarkan hari ini (09/06) mengatakan, fokus aturan baru ini berada pada perbaikan metode penegakan hukum dan pemantauan secara intensif untuk menjamin udara yang berkualitas.

"Jadi, sistem kontrol yang berteknologi tinggi dan efisien perlu dilaksanakan oleh pihak industri untuk mengontrol dan meningkatkan kualitas udara demi menjamin kesehatan dan keselamatan publik," katanya pada rilis Sinar Harian.

Peraturan Udara Bersih telah diwartakan oleh Departemen Kejaksaan Agung pada 4 Juni 2014 lalu dan mulai berlaku pada keesokan harinya (05/06).

Peraturan Udara Bersih itu diberlakukan untuk mengontrol emisi pencemar udara yang berasal dari berbagai kegiatan industri termasuk pembangkit listrik, pabrik pembakar limbah dan pabrik pencampuran aspal.

Peraturan baru ini akan diberlakukan oleh Departemen Lingkungan untuk menggantikan Aturan sebelumnya, yakni Peraturan Kualitas Alam Sekitar (Udara Bersih) 1978 dan Peraturan Kualitas Alam Sekitar (Dioksin dan Furan) 2004.

Ia lebih lanjut menerangkan bahwa langkah-langkah pencegahan juga akan diintegrasikan dalam peraturan baru itu, yang secara khusus akan membentuk sistem pemeliharaan secara berkelanjutan bagi kalangan industri.

"Pengawasan dan penegakan peraturan udara bersih yang baru ini akan menjamin pengelolaan lingkungan yang lestari sesuai dengan visi negara untuk mencapai tingkat negara maju pada tahun 2020," katanya. (MFA)

sumber: sinar harian

Tuntut Presiden, Petisi Khusus "Tolak Reklamasi Teluk Benoa" Dilayangkan

Published in Nasional
Jumat, 06 Juni 2014 20:03

Medialingkungan.com – Reklamasi Teluk Benoa menuai banyak respon negatif para penggiat lingkungan dan secara khusus oleh masyarakat setempat. Pasalnya, reklamasi ini menyebabkan banyak persoalan  yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup di Teluk Benoa.

Dulunya Teluk benoa merupakan daerah konservasi pesisir, namun pemerintah melakukan perubahan dengan terbitnya keputusan pemerintah melalui Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian yang berupaya merevisi Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Menaggapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup  (Walhi) beberapa waktu lalu mengirimkan sebuah surat terbuka kepada Presiden SBY yang mengkritisi rencana reklamasi Teluk Benoa.

Ia menilai, kebijakan pemerintah tersebut tidak pro-lingkungan. Dalam surat tersebut, sangat jelas bahwa Walhi menentang keras revisi pemerintah mengenai tata ruang wilayah di Denpasar.

Manager Unit Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Satyahaprabu menambahkan, upaya reklamasi ini ditengarai hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial baru. Nelayan akan kehilangan pendapatan, terumbu karang dan mangrove akan rusak serta terjadi banjir. 

Sementara itu, sekumpulan penggiat lingkungan Kota Denpasar juga ikut melayangkan petisi yang menentang reklamasi Teluk Benoa. Petesi ini yang juga ditujukan ke Presiden RI ini berisi keluhan warga tentang kesulitan memperoleh air bersih.

Hingga berita ini terbit, tanda-tangan yang berhasil diperoleh oleh penggiat lingkungan bersama Superman Is Dead, Navicula, Nosstress mencapai 7.644 orang. Tanda-tangan ini dianggap sebagai bukti kepedulian masyarakat se-indonesia terhadap lingkungan, terlebih sajian panorama indah yang terlahir alami dari Negara kepulauan Nusantara yang sangat pernting untuk dipelihara.

Berikut ini merupakan isi petisi yang dilayangkan kepada Presiden Sulsilo Bambang Yudhoyono;

Bapak Presiden,

Rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa resah dan tegang. Sebab Teluk seluas 838 hektar ini mau diurug atau direklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI)

Pasti Bapak tahu, reklamasi atas Teluk ini melanggar Perpres “Konservasi” Sarbagita, yaitu Perpres No 45/2011 yang dibuat oleh Bapak sendiri. Isinya menyatakan Teluk Benoa Bali adalah kawasan konservasi perairan. Karena itu ia tidak boleh direklamasi. Lihatlah kembali oleh Bapak bunyi Pasal 55 ayat (5).

Kami seniman musik, Pak Presiden. Bukan ahli hukum. Tapi tidaklah sulit bagi kami untuk mengerti isi Perpres itu. Sebagai warga negara malah kami diwajibkan mengerti.

Bagi kami yang lahir, tumbuh besar dan hidup di Bali, mereklamasi (mengurug) perairan teluk demi keuntungan bisnis dari daratan buatan adalah ancaman!

Sekarang saja mulai terjadi krisis air di Bali Selatan akibat pembangunan masif pariwisata. Air bersih di sana terkuras oleh mesin-mesin penyedot air yang mengisi kolam renang hotel-hotel mewah, villa-villa privat megah, dan lapangan golf. 

Bapak Presiden, acapkali, bak mandi di rumah warga kering. sumber air bersih semakin diarahkan ke pipa-pipa area lapangan golf, pusat perbelanjaan, areal hiburan wisata kelas Disneyland, gedung sekelas Sydney Theatre, art center, dan hotel-hotel mewah, villa-villa, apartemen dan jenis akomodasi lainnya yang akan berdiri di atas pulau buatan tersebut.

Bapak Presiden, masa jabatan Bapak segera berakhir. Karena itu kami ingin agar Bapak mewariskan kebajikan bagi generasi ke depan, yaitu dengan tidak melakukan upaya-upaya revisi status konservasi ke non konservasi atas Teluk ini. Kami dengar Bapak meminta Dosen Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra untuk mencari celah revisi. Semoga kami salah dengar.

Akhirnya, kami ingin mengajak siapa saja yang sangat mencintai keindahan dan kekayaan alam Bali dan Indonesia, termasuk Pak @SBYudhoyono

untuk lebih memahami Peraturan Presiden, disini

(MFA)

Walhi: Konflik Lahan di Kalimantan Berpotensi Meningkat

Published in Nasional
Rabu, 04 Juni 2014 21:29

Medialingkungan.com - Kalangan pencinta lingkungan hidup memproyeksikan, konflik kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dan investor akan menonjol di seluruh wilayah Kalimantan. Hal ini ditengarai dengan peningkatan investasi sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, Anton P Widjaya, di Pontianak, Selasa (03/06/2014), mengatakan pemicu konflik akibat proses pemberian izin oleh otoritas berwenang yang tidak aspiratif.

“Saat pembebasan lahan kurang memperhitungkan rasa keadilan masyarakat. Ketika  tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat dalam hal bercocok tanam, bertani menetap, tapi saat bersamaan lahan menipis, konflik akan meledak kapan saja,” kata Anton.

Secara tegas Anton mendesak lima gubernur di Kalimantan untuk segera merumuskan kebijakan terpadu, terintegratif, dan mengikat semua pihak. Dengan demikian, konflik kepemilikan lahan tidak berujung menjadi tindakan anarkis.

Menurut Anton, dari total lahan seluas 14,7 juta hektar (khusus di Kalbar), wilayah yang tercatat untuk industri ekstraktif (industri dengan bahan baku dari alam sekitar) yang telah dikeluarkan izinnya sekitar 13,6 juta hektar. Dari 13,6 juta hektare itu, terdiri atas 378 izin perkebunan sawit 4,9 juta hektar, 721 izin pertambangan dengan luas 5,07 juta hektar, dan 76 IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dengan luas 3,6 juta hektar.

Dari lansiran Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Anton Wilaya menuturkan, bila luas perizinan tersebut ditambahkan dengan wilayah konservasi yang mengedepankan prinsip zero access seluas 3,7 juta hektare, tidak ada lagi tanah dan ruang hidup tersisa di Kalbar. Bahkan, Anton mengklaim, ada kekurangan tanah seluas 2,6 juta hektare, sehingga perubahan tata ruang yang idealnya bertujuan memastikan kecukupan ruang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya rakyat, justru direkayasa untuk memastikan luasnya investasi industri ekstraktif.

Walhi mencatat, pada 2011-2013 terjadi 128 protes masyarakat terkait krisis ekologi dan konservasi areal budi daya menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagian masyarakat memprotes persoalan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, persoalan tersebut selalu diselesaikan dengan campur tangan aparat keamanan yang represif dan anarkis terhadap masyarakat yang menolak sawit dan mempertahankan tanahnya.

Menurut Anton, konflik antara pihak masyarakat dan pihak perkebunan sawit melalui jalur hukum itu tidak ada satu pun yang berakhir dengan kemenangan masyarakat.

Ia bahkan menilai, dalam konflik tersebut , masyarakat selalu kalah dalam banyak hal. Masyarakat lokal selalu menjadi korban penggusuran, terusir dari tempat kelahirannya, tidak mendapat ganti rugi lahan, ditahan, kehilangan tanah, dan terputus dari akar budayanya. (MFA)

sumber: APKI

Sambut Hari Lingkungan Hidup, Pemkab.Kuningan Lakukan Uji emisi Massal

Published in Nasional
Rabu, 04 Juni 2014 18:52

Medialingkungan.com - Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2014 di Kabupaten Kuningan tahun ini akan diselenggarakan dengan kegiatan uji emisi gas buang bagi ratusan kendaraan yang akan laksanakan di depan Pandapa Paramartha Komplek Stadion Mashud Wisnusaputra, Jumat (13/6/2014) pekan depan.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara gratis mulai pukul 08.00 - 15.00 WIB. Balai Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kuningan mengimbau, seluruh mobil dinas milik Negara (mobil dinas), mobil pribadi maupun transportasi umum di Kabupaten Kuningan agar ikut berpartisipasi pada kesempatan tersebut.

Kepala BLHD Kuningan mengatakan, bagi kendaraan yang lulus uji emisi, akan ditempeli stiker ‘lulus’ pada kendaraan yang bersangkutan dan berlaku selama setahun. selanjutnya, uji emisi akan kembali dilakukan pada tahun berikutnya.

“Dilakukannya uji emisi gas buang kendaraan bermotor, guna melihat kualitas kendaraan yang digunakan selama ini apakah mencemari lingkungan atau tidak. Sedangkan, fungsi dari uji emisi itu untuk mengetahui efektivitas proses pembakaran bahan bakar pada mesin dengan menganalisa kandungan karbon monoksida (CO) dan hidro karbon (HC) yang terjadi pada gas buang karena sangat membahayakan bagi kesehatan,” ujar Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan, H.Dodi Nurochmatudin, Rabu (04/06/2014).

Dodi juga mengimbau bagi pengguna kendaraan dengan tingat emisi yang masih tinggi untuk segara melakukan perbaikan. “Seluruh kendaraan yang bermasalah, diharapkan untuk segera dilakukan perbaikan karena akan mencemari polusi udara apalagi kendaraan dinas milik pemerintah harus memberikan contoh yang baik.”

Kedepannya, lanjut Dodi, BPLHD berkeinginan agar seluruh mobil dinas lulus uji emisi bahkan kendaraan bermotor yang diperkenankan masuk dan parkir di lingkungan kantor sekretariat daerah, hanyalah kendaraan berstiker lulus uji emisi gas buang sehingga tidak mencemari lingkungan.

Ia juga menambahkan, kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi gas buang dilarang masuk area perkantoran maupun arena parkir dan tempat-tempat lainnya termasuk di pusat perbelanjaan. Saat ini diprediksi kendaraan bermotor yang beroperasi di Kuningan sudah banyak yang kurang memenuhi syarat, terutama menyangkut gas emisi buang di atas ambang rata-rata sehingga dapat mencemari lingkungan.

BPLHD Kabupaten Kuningan saat ini sudah memiliki alat dan laboratorium tersendiri serta sudah memiliki sumberdaya manusia yang memadai, sehingga tidak lagi tergantung pemeriksaan dari BPLHD Provinsi Jawa Barat. Sebagai langkah awal, pemeriksaan uji emisi gas buang yang bertepatan dengan peringatan hari lingkungan hidup pada Juni ini lebih memprioritaskan kendaraan dinas saja.

“Tidak baik kalau ada kendaraan dinas yang mencemari lingkungan,” paparnya.

Dodi berharap agar cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kuningan dapat ditiru oleh daerah lainya. Sehingga kualitas udara di tiap daerah dapat diperoleh. (MFA) 

Prof Budi Widianarko : Capres-Cawapres 'Tidak Serius' Atasi Persoalan Lingkungan

Published in Nasional
Rabu, 04 Juni 2014 15:37

Medialingkungan.com – Rektor Universitas Katholik Soegijapranata, Prof. Budi Widianarko mengungkapkan, program lingkungan kedua pasangan Capres-Cawapres masih tertindas oleh prioritas pertumbuhan ekonomi dan tidak serius dalam memperbaiki perlindungan dan pelestarian lingkungan di negeri ini.

Ia menilai, masalah lingkungan belum masuk ke dalam prioritas utama pemerintah, mereka masih konsen pada wilayah pembangunan ekonomi. Lingkungan masih sekedar ‘pemanis’ bagi petinggi-petinggi negeri.

“Saya melihat gagasan yang ditawarkan kedua pasangan ini berlandaskan upaya perbaikan kondisi (restorasi) lingkungan dengan otoritas pemanfaatan ekonominya. Dengan kata lain, restorasi lingkungan bukanlah demi keberlanjutan lingkungan melainkan demi melayani kebutuhan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Budi Widianarko begitu pesimis, “Jujur pasangan manapun yang terpilih nantinya tidak akan mampu memperbaiki perlindungan dan pelestarian lingkungan di negeri ini. Selama restorasi lingkungan masih tersandera oleh pertumbuhan ekonomi, dan selama kelembagaan lingkungan masih belum terlalu berdaya, maka kelestarian lingkungan adalah utopia belaka."(AP)

Indonesia – Uni Eropa Telah Meratifikasi FLEGT-VPA

Published in Nasional
Senin, 02 Juni 2014 20:28

Medialingkungan.com - Parlemen Eropa secara aklamasi telah meratifikasi Perjanjian Kemitraan RI-EU tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) dalam sidang paripurna di Strasbourg, Prancis, pada bulan Februari lalu.

Indonesia dan Uni Eropa juga telah menyelesaikan akhir peninjauan dan penyempurnaan dokumen Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Jakarta pasca pertemuan pertengahan Mei lalu yang memberikan rekomendasi perubahan terhadap peraturan verifikasi legalitas kayu setelah penandatangan oleh Menteri Kehutanan di penghujung Mei.

Dikatakan sebelumnya, jika SVLK disepakati oleh para pemangku kepentingan hutan Indonesia dan Uni Eropa, sistem verifikasi legal kayu buatan Indonesia ini berpeluang mendapat lisensi legalitas FLEGT. Lisensi FLEGT (Forest Law and Enforcement, Governance and Trade) dipersyaratkan Uni Eropa untuk perdagangan kayu dari negara-negara tropis penghasil kayu melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA).

“Kami yakin bahwa rencana menyempurnakan SVLK akan mengarah pada pemberian lisensi FLEGT terhadap kayu dan produk kayu Indonesia serta secara terus menerus mendorong peningkatan semua pemangku kepentingan dalam proses VPA,” kata Colin Crooks, Wakil Ketua Delegasi UE, dalam acara jumpa pers di sela pertemuan puncak Forests Asia awal Mei lalu. 

Pada November 2013, Indonesia dan Uni Eropa menyelesaikan tahap pertama evaluasi bersama SVLK dan membangun rencana untuk mempercepat proses pengeluaran lisensi kayu FLEGT. Uni Eropa memuji langkah Indonesia menciptakan SVLK dan keseriusan mendorong sistem verifikasi ini bisa diterapkan di lapangan. 

“Pekerjaan ini sangat krusial bagi lanskap, hutan di Indonesia dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela FLEGT baik UE dan Indonesia memenuhi tanggungjawabnya sebagai konsumen dan produsen yang bertanggung jawab terhadap produk hutan,” lanjut Crooks.

Dari rencananya, Indonesia dan UE akan melakukan penilaian lebih lanjut SVLK pada September 2014 untuk menentukan waktu dimulainya lisensi FLEGT. Kedua pihak merupakan mitra perdagangan penting, hampir 10 persen nilai ekspor kayu dan produk kayu Indonesia masuk ke Uni Eropa.

“SVLK yang beroperasi penuh akan sesuai dengan hukum kehutanan Indonesia serta berkontribusi secara signifikan terhadap tata kelola berkelanjutan lanskap hutan Indonesia,” kata Dr. Agus Sarsito, Ketua Perunding VPA, Kementerian Kehutanan pada rilis yang diterima medialingkungan beberapa waktu lalu.

Pertemuan akhir pemberian rekomendasi penyempurnaan SVLK ini melibatkan masyarakat sipil, komunitas, lembaga penjamin mutu dan industri kehutanan. "Mereka membantu menyempurnakan sistem kita untuk menjamin ekspor kayu Indonesia menjadi legal," kata Agus.

Ratifikasi Indonesia atas kerjasama FLEGT-VPA tertuang dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa.

Ratifikasi oleh Uni Eropa oleh Sekretariat Jenderal Dewan UE melalui Nota Diplomatik No. SGS14/05298 tertanggal 24 April 2014 memberitahukan bahwa UE telah menyelesaikan prosedur internal bagi pemberlakuan FLEGT-VPA RI-UE. Ratifikasi oleh Uni Eropa tertuang dalam Note Verbale yang dapat diunduh di http://silk.dephut.go.id. (MFA)

Peluang REDD+ Hambat Transaksional Konversi Hutan

Published in Nasional
Minggu, 01 Juni 2014 14:59

Kajian global: Inisiatif REDD+ menghadapi tantangan – dan peluang

Medialingkungan.com – Dari ratusan inisiatif percontohan yang dirancang untuk menguji kemungkinan reduksi emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan (REDD+) pada forum hutan se-Asia Tenggara bulan lalu, dipaparkan 23 inisiatif hutan karbon berdasarkan saran dari ahli riset yang telah melakukan penelitian tersebut dalam selang beberapa tahun terakhir.

Ahli riset ini menyarankan bahwa sebuah tindakan harus dilakukan untuk memperjelas kepemilikan lahan di negara berkembang kaya hutan, dan untuk meningkatkan keberlangsungan ekonomi REDD+ atau berisiko membahayakan upaya menurunkan deforestasi dan mitigasi perubahan iklim.

Besarnya hambatan serta belum jelasnya kesepakatan iklim dari sejumlah pemrakarsa inisiatif tersebut menimbulkan hilangnya antusiasme terhadap REDD+, demikian menurut riset yang dipimpin Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

"Para pemrakarsa inisiatif bersemangat, mereka adalah sekelompok orang yang percaya apa yang mereka lakukan untuk melindungi hutan," kata William Sunderlin, ilmuwan senior CIFOR dalam rilis yang dikirim via email ke Medialingkungan kemarin (31/05/2014).

Ia juga mengatakan, walaupun menghadapi tantangan besar yang akarnya berada di luar batas proyek yang ditangani, terutama ketidakamanan penguasaan lahan dan apa yang disebut ‘ketidakberuntungan ekonomi’ REDD+, namun menanggapi persoalan tersebut, sebuah inisiatif subnasional ini memerlukan dukungan lebih dari proses nasional dan internasional dalam menciptakan keadaan yang memungkinkan REDD+ berfungsi seperti yang diinginkan.

Sunderlin menambahkan, pada awal kemunculannya tahun 2007 silam, REDD+ ditujukan sebagai mekanisme menjanjikan dalam memperlambat perubahan iklim antropogenik dengan menyediakan insentif finansial bagi keberlangsungan hutan. Hal yang demikian ini mengingat, hutan menyerap karbon dari atmosfer dan bahwa deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi terhadap 15 persen emisi gas rumah kaca global.

Dalam rilis tersebut, ia juga memberi contoh bahwa di Indonesia, pengemisi gas rumah kaca terbesar ketiga dunia, lebih dari 75 persen emisi datang dari konversi hutan menjadi peternakan, pertanian dan tentu kebakaran gambut yang jika dihitungan kasar, setara dengan emisi yang diproduksi oleh 400 juta mobil setiap tahun.

Konferensi mencoba untuk memberi pandangan baru terhadap REDD+ bahwa bahwa upaya ini berbentuk insentif berbasis kinerja. Seperti diamanatkan aslinya, REDD+ akan menghasilkan arus pendapatan dengan menetapkan nilai finansial atas karbon, dimana pengelola hutan menerima pembagian pendapatan tersebut hanya jika mereka menghasilkan reduksi emisi atau meningkatkan stok karbon.

“Insentif bersyarat membuat REDD+ menjadi dorongan tambahan, walaupun agar sistem ini bekerja, harus ada kejelasan arus penghasilan dan ini harus jelas siapa yang mendapat keuntungan,” kata Sunderlin.

“Riset kami menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut lemah, dan pada aspek inilah perhatian perlu difokuskan.”

Pemanfaatan lahan yang diperebutkan

Ketidakamanan penguasaan lahan atas hak memiliki, akses atau memanfaatkan lahan, tetap menjadi tantangan terbesar bagi pemrakarsa, menurut temuan riset ini.

“REDD+ dibangun di tempat aturan kepemilikan seringkali tidak jelas dan bersaing. Tetapi, sistem penghargaan REDD+ memerlukan kejelasan siapa yang memegang hak hutan atau karbon, siapa yang bertanggungjawab mereduksi emisi, dan siapa yang dapat mengklaim manfaat,” ujarnya.

Dalam survei desa di lima negara yang terlibat REDD+, lebih dari separuh respondennya melaporkan ketidakamanannnya terhadap penguasaan lahan, dan lebih dari seperlimanya tidak bisa mengusir pendatang yang tidak diinginkan.

Lebih jauh lagi, mengingat masalah penguasaan lahan umumnya adalah masalah nasional dalam ruang lingkup dan faktor asal-usul. Penyelesaikan kasus ini seringkali berada di luar kontrol para pemrakarsanya. Tantangan ini walaupun terasa menakutkan, namun kata pemimpin riset dari CIFOR ini, kasus tersebut bukan hal yang tidak bisa diatasi, jika saja, terobosan reformasi penguasaan lahan mulai terbentuk.

Ia kembali mencontohkan fakta Di Indonesia bahwa pemerintah Indonesia meluncurkan Inisiatif Satu Peta (One map) untuk meningkatkan penguasaan lahan dan perencataan pemanfaatan lahan. Ia juga menyanjung keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 lalu yang bertujuan memberi masyarakat asli (adat) akses serta hak kepemilikan atas lahan yang dianggap sebagai hutan adat.

Terobosan bangkitkan obsesi REDD+

Dalam rilis ini juga ia menyarankan agar semua orang yang ingin merasakan manfaat REDD+, harus terlebih dahulu menghasilkan pemasukan, dan aliran pendapatan REDD+ yang awalnya dirancang melalui transaksi jual beli Kredit Karbon di pasar karbon yang sebelumnya telah gagal memenuhi target.

Kesimpulan lain dalam riset tersebut menunjukkan lemahnya ikatan kesepakatan iklim internasional dalam mempengaruhi perubahan tata aturan serta adanya dominasi kepentingan sektor bisinis yang membuat lemahnya penawaran pasar karbon dalam upaya menciptakan pendapatan (income) tersebut.

“Jika Anda berpikir REDD sebagai sebuah proses tawar-menawar di tempat lelang, mereka yang menawar tertinggi memiliki kontrol terhadap hutan dan pemanfaatan lahan, tawaran dari perusahaan pertanian besar seringkali mengalahkan apa yang ditawarkan REDD+,” kata Sunderlin.

Menanggapi hal tersebut, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyarankan agar dibentuk sebuah persyaratan baru yang dapat melindungi penguasaan hutan dari proses transaksional konversi hutan sekaligus mampu memberi arus income dari REDD+.

“Hal ini bisa diubah dengan menetapkan persyaratan baru dengan kombinasi bantuan pembangunan, dana internasional atau nasional, atau sebuah mekanisme berbasis pasar baru, yang dapat menghasilkan arus pendapatan dari REDD+ dan menutup peluang ada biaya konservasi hutan,” katanya.

Lebih lanjut ia memperkirankan kisaran jumlah pendanaan proyek ini. “Proyek pendanaan hutan internasional ini piperkirakan antara 15 miliar dolar AS hingga 48 miliar pada 2020, dengan suplai kredit karbon melampaui kebutuhan 13 hingga 29 kali.”

Inisiatif seperti pada program tutup-dan-jual California memberi harapan menciptakan pendapatan melalui pasar karbon. meskipun, kata Sunderlin “tidak ada keperluan mendesak terhadap apa yang belum ada.”

Namun, ia menyebutkan, perpaduan sorotan riset terhadap tantangan dan peluang solusi, pembangunan positif berlangsung dan meningkatnya dorongan untuk beraksi bisa mengarah pada ‘solusi terobosan’. (MFA)

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Jakarta Disiplinkan Supir Truk Sampahnya

Published in Nasional
Minggu, 01 Juni 2014 12:38

Medialingkungan.com - Banyaknya truk sampah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang melanggar ketentuan jam operasional membuat Walikota Bekasi, Rahmat Effendi geram. Jam beroperasi yang ditelah disepakati antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi yaitu pada pukul 21.00-04.00 WIB.

Rahmat meminta Pemprov DKI Jakarta agar bisa lebih mendisiplinkan beberapa oknum supir truk sampah yang melanggar aturan operasi yang telah disepakati.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, agar truk sampah dari DKI Jakarta boleh melintas pada siang hari.

Kendati demikian, Pemkot Bekasi tidak akan memberikan perizinan tersebut. Pemkot Bekasi akan memberikan perizinan kepada Pemprov DKI Jakarta apabila telah dilakukan kajian dan perhitungan resiko yang matang.

Hal tersebut dilakukan karena biasanya, pada siang hari volume kendaraan sangat tinggi utamanya pada jam sibuk. Rahmat mengatakan, apabila truk sampah diperbolehkan beroperasi pada siang hari, maka hal tersebut dapat mengganggu warga bekasi.

“Kasihan warga Bekasi kalau harus disuguhi bau sampah pada jam macet tersebut” ujarnya.

Pemkot Bekasi dalam kegiatan razia yang dilakukan beberapa hari yang lalu menemukan sedikitnya 24 supir truk sampah yang melanggar aturan jam operasional dengan beropersai pada siang hari.

Menurut rahmat, pelanggaran tersebut dilakukan oleh para oknum supir truk sampah DKI Jakarta karena mereka ingin memotong biaya ongkos pembelian solar dan ongkos tol.

Jalur yang seharusnya ditempuh oleh supir truk sampah yaitu Cibubur-Transyogi untuk menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bantargebang. Namun, kebanyakan oknum tersebut mengambil jalur pendek melalui Jalan Ahmad Yani yang terkenal sangat padat pada jam-jam sibuk.(UT)

  

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini