medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pakar: Implementasi Kesepakatan Paris Jangan Menunggu 2020

Published in Internasional
Sabtu, 23 Januari 2016 11:52

Medialingkungan.com — Kesepakatan Paris baru berselang satu bulan pasca disepakati pada Konferensi Iklim PBB di Paris (COP 21), Desember 2015 silam. Pada hari terakhir konferensi tersebut, kesepakatan umum, yakni mendorong pembatasan peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius sejak era praindustri menimbulkan kekhawatiran.

Dibutuhkan pengurangan emisi gas rumah kaca atau gas karbon dioksida (CO2) secara besar-besaran, utamanya melalui pembatasan penggunaan bahan bakar fosil dan pencegahan deforestasi hutan.

Namun, perkiraan yang menunjukkan bahwa gas CO2 meningkat sekitar 2 persen per tahun selang beberapa dekade terakhir menimbulkan kontradiksi dari dua peneliti University of Bern, Swiss, Patrik Pfister dari the Oeschger Centre for Climate Change Research dan pakar fisika Thomas Stocker dari Oeschger Centre.

Dalam laporan yang mereka tulis, kedua peneliti ini mengungkapkan, Kesepakatan Paris yang menyebutkan bahwa emisi 0 persen pada 2050 berbeda dengan temuannya tentang perhitungan puncak pemanasan global. Peneliti ini menggunakan ‘model’ untuk mengestimasi puncak pemanasan yang disebabkan emisi gas rumah kaca (GRK) saat ini. Ia menganjurkan agar aksi bersama dalam pengurangan emisi dilakukan sesegera mungkin.

Pada perhitungan dengan model yang mereka buat, puncak pemanasan bisa meningkat lebih cepat, bahkan tiga kali lipat atau lebih cepat lagi.

Disebutkan bahwa puncak peningkatan suhu global berakselerasi dengan kecepatan 3-7,5 kali lebih cepat daripada kecepatan pemanasan yang saat ini terpantau. "Variasi tingkat pemanasan jangka pendek saat ini bisa mengganggu kesadaran kita akan urgensi persoalan ini," ungkap Patrik Pfister, penulis utama laporan itu.

Menurut dia, inersia sistem iklim atau kecenderungan suatu benda untuk menolak perubahan dan lamanya gas CO2 bisa bertahan di atmosfer -- telah menunda efek dari pengurangan emisi GRK selama 10 tahun dan menyebabkan penambahan kenaikan puncak pemanasan, 0,3 derajat celsius hingga 0,7 derajat celsius.

Jika selama 10 tahun tidak ada pengurangan emisi global, target mencegah kenaikan suhu hingga 2 derajat celsius sudah amat ambisius.

Menurutnya, Kesepakatan Paris tidak bisa ditunda dalam waktu lama. Kesepakatan Paris yang berisi kontribusi pengurangan emisi dari semua negara anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) baru dimulai setelah 2020.

Pfister menyebutkan bahwa waktu sepanjang itu terlalu rentan atas kemampuan sistem iklim untuk bisa mencapai target iklim.

Pemanasan suhu atmosfer Bumi juga mengakibatkan pemanasan permukaan laut secara global dan mendorong perluasan wilayah bersuhu panas. Pemanasan tersebut menyumbangkan kenaikan permukaan air laut dan menyebabkan pemanasan global meningkat drastis “jika penurunan emisi ditunda”.

"Hasil studi kami menyebutkan, dengan penundaan 10 tahun pengurangan emisi, kita kehilangan sekitar 0,5 derajat celsius dari target," kata Thomas Stocker, rekan Pfister, yang juga mantan Wakil Ketua Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) - kelompok ilmuwan yang memberi dasar ilmiah bagi UNFCCC. {Fahrum Ahmad}

Daratan Arktik Capai Suhu Terpanasnya

Published in Internasional
Rabu, 16 Desember 2015 11:25

Medialingkungan.com – Suhu di Arktik (kutub utara) mencapai titik terpanasnya sejak 115 tahun terakhir. Kondisi ini berlangsung dalam beberapa terakhir, dan memberikan dampak pada hewan, seperti ikan dan walrus yang menjahi habitat aslinya menuju ke arah utara (yang lebih dingin).

Menurut laporan National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA) tahun 2015, anomali suhu di Arktik berada antara 1,3 derajat Celcius di atas rata-rata suhu normalnya. "Tertinggi sejak pertama kali di catat pada 1900," dalam studi review tahunan NOAA, dilansir AFP, Selasa (15/12).

Kemudian untuk maksimum daratan es tahunan, terjadi pada 25 Februari. Dilaporkan bahwa fenomena itu terjadi sekitar dua minggu lebih awal dari rata-rata permukaan es tahunan. "Daratan es terendah tercatat dimulai pada 1979," ungkapnya.

Kepala Ilmuwan di NOAA, Rick Spinrad dalam laporan tahunan Persatuan Geofisika Amerika di San Fransisko mengatakan, pemasan terjadi dua kali lebih cepat di kutub utara dibandingkan di tempat lain di dunia.

"Kami tahu ini karena perubahan iklim dan dampaknya mencitakan tantangan besar bagi komunitas di Arktik," jelasnya.

Berdasarkan keterangannya, laporan itu mencakup 70 penulis dari 10 negara dan dipandu oleh tim editorial dari Badan Riset Kelautan Amerika untuk kawasan dingin dan laboratoriu teknik dan NOAA. Rata-rata suhu udara tahunan yang telah diukur di atas permukaan tanah terjadi pada Oktober 2014 dan September 2015.

Laporan itu sekaligus menunjukkan meningkatnya suhu tiga derajat celius sejak awal abad ke 20. Luasnya es laut minimum diukur pada 11 September 2015, merupakan titik terendah keempat dalam catatan satelit NOAA sejak 1979.

Dalam laporan itu juga dijelaskan adanya perubahan perilaku walrus dan ikan akibat pemanasan dan lapisan es yang mencair. "Penurunan es laut secara dramatis mengubah habitat walrus, yang menggunakan lapisan es untuk mencari pasangan, melahirkan anak, menari makanan dan tempat tinggal dari cuaca buruk dan predator," ungkapnya dalam laporan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar walrus telah dipaksa untuk bermigrasi keluar di barat laut Alaska. Hal yang sama terjadi pada kelompok ikan yang bermigrasi karena efek perubahan iklim.

Kelompok ikan dari spesies subArktik seperti ‘Cod dan Redfish’ berparuh bergerak menjauh ke utara dari perairan arktik. Migrasi ini menumbulkan ancaman bagi ekosistem dan predator di Arktik. {Fahrum Ahmad}

COP-21 Berakhir, Indonesia Punya Banyak Pekerjaan Rumah

Published in Nasional
Senin, 14 Desember 2015 09:49

Medialingkungan.com – Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Perancis, molor sehari dari target awal. Kesepakatan dalam Pertemuan Para Pihak (COP-21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) baru tercapai pada Minggu (13/12) dini hari. Kendati demikian, Presiden COP 21 UNFCCC Laurent Fabius mengatakan, adopsi Kesepakatan Paris menjadi peristiwa bersejarah bagi kemanusiaan.

Setidaknya 190 negara memberikan pernyataan mengenai Kesepakatan Paris yang menjadi refleksi solidaritas dari negara maju dan negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim.

Beberapa poin hasil Konferensi Perubahan Iklim Paris 21:

  1. Pengurangan emisi untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat celsius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat celsius.
  2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
  3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
  4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
  5. Pendanaan iklim sebesar 100 miliar dollar AS per tahun bagi negara-negara berkembang pada tahun 2020.
  6. Meninjau ulang proses dan perkembangan setiap lima tahun.

Dalam konteks Indonesia, kesepakatan itu memberi banyak pekerjaan rumah, salah satunya -- mewujudkan komitmen penurunan emisi 26 persen melalui upaya mandiri dan 41 persen melalui bantuan internasional (Business as Usual).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan penurunan emisi secara signifikan akan bisa diwujudkan jika dilakukan pembenahan pada sistem tata kelola lahan, kehutanan, serta peningkatan penggunaan energi terbarukan.

Menurut Siti Nurbaya, untuk menurunkan emisi dibutuhkan perubahan paradigma. Untuk itu perlu kerja keras antar sektor-sektor tersebut. "Kita hadapi lembaran baru di mana tiap negara penting menginternalisasi kesepakatan ini dan menerjemahkan jadi kebijakan dan pendekatan tiap negara demi mencapai perubahan dengan sasaran global," kata Siti Nurbaya dalam pesan tertulisnya seusai mengikuti sidang penutupan COP 21 di Paris, Minggu (13/12).

Sebagai wujud aktualisasi dari Kesepakatan Paris, pemerintah berencana akan merevisi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dalam isu itu, Indonesia berkomitmen untuk memperketat perlindungan ekosistem rawa gambut -- yang jika kering mudah terpicu kebakaran dan menjadi sumber emisi karbon yang tinggi. Beberapa poin, seperti penghentian pemberian izin dan perlindungan kubah gambut, akan dimasukkan PP baru.

Melalui upaya-upaya tersebut, pemerintah berharap, dalam COP-22 di Maroko, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang baik dalam penurunan emisi. "Indonesia sebagai negara berkembang, lebih maju dan aktif, ada di posisi tengah untuk menapak maju," katanya. {Fahrum Ahmad}

COP 21 dalam Kondisi Mencemaskan

Published in Nasional
Senin, 07 Desember 2015 10:49

Medialingkungan.com – Sudah masuk sepekan negosiator dari 195 negara melakukan perundingan pada konferensi peubahan iklim PBB. Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP-21) akan diakhiri dengan kesepakatan pada level menteri. Kebuntuan saat proses negosiasi disertai isu diferensial, mendorong perundingan tingkat dunia ini mengkhawatirkan dalam mengatasi perubahan iklim.

Demikian yang dilaporan wartawan Kompas, Brigitta Isworo Laksmi, Sabtu (05/12), saat temu media dengan delegasi RI di kompleks COP-21 Konvensi kerangka Kerja PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC), di Paris.

Narasumber dalam pertemuan tersebut, yaitu Utusan Khusus Presiden RI Rachmat Witoelar, Wakil Ketua I Delegasi RI Nur Masripatin, negosiator bidang mitigasi Emma Rachmawaty, negosiator bidang adaptasi Sri Tantri Arundati.

Ia katakan bahwa akan lahir Perjanjian Paris dan keputusan untuk Pre-2020 pada konferensi itu. Draft dari rancangan Perjanjian Paris itu akan dibawa pada menteri. “Dari pengalaman beberapa COP, kita tak tahu bagaimana akhirnya, “ungkap Masripatin.

Ia menyontohkan, seperti di Durban, Afrika Selatan -- proses kesepakatan akhir pada tingkat COP berlangsung hingga dini hari tanpa jeda, hingga akhirnya diputuskan kesepakatan bersama -- pukul 05.30 waktu setempat.

Sementara itu, Rachmat mengatakan, "Akhirnya format perundingan akan sedikit berubah, tadinya perundingan dari teks akhirnya akan membuat kesepakatan, menteri-menteri mencari GiveAndTake. Itu tak baik, karena bisa mengingkari kebutuhan dari keputusan."

Lebih lanjut ia tegaskan, "Negosiasi ini saya kritik, seluruh COP ini lupa, musuh kita bersama ialah perubahan iklim, bukan ancaman dari kita. Kita masih mengurusi hal tak perlu. Jika tak sibuk dengan itu, ancaman perubahan iklim bisa diatasi," jelasnya.

Semua teks yang dibawa ke Paris lewat persiapan sejak COP-20 tahun lalu, pertemuan di Geneva, Swiss, dan Bonn, Jerman, lebih dari 3 kali. "Mungkin karena negosiator berpikir Business as Usual. Kita jangan lihat kepentingan diri dan su'udzon ke yang lain. Kita harus menerima baiknya, tetapi kita tak berhasil sampai terakhir," kata Rachmat seperti dilansir Kompas.

Melalui perumpaan ia melintir proses pada COP Paris. "Isu diferensiasi ibarat menyeberang sungai. Kalau dia pakai sepatu bot, ya, kita pakai sepatu bot sehingga kita menyeberang dikasih sepatu bot. Tujuannya, menyamakan kinerja agar semua tertolong. Tiap kepala negara berkemauan sama, tetapi kemauan negosiator beda dengan kepala negaranya. Sebab, ada negosiator bukan dari negara itu sendiri, banyak negosiator bayaran," ucapnya.

Dalam temu media itu juga Emma Rachmawaty menyampaikan kondisi paling pelik dalam perundingan akibat adanya hal yang bergeser dari konsep yang disusun dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC), khususnya sisi dukungan yang dihilangkan dari aksi mitigasi. "Padahal, kebutuhan di mitigasi spesifik, bagaimana INDC (niatan nasional kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca) dilakukan. Sebab, negara berkembang butuh dukungan," kata Emma.

Menurut Emma, isu dukungan itu digeser ke paragraf pendanaan, teknologi transfer, dan peningkatan kapasitas. Bahkan, ada isu mengganti istilah INDC menjadi NDMC atau National Determined Mitigation Contributions.

"Kontribusi menyangkut mitigasi saja. Kalau disepakati, nanti dibahas cara pelaporan atau akuntingnya. Negara AS minta akuntingnya sama sehingga saat digabungkan bisa dihitung," jelasnya.

Lebih lanjut ia sampaikan bahwa sejumlah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia merasa keberatan terhadap negara maju yang berada dalam annex 1 karena telah menggunakan akunting baku, sedangkan negara berkembang masih belum menerapkan hal tersebut.

Menyikapi hal demikian, Jepang mengusulkan agar diberlakukan tingkatan akunting -- terlebih bagi negara yang akan terkena aturan akunting dalam REDD+ (Reduksi Emisi Dari Deforestrasi dan Degradasi-Plus).

Pada tahap mitigasi perubahan iklim, Indonesia dan sejumlah negara berkembang berusaha agar dukungan dari negara maju ke negara berkembang tidak hilang.

Sementara itu, Sri Tantri Arundati menekankan bahwa soal kerugian dan kerusakan, bersama G-77 dan Tiongkok berupaya agar ‘artikel’ kerugian dan kerusakan berbeda dengan ‘adaptasi’, melainkan dijadi hal khusus yang pada akhirnya REDD+ tetap berada dalam teks, dipisahkan dengan aksi bersama mitigasi-adaptasi.

Akhirnya, REDD+ tetap di teks, dipisahkan dengan aksi bersama mitigasi-adaptasi. "Ujungnya, bagaimana negara-negara maju beri kompensasi ke negara berkembang atau tertinggal yang tertimpa dampak perubahan iklim," kata Sri. {Fahrum Ahmad}

Afrika Berencana Menekan Laju Perubahan Iklim

Published in Internasional
Sabtu, 05 Desember 2015 14:02

Medialingkungan.com – Pada tanggal 30 November 2015 semua kepala negara berkumpul di Paris, Perancis untuk membahas perubahan iklim atau COP21. Melihat hal itu, Negara Afrika umumkan bahwa akan berencana membangun energi terbarukan sebesar 300 gigawatt sampai di tahun 2030.

Diawalnya, Badan Energi Baru-Terbarukan Afrika (AREI) akan membangun 10 gigawatt energi terbarukan setelah COP21 di Paris.

Gebrakan besar yang dicoba oleh Afrika bertujuan untuk menekan perubahan iklim dan menghapus krisis energi. Langkah yang coba diambil merupakan strategi dalam menekan karbon serta menciptakan lapangan pekerjaan dan membawa energi bersih buat 640 juta masyarakat di Afrika.

“Ini langkah baik untuk dunia, terutama bagi negara-negara berkembang,” kata Presiden Prancis, Francois Hollande, seperti yang dilansir Tempo, Sabtu (05/12).

Dalam rencana besar itu telah dapatkan dukungan dari Perancis dengan memberikan bantuan sebanyak 2 juta euro atau setara dengan Rp30 triliun untuk pembangunan sumber energi terbarukan di Afrika sepanjang 2016-2020. {Angga Pratama}

Jokowi Komitmen Tingkatkan Penggunaan Energi Terbarukan 3x Lipat pada 2025

Published in Nasional
Rabu, 02 Desember 2015 11:00

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya dalam menekan laju perubahan iklim melalui peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada 2025. Hal ini berarti konsumsi energi atau bahan bakar nasional akan ditingkatkan sekitar 23 persen.

“Indonesia telah melakukan berbagai langkah dalam menurunkan emisi," ujar Jokowi pada Konferensi Iklim PBB (Conference of Parties/COP) ke – 21, Senin (30/11) di Paris, Perancis.

Menurut Jokowi, salah satu upaya yang akan dilakukan, yakni dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendanai kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif. Upaya ini akan memberikan ruang lain dalam pemanfaatan energi terbarukan yang lebih besar.

Pada hari pertama konferensi internasional tersebut, Jokowi bersama bersama dengan 147 kepala Negara dari seluruh dunia mendekralasikan isi Inovasi Pengembangan Energi Bersih Dunia.

Ia kakatakan bahwa hal itu merupakan salah satu misi global untuk memastikan terjadinya transformasi dan proses diseminasi penggunaan energi ramah lingkungan di mana tujuan akhirnya, menjadikan dunia lebih lestari dan berkelanjutan melalui pelibatan partisipatif dari sektor swasta dan publik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melalui keterangan resminya menjelaskan, substansi dari Misi Inovasi Pengembangan Energi Bersih Dunia sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Jokowi terkait pengembangan energi bersih dan terbarukan.

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa dari Misi Inovasi. Hal ini terlihat dari upaya pengembangan pusat unggulan energi bersih yang rencananya akan dioperasikan tahun depan.

"Ini akan berkontribusi pada pengembangan energi bersih di tingkat regional maupun global, melalui aktivitas pengonsolidasian pengetahuan, melakukan kegiatan penelitian, memfasilitasi investasi, dan mendukung pengembangan teknologi," ungkap Sudirman.

Sudirman menambahkan, program Pengembangan Energi Bersih ini merupakan representasi dari 85 persen kekuatan pengembangan energi bersih dunia, baik dari sisi penelitian hingga investasi.

Lebih lanjut ia jelaskan, selain Australia dan Amerika Serikat, negara lain yang akan terlibat dalam program tersebut meliputi, antara lain Brasil, Kanada, Chile, China, Denmark, Jerman, India, Indonesia, Italia, Inggris, Jepang, Meksiko, Norwegia, Perancis, Republik Korea, Saudi Arabia, Swedia dan Uni Emirat Arab.

Melalui upaya kesepakatan iklim di Paris, Sudirman berharap, upaya mewujudkan kedaulatan energi bangsa melalui program listrik 35.000 MW dapat terealisasi, termasuk kemudahan dalam menjaring investasi energi bersih. {Fahrum Ahmad}

Obama Desak Adanya Kerangka Kerja Pada Konferensi Iklim PBB ke-21

Published in Internasional
Rabu, 02 Desember 2015 10:33

Medialingkungan.com – Konferensi Iklim PBB ke-21 di Paris akan menentukan kesepakatan bersama oleh juru runding dari 195 negara dalam dua pekan ke depan. Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama menganggap, pertemuan ini merupakan “titik balik” dari upaya dunia membatasi peningkatan suhu rata-rata di bumi.

Dalam pidatonya pada Selasa (01/12), Obama mendesak para perunding untuk menyampaikan persetujuan yang memiliki arti penting bagi generasi masa depan.

“Perundindangan iklim dapat menentukan arah abad ini melebihi (tantangan) lainnya,” kata Obama.

Dalam pertemuan yang dikenal dengan nama Conference of Parties 21 (COP21) ini, Obama memperingatkan, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berdampingan -- dan tidak lagi berpandangan seperti perdebatan lama.

Ia katakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini ekonomi dunia tumbuh sementara emisi tetap datar.

Sebagian besar perundingan diperkirakan akan berpusat pada kesepakatan membatasi pemanasan dunia pada 2 derajat Celcius sesuai arahan IPCC. Naiknya permukaan air laut dan pemanasan global akan menguras sumber daya ekonomi.

"(Perubahan iklim) ini merupakan hal mendesak dari segi ekonomi dan keamanan yang harus kita selesaikan sekarang," kata Obama seperti dilansir Reuters

Untuk itu, lanjut Obama, dunia membutuhkan kerangka kerja abadi dalam mengatasi perubahan iklim dan bahwa dirinya akan mencari kesepakatan yang akan meningkatkan perekonomian serta membantu lingkungan hidup.

“Sebuah perjanjian iklim yang kuat akan mengirimkan tanda pada peneliti dan investor bahwa perubahan diperlukan dan akan memacu inovasi energi,” jelasnya. {Fahrum Ahmad}

Presiden Jokowi Tiba di Paris Untuk Hadiri Pertemuan Cop 21

Published in Nasional
Senin, 30 November 2015 13:10

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo bersama Iriana tiba di Paris, Prancis pukul 22.30 waktu setempat atau Senin 30 November 2015 pukul 04.30 WIB dalam rangka menghadiri Leaders Event United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of Parties 21 (Leaders Event UNFCCV COP21 atau Pertemuan para Pemimpin UNFCCC COP21).

Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Djumala. Setelah mereka mendarat di Bandar Udara Internasional Le Bourquet, Paris, mereka langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Hotmangaraja Panjaitan.

Jokowi dan rombongan langsung menuju Hotel Westin untuk beristirahat. Perjalanan sekitar 20 menit menuju hotel. Di lobi hotel, Presiden disambut oleh Menlu Retno Marsudi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Kepala BIN Sutiyoso yang sudah lebih awal berangkat untuk menyiapkan pertemuan para pihak yang terkait dalam konferensi tersebut.

Pada pertemuan itu, Jokowi akan menyampaikan pidato di hadapan sejumlah kepala negara. Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan akan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Serbia Tomislav Nikolic, Perdana Menteri Kerajaan Norwegia Erna Solberg, Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte, dan Presiden Peru Ollanta M. Humala Tasso.

Sofyan Djalil dalam penjelasannya menyatakan salah satu agenda Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim (21st Conference of the Parties/COP21) di Paris adalah upaya mencegah kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan gambut untuk mengantisipasi percepatan perubahan iklim.

“Yang utama adalah pencegahan serius supaya tidak terjadi kebakaran hutan lagi, apalagi disebabkan ulah manusia. Jika dari faktor alam memang kerap sulit diduga. Namun perlu ditekankan kesiapsiagaan," kata Sofyan Djalil, seperti yang dilansir Tempo, Senin (30/11).

Jokowi juga akan menghadiri Forest Event yang digagas oleh Negara Norwegia, Inggris, dan Peru serta juga dijadwalkan untuk hadiri Mission Innovation Event. Sebelum Jokowi meninggalkan Perancis untuk kembali ke Indonesia, Presiden akan meninjau Paviliun Indonesia di area pelaksanaan UNFCCC COP21. {Angga Pratama} 

Presiden Jokowi Bentuk Tim Satuan Kelola Lahan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 05 November 2015 14:13

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk badan dan satuan tugas untuk tangani kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia. Tim satuan tugas ini akan bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan serta akan cepat mengembalikan fungsi hutan.

“Jadi, cepat bergerak, jangan sampai musim kering datang, kita belum bergerak," kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga instruksikan ke seluruh jajarannya untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan demi mencegah kebakarn kembali. “Kita akan lakukan review terhadap beberapa peraturan perundangan, mulai dari UU dan PP, sampai Pergub yang membuka ruang bagi pembakaran hutan dan lahan gambut,” katanya, seperti yang dilansir tempo, (05/11).

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan langkah-langkah yang mesti dilakukan seiring dengan mulai meredanya bencana asap, utamanya mengenai langkah pencegahan agar bencana tersebut tak lagi terulang.

Langkah yang diambil, misalnya peninjauan terhadap perizinan lahan gambut, penghentian pemberian izin kelola lahan gambut, penghentian land clearing, serta penghentian pembentukan kanal baru, katanya.

“Hal seperti ini kan harus dikendalikan betul,” ucapnya.

Menurut Siti, tim khusus akan terjun langsung ke lapangan. “Saya dan seluruh jajaran serta orang-orang di Pekerjaan Umum akan menjadi pengendali tim tersebut,” ujarnya. {Angga Pratama}

Perancis dan China Ambisi Turunkan Emisi GRK

Published in Internasional
Selasa, 03 November 2015 20:46

Medialingkungan.com – Presiden Perancis, Francois Hollande mengunjungi Presiden China, Xi Jinping, dalam kunjungan tersebut Francois ingin membahas perubahan iklim yang terjadi serta mengajukan kesepakatan yang akan dicapai pada konferensi Paris di 30 November hingga 11 Desember mendatang.

Top emitor gas rumah kaca China setuju dengan Presiden Prancis Francois Hollande untuk mengambil langkah bersejarah dimana setiap lima tahun secara komprehensif tiap negara melakukan pemantauan jangka panjang untuk memerangi perubahan iklim dengan segera beralih ke pembangunan hijau dan rendah emisi karbon.

Kesepakatan yang akan diraih oleh China dan Paris adalah saling menguatkan kepercayaan dalam mempromosikan implementasi yang efisien. Kedua negara tersebut juga bersepakat di bulan depan akan mencakup pemeriksaan penandatangan untuk menjaga komitmen setiap negara dalam mengurangi emisi gas.

“Apa yang baru saja kita sepakati di sini dalam deklarasi itu adalah kemungkinan bahwa konferensi Paris akan berhasil, Itu tidak berarti bahwa konferensi Paris pasti akan sukses, tetapi kondisi untuk sukses telah ditetapkan di Beijing hari ini.” kata Francois, seperti yang dikutip oleh theguardian.

Dia berharap pembicaraan di Paris akan menghasilkan perjanjian global yang secara ambisius memungkinkan pemanasan global berkurang dua derajat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenpeace Perancis, Jean Francois Julliard mengungkapkan, ini bukan waktunya untuk kampanye, pernyataan bilateral tersebut harus menjadi batu loncatan dan bukan sekedar kata penghias di perjanjian Paris nanti.

“Semoga saja apa yang telah dilontarkan oleh kedua pembesar negara ini mampu diwujudkan di tahun depan,” ucapnya. {Mirawati}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini