medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Padi ‘Nuklir’ Sidenuk Mulai Dikembangkan Di Semarang

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 15:48

Medialingkungan.com - Padi varietas Sidenuk mulai diterapkan para petani Kecamatan Mijen, Semarang. Penggunaan padi ini merupakan salah satu program kegiatan Promosi Hasil Litbang Iptek Nuklir (PHLIN) Badan Tenaga Nuklir Naional (BATAN) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani melalui kegiatan penangkaran dan penyebaran benih padi varietas unggul.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, W.P. Rusdiana, penanaman varietas sidenuk dilakukan dengan sistem pertanian organik. Hal ini dikarenakan tanah di Kota Semarang unsur haranya sudah sangat berkurang akibat dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

“Khusus untuk padi organik ini panennya bisa maju dua minggu dan hasilnya melebihi dari yang memakai pupuk anorganik,” ujar Rusdiana, disela-sela Kegiatan PHLIN BATAN di Agro Cepoko Dinas Pertanian, Kota Semarang.

Varietas padi Sidenuk merupakan hasil inovasi yang menggunakan teknologi nuklir dan telah memperoleh sertifikasi dari Kementrian Pertanian. Selain produktivitasnya tinggi yang mencapai 8-9 ton/ha, masa tanamnya hanya 110 hari dan tahan terhadap serangan hama wereng batang coklat serta rasa nasinya lebih pulen.

Marzuki menjelaskan bahwa hasil panen padi varietas sidenuk dengan full organik beberapa waktu lalu bisa mencapai hingga 7,1 ton/ha GKP (Gabah Kering Panen). Padahal menurut kebiasaan yang full organik itu tidak akan lebih dari 5 ton/ha GKP, tetapi dengan varietas Sidenuk bisa mencapai lebih dari itu. (Gede Tragya)

Cegah Karhutla, KLHK Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui MPA

Published in Nasional
Kamis, 09 November 2017 14:55

Medialingkungan.com - Tahun 2017 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan kegiatan patroli terpadu dengan membentuk 300 posko di berbagai Provinsi rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang menjangkau 1.203 Desa rawan Karhutla. 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan bahwa tahun 2018 yang akan datang, KLHK menetapkan 300 desa sasaran pembentukan dan pembinaan Mayarakat Peduli Api (MPA). Penentuan lokasi MPA ini tentunya dengan mempertimbangkan aspek kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan mengacu pada desa prioritas lokasi patroli terpadu.

“Kegiatan patroli terpadu menjadi pintu masuk dalam perlibatan masyarakat untuk aksi-aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. MPA yang sudah dibentuk diharapkan dapat menjadi mitra KLHK yang selalu siaga bersama-sama dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK–Manggala Agni di lapangan,” tambah Raffles. 

Tiga ratus desa sasaran pembentukan MPA ini tersebar di hampir seluruh Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penyebaran MPA tersebut berdasarkan pada trend hotspot dan kejadian karhutla di masing-masing provinsi dengan tujuan agar kebakaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti oleh MPA. (Dedy)

Tiga Dirjen Baru Kementerian LHK Dilantik

Published in Nasional
Selasa, 07 November 2017 21:55

Medialingkungan.com - Mengingat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hari ini (7/11/17) tiga pimpinan tinggi madya Kementerian LHK  baru saja dilantik oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Tiga Pimpinan Tinggi Madya ini ialah Rosa Vivien Ratnawati sebagai Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengolahan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun; Sigit Hardwinanto sebagai Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan Bambang Supriyanto sebagai Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

“Seorang Dirjen adalah CEO yang  pekerjaannya berkaitan dengan publik, sehingga perlu langkah nyata yang hati-hati namun konsisten,” ujar Menteri LHK pada sambutannya.

Dirjen memiliki tugas penting untuk masyarakat  dalam setiap bidangnya. Hal ini diharapkan seluruh Dirjen dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin.

“Dirjen dituntut untuk tidak ragu dalam mengambil langkah serta cepat merespon saat ada konflik di masyarakat sehingga masyarakat semakin percaya kepada pemerintah. Masyarakat sangat membutuhkan pencerahan dari para petugas,” harap Siti Nurbaya. (Ira Anugerah A.)

Konferensi PBB Tentang Perubahan Iklim 2017 COP23 Lebih Berambisi

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 16:14

Medialingkungan.com - Konferensi PBB terkait perubahan iklim 2017 atau dikenal COP23 dibuka pada hari ini, Senin (06/11/17), dengan tujuan menggerakkan ambisi berbagai negara untuk menghadapi pemanasan global dan menempatkan dunia dalam arah pembangunan yang lebih aman dan makmur.

Konferensi tersebut akan semakin meningkatkan momentum di antara kota-kota, negara bagian, wilayah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam mendukung rencana tindakan iklim nasional yang disepakati secara internasional dan dengan tujuan yang lebih luas dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

Konferensi ini hadir dengan latarbelakang peristiwa cuaca ekstrem yang telah menghancurkan kehidupan jutaan orang di berbagai tempat seperti Asia, Amerika, dan Karbia.

Menurut Presiden COP23, Frank Bainimarama, penderitaan manusia yang disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan ancaman terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim menandakan kita tidak boleh membuang-buang waktu.

"Kita harus menjaga kesepakatan konsensus dunia yang tercantum dalam Perjanjian Paris dan tujuan paling ambisius dari target tersebut adalah untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata dunia sampai 1,5 derajat," ucapnya.

"Dimanapun kita hidup, kita semua rentan dan perlu bertindak. Fiji membantu membangun Koalisi Besar untuk menentukan tindakan terkoordinasi oleh pemerintah di setiap tingkat, masyarakat sipil, sektor swasta dan semua orang di bumi. Itulah mengapa kami memasang kano 'drua' Fiji di pintu masuk untuk mengingatkan semua orang tentang kebutuhan untuk mengisi layarnya dengan tekad yang kolektif untuk membuat COP23 sukses dan menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi manusia," lanjutnya. (Ilham Muhammad)

Bawa Batu Bara pada COP 23, Trump Kembali Tuai Kecaman Dunia

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 14:31

Medialingkungan.com - Setelah pemberitaan heboh tentang penolakan Presiden Amerika Serikat terhadap hasil kesepakatan COP 21 di  Paris dua tahun lalu, kali ini Trump kembali berencana mempresentasikan batu bara sebagai solusi untuk perubahan iklim pada konferensi perubahan iklim COP 23 yang akan digelar di Bonn, Jerman (6-17/11/17). AS menganggap batu bara akan berkontribusi dalam penurunan emisi.

Rencana trump atas batubara memancing amarah beberapa pihak yang akan hadir pada Konferensi perubahan iklim COP 23. Rencana tersebut dianggap tidak masuk akal.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa bahan bakar fosil akan digunakan untuk masa yang akan datang, dan demi kepentingan semua orang, mereka menjadi efisien dan bersih," kata juru bicara Gedung Putih dilansir dari liputan6.com

Berkaitan dengan peran batubara dan bahan bakar lainnya dalam mengendalikan dampak kenaikan suhu, akan dibuatkan presentasi oleh pembicara dari raksasa batubara Peabody Energy. Anggota pemerintahan Trump, akan membuat acara untuk mempromosikan bahan bakar fosil dan tenaga nuklir sebagai solusi untuk perubahan iklim.

"Bahan bakar fosil yang memiliki peran dalam mengatasi perubahan iklim tidak masuk akal. Ini berbahaya," kata Andrew Norton, direktur Institut Lingkungan dan Pembangunan Internasional.

"Pembicaraan ini bukanlah tempat untuk mendorong agenda bahan bakar fosil. AS perlu kembali ke meja dan membantu mengurangi emisi dengan cepat karena tuntutan situasi," lanjutnya.

Bahkan di beberapa negara bagian AS, pada kelompok yang bebeda, masih saja membangun komitmen menjalankan hasil kesepakatan paris. Mereka juga berencana angkat bicara pada COP 23. Koalisi yang bersebrangan dengan Trump di bawah payung ‘We Are Still In’, dengan delegasi gubernur, wali kota, dan pengusaha akan berada di Bonn. Mereka akan menyampaikan kepada Negosiator bahwa diawah tingkat Federal, sebagian besar warga AS masih mendukung kesepakatan Paris.

"Kita perlu memastikan kepada dunia bahwa kami menjaga kepercayaan mereka terhadap kemampuan AS untuk maju dalam solusi perubahan iklim di perjanjian Paris," ujar Jay Inslee, Gubernur Washington. (Khalid Muhammad)

Bantuan Kapal Fiber Menteri Susi Tak Dioperasikan Nelayan

Published in Nasional
Sabtu, 04 November 2017 11:33

Medialingkungan.com – Kapal Fiber bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah terlihat tidak beroperasi. Namun, nelayan terlihat masih tetap melaut dengan menggunakan kapal berbahan kayu.

Nelayan di Kec. Kumai mengakui bahwa desain kapal fiber tidak sesuai dengan kebiasaan mereka mencari ikan di laut. Ukuran kapal itu terlalu tinggi dan tidak terlalu lebar. Belum lagi, tempat penyimpanan jaring ikan juga tidak memadai. Itulah sebabnya tidak dapat digunakan sebelum dirombak.

“Tempat jaring itu mau diubah. Kalau tidak diubah, mau ditaruh di mana. Baru tiga bulan, akinya juga sudah tidak bisa diisi," ujar Raihan, salah seorang nelayan setempat pada kamis (2/11) dilansir dari Kompas.com.

Raihan belum juga merubah desain kapal sejak tiga bulan terakhir tidak digunakan, dikarenakan biayanya dianggap mahal.

“Kalau yang dari kayu, biar merehab tidak seberapa. Kalau ini banyak," keluh Raihan.

Masalah seperti ini sebelumnya telah disampaikan oleh Abdul Halim, Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanity kepada Mongabay menjelang akhir tahun lalu. Pendapat Halim bahwa Program yang memakan dana miliaran rupiah ini masih perlu dipelajari dengan seksama sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum Ibu Susi Pudjiastuti. seperti program bernama “Inka Mina” yang menuai kegagalan sebab dilaksanakan dengan instan tanpa ada pendampingan. (Khalid Muhammad)

Agrocomplex Go Green 2017 Tanam 10 Ribu Mangrove

Published in Event & Komunitas
Senin, 28 Agustus 2017 01:05

Medialingkungan.com - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Asosiasi Teman Kuliah Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (TKP-UNHAS) menanam bibit Mangrove dan menebar benih Rajungan Kepiting dan Udang yang dipusatkan di Pantai Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sabtu (26/8).

Kegiatan ini dinamakan Agrocomplex Go Green 2017 oleh TKP-UNHAS dalam 1 dekade keberadaanya dengan bentuk penanaman 10.000 bibit mangrove dan restocking Benih Rajungan dan Udang 100.000 ekor yang melibatkan TNI, Polri, Bank BRI, Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Pertanian dan Kelautan Unhas serta masyarakat Lantebung yang berlangsung selama dua hari.

Melalui acara ini Ahmad Sukri selaku Ketua Tim Kerja TKP-UNHAS mengatakan bahwa, “Kegiatan ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dimana Mangrove ini sangatlah penting, karena sepertiga kawasan mangrove dunia berada di Indonesia dan setiap tahunnya berkurang sebanyak 30%, karena itulah kegiatan ini berlangsung untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi ekologi dan juga restoking benih rajungan sebagai budidaya bebas untuk dinikmati masyarakat Lantebung, agar tidak ada lagi exploitasi pada kawasan mangrove”.

Wakil Gubernur Sulsel juga mengatakan bahwa, “pohon mangrove adalah pohon yang paling kuat untuk menahan ombak dibandingkan dengan tembok”.

Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa, “Mangrove sangatlah penting untuk ekosistem laut” seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan acara. {Ira Anugerah Abbas}

Kampanyekan Bioenergi, KESDM Gelar Seminar di Kampus UNHAS

Published in Event & Komunitas
Jumat, 04 Agustus 2017 13:55

Medialingkungan.com – Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Namun, berbagai permasalahan yang ada seperti keterbatasan akses energi dan pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya pada beberapa wilayah menyebabkan beberapa wilayah masih belum memperoleh akses energi.

Kementerian Sumber Daya Mineral (KESDM) menyadari akan pentingnya peran berbagai pihak dalam hal mewujudkan solusi bagi berbagai permasalahan energi tanah air. Salah satunya adalah dengan mengadakan transfer knowledge dengan tema “Bioenergy Goes to Campus”

Kegiatan Bionergy Goes to Campus diselenggarakan kemarin (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dengan melibatkan 200 mahasiswa sebagai peserta dan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan seperti Dosen, Yayasan Rumah Energi dan Lembaga asosiasi bidang bionergi yaitu APLIBI (Asosiasi Produsen Listrik Berbasis Bionergi) dan APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia).

Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Trois Dilisusendi, dalam sambutannya mewakili Menteri mengatakan bahwa pemerintah mengajak mahasiswa untuk menciptakan berbagai terobosan baru berupa riset-riset dalam hal pemanfaatan bioenergi.

“Potensi Indonesia terhadap Energi Baru Terbarukan sangat besar, namun SDM yang masih belum siap untuk memanfaatkannya, untuk itu kami mengajak mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama mencari solusi dan alternative baru mengembangkan bioenergi”, Ujar Trois pada sambutannya membuka acara Bioenergy Goes to Campus, Kamis (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Unhas.

Melalui kegiatan seminar ini, pemerintah berharap mahasiswa sebagai agen of change dapat ikut serta dalam mempercepat pengembangan bioenergy di Indonesia melalui penciptaan SDM yang handal. (Suterayani)

Perlunya Terobosan Pengelolaan Hutan, Jokowi: Contoh Swedia dan Finlandia

Published in Nasional
Rabu, 02 Agustus 2017 15:37

Medialingkungan.com -  Pada peringatan Hari Lingkungan Lingkungan Hidup 2017 dan Peresmian Landmark Hutan Indonesia yang diadakan di Plaza Ir. Soedjono Soerjo, Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Rabu (2/8), Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan nantinya dapat membuat pemikiran baru dalam pengelolaan hutan.

Jokowi meminta KLHK melakukan introspeksi dengan membuat rancangan besar untuk pembangunan hutan Indonesia dan mampu menghasilkan terobosan-terobosan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup sehingga menjadi lebih baik. Jokowi juga mencontohkan pengelolaan yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia yang dimana 70-80 persen sektor perekonomiannya berasal dari pengelolaan hutan.

"Swedia itu ekonominya 70 persen dari pengelolaan hutan. Dari pengelolaan itu yang harus kita jadikan contoh. Jangan ada yang orientasinya proyek. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek,” kata Jokowi dikutip dari Okezone.

Jokowi meminta ada terobosan baru, dan menanggalkan pola rutinitas dan monoton dalam mengelola hutan di Indonesia. Maka itu, cara yang diterapkan di Swedia dan Finlandia bisa dicontoh di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi hutan di dalam negeri.‎

"Saya kira kita tidak usah sulit2, dikopi saja dan disesuaikan dengan keadaan hutan negara kita, tapi pengelolaan hutan beratus tahun baik itu yang harus kita jadikan contoh, jadi sample, kirim dari Kementerian LHK melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan hidup berjalan bersama-sama, ekonominya dapat lingkungannya juga dapat," tambahnya, dikutip dari Antara News.

Presiden pun berharap terobosan itu juga turut didukung oleh semua pihak, termasuk para rimbawan.

"Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia, para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit, persoalan riil di lapangan dengan sebuah etos kerja yang baik sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi jelas, mana yang dipakai konsesi, mana untuk hutan sosial, betul-betul jelas," tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Delapan Kota di Indonesia Akan Miliki Masterplan Terkait Penanganan Sampah

Published in Nasional
Selasa, 01 Agustus 2017 20:56

Medialingkungan.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan rapat dengan membahas masterplan yang berisikan penanganan sampah dibeberapa daerah. Peserta rapat yang hadir yakni, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R Karliansyah; Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kemenko Maritim, Yudi Prabangkara; Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Pada pertemuan ini, Parlindungan Purba selaku Ketua Komite II menyatakan keberadaan masterplan dalam penanganan sampah di daerah mampu menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat hasil dari pengolahan sampah.

“Permasalahan jumlah sampah yang mencapai angka 64 juta per tahun, mengharuskan masing-masing daerah untuk memiliki masterplan penanganan sampah. Sehingga masalah sampah dapat teratasi sekaligus mendapat nilai tambah dengan adanya pengolahan sampah menjadi energi,” ujar Parlindungan, seperti yang dilansir Kompas.com, Selasa (1/8).

Presidium Alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pusat ini menambahkan bahwa, sampah yang mencapai 64 juta ton per tahun menjadi masalah besar bagi tiap daerah. Maka dari itu, diharuskan setiap daerah memiliki masterplan dan seluruh stakeholder memegang teguh komitmen dalam menyelesaikan permasalahan terkait sampah.

“Cara penanganan yang akan dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),” ujarnya.

Dilain sisi, Prof. Djailami Firdaus selaku Senator DKI Jakarta DKI Jakarta akan menjadi pionir dalam pembangunan infrastruktur berupa pengelolaan sampah menjadi energi yang berupa PLTSa. Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, kedepannya akan dibuat Intermediate Treatment Facility (ITF) di 4 lokasi di DKI Jakarta yang akan mengelola sampah menjadi energi.

“Sampah di DKI Jakarta terbilang sudah sangat melebihi ambang batas. Maka perlu dilakukan gerakan secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan sampah,” katanya.

Hasil rapat itu, di akhir tahun 2018 program masterplan penanganan sampah tersebut dapat terealisasi. Ada delapan kota yang menjadi target pilot project yakni, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar. (Angga Pratama)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini