medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pertahankan Pakta Iklim, Perusahaan dan Investor Desak Trump

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 15:55

Medialingkungan.com – Surat terbuka yang dirilis dalam pertemuan iklim tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Marrakesh menyeru presiden terpilih Amerika Serikat itu untuk mendukung kelanjutan partisipasi Amerika Serikat dalam Kesepakatan Paris, demi memberikan arah jangka panjang yang dibutuhkan untuk mempertahankan kenaikan suhu global di bawah dua derajat Celcius. 

Lebih dari 360 perusahaan dan investor, sebagian besar dari Amerika, termasuk selusin perusahaan dalam Fortune 500 meminta Donald Trump mempertahankan pakta iklim Paris yang disetujui 196 negara, pada Rabu (16/11).

Trump menyebut pemanasan global sebagai "lelucon" dan menyatakan akan "membatalkan" kesepakatan itu.

Menerapkan kesepakatan Paris, yang mulai berlaku awal bulan ini, akan membantu bisnis "mengubah miliaran dolar dalam investasi rendah karbon saat ini ada menjadi triliunan dolar yang dibutuhkan dunia untuk menghasilkan energi bersih dan kemakmuran bagi semua" menurut surat terbuka yang dikutip kantor berita AFP.

DuPont, Gap Inc, Hewlett Packard, Hilton dan Nike termasuk di antara perusahaan besar yang mendukung seruan itu. Selain itu, Starbucks, General Mills, Kellogg Company dan Levi Strauss & Co, serta perusahaan Eropa Schneider Electric dan Unilever juga mendandatangani surat tersebut.

"Kegagalan membangun ekonomi rendah karbon akan menimbulkan risiko pada kemakmuran Amerika," salah satu kutipan dalam surat terbuka itu.

Para diplomat, pemimpin eksekutif dan pengamat yang dalam pertemuan PBB bertugas menerapkan bagian kesepakatan Paris yang sudah diterapkan terhenyak ketika Trump terpilih menjadi presiden, yang mengancam mengganggu konsensus puluhan tahun yang masih rapuh.

"Ini momen penting dalam politik global dan sejarah ekonomi, dan kita mutlak harus bersama-sama menyelesaikan tantangan besar yang dihadapi planet ini," kata Barry Parkin, kepala kelestarian Mars Inc.

Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggarisbawahi risiko Amerika Serikat tertinggal dalam transisi global dari energi kotor ke bersih yang dibutuhkan untuk mencegah dampak merusak perubahan iklim.

"Membangun ekonomi efisien energi di Amerika Serikat, dengan energi rendah karbon, akan menjamin daya saing bangsa kita dan posisi perusahaan Amerika Serikat sebagai pemimpin di pasar global," kata Michael Kobori, wakil presiden kelestarian Levi Strauss (Andi Wahyunira).

 

Filsuf Noam Chomsky Nyatakan Bahaya Donald Trump Bagi Iklim Global

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 15:16

Medialingkungan.com  -  Linguis dan Filsuf terkenal Amerika, Profesor Noam Chomsky menyatakan bahwa Partai Republik AS sekarang merupakan “organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.” Hal ini disampaikannya menyusul terpilihnya Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump beserta figur-figur lain Partai Republik yang menyangkali adanya Perubahan Iklim pada Pemilu AS 8 November lalu. Terpilihnya Trump, menurut Chomsky akan mempercepat laju pemanasan global dan membawa ras manusia kepada bencana, seperti dilansir oleh Independent UK.

Trump telah menunjuk beberapa orang yang secara terang-terangan menyangkal perubahan iklim untuk masuk menjadi anggota tim transisinya dalam Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA), dan juga orang-orang yang erat kaitannya dengan industri bahan bakar fosil sebagai penasehatnya.

Trump juga telah berjanji untuk membatalkan Ratifikasi Perjanjian Perubahan Iklim Paris dari Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, yang telah disambut dengan baik oleh rakyat sebagai "saat dimana kita akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan planet kita".

Menurut Chomsky, hasil Pemilu 8 November kemarin telah memberi Partai Republik kekuatan penuh untuk mengontrol pemerintahan AS, yang berarti bahwa mereka sekarang menjadi organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.

 “Ungkapan terakhir mungkin tampak aneh, bahkan keterlaluan. Tapi benarkah itu? Fakta menunjukkan sebaliknya. Partai ini didedikasikan untuk secepat mungkin menghancurkan kehidupan manusia yang terorganisir. Tidak pernah ada sejarah Presiden yang melakukan hal seperti itu, " kata Chomsky, dikutip dari hasil wawancara Truth Out pada Senin (14/11) di Gedung Putih.

"Pada kampanye awal Partai Republik, setiap kandidat membantah bahwa apa yang terjadi itu benar-benar terjadi--dengan beberapa alibi--seperti Jeb Bush misalkan, yang mengatakan semua itu tidak pasti, dan kita tidak perlu melakukan apa-apa karena kita memproduksi lebih banyak gas alami, semua berkat fracking," kata Profesor Chomsky.

"Atau John Kasich, yang setuju bahwa pemanasan global sedang terjadi, tetapi mengatakan bahwa ‘kita tetap akan membakar (batubara) di Ohio dan kami tidak akan meminta maaf atas hal itu ',” tambahnya.

Chomsky menambahkan bahwa Presiden terpilih sekarang, menyerukan peningkatan pesat dalam penggunaan bahan bakar fosil (termasuk batubara), melakukan pembongkaran peraturan-peraturan, dan juga menolak memberi bantuan kepada Negara-Negara yang berusaha untuk berlalih ke energi terbarukan.

“Saham perusahaan energi menggelegar, termasuk tambang terbesar di dunia batubara, yaitu  Peabody Energy, yang sebelumnya telah menyatakan kebangkrutan, namun setelah kemenangan Trump, tercatat mengalami peningkatan sebesar 50 persen," kata Chomsky.

Terakhir Chomsky mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa percaya bahwa isu perubahan iklim hanya dibahas sangat sedikit pada kampanye pemilu kemarin. (Muchlas Dharmawan)

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

Perubahan Iklim Ancam Populasi Capung

Published in Informasi & Teknologi
Selasa, 12 Juli 2016 20:49

Medialingkungan.com – Dampak dari perubahan iklim pada kehidupan sehari-hari kini ini makin terasa. Misalnya, curah hujan yang kian tinggi, musim kemarau yang lebih panjang, fenomena El Nino dan La Nina, dan sekarang juga telah berdampak pada penurunan populasi capung.

Capung merupakan serangga akuatik, dimana hidupnya berganutng pada kualitas air. Capung mengalami tiga fase utama dalam hidup yaitu telur, nimfa, dan capung dewasa (metamorfosis tidak sempurna). Dalam keseluruhan fase tersebut, dua fase di antaranya mengharuskan mereka hidup di dalam air yaitu ketika menjadi telur dan nimfa.

Sebagian besar capung hanya akan tinggal di lingkungan bersih sehingga bisa menjadi indikator kualitas air. Jika air sudah tercemar bahan beracun, capung tidak akan ada di sana. Ketika kondisi perairan tercemar, siklus hidup capung terganggu. Populasinya akan menurun. Begitu pula jika air di habitat mereka mengalami peningkatan suhu atau penurunan kualitasnya.

Beberapa sumber menyebut saat ini ada sekitar 6.000 jenis capung di seluruh dunia. Indonesia memiliki sekitar 750 – 900 jenis atau 12,5 sampai 15 persen dari total jenis capung di seluruh dunia. Banyaknya jenis capung Indonesia hanya kalah oleh Brazil.

Saat ini,belum ada riset khusus bagaimana dampak perubahan iklim terhadap populasi capung di Indonesia.Riset tentang dampak perubahan iklim terhadap capung di dunia pun masih sangat terbatas. Salah satunya Jurnal BioRisk 5 edisi khusus pada 2010 yang membahas topik tersebut. Jurnal ini menyampaikan laporan peneliti Eropa, Afrika, dan Amerika tentang bagaimana dampak perubahan iklim di beberapa negara.

Kesimpulan para peneliti tersebut yakni, capung memang bisa menjadi indikator dampak perubahan iklim. Jeffrey A. McNeely dalam pengantar jurnal menyatakan, capung bisa menjadi alat untuk memantau perubahan iklim dengan relatif mudah karena beberapa alasan.Capung mudah diidentifikasi, mereka sangat sensitif terhadap perubahan termasuk iklim, tiap spesies memiliki distribusi berbeda-beda, dan mereka berkembang biak relatif cepat.

“Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa penyebaran capung juga sangat sensitif terhadap perubahan iklim,” tulis Jeffrey.

Josef Settele dalam jurnal yang sama menyatakan perubahan iklim termasuk salah satu dari empat penyebab utama berkurangnya keragaman capung. Tiga penyebab lain adalah penggunaan bahan kimia, invasi biologis, dan hilangnya penyerbuk.

Pernyataan para ahli capung dunia tersebut senada dengan jawaban Wahyu Sigit Rhd, pendiri Indonesian Dragonfly Society (IDS), komunitas pecinta capung. Perubahan iklim pasti berdampak terhadap populasi capung.“Logika saja, kita sekarang pun merasa lebih tidak nyaman. Gerah dengan perubahan suhu. Apalagi capung, serangga yang lebih sensitif terhadap perubahan,” kata Wahyu. Dia memberikan contoh satu spesies capung di Banyuwangi, Jawa Timur yang dulu ada tapi sekarang tidak ada lagi.

Suputa, ahli serangga dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menyatakan perubahan iklim jelas menyebabkan kenaikan suhu air, yang mempengaruhi kadar oksigen di dalamnya. Makin panas air, maka makin sedikit kadar oksigennya. “Otomatis capung akan susah untuk hidup,” ujar Suputa.

Dilansir oleh MongabayIndonesia, telah dilakukan pengamatan di tiga wilayah di Bali yang menunjukkan adanya hubungan antara perbedaan suhu dengan penurunan populasi capung.Selain karena banyaknya penggunaan bahan kimia dalam pertanian, juga karena perubahan iklim.

Lokasi pertama di persawahan Banjar Junjungan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Berdasarkan pengamatan secara amatir pada Juni 2015 dan Oktober 2015, di kawasan ini ditemukan jenis Capungsambar hijau (Orthetrum sabina), Capungtengger jala tunggal (Neurothemis ramburii), Capung sayap oranye (Brachythemis contaminata), dan Capungsambar garishitam (Crocothemis servilia).

Dari empat jenis capung itu, hanya ditemukan 12 ekor di lahan seluas kurang lebih 3 hektar.

“Padahal, zaman saya kecil dulu, kalau bulan-bulan ini capungnya sudah tak terhitung lagi. Sekarang paling banyak hanya separuhnya,”kata Ngakan Made Pinia, petani di Junjungan.

Menurut Ngakan, makin hilangnya capung di desanya terjadi bersamaan dengan makin meningkatnya suhu di Junjungan.

Lokasi kedua di Desa Peguyangan, Denpasar Utara. Dari pengamatan di sini, ditemukan spesies-spesies yang cenderung lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan yaitu Orthetrum sabinaBrachythemis contaminata, dan Crocothemis servillia.Jumlah capung dari tiga spesies itu tak lebih dari 10. Padahal, pengamatan dilakukan tiga kali pada waktu berbeda-beda.

Pengamatan ketiga di Jatiluwih, Tabanan. Jatiluwih merupakan kawasan persawahan di kaki Gunung Batukaru, salah satu gunung di Bali. Hasil satu kali pengamatan pada Oktober 2015 menunjukkan di sini terdapat lebih banyak spesies capung yang lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Empat spesies yang ditemukan di Denpasar dan Ubud juga ada di sini dengan jumlah lebih banyak.

Selain empat jenis yang ditemukan di Denpasar dan Ubud, ada lima jenis lain yang ditemukan di kawasan Jatiluwih yaitu Capungsambar cincinhitam (Onychothemis culminicola), Capungtengger biru (Diplacodes trivialis), Capungsambar merah (Orthetrum pruinosum), Capungjarum centil (Agriocnemis femina), dan Capungjarum gelap (Prodasineura autumnalis).

Umumnya mereka terbang atau hinggap di sekitar saluran irigasi. Dari sisi jumlah, capung di Jatiluwih juga lebih banyak. Jumlahnya lebih dari 30-an yang tersebar di beberapa titik.

Perbedaan beragam jenis maupun populasi capung di Denpasar, Ubud, dan Jatiluwih bisa jadi berhubungan pula dengan perbedaan suhu di tiga wilayah tersebut. Menurut data BMKG, suhu Denpasar berkisar 25,4 sampai 28,5 derajat Celcius, Ubud berkisar 24,1 sampai 25,7 derajat Celcius, sedangkan Jatiluwih antara 24 sampai 30 derajat Celcius.

Secara umum, Denpasar yang berada di dataran rendah memiliki kelembapan 58 sampai 85 persen. Ubud di tengah pulau memiliki kelembapan sekitar 65 sampai 90 persen. Adapun Jatiluwih, di kaki Gunung Batukaru, Tabanan, memiliki kelembapan 67 sampai 90 persen.

Dari data suhu dan kelembapan tiga wilayah itu terlihat bahwa daerah relatif lebih dingin dan lebih lembap memiliki jenis maupun jumlah capung lebih banyak. Selain faktor suhu, kelestarian lingkungan termasuk dari alih fungsi lahan dan bahan kimia pertanian juga amat berperan. Namun, nyatanya, daerah-daerah dingin seperti Jatiluwih pun kini kian mengalami peningkatan suhu serupa Denpasar dan Ubud.

Jika tidak ada mitigasi lebih serius dalam menangani perubahan iklim, bisa jadi capung di tiga wilayah itu akan menjadi yang terakhir.{Muchlas Dharmawan/Mongabay Indonesia}

Indonesia Darurat Batubara

Published in Editorial
Senin, 16 Mei 2016 10:51

Medialingkungan.com – Dunia saat ini sedang dihadapkan pada dilema besar mengenai pro-kontra penggunaan batubara sebagai sumber energi listrik -- termasuk Indonesia. Di satu sisi, batubara memberi keuntungan lebih bagi perekonomian negara dikarenakan lebih murah, efektif dan efisien dibandingkan dengan sumber energi listrik lainnya. Namun di sisi lain, penggunaan batubara mengeluarkan emisi yang sangat besar dan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta lingkungan.

Data Badan Energi Internasional (International Energy Agency, IEA) menunjukkan bahwa bahan bakar fosil batubara menyumbang 44% dari total emisi CO2 global, yang tentunya menjadi sumber terbesar emisi gas rumah kaca sebagai pemicu perubahan iklim.

Selain itu, batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan, seperti NOx dan SO3, zat utama dalam pembentuk hujan asam dan polusi PM 2.5. PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti Merkuri dan Arsen.

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia tengah berupaya melakukan pembangunan mega-proyek penyediaan listrik 35.000 MW (Megawatt) dalam jangka waktu 5 tahun, mulai 2015-2019. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan perusahaan swasta untuk membangun 109 pembangkit listrik baru. Saat ini, setidaknya sudah ada 42 PLTU yang beroperasi di Indonesia.

Komitmen Pasca Kesepakatan Paris

Rencana pemerintah Indonesia ini tentu sangat berlawanan dengan ambisi Indonesia pada kesepakatan iklim global 2015 di Paris. Indonesia mengumumkan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 29% pada tahun 2030, demi tujuan dari kesepakatan bersama yakni menghentikan pemanasan global dibawah 2oC.

Namun, langkah pemerintah untuk mewujudkannya melalui penggunaan energi terbarukan masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari sorotan organisasi-organisasi lingkungan bahwa proyek 35.000 MW menggunakan lebih dari 60% sumber energi berasal dari batubara, sementara hanya 20% penggunaan sumber dari energi terbarukan.

Laporan dari Greenpeace bersama dengan Harvard University menunjukkan, bahwa polusi udara dari operasi PLTU Batubara saat ini telah menyebabkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun. Penyebab utamanya adalah stroke (2.700), penyakit jantung iskemik (2.300), penyakit paru obstruktif kronik (400), kanker paru-paru (300) serta penyakit kardiovaskular dan pernapasan lainnya (800). Jika saja semua pembangkit listrik dibawah proyek 35.000 MW seperti yang direncanakan telah beroperasi, maka diestimasikan jumlah kematian dini akan meningkat menjadi 15.700 jiwa per tahun.

"Setiap pembangkit listrik tenaga batubara baru berarti risiko kesehatan tinggi bagi rakyat Indonesia. Kematian terjadi lebih cepat dari waktunya akibat stroke, serangan jantung, kanker paru-paru, penyakit jantung dan pernapasan lainnya. Dampak kesehatan ini terutama mengancam anak-anak," kata Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Harapan Energi Indonesia

Laporan dari Greenpeace menunjukkan bahwa saat ini sekitar 40% dari listrik yang dihasilkan di seluruh dunia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Namun, masih ada harapan karena dunia saat ini sedang menunjukkan tren penggunaan energi bersih.

Berbagai contoh kasus di negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Cina yang telah menunjukkan akan meninggalkan batubara sebagai sumber energi listrik. Hal ini disusul oleh gerakan-gerakan divestasi terhadap batubara dari berbagai badan pendanaan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Ekspor Impor AS, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan yang telah memutuskan untuk berhenti berinvestasi di pembangkit listrik tenaga batubara.

“Jika seluruh wilayah Selatan dan Asia Tenggara mengimplementasikan rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara, kita benar-benar akan mengalami krisis,” kata Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia.

Indonesia juga harus ikut serta merangkul tren energi bersih pengganti batubara. Indonesia memiliki target ambisius dalam penggunaan energi terbarukan, yakni 25% sampai pada tahun 2025 mendatang. Beberapa alternatif energi terbarukan sebagai pengganti batubara dapat ditingkatkan seperti energi dari tenaga panas bumi, air, angin, dan matahari.

Indonesia memiliki 40% dari cadangan panas bumi dunia dengan kapasitas panas bumi melebihi 29.000 MW, namun kita baru saja mengembangkannya kurang dari 4%. Selanjutnya, potensi energi dari tenaga air juga bisa dikembangkan. Indonesia memiliki target potensial sebesar 1.267 MW sampai 7.500 MW dari pembangkit listrik tenaga air.

Untuk potensi energi dari tenaga angin, Indonesia memiliki ribuan mil garis pantai pada ratusan pulau-pulau, dan kecepatan angin yang konstan. Tercatat 1,96 MW kapasitas terpasang untuk tenaga angin dengan potensi 3-6 meter per detik (m/s).

Terakhir, potensi energi dari tenaga matahari juga tidak boleh dipandang sepele. Kapasitas terpasang tenaga matahari saat ini hanya 12 MW, padahal negara ini berada pada lintasan khatulistiwa dan menerima lebih banyak sinar matahari daripada tempat lain di dunia, dengan potensi sekitar 4,8 kWh/m2/hari.

“Pemerintah harus membuat target yang lebih ambisius dan membangun proses transisi yang adil untuk segera beralih menuju energi bersih terbarukan,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting. {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN.COM}

Norwegia dan Denmark Dukung Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Published in Nasional
Minggu, 27 Maret 2016 08:08

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima kunjungan Pemerintah Norwegia untuk mendukung program Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya dalam pengelolaan hutan melalui kegiatan Penurunan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan pembangunan ekonomi rendah karbon.

Hal ini disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik di ruang kerjanya, Kamis (24/03).

Pada pertemuan itu, Siti juga menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan pihaknya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah yang rawan kebakaran, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal gambut di Sumatera dan Kalimantan.

Siti mengatakan, sekat kanal dinilai efektif dalam pengendalian Karhutla dan mempertahankan muka air gambut. Dalam upaya antisipasi Karhutla, Siti mengundang Stig Traavik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya akan dipimpin Presiden Joko Widodo di Propinsi Jambi, 5 April mendatang.

Di samping itu, Siti juga menyampaikan bahwa pada era yang lebih terbuka seperti saat ini, “Setiap orang bisa mengakses informasi publik yang tersedia setiap saat. Apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat akan segera disampaikan oleh Kementerian LHK,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri LHK kembali menerima kunjungan dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge yang lebih fokus membicarakan tentang pengelolaan sampah dan limbah.

Siti menjelaskan bahwa saat ini KLHK sudah punya contoh pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Cilacap, Jawa Tengah.  “Hal ini sejalan dengan target Presiden untuk membangun pembangkit listrik 35.000 MW. Indonesia juga punya proyek di 80 kota yang sudah punya alat pemproses sampah seperti di Malang, Martapura, Kendari, dan Balikpapan, dll,” ungkap Siti.

Casper Klynge juga menyampaikan, Denmark telah punya teknologi yang bagus dalam pengelolaan sampah dan limbah.  “Denmark lebih fokus dalam pengelolaan sampah dan bagaimana merubah sampah menjadi energi. Kami mengambil sampah dari Inggris, dan kita buat teknologi pengolahannya di Denmark,” papar Casper.

Selain membeberkan tentang teknologi pengolahan sampah menjadi energi, Pemerintah Denmark juga tertarik dengan upaya restorasi ekosistem yang diterapkan di Hutan Harapan Jambi. Pemerintah Denmark akan mempelajari model kerjasamanya. {Fahrum Ahmad}

Badai Salju, Mitos atau Konsekuensi Akibat Dunia Menghangat

Published in Internasional
Minggu, 28 Februari 2016 09:53

Medialingkungan.com – Di wilayah belahan dunia yang mengalami empat musim tidak pernah berlalu tanpa serbuan badai salju. Ini telah menjadi tradisi tersendiri untuk fenomena alam ini. Warga di New York, Amerika Serikat menjadi yang paling tidak beruntung beberapa waktu lalu.

Ada anggapan yang menyatakan, dengan dunia yang semakin hangat karena efek perubahan iklim (buatan manusia), maka tidak seharusnya terjadi badai salju besar akibat temperatur dunia makin hangat.

Munculnya anggapan ini membuahkan argument baru bahwa terjadinya badai salju besar itu bukti bahwa perubahan iklim merupakan ‘mitos’.

Dalam artikel “Will snow become a thing of the past as the climate warms” di BBC Earth (Januari 2016) dituliskan bahwa “kalaupun Anda menerima konsensus ilmiah bahwa perubahan iklim memang benar terjadi, badai salju tetap memancing kebingungan. Atau mungkin dunia sekarang ini belum cukup hangat untuk mencairkan semua salju.”

Dalam tulisan Colin Barras itu, jawaban yang sebenarnya agak mengejutkan, bahwa badai salju adalah konsekuensi dari dunia yang semakin hangat. Mungkin parakdosial, tapi hal itu wajar -- dikarenakan kita berasumsi bahwa satu-satunya kondisi untuk salju adalah cuaca dingin.

Kenyataannya, salju membutuhkan hal lain: atmosfir embun yang banyak. Embun pelan-pelan terbentuk dalam kantong yang hangat karena atmosfir bisa membawa 7% uap air yang lebih banyak untuk setiap kenaikan temperatur sebesar 1 Celsius.

Kantong air seperti itu akan menjadi lebih banyak akibat perubahan iklim dan bisa menjelaskan badai salju di pantai timur Amerika pada bulan Januari 2016 silam.

Dampaknya membuat ‘monster’ salju

Salah satu dampak perubahan iklim adalah Samudra Atlantik kini lebih hangat dibanding beberapa dekade lalu. Sebagai konsekuensi dari penghangatan ini adalah udara di atas Atlantik juga menjadi tidak seperti biasa, yaitu menjadi hangat dan lembab.

Seperti dituliskan Colin, ketika udara panas bertemu dengan udara kering dan dingin dari Kutub Utara, terbentuklah badai musim dingin dan artinya ada kondisi yang tepat untuk jatuhnya ‘monster’ salju.

Pantai timur Amerika diperkirakan akan dilanda cuaca musim dingin yang ekstrem untuk beberapa tahun mendatang, karena syarat menciptakan snowmageddon terus terpenuhi.

Hal ini disebabkan karena Samudra Atlantik terus menyuplai udara panas dan lembab ke kawasan itu di musim dingin – kemudian, Kutub Utara terus mengirim udara dingin yang kering ke arah selatan.

“Sesuatu yang mungkin adalah bahwa Kutub Utara menjadi bebas es dalam jangka waktu yang pendek, dalam waktu 30 tahun, yaitu ketika musim panas. Namun musim dingin di Kutub Utara akan tetap es yang lembab,” jelas Kevin Trenberth dari Pusat Nasional untuk Penelitian Atmosfir di Boulder, Colorado.

“Jadi udara benua yang dingin akan tetap terbentuk,” sambungnya.

Musim Salju Lebih Pendek?

Sementara itu, Paul O’Gorman dari Massachusetts Institute of Technology, MIT mengatakan, perubahan iklim merupakan hal yang rumit. Bahkan jika dunia yang lebih hangat membantu penciptaan kondisi untuk hujan salju ekstrem di beberapa wilayah, tidak berarti bahwa lebih banyak salju secara umum. "Hujan salju ekstrem bereaksi dengan amat berbeda dari hujan salju musiman,” jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, untuk daerah kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut dan yang beberapa waktu mengalami suhu di bawah beku, dia menemukan bahwa peluang untuk hujan salju yang ekstrem akan mengecil dengan tingkat rata-rata 8 persen. ,Namun jumlah salju yang turun di kawasan tersebut setiap musim dingin mungkin turun dengan rata-rata 65 persen.

"Daerah-daerah itu adalah tempat dengan hujan salju yang diperkirakan berkurang, sementara, sebagai perbandingan, intensitas dari hujan salju yang ekstrem tidak banyak berubah, atau malah mungkin meningkat,” ujar O’Gorman.

Dengan kata lain, salju mungkin akan lebih berkurang di masa depan dan musim salju mungkin akan lebih pendek, tapi badai salju mungkin masih sehebat seperti sekarang. “Jelas merupakan berita buruk bagi usaha yang mengandalkan salju.”

Trenberth menambahkan bahwa akan banyak kawasan salju di pantai timur Amerika Serikat yang mungkin akan tidak bisa melanjutkan usaha karena sifat badai salju yang lebih sporadis, kecuali mereka bisa memanfaatkan situasi ini. {Fahrum Ahmad}

Barack Obama: AS Siap Hadapi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Minggu, 07 Februari 2016 17:05

Medialingkungan.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama mengungkapkan perubahan iklim yang terjadi saat ini menyebabkan berbagai dampak bencana alam, ini akan menjadi salah satu tantangan disetiap negara-negara di belahan bumi – tapi AS sedang bersiap hadapi perubahan iklim.

“Sekarang, tenaga listrik bersih dari angin atau surya sebenarnya lebih murah di banyak daerah daripada tenaga konvensional yang lebih kotor,” kata Barack Obama dalam pidato mingguannya, seperti yang dilansir voaindonesia, Minggu (07/02).

Dia mengatakan, di Amerika telah menciptakan sejarah terkait energi bersih disetiap perusahaan-perusahaan swasta. “Tujuh tahun terakhir ini, kami telah lahirkan ribuan para pekerja yang baik,” ucapnya.

“Ketimbang mensubsidi masa lampau, lebih baik menanam modal buat masa depan,” tambahnya.

Barack Obama akan menanamkan modal atau mengirimkan anggaran untuk pendanaan penelitian dan pengembangan energi bersih sebelum tahun 2020 ke Kongres Selasa nanti. {Angga Pratama}

Pakar: Implementasi Kesepakatan Paris Jangan Menunggu 2020

Published in Internasional
Sabtu, 23 Januari 2016 11:52

Medialingkungan.com — Kesepakatan Paris baru berselang satu bulan pasca disepakati pada Konferensi Iklim PBB di Paris (COP 21), Desember 2015 silam. Pada hari terakhir konferensi tersebut, kesepakatan umum, yakni mendorong pembatasan peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius sejak era praindustri menimbulkan kekhawatiran.

Dibutuhkan pengurangan emisi gas rumah kaca atau gas karbon dioksida (CO2) secara besar-besaran, utamanya melalui pembatasan penggunaan bahan bakar fosil dan pencegahan deforestasi hutan.

Namun, perkiraan yang menunjukkan bahwa gas CO2 meningkat sekitar 2 persen per tahun selang beberapa dekade terakhir menimbulkan kontradiksi dari dua peneliti University of Bern, Swiss, Patrik Pfister dari the Oeschger Centre for Climate Change Research dan pakar fisika Thomas Stocker dari Oeschger Centre.

Dalam laporan yang mereka tulis, kedua peneliti ini mengungkapkan, Kesepakatan Paris yang menyebutkan bahwa emisi 0 persen pada 2050 berbeda dengan temuannya tentang perhitungan puncak pemanasan global. Peneliti ini menggunakan ‘model’ untuk mengestimasi puncak pemanasan yang disebabkan emisi gas rumah kaca (GRK) saat ini. Ia menganjurkan agar aksi bersama dalam pengurangan emisi dilakukan sesegera mungkin.

Pada perhitungan dengan model yang mereka buat, puncak pemanasan bisa meningkat lebih cepat, bahkan tiga kali lipat atau lebih cepat lagi.

Disebutkan bahwa puncak peningkatan suhu global berakselerasi dengan kecepatan 3-7,5 kali lebih cepat daripada kecepatan pemanasan yang saat ini terpantau. "Variasi tingkat pemanasan jangka pendek saat ini bisa mengganggu kesadaran kita akan urgensi persoalan ini," ungkap Patrik Pfister, penulis utama laporan itu.

Menurut dia, inersia sistem iklim atau kecenderungan suatu benda untuk menolak perubahan dan lamanya gas CO2 bisa bertahan di atmosfer -- telah menunda efek dari pengurangan emisi GRK selama 10 tahun dan menyebabkan penambahan kenaikan puncak pemanasan, 0,3 derajat celsius hingga 0,7 derajat celsius.

Jika selama 10 tahun tidak ada pengurangan emisi global, target mencegah kenaikan suhu hingga 2 derajat celsius sudah amat ambisius.

Menurutnya, Kesepakatan Paris tidak bisa ditunda dalam waktu lama. Kesepakatan Paris yang berisi kontribusi pengurangan emisi dari semua negara anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) baru dimulai setelah 2020.

Pfister menyebutkan bahwa waktu sepanjang itu terlalu rentan atas kemampuan sistem iklim untuk bisa mencapai target iklim.

Pemanasan suhu atmosfer Bumi juga mengakibatkan pemanasan permukaan laut secara global dan mendorong perluasan wilayah bersuhu panas. Pemanasan tersebut menyumbangkan kenaikan permukaan air laut dan menyebabkan pemanasan global meningkat drastis “jika penurunan emisi ditunda”.

"Hasil studi kami menyebutkan, dengan penundaan 10 tahun pengurangan emisi, kita kehilangan sekitar 0,5 derajat celsius dari target," kata Thomas Stocker, rekan Pfister, yang juga mantan Wakil Ketua Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) - kelompok ilmuwan yang memberi dasar ilmiah bagi UNFCCC. {Fahrum Ahmad}

Daratan Arktik Capai Suhu Terpanasnya

Published in Internasional
Rabu, 16 Desember 2015 11:25

Medialingkungan.com – Suhu di Arktik (kutub utara) mencapai titik terpanasnya sejak 115 tahun terakhir. Kondisi ini berlangsung dalam beberapa terakhir, dan memberikan dampak pada hewan, seperti ikan dan walrus yang menjahi habitat aslinya menuju ke arah utara (yang lebih dingin).

Menurut laporan National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA) tahun 2015, anomali suhu di Arktik berada antara 1,3 derajat Celcius di atas rata-rata suhu normalnya. "Tertinggi sejak pertama kali di catat pada 1900," dalam studi review tahunan NOAA, dilansir AFP, Selasa (15/12).

Kemudian untuk maksimum daratan es tahunan, terjadi pada 25 Februari. Dilaporkan bahwa fenomena itu terjadi sekitar dua minggu lebih awal dari rata-rata permukaan es tahunan. "Daratan es terendah tercatat dimulai pada 1979," ungkapnya.

Kepala Ilmuwan di NOAA, Rick Spinrad dalam laporan tahunan Persatuan Geofisika Amerika di San Fransisko mengatakan, pemasan terjadi dua kali lebih cepat di kutub utara dibandingkan di tempat lain di dunia.

"Kami tahu ini karena perubahan iklim dan dampaknya mencitakan tantangan besar bagi komunitas di Arktik," jelasnya.

Berdasarkan keterangannya, laporan itu mencakup 70 penulis dari 10 negara dan dipandu oleh tim editorial dari Badan Riset Kelautan Amerika untuk kawasan dingin dan laboratoriu teknik dan NOAA. Rata-rata suhu udara tahunan yang telah diukur di atas permukaan tanah terjadi pada Oktober 2014 dan September 2015.

Laporan itu sekaligus menunjukkan meningkatnya suhu tiga derajat celius sejak awal abad ke 20. Luasnya es laut minimum diukur pada 11 September 2015, merupakan titik terendah keempat dalam catatan satelit NOAA sejak 1979.

Dalam laporan itu juga dijelaskan adanya perubahan perilaku walrus dan ikan akibat pemanasan dan lapisan es yang mencair. "Penurunan es laut secara dramatis mengubah habitat walrus, yang menggunakan lapisan es untuk mencari pasangan, melahirkan anak, menari makanan dan tempat tinggal dari cuaca buruk dan predator," ungkapnya dalam laporan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar walrus telah dipaksa untuk bermigrasi keluar di barat laut Alaska. Hal yang sama terjadi pada kelompok ikan yang bermigrasi karena efek perubahan iklim.

Kelompok ikan dari spesies subArktik seperti ‘Cod dan Redfish’ berparuh bergerak menjauh ke utara dari perairan arktik. Migrasi ini menumbulkan ancaman bagi ekosistem dan predator di Arktik. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini