medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Menelisik Perjalanan REDD+ Indonesia di Tahun Kelima

Published in Nasional
Jumat, 30 Mei 2014 07:06

Medialingkungan.com - Menilik perjalanan beberapa tahun ke belakang, jelas sekali REDD+ diartikan secara sempit sebagai skema pendanaan. Dalam konteks tersebut, semua aspirasi pembangunan sulit diraih. Namun, keberhasilan program ini terlihat jika REDD+ diletakkan dalam konteks pertumbuhan hijau.

Kerangka inilah yang akan dipakai oleh Indonesia untuk menjalankan REDD+. Tujuan REDD+ sendiri lebih dari sekedar pengurangan deforestasi dan degradasi. Karena REDD+ akan mengandung makna pertumbuhan berkelanjutan dan jalur alternatif menuju kemakmuran masyarakat yang terimbas.

Menurut skema, REDD+ dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk mereformasi kelembagaan, membangun kapasitas, mengembangkan regulasi serta mempromosikan partisipasi dan keterlibatan publik agar agenda pembangunan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat tersebut kemudian akan diberikan dan didistribusikan secara adil kepada warga masyarakat tersebut.

Satuan Tugas REDD+ telah mengembangkan pondasi dan memberikan ruang hukum dan politis untuk membangun sebuah kelembagaan baru sambil mengidentifkasi prioritas-prioritas program.

Menurut Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satgas REDD+, Perubahan iklim telah memberi satu pesan penting untuk kita, yaitu ‘kita semua berada di kapal yang sama’ dan kapal ini akan tenggelam kalau cara membangun kita tidak berubah lebih cepat daripada yang dapat kita lakukan seperti yang diperkirakan banyak orang.

Tetapi lebih daripada itu, ia ingin berterimakasih kepada masyarakat atas pengakuan serius terhadap peranan hutan dalam melakukan mitigasi perubahan iklim dunia dan peranan yang dapat dimainkan oleh Indonesia sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan terbesar di dunia.

Dalam tulisan kuntoro, beliau menjelaskan perjalanan REDD+ di Indonesia berawal dari penandatanganan Surat Niat (LoI) antara Indonesia dan Norwegia pada tahun 2010.

Di lain pihak, dari kaca mata publik, tampaknya belum banyak yang dikerjakan. Bahkan ada yang mengatakan, kapal REDD+ belum juga beranjak dari pelabuhan, sekalipun kenyataannya banyak juga yang telah ia lakukan.

REDD+ kini mulai menginjak tahun kelima dalam prosesnya, begitu juga terhadap banyaknya gagasan proyek demonstrasi REDD/REDD+ seperti di ekosistem Ulu Masen Aceh, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Kuntoro menglaim, telah bayak perkembangan dari perjalanan REDD+, mulai dari studi politik hukum perlindungan hutan dari reforestasi, kebijakan kehutanan dan GN-RHL, hingga formulasi strategi partisipatif dari seluruh masyarakat.

Melihat spirit ini, Satgas REDD+ Indonesia sekarang sedang mengakselerasi pembangun kelembagaan yang diperlukan agar mencapai pertumbuhan ekonomi 7% dan pengurangan emisi karbon sebesar 26-41% pada 2020. Karena itu, sebagai Ketua Satgas REDD+, Kuntoro telah membentuk sepuluh Kelompok Kerja REDD+ dalam dua tahun perjalanan REDD+ di Indonesia.

Selanjutnya ia katakan bahwa ketika Indonesia sedang dalam transisi menuju fase pelaksanaan pembangunan REDD+, semua pemangku kepentingan baik dari pemerintah, industri dan masyarakat sipil harus bersatu padu untuk mau mencoba dan melawan status quo. Dengan demikian, hal ini akan memberikan dukungan yang lebih kuat agar hutan kita tetap lestari dan tetap menjadi sumber kemakmuran yang tak terbatas pada masyarakat secara luas. (MFA)

Perbankan Fokus Pada Sektor Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Selasa, 27 Mei 2014 16:58

Medialingkungan.com - Perbankan di Indonesia akan meningkatkan kapasitas pekerjanya di sektor lingkungan hidup melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Peningkatan kapasitas tersebut dapat membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan industri yang memiliki dampak pada lingkungan hidup dan sosial serta mengurangi risiko kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

Plt Presiden Direktur PT Bank Permata Tbk, Roy Arfandy menyatakan, perseroan akan melatih sumber daya manusia (SDM) jika terjadi peningkatan portofolio di sektor proyek yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial.

"Kalau memang ada banyak portofolio, kami akan menambah pelatihan untuk staf kami di Permata," kata Roy di Gedung BI, Jakarta, Senin (26/05/2014).

Hingga saat ini, portofolio kredit sektor energi berkelanjutan di Bank Permata masih sebesar 1%-2% dari total penyaluran kredit. Sedangkan jumlah karyawan yang telah mendapat pelatihan dari KLH baru sebanyak dua orang.

Di lain pihak, PT Bank Mandiri Tbk, sudah melatih 40 pegawai terkait portofolio di sektor proyek yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial. Seluruh pegawai korporasi perseroan juga terlibat dalam aktivitas program bina lingkungan tersebut.

Direktur Risk Management Bank Mandiri, Sentot Sentausa mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membiayai lima proyek energi terbarukan dengan total kredit senilai US$ 96 juta.

Ia menyebutkan beberapa proyek yang sementara ditangani diantaranya, proyek biogas 23,6 MW di Lampung senilai US$ 16 juta, proyek power plant combined cycle 20,6 MW di Batam senilai US$ 40 juta, proyek power plant combined cycle 20 MW senilai US$ 30 juta di Batam, proyek Hydropower 3x3 MW di Cianjur sebesar US$ 8 juta dan proyek Hydropower 2 MW di Wanakaka senilai US$ 3 juta.

Optimisme ini mencuat karena persoalan lingkungan mendorong semua pihak untuk membenahi standarisasi pengelolaan korporasi mengikut pada sentimen pasar yang meminta untuk fokus terhadap persoalan lingkungan hidup. Tindakan tersebut tidak hanya pada implementasi kegiatan lingkungan (CSR) perusahaan, namun pada setiap unit pelaksana perusahaan. (MFA)

Polda Riau Tetapkan 26 Tersangka Pembakar Hutan

Published in Nasional
Selasa, 04 Maret 2014 08:00

Medialingkungan.com – sebanyak 26 tersangka yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan hutan di Pekanbaru, Riau. Pihak kepolisian wilayah Polda Riau juga telah memeriksa ke 26 tersebut.

“Pemeriksaan terhadap 26 orang tersangka itu masih diselidiki penyidik di wilayah hukum Polda Riau untuk melakukan pendalaman”, ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar.

Ia juga menambahkan bahwasanya, telah diperiksa 26 orang pelaku penebangan liar dan pembakaran lahan di Pekan Baru. Ke-26 pelaku pembakaran hutan saat ini telah menjalani pemeriksaan di beberapa wilayah kepolisian setempat, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Para pelaku melakukan aksinya diduga tersebar di sejumlah tempat. Diantaranya di Yaitu di Polres Indragiri Hilir ada 2 tersangka, Polres Pekan Baru ada 2 tersangka, Polres Siak ada 2 tersangka, Polres Indra Giri Hulu ada 1 tersangka, Polres Pelalawan ada 4 tersangka, Polres Bengkalis ada 10 tersangka, di Polres  Rohen Hilir ada 5 tersangka, Polres Dumai ada 1 tersangka, Polres Kepulauaan Meranti ada 2 tersangka.

Meski demikian, penyidik akan melakukan pengembangan dari keterangan 26 tersangka yang saat ini sudah diamankan tersebut.

Polisi pun tengah bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani pembakaran lahan tersebut. Para tersangka untuk sementara ini akan dijerat dengan Undang-Undang No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tetang Kehutanan. (DN)

Pengelolaan Hutan di Korea Selatan Patut Ditiru

Published in Internasional
Senin, 07 April 2014 08:00

Medialingkungan.com - Republik of Korea Forestry Cooperation (AFoCO) menilai upaya rehabilitasi dan pengelolaan hutan yang dilakukan Indonesia dan negara-negara ASEAN bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Republik Korea ini. Pasalnya, negeri ginseng itu berhasil menghijaukan negara yang sebelumnya gersang menjadi lestari. Direktur Eksekutif AFoCO, Hadisusanto Pasaribu, di Jakarta, Rabu, mengatakan berbekal semangat saemaul undong, Korea berhasil mengubah bentang alamnya yang gersang di tahun 1950-an menjadi hijau sembari mendongkrak perekonomiannya.

Terbukti, Korea yang berhasil merehabilitasi negaranya dalam kunrun waktu 30 tahun. semangat saemaul undong yang dimiliki membuat masyarakat di pedesaan untuk rajin, mandiri, dan bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan, termasuk melakukan rehabilitasi lahan kritis. Saemaul undong diperkenalkan oleh Presiden Korea Park Chung Hee tahun 1972. Kala itu Korea termasuk negara yang lebih miskin dari Indonesia. Namun kini Korea telah menjadi salah satu negara paling maju di dunia.

"Yang terpenting adalah kepemimpinan untuk mengajak komunitas maju. Termasuk dalam pemanfaatan lahan yang tadinya kritis dan terlantar bisa dimanfatkan untuk kesejahteraan," kata Hadi. Menurut Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN saat ini termasuk yang paling bagus, namun sayangnya sebagian besar dilakukan dengan mengorbankan sumber daya alam, termasuk hutan. Terhitung, tiga kali luas Kota Jakarta yang setiap bulannya hilang di kawasan Asia Tenggara. (MFA)

 

Pemerintah Berlin Genjot Penghematan Energi

Published in Internasional
Kamis, 03 April 2014 08:00

Medialingkungan.com - Di Jerman, daur ulang merupakan bentuk seni dan pasar organik berjamuran di mana-mana. Isu lingkungan yang kian merebak dan menjadi sangat kompleks membuat Pemerintah Berlin menggalakkan penghematan energi sebagai bagian dari bisnis yang serius. Berlin saat ini tengah berupaya mengurangi emisi CO2 hingga lebih dari 40 persen pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan level pada tahun 1990. Hal tersebut bisa dikatakan target yang sangat ambisius, namun juga reaslistis.

Berbagi Mobil atau Carsharing sudah menjadi tren besar di Berlin. Hanya terdapat 324 mobil per 1.000 penduduk disana. Angka ini jelas sangat rendah untuk sebuah kota metropolitan. Sistem transportasi publik yang sangat padu ini terbukti membantu mengurangi emisi CO2 sehinga untuk mencapai target tersebut Pemerintah Berlin cukup membenahi pengurangan emisi di sektor lain.

Warga Berlin memiliki reputasi gemar berhemat dan berperilaku ramah lingkungan. Pemerintah kota berusaha mewujudkan reputasi ini. Departemen Lingkungan dan Pengembangan Kota sudah meluncurkan inisiatif yang memungkinkan warga untuk mengunjungi sekitar 100 proyek ramah lingkungan. Mulai dari perumahan, hotel, lokasi industri, institusi pemerintahan, pameran dan klub malam akan dibuat berdasarkan prisnsip ramah lingkungan. Inisiatif ini seperti disebutkan  'Berlin Saves Energy' dimaksudkan untuk memperlihatkan sudah sejauh apa pemerintah kota Berlin mencapai target lingkungan mereka. (MFA)

 

UNESCO Kecam Keputusan Pemerintah Australia Atas izin Pembuangan Limbah

Published in Internasional
Rabu, 02 April 2014 08:00

Medialingkungan.com - UNESCO telah memutuskan untuk mengecam Pemerintah Australia atas perizinan Canberra membuang sampah hasil kerukan kelaut Great Barrier Reef Australia kemarin, Kamis (01/05/2014). UNESCO telah mengirimkan laporan untuk merekomendasikan Taman Laut di pesisir Australia tersebut untuk masuk ke dalam situs warisan dunia yang statusnya terancam di tahun 2015. Laporan itu menyebutkan UNESCO mengkhawatirkan keputusan pemerintah memberikan izin pembuangan tiga juta kubik limbah tanah hasil kerukan ke perairan sekitar 25 Km di Great Barrier Reef.

Limbah kerukan datang dari wilayah Abbort Point dan merupakan bagian dari rencana perluasan pelabuhan di wilayah tersebut. "Kekhawatiran UNESCO juga dirasakan oleh ribuan warga Australia dan ratusan peneliti terkemuka, dan kami menyerukan kepada pemerintah Australia untuk melarang pembuangan tanah kerukan di Situs Warisan Dunia sebelum berlangsungnya pertemuan Komisi Warisan Dunia," tegas jurubicara WWF Australia, Richard Leck. Menteri Lingkungan Hidup dari Negara bagian Queensland menjelaskan bahwa strategi yang dirancang ini juga mengikutsertakan langkah-langkah untuk melindungi terumbu karang. Great Barrier Reef atau karang penghalang besar mempunyai koleksi terumbu karang terbesar di dunia dan menjadi rumah bagi 1.500 spesies ikan. (TNT)

 

KLH: Hasil Rakor Ekoregion Sulawesi dan Maluku Rujukan untuk Pemerintahan Baru

Published in Nasional
Jumat, 09 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi dan Maluku ini dilakukan untuk memetakan program dan kegiatan PPLH di ekoregion ini.

Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu’man ini dilakukan untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta lokus pada Tahun 2015 mendatang. Selain itu, Kegiatan ini juga menyiapkan materi perencanaan kegiatan tahun depan yang akan dibahas dalam Musrenbang Nasional sebagai bahan utama KLH dalam penyusunan Renja 2015.

Dengan tema Pengembangan Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Berbasis Ekoregion,  Menteri Lingkungan Hidup menguraikan bahwa ukuran kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dinilai dari seberapa besarn tingkat kualitas lingkungan hidup yang dapat dicapai saat ini. Indikasinya akan dapat dilihat dari seberapa besarnya tersedia kualitas air yang bersih, udara yang segar dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Data terakhir pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di regional Sulawesi dan Maluku, Indeks Kualitas Lingkungannya relatif baik, karena masih di atas rata-rata nasional yang berada di angka 64,21. Tiga provinsi terbaik di regional ini yakni, Provinsi Sulawesi Tengah 82,65 - Maluku Utara 78,24 - Sulawesi Tenggara 76,68. Meskipun relatif tinggi, indeks ini menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan pada hampir provinsi di Sulawesi dan Maluku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 berakhir tahun 2014 ini, sehingga akan terjadi perubahan pemerintahan dan perlu persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) KLH untuk tahun 2015-2019. Pertemuan Rapat Kerja bidang Lingkungan Hidup yang terintegrasi ini menjadi penting karena merupakan Proses penyusunan perencanaan jangka menengah dengan memperhatikan masukan internal dan eksternal KLH seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, media, dunia usaha dan kalangan akademisi.

“Rakoreg merupakan upaya untuk memperkuat komitmen dan menyelaraskan program serta mencari berbagai terobosan, dalam meningkatkan koordinasi maupun kerjasama terutama yang terkait dengan peningkatan kapasitas daerah, berbasis ekoregion. Rakoreg ini juga akan mengevaluasi berbagai kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan di regional ini dan memperoleh umpan balik terhadap berbagai upaya yang dilakukan KLH saat ini”, kata Menteri Lingkungan Hidup pada rilis resmi KLH. (MFA)

Australia Peringatkan Fenomena El Nino akan Melanda Indonesia

Published in Nasional
Kamis, 01 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com - Australia mengeluarkan peringatan dengan prediksi perubahan pola cuaca yang mungkin akan berkembang pada bulan Juli. Hal tersebut berpotensi memberikan dampak kekeringan di seluruh wilayah Asia-Pasifik dan hujan lebih lebat di Amerika Serikat.Lansiran oleh Mashable menunjukkan tahun 2013 merupakan tahun terpanas yang pernah terjadi dalam 133 tahun terakhir, sejarah mencatat, dalam seabad belakangan belum pernah terjadi suhu yang amat panas seperti yang saat ini terjadi.

Namun, pada tahun 2013 El Nino yang sanggup hangatkan seluruh kawasan tidak terjadi. Menurut para pakar meteorologi, El Nino diperkirakan terjadi di tahun 2014 dengan prediksi, tahun ini lebih panas dari tahun lalu.Berdasarkan data yang berhasil dihimpun kontributor medialingkungan, El Nino yang paling besar terjadi pada tahun 1982/83, 1986/87 dan 1997 dimana Indonesia, Afrika, India dan Australia mengalami musim kemarau yang sangat panjang.

Tahun lalu Australia masuk ke dalam daftar salah satu negara yang mengalami peningkatan suhu. Australia tahun ini mengeluarkan peringatan terjadinya El Nino. Pihak pemerintah setempat menegaskan bahwa ia berada dalam kondisi siaga."Kami berada di tingkat siaga El Nino," demikian pernyataan biro yang berkantor di Melbourne seperti yang lansir dalam situs resmi Biro Meteorologi Australia.Dalama lansiran resmi tersebut, Biro Metereologi Australia menegaskan bahwa kemungkinan terjadinya 70 persen dan kondisi Samudra Pasifik terus mengalami  kondisi hangat di beberapa bulan terakhir.

15 April lalu Organisasi Meteorologi Dunia PBB mengatakan perubahan pola cuaca global meberikan tanda-tanda El Nino yang kian dekat. Sedangkan lima hari sebelumny, Pusat Prediksi Iklim AS menyatakan peluang terjadinya El Nino bisa mencapai 65 persen atau naik dari yang sebelumnya diperkirakan hanya 52 persen.Kondisi iklim di Indonesia bertepatan dengan musim kemarau sehingga peringatan akan kondisi tak terduga ini bisa mengakibatkan kebakaran hutan. BMKG sebelumnya telah memberikan peringatan atas kondisi prakiraan cuaca buruk ini. Menteri lingkungan hidup juga telah melakukan kunjungan ke sumatera yang dinilai berpotenisi tinggi terjadinya kebakaran dan memastikan tim pemadam terlatih dan selalu bersiaga. (TAN)

 

Sekitar 50 Objek Pariwisata Indonesia Dikelola Asing

Published in Nasional
Kamis, 01 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com – Besar potensi kekayaan alam Indonesia khususnya di bidang pariwisata sangat besar, namun tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Permasalahannya terletak pada pendanaan. Besaran total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak sanggup mengoptimalkan sektor pariwisata Indonesia.Pemerintah kemudian menyerahkan pengelolaan obyek wisata ini kepada. Konsekuensinya tentu keuntungan yang didapat, dibagi berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak. Untuk kebanyakan kasus, keuntungan yang dihasilkan akan dibagi dua.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, belum lama ini, telah sepakat untuk merevisi aturan dengan memperbesar peranan asing di sektor pariwisata Indonesia. Rencananya, investor luar negeri yang sebelumnya bisa menanamkan modal hanya 49 persen di wahana rekreasi berbasis alam, kini berkisar hingga 70 persen.Efeknya, peran masyarakat lokal semakin kecil dan hasil akhirnya tentu saja menurunkan kesejahteraan masyarakat dan semakin dekat ke jurang kemiskinan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengakui bahwa sektor pariwisata berada pada peringkat kelima prioritas pengalokasian APBN negara. Tercatat pada 2013, sektor ini mampu menyumbang devisa negara mencapai US$ 10 miliar,Dari total pendapatan tersebut kemudian akan dibagi atas bersaran persentase kepemilikan objek pariwisata itu. Pasalnya, saat ini, sekitar 29 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sudah dikelola asing seperti Australia, Amerika Serikat, Swiss, Prancis, Brasil, Singapura dan Thailand.

Sementara, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP Sudirman Saad mengatakan, dari data yang dimiliki KKP, terdapat lebih dari 50 pulau, yang pusat wisata baharinya yang kini dikelola oleh investor asing.Modus yang ia gunakan yakni menikahi Warga Negara Indonesia (WNI), kemudian kepemilikiannya diatasnamakan WNI yang mereka nikahi."Modus mereka adalah menikahi Warga Negara Indonesia, lalu investasi mereka diatasnamakan istri mereka itu. Kita ingin mereka bentuk PT (Perseroan Terbatas) untuk usaha mereka dan tidak dalam individu," ujarnya. (MFA)

 

Halaman 9 dari 9

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini