medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Perubahan Iklim Jadi Topik Pada Kunjungan Presiden Tiongkok Ke Kerajaan Inggris

Published in Internasional
Jumat, 23 Oktober 2015 07:33

Medialingkungan.com – Presiden Republik Rakyat (RRT) Tiongkok Xi Jinping berkunjungan ke kerjaan Inggris pada Rabu (21/10), dalam rangka pertemuan dengan Pangeran Charles dan anggota kerjaan lainnya. Pada pertemuan itu, Xi berbicara banyak hal, mulai hubungan kerjasama, perubahan iklim, hingga sepakbola.

Reuters mencatat, dan Inggris dulu punya hubungan yang tidak terlalu baik. Disebutkan, Pangeran Charles sangat dekat dengan Dalai Lama, pemimpin Buddha Tibet yang menjadi buronan China (kala itu China belum berubah nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok).

Selain itu, kerajaan Inggris sempat melayangkan kekecewaan terhadap banyaknya permintaan gading dari negeri tirai bambu itu yang, sehingga memicu maraknya perburuan gajah.

Namun Maret lalu, terlihat kondisi yang sebaliknya. Pangeran William kala itu mendapatkan sambutan meriah saat berkunjung ke Tiongkok dan bertemu Xi. Tiongkok merupakan negara ekonomi terbesar kedua dunia juga merupakan salah satu mitra dagang utama Inggris.

Dalam pertemuan itu, seperti disebutkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Xi menyampaikan penghargaan atas upaya keluarga kerajaan dalam mendukung hubungan kedua negara.

Salah satu topik yang mendapat perhatian keduanya, yakni pembangunan berkelanjutan, di mana perubahan iklim dan energi bersih adalah persoalan utamanya.

“Ini akan jadi momen yang sangat penting buat hubungan Inggris-China. Kunjungan ini jadi kesempatan membahas semua hal dan soal bagaimana Inggris dan Tiongkok bekerjasama terhadap isu global,” ungkapnya, seperti dilansir DailyMail. {Fahrum Ahmad}

Sekjen PBB: COP21 - Tidak Ada Plan 'B' Karena Tidak Ada Planet 'B'

Published in Internasional
Selasa, 20 Oktober 2015 11:35

Medialingkungan.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki Moon, Senin (19/10), memperingatkan negara-negara untuk menempatkan kepentingan global di atas kepentingan nasional pada konferensi iklim dunia di Paris. Ia katakan “kita tidak punya planet 'B'(selain Bumi)."

Desakan ini, kata Ban, merupakan wujud keprihatinannya karena lambatnya pembicaraan global yang bertujuan membatasi perubahan iklim. Hal itu membuatnya sedikit kecewa karena para perunding hanya memusatkan perhatian pada sudut pandang nasional yang sempit.

Untuk menindaki hal tersebut, Ban mendesak negara-negara anggota konferensi perubahan iklim di bawah naungan PBB (UNFCCC) agar bekerja lebih cepat.

"Kita tidak memiliki rencana 'B' karena memang manusia tidak memiliki planet 'B' lainnya," katanya kepada wartawan di Bratislava, ibu kota Slovakia.

Konferensi Iklim, atau yang lebih dikenal dengan Conference of Parties (COP 21) akan diselenggarakan pada 30 November sampai 11 Desember di Paris, dengan tujuan menjamin perjanjian gas rumah kaca yang membatasi suhu global di bawah dua derajat Celsius melalui komitmen tegas seluruh negara-negara.

"Konferensi Paris bukan tujuan, melainkan harus menjadi titik balik dalam upaya kami untuk mengatasi perubahan iklim," jelas Ban.

Kendati dorongan besar untuk kesepakatan iklim dunia di Kopenhagen pada 2009 berjalan tak mulus. Ban menegaskan perundingan di Paris nanti akan berhasil. Ia cukup optimistis, aksi nyata menangani perubakan iklim akan menemui titik balik di Paris. {Fahrum Ahmad}

AS Umumkan Penghentian Eksplorasi Shell di Arktik

Published in Internasional
Minggu, 18 Oktober 2015 11:27

Medialingkungan.com – Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan keputusan penghentian pengeboran minyak dan gas bumi di perairan Arktik, lepas pantai sebelah utara Alaska.

Pengumuman itu disampaikan setelah perusahaan energi raksasa Royal Dutch Shell menyatakan sikap mereka untuk menghentikan eksplorasi yang kontroversial di wilayah itu untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Dilaporkan dari kantor berita AP bahwa Royal Dutch Shell menyatakan, mereka tidak menemukan cadangan gas dan minyak bumi yang cukup agar kegiatan pengeboran mereka tetap dilaksanakan.

Sebelumnya, sejumlah kelompok pegiat lingkungan, baik dari kalangan akademisi hingga lembaga lingkungan telah memperingatkan kegiatan industri yang menghabiskan dana sekitar USD 7 miliar di daerah perairan Chukchi dan Beaufort di Laut Arktik itu bisa merugikan bagi mamalia laut di sekitarnya.

Miyoko Sakashita, dari Pusat Keanekaragaman Hayati mengatakan, keputusan itu akan berampak besar bagi beruang kutub di Arktik. "Kami perlu menjaga semua minyak Arktik di tanah," katanya.

Perizinan eksplorasi di Chukchi akan berakhir pada tahun 2020 dan Beaufort akan berakhir pada tahun 2017.

Menteri Dalam Negeri AS, Sally Jewell dalam pernyataan resmi mengatakan, luas areal yang diberikan izin kelola tidak akan diperpanjang.  

"Sehubungan dengan pengumuman Shell, besarnya areal yang disewa dan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini, saya rasa itu tidak masuk akal untuk mempersiapkan penyewaan areal lagi di Kutub Utara pada tahun berikutnya," kata Sally Jewell.

Ia menambahkan pemerintah federal Amerika membatalkan regulasi di kawasan ini untuk tahun 2016 dan 2017. Para pegiat menyambut gembira keputusan ini.

Greenpeace menyatakan pengumuman ini adalah "berita besar untuk Arktik" dan mengimbau agar para pendukungnya berterima kasih kepada Obama karena "mengambil langkah melindungi Arktik dan iklim planet kita."

Sementara itu, Lembaga Survei Geologi AS memperkirakan bahwa Arktik memegang sekitar 30% dari gas alam yang belum ditemukan di dunia, serta 13% dari minyaknya.

Namun, kelompok pegiat lingkungan mengatakan pengeboran lepas pantai akan mencemari dan merusak padang gurun alami. Mereka juga berpendapat bahwa bahan bakar fosil seperti minyak dan gas harus dibiarkan di dalam tanah untuk menghindari perubahan iklim. {Fahrum Ahmad}

Siasati Perubahan Iklim, Pertanian Indonesia Harus Berbasis Teknologi

Published in Nasional
Sabtu, 17 Oktober 2015 10:07

Medialingkungan.com – Fenomena perubahan iklim mengancam lintas-bidang termasuk bidang pertanian. Meski tidak bisa dielakkan, namun fenomena ini harus disiasati melalu upaya-upaya pengurangan dampak. Demikian yang dikatakan Guru Besar Agrometeorologi Geomet, FMIPA Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Yonny Koesmaryono, dalam pembukaan Nahdatul Ulama Science And Cultural Art Olympiade di Kampus IPB, Bogor, Jumat (16/10).

Yonny mengatakan, pertanian Indonesia harus berbasis teknologi. "Pertanian ke depan adalah pertanian yang berbasis teknologi. Bukan lagi pertanian yang berbasis atau mengandalkan intuisi dari para petani saja. Tapi kita harus merekayasa sehingga perlu sumber daya manusia yang cerdas," ujarnya.

Perubahan iklim, menurut Yonny merupakan fenomena yang harus disiasati sebagai faktor kondisi yang tidak bisa dielakkan. Sebagai negara tropis, iklim Indonesia dipengaruhi oleh dua musin, yakni kemarau dan penghujan. Sehingga Kondisi di negara tropis dengan banyak perubahan terjadinya elnomo serta dipolmode di bagian Barat dan Timu yang memicu timbulnya kemarau panjang.

"Melihat kondisi cuaca seperti ini, ke depan pertanian harus adaptif terhadap permaslaahan ini," katanya.

Menurut Yonny, pola adaptasi ini dapat dilakukan melalui upaya pembangunan resevoarnisasi, menampung air di embung dan daerah resapan seperti situ maupun kolam resapan lainnya.

"Ini suatu tantangan bagaimana kita selaku manusia intelektual tinggi menyiasati kondisi itu," katanya.

Penggunaan teknologi pada bidang pertanian juga dapat mengurangi terjadinya bencana. Ia menyarankan agar pemikiran negatif harus diubah menjadi pemikiran positif.

Ia menyontohkan, penguatan teknologi benih dalam menyiasati perubahan iklim. Dengan menciptakan benih yang dapat produktif di lahan kering, atau benih yang efisien dalam penggunaan air.

Untuk menemukan itu, lanjut Yonny, diperlukan sinergitas antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan serta petani. Selama ini antara perguruan tinggi, pemerintah, balitbang dan petani berjalan sendiri-sendiri.

"Perlu ada dirjen yang mensinergikan semua komponen ini. Apa melakukan apa, perlu disinergikan. Ibarat sebuah lagu yang dimainkan oleh masing-masing pemain, ada gitar, bass, drum, tetapi mereka bisa berkolaborasi. Alatnya berbeda tetapi instrumen menjadi sebuah lagu yang enak," ungkap Yonny. {Fahrum Ahmad}

Perubahan Iklim Jadi Topik Bahasan Parlemen Agama Dunia di AS

Published in Internasional
Sabtu, 17 Oktober 2015 09:11

Medialingkungan.com – Kota Salt Lake, Utah, dipadati ribuan orang dari penjuru dunia dalam rangka menghadiri upacara pembukaan Parlemen Agama Dunia di Salt Palace Convention Center, Kamis malam (16/10).

"Dengan cinta dalam hati dan kasih sayang dalam pikiran serta senyum di wajah kami, saya menyatakan Parlemen Agama Dunia keenam dibuka," kata Imam Abdul Malik Mujahid, Ketua Dewan Pembina Parlemen Agama Dunia dalam pidatonya, seperti dilansir On Islam.

Pertemuan kali ini mengusung tema ‘Reclaiming the Heart of Our Humanity’. Imam Mujahid berharap, melalui pertemuan ini akan diperoleh solusi mengatasi perubahan iklim, penanggulanagan perang, kekerasan, kebencian, ketimpangan ekoomi serta gaya hidup boros.

Ia mencatat dalam Parlemen Agama Dunia pertama di Chicago tahun 1893, hanya ada sedikit perempuan yang menjadi pembicara. "Dalam Parlemen ini, mayoritas pembicara adalah perempuan," ujar Imam Mujahid.

10.000 orang lebih dari 80 negara dan 50 tradisi spiritual yang berbeda, berkumpul di Salt Lake City Parlemen Agama Dunia dan menjadikannya perkumpulan antar agama terbesar di dunia.

Imam Mujahid menegaskan, gerakan itu akan menjadi gerakan lintas agama, dan upaya mereka akan dibicarakan lebih keras, bahkan jika media kesulitan mendengar. {Fahrum Ahmad}

 

Tiongkok Dukung Negara Berkembang Menangani Perubahan Iklim

Published in Internasional
Senin, 12 Oktober 2015 14:08

Medialingkungan.com – Tiongkok mendorong negara-negara G20 serta Organisasi Kerja Sama dan Perkembangan Ekonomi (OECD) untuk mendukung pelaksanaan program penghindaran pajak trans-nasional.

Menteri Keuangan Tiongkok Lou Jiwei mengatakan upaya yang dilakukannya selama dua tahun, termasuk penyusunan dokumen pemindahan keuntungan G20 dan OECD. Dokumen itu akan diserahkan dalam pertemuan puncak G20 di Antalya, November 2015.

Dilansir dari China Radio International (11/10), Lou juga mengungkapkan bahwa permasalahan perubahan iklim menjadi salah satu masalah yang harus segera ditangani secara serius, “dan dana adalah salah satu kunci mengenai masalah perubahan iklim,” kata Lou.

Untuk itu, ia berharap agar negara-negara berkembang membuat skema atau mekanisme yang bisa menghasilkan benefit share terhadap Negara lainnya (dalam kaitannya dengan perubahan iklim) yang transparan dan dapat dipercayai.

Lou menambahkan, Tiongkok akan mendukung negara-negara berkembang untuk menangani perubahan iklim dalam Kerangka Kerja Sama Selatan-selatan.

Lou juga menegaskan bahwa jika ingin menyelesaikan masalah pendanaan dan penerima manfaat, yang pertama mempercepat mendorong proses reformasi masing-masing dan penegakan hukum, dengan demikian mendorong persaingan yang adil.

Kedua, hendaknya membakukan sistem perpajakan sedunia, mendirikan mekanisme yang lebih toleransi, transparan dan adil. {Fahrum Ahmad}

Climate Week: Penanganan Perubahan Iklim Butuh Aksi Nyata

Published in Nasional
Jumat, 09 Oktober 2015 09:48

Medialingkungan.com — Kurang pekanya masyarakat dalam merespon dan menghadapi perubahan iklim membuat sejumlah pihak menyadari bahwa diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penydaran dan aksi nyata untuk menghadapi perubahan iklim. Demikian guliran dialog dalam Climate Week.

Acara Climate Week yang berlangsung tiga hari itu menghadirkan para pihak, mulai dari pemerintah, kelompok bisnis, hingga akademisi, untuk berbagi pandangan dan pengalaman tentang bagaimana mengatasi tantangan perubahan iklim.

“Perubahan iklim itu bukan tentang besok hujan atau tidak. Namun peningkatan suhu bumi karena pemanasan global aki­bat tingginya bahan bakar fosil seperti karbon dioksia (CO2), yang berakibat bagi perubahan kehidupan,” kata Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar seusai menjadi pembicara dalam Climate Week yang diadakan Aliansi Iklim Indonesia (Indonesia Climate Alliance /ICA) di Jakarta, Rabu (07/10)

Sementara itu, Ketua ICA, Sarimun menegaskan agar seluruh pihak lebih aktual menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Menurut Sarimun, semua perlu dikerjakan bersama dan prioritas saat ini adalah di kota-kota.

Anggota ICA berasal dari berbagai kalangan, di antaranya LSM, akademisi, pemerintah, bisnis, hingga berbagai asosiasi.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai salah satu anggota ICA mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membuat prioritas di beberapa kota.

Beberapa kota yang sudah beradaptasi, antara lain Tarakan, Kalimantan Utara, yang memulihkan mangrove, sedangkan Bogor menggunakan bahan bakar dari limbah minyak goreng untuk angkutan publik. Juga Bandar Lampung, Semarang, dan Probolinggo. "Kami membangun jaringan sesama rekan kota untuk berdiskusi, berbagi, dan akhirnya melakukan itu," jelas Sarimun.

Senada dengan Sarimun, Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nurmasripatin mengatakan, pembangunan kota adalah yang paling krusial bagi penanggulangan perubahan iklim. Tahun 2030 diperkirakan penduduk urban lebih dari 60 persen.

Ia menyontohkan penanganan sampah. Menurutnya, mengatasi persoalan sampah sekaligus akan mengatasi masalah lingkungan dan kebersihan, mitigasi, juga adaptasi perubahan iklim.

"Apeksi itu memang strategis karena perubahan iklim penanganannya mencakup banyak sektor, energi, pertanian, industri, dan limbah, selain dari penggunaan lahan," ungkap Nurmasripatin.

Terkait adaptasi perubahan iklim, Nurmasripatin mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan peraturan menteri sebagai panduan daerah untuk mengarusutamakan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunannya. {Fahrum Ahmad}

CIFOR: Bagaimana Seharusnya Manfaat REDD+ Didistribusikan?

Published in Internasional
Kamis, 08 Oktober 2015 14:32

Medialingkungan.com – Sejak 1997, melalui mandat Protokol Kyoto, Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) menjadi keputusan bersama sebagai upaya internasional terbesar yang saling terkoordinasi dalam membalikkan tren deforestasi dan degradasi hutan secara global.

REDD+ mengalami banyak revisi sepanjang Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) dan tetap menjadi satu item paling dominan dalam agenda Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC).

Desain REDD+ menjadikan negara-negara saling memiliki ikatan sekaligus kewajiban legal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca -- seperti dicatat IPCC, reduksi dan pencegahan deforestasi merupakan solusi yang harus dilakukan sesegera mungkin untuk mengamankan stok karbon dunia dan mengurangi emisi global.

COP21 dijadwalkan berlangsung di Paris pada Desember 2015. Konferensi ini sekaligus mengukuhkan berakhirnya Protokol Kyoto dan mengumpulkan hal yang dapat dipelajari berdasarkan tracking kegiatan REDD+ sejauh ini.

SEBARAN MANFAAT adalah satu aspek REDD+ yang mendapat banyak perhatian. Seluruh pihak mengakui pentingnya kesetaraan terhadap distribusi manfaat proyek REDD+.

Namun, menurut Esther Mwangi, peneliti utama Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) yang memiliki spesialisasi dalam hak properti dan tenurial menganggap bahwa REDD+ masih menghadapi beberapa risiko dalam hal memburuknya ketidakadilan yang terjadi saat ini.

Krister Andersson adalah profesor Ilmu Politik Universitas Colorado, Boulder, spesialisasi dalam politik dan tata kelola lingkungan.

“Dalam persiapan menghadapi COP21, penting untuk mengkaji keberhasilan sebaran manfaat REDD+ dan melihat area mana yang perlu lebih diperhatikan dalam disain proyek masa datang,” tulisnya dalam Blog CIFOR.

Ia menambahkan, bukti keberhasilan dari proyek REDD+ masih minim untuk menggambarkan capaian REDD+ memberikan dampak yang setara. Hal ini mengindikasikan bahwa masih sangat sedikit pelajaran empirik yang bisa diperoleh dari tahap pengembangan REDD+ ini.

“Kritik terhadap REDD yang secara tak sengaja memperburuk ketidakadilan yang ada; temuan menunjukkan bahwa ketika hak tenurial (de jure an de fakto) secara legal terdefinisi dan terjaga dalam praktiknya, memungkinkan sebaran manfaat lebih adil,” jelasnya.

Penelitian terbaru menggunakan dua kumpulan data besar mengeksplorasi bagaimana hak tenurial mempengaruhi sebaran manfaat.

Kumpulan data pertama diambil dari Institusi dan Penelitian Kehutanan Internasional yang mencakup 582 catatan produk hutan dari 350 kelompok pengguna di 14 negara berkembang yang tersebar di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Penelitian ini menunjukkan, ketika hak bersama memanfaatkan produk hutan terjaga, manfaat produk hutan terdistribusi secara adil kepada para individu yang berpartisipasi.

“Namun, temuan ini bergantung pada tingkat keragaman etnik kelompok pengambil manfaat. Pada tingkat keragaman etnik lebih tinggi, ditemukan keadilan lebih rendah dalam distribusi manfaat dan begitu sebaliknya,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa proyek REDD+ di area dengan keragaman etnik memerlukan tindakan penguatan lebih untuk mencegah penguasaan elit oleh kelompok etnik tertentu.

Menurut tim peneliti itu, bahkan dalam konteks ketika kepemilikan lahan jelas, distribusi hak memanfaatkan produk hutan, seperti kayu dan kayu bakar, bisa tetap tidak jelas.

“Hal ini penting bagi perancangan efektif mekanisme sebaran manfaat, karena dengan tenurial terjaga dengan tanpa hak pemanfaatan terdefinisi jelas, orang bisa ditinggalkan tanpa potongan kue penghidupan hasil hutan yang layak.”

Hak pemanfaatan yang tak terdefinisi dalam REDD+ memberi ruang bagi elit menguasai dan memperbesar ketidakadilan ekonomi masyarakat bergantung-hutan. Untuk itu menurutnya, perlu pengamanan hak pemanfaatan hasil hutan.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini bergantung pada keragaman etnik lokal. Di satu sisi, memperkuat hak kepemilikan dan pemanfaatan penting, secara sendiri hal ini menyelesaikan masalah ketidakadilan etnik. Namun, di sisi lain, ketidakseimbangan perlu dikenali dan dihitung dalam merancang mekanisme sebaran-manfaat.

Jika tidak, upaya mengamankan hak hanya akan berdampak terbatas pada peningkatan mekanisme sebaran-manfaat.

Hak yang terdefinisi jelas atas produk hutan, seperti buah, kacang-kacangan, tanaman obat, kayu bakar atau kayu, bisa berbentuk ijin pemerintah, hak de fakto memanfaatkan atau pengakuan legal kelompok pengguna. {Fahrum Ahmad}

 

 

Hasil Rekaman Drone Tunjukkan Bom Karbon Indonesia Meletus

Published in Nasional
Kamis, 08 Oktober 2015 13:28

Medialingkungan.com – Peneliti lapangan Greenpeace Asia Tenggara terkejut saat melihat hasil rekaman gambar dari drone yang menunjukkan kebakaran tanah gambut secara masif di Indonesia. Rekaman ini diambil di sekitar tepian Taman Nasional Gunung Palung, sebuah suaka besar ke-aneka ragaman hayati di Kalimantan Barat.

Rekaman tersebut menunjukkan api yang berkobar di tanah gambut dalam, di seputar Taman Nasional dan konsesi kelapa sawit di dekatnya – akibat dari puluhan tahun pembalakan liar dan penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp.

Taman nasional Gunung Palung memuat populasi terbesar orang utan yang bertahan di dunia. Hal ini mengakibatkan habitat kritis orang utan terancam.

Pada bulan Juli dan Agustus 2015, api menyebar di Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, Sumatra, sebuah wilayah penting dalam habitat harimau, yang sudah rusak oleh pembalakan ilegal termasuk untuk pengembangan kelapa sawit.  Kebakaran juga dilaporkan terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

“Tatkala pemerintah bersiap mengikuti pertemuan di Paris untuk menyelamatkan bumi dari bencana pemanasan global, bumi Indonesia sudah terbakar. Perusahaan yang menghancurkan hutan dan tanah gambut telah mengubah Indonesia menjadi sebuah bom karbon besar, dan kekeringan telah melengkapinya dengan ribuan sumbu,” kata Pemimpin Proyek Kehutanan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar.

“Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menutup mata terhadap penghancuran ini, saat separuh dari Asia akan menanggung akibatnya,” tambahnya.  

Dari kebakaran hutan yang terjadi akan mengakibatkanbeberapa ancaman yakni kesehatan, iklim dunia, dan emisi karbon.

“Kebakaran ini mengingatkan kita tentang warisan kerusakan dari Industri sawit dan pulp. Perusahaan perlu menghadapi tantangan dan bekerja bersama untuk mematahkan kaitan antara produksi komoditas dan penghancuran hutan,” ucap Bustar Maistar.

Menurutnya, kebijakan anti perusakan hutan yang unilateral ternyata telah gagal. Perusahaan perlu menghapus insentif ekonomi untuk menghancurkan hutan, dengan pelarangan perdagangan dengan siapapun yang memusnahkan hutan. (Press Rilis)

Indonesia Siap Jelaskan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di COP21

Published in Nasional
Rabu, 07 Oktober 2015 11:27

Medialingkungan.com – Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat terlepasnya gas karbon yang tersimpan dalam pohon dan lahan gambut ke atmosfer akan dipertanggung jawabkan Indonesia pada Konferensi Iklim PBB (Conference of Parties/COP21) di Paris, 30 November-11 Desember 2015.

Indonesia menyatakan siap menjawab berbagai pertanyaan terkait kasus kebakaran hutan dalam COP ke-21. Untuk itu, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam konferensi itu.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Nur Masripatin mengatakan akan memberi jawaban yang transparan untuk setiap pertanyaan tentang kasus kebakaran hutan. "Tapi saya kira tak akan dibahas saat konferensi. Pertanyaan bakal muncul di luar itu, dari media asing atau lembaga masyarakat," kata Nur di kantornya, Senin (05/10) seperti dikutip dari Tempo.

Kebakaran hebat melanda hutan dan lahan di enam provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Luas area yang terbakar mencapai 17 juta hektar. Indonesia sudah menghabiskan dana sekitar Rp 550 miliar untuk menanggulangi kebakaran.

Tim KLHK saat ini telah menyiapkan data terkait mitigasi bencana yang telah dilakukan. Mereka juga sudah siap menyampaikan peta pencegahan kebakaran. Menurut Nur, pemerintah tengah melakukan sinergi untuk mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020.

Nur mengatakan, rata-rata deforestasi di Indonesia tidak boleh melebihi 918.678 hektar per tahun jika ingin menurunkan emisi dari sektor lahan. Padahal, dalam dokumen resmi nilai rujukan emisi kehutanan Indonesia (Forest Reference Emission Level/FREL) yang menggunakan acuan data 1990-2012, deforestasi di Indonesia tak boleh mencapai 900.000 hektar per tahun jika ingin emisi gas rumah kaca sektor itu turun.

Untuk itu, tim KLHK akan menyerahkan dokumen FREL for Deforestation and Forest Degradation yang menunjukkan data emisi yang dihasilkan akibat deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi lahan gambut pada periode 1990-2013 yang mencapai 0,573 giga ton -- yang diumumkan September lalu.

Selain itu, tim KLHK juga telah menyiapkan data proyeksi emisi pada 2020 yang diperkirakan mencapai 0,593 giga ton.

Kendati demikian, dampak kebakaran tahun ini tak dimasukkan dalam dokumen FREL. Nur menganggap bahwa tingkat kepastian dampak kebakaran tersebut masih rendah. Dalam FREL, data yang terkait dengan kebakaran hanya emisi dekomposisi lahan gambut yang mencapai 0,05 giga ton.

Nur mengatakan Indonesia tak akan menghindari pertanyaan tentang kebakaran hutan yang sebagian besar melanda Sumatera dan Kalimantan. "Justru kalau kita kasih data yang masih tak pasti, presentasi kita juga masih jadi tak pasti," katanya.

Pada pertemuan COP21, kesepakatan hukum universal terkait perubahan iklim akan dibahas, dan ditargetkan penekanan laju pemanasan global tidak menembus dua derajat Celcius. Diperkirakan hampir 50 ribu partisipan dari berbagai perwakilan, organisasi nonpemerintah, dan badan-badan di bawah naungan PBB akan hadir dalam pertemuan itu. Ini merupakan yang pertama dalam negosiasi di PBB selama 20 tahun. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini