medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Hasil Rekaman Drone Tunjukkan Bom Karbon Indonesia Meletus

Published in Nasional
Kamis, 08 Oktober 2015 13:28

Medialingkungan.com – Peneliti lapangan Greenpeace Asia Tenggara terkejut saat melihat hasil rekaman gambar dari drone yang menunjukkan kebakaran tanah gambut secara masif di Indonesia. Rekaman ini diambil di sekitar tepian Taman Nasional Gunung Palung, sebuah suaka besar ke-aneka ragaman hayati di Kalimantan Barat.

Rekaman tersebut menunjukkan api yang berkobar di tanah gambut dalam, di seputar Taman Nasional dan konsesi kelapa sawit di dekatnya – akibat dari puluhan tahun pembalakan liar dan penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp.

Taman nasional Gunung Palung memuat populasi terbesar orang utan yang bertahan di dunia. Hal ini mengakibatkan habitat kritis orang utan terancam.

Pada bulan Juli dan Agustus 2015, api menyebar di Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, Sumatra, sebuah wilayah penting dalam habitat harimau, yang sudah rusak oleh pembalakan ilegal termasuk untuk pengembangan kelapa sawit.  Kebakaran juga dilaporkan terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

“Tatkala pemerintah bersiap mengikuti pertemuan di Paris untuk menyelamatkan bumi dari bencana pemanasan global, bumi Indonesia sudah terbakar. Perusahaan yang menghancurkan hutan dan tanah gambut telah mengubah Indonesia menjadi sebuah bom karbon besar, dan kekeringan telah melengkapinya dengan ribuan sumbu,” kata Pemimpin Proyek Kehutanan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar.

“Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menutup mata terhadap penghancuran ini, saat separuh dari Asia akan menanggung akibatnya,” tambahnya.  

Dari kebakaran hutan yang terjadi akan mengakibatkanbeberapa ancaman yakni kesehatan, iklim dunia, dan emisi karbon.

“Kebakaran ini mengingatkan kita tentang warisan kerusakan dari Industri sawit dan pulp. Perusahaan perlu menghadapi tantangan dan bekerja bersama untuk mematahkan kaitan antara produksi komoditas dan penghancuran hutan,” ucap Bustar Maistar.

Menurutnya, kebijakan anti perusakan hutan yang unilateral ternyata telah gagal. Perusahaan perlu menghapus insentif ekonomi untuk menghancurkan hutan, dengan pelarangan perdagangan dengan siapapun yang memusnahkan hutan. (Press Rilis)

Indonesia Siap Jelaskan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di COP21

Published in Nasional
Rabu, 07 Oktober 2015 11:27

Medialingkungan.com – Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat terlepasnya gas karbon yang tersimpan dalam pohon dan lahan gambut ke atmosfer akan dipertanggung jawabkan Indonesia pada Konferensi Iklim PBB (Conference of Parties/COP21) di Paris, 30 November-11 Desember 2015.

Indonesia menyatakan siap menjawab berbagai pertanyaan terkait kasus kebakaran hutan dalam COP ke-21. Untuk itu, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam konferensi itu.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Nur Masripatin mengatakan akan memberi jawaban yang transparan untuk setiap pertanyaan tentang kasus kebakaran hutan. "Tapi saya kira tak akan dibahas saat konferensi. Pertanyaan bakal muncul di luar itu, dari media asing atau lembaga masyarakat," kata Nur di kantornya, Senin (05/10) seperti dikutip dari Tempo.

Kebakaran hebat melanda hutan dan lahan di enam provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Luas area yang terbakar mencapai 17 juta hektar. Indonesia sudah menghabiskan dana sekitar Rp 550 miliar untuk menanggulangi kebakaran.

Tim KLHK saat ini telah menyiapkan data terkait mitigasi bencana yang telah dilakukan. Mereka juga sudah siap menyampaikan peta pencegahan kebakaran. Menurut Nur, pemerintah tengah melakukan sinergi untuk mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020.

Nur mengatakan, rata-rata deforestasi di Indonesia tidak boleh melebihi 918.678 hektar per tahun jika ingin menurunkan emisi dari sektor lahan. Padahal, dalam dokumen resmi nilai rujukan emisi kehutanan Indonesia (Forest Reference Emission Level/FREL) yang menggunakan acuan data 1990-2012, deforestasi di Indonesia tak boleh mencapai 900.000 hektar per tahun jika ingin emisi gas rumah kaca sektor itu turun.

Untuk itu, tim KLHK akan menyerahkan dokumen FREL for Deforestation and Forest Degradation yang menunjukkan data emisi yang dihasilkan akibat deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi lahan gambut pada periode 1990-2013 yang mencapai 0,573 giga ton -- yang diumumkan September lalu.

Selain itu, tim KLHK juga telah menyiapkan data proyeksi emisi pada 2020 yang diperkirakan mencapai 0,593 giga ton.

Kendati demikian, dampak kebakaran tahun ini tak dimasukkan dalam dokumen FREL. Nur menganggap bahwa tingkat kepastian dampak kebakaran tersebut masih rendah. Dalam FREL, data yang terkait dengan kebakaran hanya emisi dekomposisi lahan gambut yang mencapai 0,05 giga ton.

Nur mengatakan Indonesia tak akan menghindari pertanyaan tentang kebakaran hutan yang sebagian besar melanda Sumatera dan Kalimantan. "Justru kalau kita kasih data yang masih tak pasti, presentasi kita juga masih jadi tak pasti," katanya.

Pada pertemuan COP21, kesepakatan hukum universal terkait perubahan iklim akan dibahas, dan ditargetkan penekanan laju pemanasan global tidak menembus dua derajat Celcius. Diperkirakan hampir 50 ribu partisipan dari berbagai perwakilan, organisasi nonpemerintah, dan badan-badan di bawah naungan PBB akan hadir dalam pertemuan itu. Ini merupakan yang pertama dalam negosiasi di PBB selama 20 tahun. {Fahrum Ahmad}

Seluruh Negara Tekan Kenaikan Suhu Hingga 1 Derajat Celcius

Published in Internasional
Selasa, 29 September 2015 10:51

Medialingkugan.com – Konferensi perubahan iklim PBB ke-21 di Paris tersisa 8 pekan lagi. Perjanjian iklim yang mencakup aksi bersama mengatasi efek perubahan akan dirundingkan dan disepakati berdasarkan draf yang dibuat masing-masing negara.

Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengatakan, para pemimpin dunia telah menyatakan tekad untuk merampungkan perjanjian perubahan iklim dalam konferensi iklim.

"Para pemimpin dunia telah menyatakan tekad untuk merampungkan perjanjian jangka panjang dan berarti dalam konferensi perubahan iklim PBB mendatang di Paris," ungkapnya, Minggu (28/09).

Menurut organisasi nir-laba yang berkeduukan di Washington DC, Climate Interactive mengungkapkan, seluruh negara akan menekan tingkat pemanasan global hingga 1 derajat Celcius. Hal tersebut didasarkan pada Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa angka batas itu akan mengarahkan dunia pada kenaikan suhu global menjadi 3,5 derajat Celcius, lebih rendah dari proyeksi kenaikan 4,5 derajat Celcius jika negara-negara terus melakukan upaya seperti sekarang.

Analis Climate Interactive, Andrew Jones mengatakan, kemajuan telah dicapai sekarang ini berkat kontribusi dari negara-negara di seluruh dunia, namun analisa menunjukkan, dengan tindakan lebih jauh, aksi pemanasan global bisa dikurangi di bawah kenaikan dua derajat Celcius. (Fahrum Ahmad)

Tokoh Agama: Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi

Published in Nasional
Kamis, 24 September 2015 09:20

Medialingkungan.com – Sejumlah pimpinan dan tokoh agama di Taman Perdamaian Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (21/09) berkumpul dan menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dan penyelamatan bumi. Berkumpulnya para pimpinan ini dalam rangka Hari Perdamaian Dunia dan Deklarasi Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi (SIAGA BUMI).

Para pimpinan dan tokoh agama ini mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Selain para pimpinan agama, turut menghadiri acara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

“Perdamaian pada hakikatnya tidak hanya terjadi antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan alam. Konflik yang terjadi selama ini juga berdampak terhadap rusaknya bumi atau alam. Padahal, jika kita melindungi alam, maka alam akan melindungi kita. Sebab itu, manusia dituntut kesadarannya untuk menjaga bumi,” ungkap para pimpinan agama itu dalam orasinya.

Menurut Sekretaris Eksekutif Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan PGI, Pendeta Penrad Siagian, tatanan ekonomi global saat ini masih didominasi atas niat yang serakah dan rakus, sehingga menciptakan rentetan krisis kemanusiaan, termasuk kerusakan ekologis.

Ia menambahkan bahwa sumber daya alam yang melimpah justru hanya memberikan kesenjangan antara kaya dan miskin. Penguasaan sumber daya alam hanya dinikmati oleh segelintir kalangan saja, sementara orang-orang miskin dan lemah makin banyak dan tersingkir dari laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tampak nyata dari proses pembangunan yang berlangsung di Indonesia.

Anomali alam dan perubahan iklim menjadi salah satu indikator bahwa ekologi saat ini sedang mengalami krisis. “Kerusakan alam telah mencapai titik kritis. Perubahan iklim makin ekstrim dewasa ini. Di seluruh belahan dunia, iklim sudah hampir tidak bisa diramalkan lagi. Bencana alam timbul di mana-mana. Dampak dari perubahan iklim telah dirasakan oleh negara-negara, komunitas dan ekosistem dengan ketahanan yang rendah.”

“Resiko yang terkait dengan perubahan iklim telah terjadi di beberapa sistem dan sektor penting dengan kelangsungan hidup manusia, termasuk sumber daya air, ketahanan pangan dan kesehatan yang juga berdampak pada kemiskinan. Pada komunitas dengan ketahanan paling rendah, pengaruh perubahan iklim langsung berhadapan dengan kelangsungan hidup manusia. Dampak kehancuran, kenaikan temperatur dan kenaikan muka air laut akan memperparah dan berdampak pada siapapun,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengarah Siaga Bumi sekaligus Dewan Penasihat MUI, Din Syamsuddin mengatakan, perdamaian sangat erat kaitannya dengan kondisi ekologi. "Sekarang ini tidak ada perang, tapi belum ada kedamaian, yang ada yakni ketiadaan perdamaian yang salah satunya diakibatkan kerusakan lingkungan," ujarnya.

Indonesia, lanjutnya, masuk dalam 10 besar negara penyumbang polusi terbesar dunia. Ia menduga, peringkat tersebut akan makin menanjak dengan adanya kabut asap akibat kebakaran di Sumatra dan Kalimantan.

Ia mengakui, langkah penyelamatan bumi tidak bisa sekaligus. Ia merintisnya dengan mendorong gerakan dari tingkat tapak. Misalnya, menciptakan Eco Madrasah dam Eco Pesantren yang mengarahkan peserta didik agar mendapat lingkungan sehat dengan upaya yang diciptakan sendiri. Salah satunya, dengan menjaga kebersihan dan membantu produksi oksigen dengan menanam pohon.

Senada dengan para tokoh agama itu, Menteri LHK Siti, dalam sambutannya menegaskan, komitmen para tokoh agama itu mempertegas kembali bahwa ada ancaman persoalan lingkungan yang sangat serius.

Ia menyontohkan, kebakaran, kekeringan, banjir, dan lainnya merupakan beberapa tantangan dalam hal perlindungan dan tata kelola lahan dan hutan. Sebab itu, lanjut Siti, konsep pembangunan berkelanjutan yakni menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijak sangat dianjurkan agar dilaksanakan oleh semua pihak, “supaya generasi yang akan datang memiliki akses yang sama.”

Lebih jauh dia menjelaskan, tantangan lain yaitu bagaimana pengelolaan hutan secara lestari. Di dalam pengelolaan hutan secara lestari, menjadi penting untuk melibatkan masyarakat hukum adat, dan kelompok-kelompok sasaran masyarakat, agar hutan dapat dirasakan manfaatnya dalam bentuk ketahanan sosial dalam masyarakat. Siti melihat, konsep kearifan lokal menjadi sangat penting.

“Kita memimpikan ekosistem yang ideal, yang punya ciri-ciri tidak hanya secara fisik seperti unsur-unsur alamnya terjaga, fungsinya terjaga, kemudian juga kehidupan masyarakat yang ideal antara lingkungan dan ekonomi, masyarakat yang bisa melakukan dan memperoleh manfaat alam dalam bentuk rekreasi misalnya, penguatan spiritual, dan masyarakat yang bebas bergerak dalam wilayah dan juga masyarakat yang tetap terjaga kohesi sosialnya. Itulah sebetulnya bagian yang sedang kita kembangkan,” katanya. (Fahrum Ahmad)

AMAN: INDC Belum Akomodir Harapan Masyarakat Adat

Published in Nasional
Rabu, 16 September 2015 09:36

Medialingkungan.com – Dokumen yang menyatakan komitmen mengatasi perubahan iklim atau Intended Nationally Determined Contributions (INDC) belum sesuai dengan harapan masyarakat adat Indonesia. Demikian ungkapan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Menurut AMAN, dokumen yang memuat rencana aksi itu belum memuat istilah indigenous people sebagai identitas internasional masyarakat adat pada INDC yang akan ditawarkan di Konferensi Iklim PBB (COP) ke-21 di Paris, Desember mendatang.

“Kami melihat pemerintah tidak serius membawa INDC pada COP21. Terlihat pemerintah menyebut masyarakat adat sebagai adat community atau komunitas adat, dan bukan indigenous people atau masyarakat adat,” ujar Sekjen AMAN Abdon Nababan dalam konferensi pers tanggapan kritis AMAN terhadap INDC di Jakarta (14/09).

Dokumen yang secara resmi telah diterima presiden awal bulan September ini mengumumkan draf final yang jadi dasar kesepakatan bersama negara-negara di dunia dalam usaha menghadapi perubahan iklim. Pemerintah memberikan kesempatan kepada publik untuk mengkritisi dan mengajukan saran atas draf final INDC tersebut hingga 20 September 2015.

Abdon mengatakan, kritikan tersebut dilayangkan agar istilah masyarakat adat sepadan dengan indigenous people. Hal ini dinilai penting karena dengan sebutan itu, masyarakat adat memiliki identitas -- yang secara turun-menurun diperoleh dari nenek moyang, dan menjadi pembeda dengan warga negara lain.

Istilah indigenous people juga lebih banyak digaungkan dalam persoalan hak asasi manusia. Sayangnya, banyak masyarakat menganggap indigenous people hanya ada pada masyarakat dari Papua. Padahal, indigenous people di Indonesia justru ada dari berbagai daerah.

Menangapi hal itu, AMAN mendesak pemerintah agar konsisten dan tegas mengakui masyarakat adat sebagai indigenous people dalam dokumen INDC. Dengan begitu, kata Abdon, kontribusi masyarakat adat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa diterima pemerintah.

“Bila pemerintah mengakui kontribusi masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga hutan adat, minimal broker karbon bisa dikendalikan, dan target komitmen pemerintah dalam penurunan emisi pun bisa dicapai,” kata Abdon.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja menyatakan penggunaan istilah adat community pada INDC tidak mengurangi substansi pengakuan masyarakat adat. Istilah indigenous people yang memiliki instrumen hak asasi manusia juga umumnya berlaku di negara-negara yang bermasalah dengan penduduk asli. Itu berbeda dengan di Indonesia, bahwa semua orang ialah indigenous people.

“Jangan kita ikut-ikutan pakai istilah dari masalah negara lain. Adat community tidak mengurangi substansi masyarakat adat. Kita semua indigenous, tapi tidak hidup dalam tradisi hidup sebagai masyarakat adat. Maka itu, dalam INDC adat community berperan penting dalam manajemen lingkungan karena kearifan ribuan tahun,” jelasnya.

Berbeda dengan Sarwono, Dewan Penasihat Tim INDC, Wimar Witoelar yang hadir dalam jumpa pers itu menyatakan akan membawa usulan AMAN, termasuk istilah indigenous people. “Saya sebagai dewan pengarah tetap membawa argumentasi AMAN sebab pemerintah terus mere visi draf INDC hingga 20 September selama 24 jam selagi feedback dari masyarakat itu untuk perbaikan.” (Fahrum Ahmad)

Lelucon Vulgar Dutton Buat Negara di Pasifik Marah, Dirinya Terancam Dicopot

Published in Internasional
Senin, 14 September 2015 08:50

Medialingkungan.com – Pasca pertemuan Pacific Island Forum (PIF) pekan lalu, perwakilan Australia angkat bicara mengenai penderitaan atas kenaikan permukaan air laut di negara-negara kepulauan pasifik akibat dampak perubahan iklim.

Australia dikenal sebagai yang paling berpengaruh dan berkuasa di antara 16 negara anggota lainnya di PIF. Untuk itu, usulan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari pihak Australia diharapakan memiliki dukungan penuh terhadap negara-negara anggota lainnya.

Namun, seorang menteri kabinet Australia justru menegaskan bahwa pihak Australia tidak bertanggung jawab dan menyinggung orang-orang Pasifik.

Radio New Zealand melaporkan, pada Minggu (13/09) bahwa Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton, pada Sabtu (12/09) bersenda gurau dan menyindir orang-orang Pasifik saat ia berbicara dengan Perdana Menteri negaranya, Tony Abbott, yang baru saja kembali dari pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Papua Nugini, pada Kamis (10/09).

Awal pertemuan puncak itu menggaris bawahi pembatasan kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius sejak era pra-industri -- dengan alasan rendahnya ketahanan adaptasi di negara-negara daratan rendah yang mengakibtkan gelombang pengungsian besar-besaran. Sedangkan Selandia Baru dan Australia sejauh ini terjebak dengan target PBB yang mempromosikan 2 derajat Celcius.

Namun, Australia justru seakan berada diluar PIF. Dalam pertemuan tersebut, Dutton mengatakan bahwa berjalan ke “waktu Cape York”, dan dijawab Abbott, “Kami memiliki sedikit yang sampai di Port Moresby.”

Dutton kemudian menjawab: “Waktu tidak berarti apa-apa bila anda mendapatkan air sedang memukul-mukul di depan pintu anda,” Dutton dan Abbott lantas tertawa.

Menteri Layanan Sosial, Scott Morrison, kemudian menegur dan mengingatkan bahwa terdapat mikrofon televisi yang besar tepat di atas mereka.

Komentar tersebut sontak melahirkan kemarahan para pemimpin negara-negara Pasifik, khususnya pulau-pulau dataran rendah yang sedang berjuang melawan kenaikan permukaan air laut dan mengintensifkan sistem cuaca.

Presiden Kiribati, Anote Tong, sebelumnya telah memperingatkan bahwa Australia terancam didepak dari keanggotaan PIF jika tidak dianggap acuh tehadap ketahanan negara-negara PIF dari dampak perubahan iklim.

Anote Tong mengatakan lelucon tersebut menunjukkan rasa moral yang tidak bertanggung jawab dan tak pantas diucapkan oleh kepemimpinan dalam kapasitas apa pun. Dia juga memperingatkan Dutton bahwa menteri imigrasi Australia di masa depan harus berurusan dengan gelombang pengungsi dari negara-negara Pasifik dataran rendah seperti Kiribati, jika permukaan laut terus meningkat.

Menteri Luar Negeri Kepulauan Marshall, Tony de Brum, menulis di laman Twitternya bahwa dirinya gundaha melihat kondisi perselisihan tersebut. “(pernyataan itu) tampaknya ketidakpekaan yang tidak mengenal batas polusi besar yang sedang turun di pulau (selatan).”

De Brum melanjutkan: “Lain kali gelombang yang menerjang rumah saya dan cucu-cucu saya ketakutan -- saya akan meminta Peter Dutton datang, dan kita akan lihat apakah dia masih tertawa.” Kendati demikian, Dutton menolak berkomentar tentang leluconnya – dan menganggapnya sebagai percakapan pribadi.

Menyikapi pernyataan dari negara-negara PIF, Dutton kepada Sky News mengatakan, dirinya menyesalkan percakapan pribadinya dengan PM Abbott. "Saya seharusnya menyadari kalau didekat saya ada mikrofon, tetapi saya tidak menyadarinya, mikrofon itu ada tepat dibelakang saya dan saya melakukan kesalahan. Saya meminta maaf pada siapa saja yang merasa tersinggu dengan pernyataan saya."

"Itu merupakan percakapan ringan antara saya dan PM dan saya tidak bermaksud menyerang siapapun. Jika ada yang merasa tersinggung maka saya meminta maaf,"

Wakil Partai Buruh, Tanya Plibersek mengatakan, permohonan maaf Peter Dutton tidak akan berpengaruh banyak. "Dia seharusnya meminta maaf kepada para pemimpin Pasifik dan juga pada warga Australia di Cape York.

Menurut Pilbersek, Dutton tampaknya telah mempermalukan jutaan orang Australia hanya pada satu kesempatan.

"Masyarakat Pasifik sedang mengkhawatirkan fakta badai dan permukaan air terus memakan daratan di negara mereka, mereka tidak bisa menanam tanaman lagi dan mereka juga tidak bisa memperoleh air bersih. Kita sedang menyaksikan kemunculan pengungsi iklim yang terpaksa meninggalkan rumah mereka," ungkapnya.

Di tengah kepanikan atas dampak kenaikan air laut yang melanda Negara berdaratan rendah di Negara Kepulauan Pasifik, komentar tajam tersebut membuat gap antar anggota PIF semakin jauh. "Itulah yang mengkhawatirkan dari pernyataan itu, Peter Dutton mengira hal itu sebuah lelucon dan Tony Abbott mentertawakan pula lelucon itu," sambung Pilbersek.

Permintaan maaf ini muncul setelah Pemimpin Oposisi, Bill Shorten menyerukan agar Peter Dutton diberhentikan dari Kabinet atas pernyataannya.

Pada hari Sabtu (12/09), Shorten mengatakan, Perdana Menteri harus segera memutuskan nasib Dutton di kabinetnya. "Abbott sekarang harus membuat pilihan. Apakah orang-orang dengan pandangan rendah semacam ini masih layak untuk berada dijajaran kabinet di negera ini," katanya.

"Apakah dia akan memilih Peter Dutton atau apakah Ia lebih memilih warga Australia? Anda tidak bisa memilih keduanya." (Fahrum Ahmad)

 

Hiu Karpet Paling Siap Pada Kondisi Ekstrim Dampak Perubahan Iklim

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 10 September 2015 11:47

Medialingkungan.com – Pakar kelautan Queensland berhasil menemukan jenis ikan yang dinilai paling siap beradaptasi dengan dampak perubahan iklim di lautan. Ikan hiu karpet (hiu epaulette) kecil dianggap sebagai satwa laut yang mampu hidup dalam kondisi lautan akibat perubahan iklim di abad ini.

Para pakar perubahan iklim sebelumnya memperingatkan bahwa dampak perubahan iklim menyebabkan air laut menghangat dan menjadi asam. Selain itu, kadar oksigen dalam air berkurang laut juga menjadi berkurang. Perubahan semacam ini diprediksi akan memicu bencana pada ekosistem kelautan.

Namun, pakar kelautan yang berbasis di Townsville, Jodie Rummer, menemukan ikan hiu karpet epaulette kecil di Australia utara dan Papua Nugini yang berpeluang besar mampu bertahan dan berkembang biak dalam ancaman perubahan iklim ini. 

Berkat upayanya menyelidiki ikan hiu, Dr Rummer memperoleh beasiswa bergengsi dari PBB untuk memperluas penelitiannya di habitat hiu terbesar di dunia yang terdapat di Polinesia, Perancis.

"Ikan hiu karpet hidup di terumbu karang dangkal dan rata, sehingga dalam banyak kasus karang-karang itu dapat mengalami fluktuasi dramatis baik tingkat suhu maupun kadar oksigennya,” kata Rummer pada Radio Australia (09/09).

Rummer mengemukakanm karena ukurannya yang kecil dan tidak memiliki gigitan yang sangat besar seperti hiu lain, maka ia bisa menggunakan habitatnya ini untuk perlindungan. "Ikan ini mampu bertahan hidup dengan sangat baik pada kondisi kadar oksigen yang rendah dan itu melampaui kemampuan ikan-ikan hiu lain yang kita kenal.”

Selain itu, lanjut Rummer, ikan ini juga mampu beradaptasi terhadap tingginya kandungan karbon dalam lautan akibat perubahan iklim . "Ikan hiu karpet juga dapat mentolerir kondisi CO2 yang tinggi -- ke tingkat dimana kondisi laut diperkirakan akan mencapai level tersebut kandungan CO2nya pada akhir abad ini dan hiu karpet kecil ini secara fisiologis maupun perilakunya tidak terpengaruh sama sekali.”

Rummer mengaku dirinya telah menyelidiki bagaimana ikan ini mampu mengantarkan oksigen ke jaringan mereka dan sanggup melakukannya lebih 25-50 kali lebih baik daripada manusia.

Dia percaya hiu karpet kecil ini telah berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit dan perairan dangkal dari waktu ke waktu. "Kami menyimpulkan mereka adalah produk dari lingkungan mereka --  yang telah sering mengalami kondisi ini sehingga memiliki mekanisme-mekanisme khusus di dalam tubuh untuk [mengatasi oksigen rendah dan karbon dioksida yang tinggi," ujarnya.

Rummer berharao hasil penelitiannya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Menurutnya, ikan hiu bisa menjadi tolak ukur dari ekosistem yang sehat karena hiu merupakan salah satu predator utama dalam banyak ekosistem dalam lingkungan masyarakat. Karenanya, jika predator menghilang sebagaimana banyak contoh kasus yang ada, maka seluruh ekosistem juga ikut terganggu.

“Terutama sekali bagi masyarakat di kepulauan Pasifik yang sangat tergantung pada ikan dan kehidupan laut lainnya sebagai satu0-satunya sumber protein — mungkin ada konsekuensi yang mengerikan bagi masyarakat ini jika mereka mulai kehilangan kesehatan ekosistem dan ikan yang sehat," jelasnya. (Fahrum Ahmad)

Anggota PIF: Australia Tidak Konsisten Atasi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Kamis, 10 September 2015 11:19

Medialingkungan.com – Keanggotaan Australia dan Selandia Baru dalam Forum Kepulauan Pasific (Pacific Island Forum/PIF) terancam karena pemerintah federal tidak menunjukkan keseriusan pada aksi yang lebih besar untuk mengatasi persoalan perubahan iklim. Ancaman tersebut dikemukakan oleh para anggota PIF lainnya.

Presiden Kiribati, Anote Tong mengungkapkan dalam Radio Australia (09/09) bahwa ultimatum ini dalam pertemuan Pemimpin 16 Negara Pasifik yang tengah berlangsung di Port Moresby, ibu kota yang terletak di pesisir Teluk Papua dijazirah bagian tenggara negara Papua Nugini.

“Kita tidak bisa lagi menegosiasikan masalah perubahan iklim, tidak peduli seberapa besar bantuan yang dijanjikan, kita tidak bisa dibeli dengan hal itu, karena ini menyangkut masa depan,” ungkap Tong.

Ultimatum tersebut akan ditindaklajuti Tong dengan mengusulkan kepada Negara-negara anggota PIF lainnya agar melakukan walk out dalam forum itu, jika kedua anggota paling berkuasa dan sangat berpengaruh secara ekonomi itu memaksa untuk melakukan kompromi pada komitmen Negara-negara PIF dalam upaya membatasi pemanasan global sebesar 1.5 derajat Celcius.

"Kita mengharapkan peran mereka sebagai kakak yang lebih tua, dan bukan sebagai saudara yang jahat, untuk mendukung kita dalam masalah ini karena masa depan kita sangat tergantung pada masalah ini.”

Tong menyontohkan bahwa gelombang pengungsian yang terjadi di Eropa saat ini, kemungkinan akan terjadi juga di kawasan Pasifik jika dukungan aksi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak segera dilakukan (secara gotong royong).

Berbeda dengan batasan suhu udara rata-rata di bumi yang disepakati oleh dunia, yakni 2 derajat Celcius sejak revolusi industri, negara-negara anggota PIF justru mengehendaki agar kenaikan suhu udara ini dibatasi hingga 1.5 derajat, dengan asumsi bahwa akan ada banyak negara yang sulit melakukan aksi adaptasi jika melampaui batasan tersebut.

Ini merupakan penegasan kembali dari pernyataan keras Anote Tong sebelumnya pada Hari Senin (07/09) yang menyatakan Australia dan Selandia Baru harus menunjukan kalau mereka adalah ‘sahabat sejati’ dengan mendukung lebih banyak aksi dalam menyikapi perubahan iklim.

Tong mengungkapkan negara yang dipimpinnya -- Kiribati -- memiliki populasi 110.000 orang penduduk yang tersebar di 33 kepulauan berdataran rendah sangat rentan terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, saat berkunjung ke Port Moresby pada Rabu (09/09) akan mengambil bagian dalam pertemuan utama para pemimpin PIF hari ini, Kamis (10/09).

Dalam pertemuan itu, negara-negara pasifik akan melarang pengoperasian tambang batubara yang baru karena tuntutan target pembatasan kenaikan suhu bumi global yang lebih ambisius (2 derajat Celcius). (Fahrum Ahmad)

Robinson: Para Pimpinan Pasifik Harus Satukan Suara di COP21

Published in Internasional
Sabtu, 05 September 2015 15:01

Medialingkungan.com – Petinggi PBB tentang perubahan iklim, Mary Robinson ingin para Pemimpin di Pasifik untuk bersatu menghadapi konferensi perubahan iklim Desember mendatang di Paris.

Robinson adalah PBB Sekretaris Jenderal utusan khusus tentang perubahan iklim. Dalam sambutan terakhirnya di forum Pacific Island Development yang ketiga di Grand Pacific Hotel, di Suva, Fiji, kemarin (04/09), Ms. Robinson menekankan bahwa pemimpin harus bersatu dan satu suara pada Conference of Parties (COP 21).

Robinson mengatakan tersisa kurang lebih 12 minggu hingga COP 21 dibuka. Kelihatannya ia begitu senang pasca mengetahui para pemimpin pacifik telah mengesahkan Deklarasi Surva untuk bekal pada konferensi akbar tentang perubahan iklim tersebut.

Menurutnya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dicermati dalam konferensi, mulai 30 November – 11 Desember, Negara-negara kepulauan kecil  menuntut komitmen kuat untuk memangkas emisi karbon yang dihasilkan negara-negara maju.

Pada COP 21, masyarakat internasional bertujuan untuk mengeluarkan kesepakatan iklim, yang akan memberikan pengaruh, khususnya bagi masyarakat di wilayah Pasifik, serta masyarakat seluruh dunia -- selama beberapa dekade yang akan datang.

Menurut Robinson, orang-orang Pulau Pasifik adalah garis depan dalam perubahan iklim, dan para pemimpin harus membuat pengajuan yang sangat kuat dari pengalaman mereka.

Dikutip dari Sun, perubahan iklim di Pasifik menyebabkan banyak anak-anak hidup menderita. Untuk itu, Robinson mendesak para pemimpin untuk menggunakan cara lain untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak perubahan iklim.

Pertemuan perdana untuk mempersiapkan para pemimpin ke COP21 adalah Sustainable Development Summit 2015 PBB yang dimulai pada 25-27 September 2015, di New York.

Kemudian pertemuan berikutnya adalah pertemuan tahunan IMF/Bank Dunia, di mana para menteri keuangan akan berupaya memberikan masukan untuk mengatasi perubahan iklim pada Oktober 9 medatang.

Dan pertemuan ketiga yakni Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) di mana kepala pemerintahan dari banyak pulau berkembang di dunia, termasuk negara-negara kecil akan hadir.

Dia mendesak para pimpinan di Pasifik untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ini dan menyuarakan keprihatinan mereka tentang perubahan iklim. (Fahrum Ahmad)

Perubahan Iklim, Dua Remaja Indonesia Dikirim ke Kutub Utara

Published in Nasional
Jumat, 28 Agustus 2015 17:16

Medialingkungan.com – Dua remaja Indonesia yang terpilih sebagai duta lingkungan hidup akan dikirim langsung untuk melihat kondisi di Kutub Utara yang diakibatkan perubahan iklim. Kedua remaja ini bernama Yohanes Kevin Indrawan (Kevin) dan Nesha K Inchida (Nesha).

Kepergian dua remaja ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia terkait perubahan iklim yang saat ini terjadi di Kutub Utara. Terkhusus dampak yang akan menimpa dikemudian hari bagi masyarakat Indonesia.

Kevin pemuda 23 tahun ini telah banyak berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Mulai dari penanaman pohon bersama dengan komunitas lingkungan, program 60+Earth Hour hingga bersih-bersih pantai yang dijadikan kegiatan rutin setiap dua minggu bersama anggota komunitas.

Esainya menunjukkan minatnya di dalam Eco-Tourism yang mendorong kegiatan pariwisata sambil memberi dampak lingkungan positif, kontribusi sosial budaya, dan ekonomi untuk kedua tujuan wisata dan masyarakat setempat.

Sementara itu, Nesha gadis cantik yang berusia 19 tahun merupakan remaja yang saat ini masih bersekolah di Universitas Terbuka Inggris, jurusan IPA. Nesha juga pernah mengurus pusat satwa liar rehabilitasi di Sulawesi Utara, Jawa dan Bali, dan memiliki antusiasme dan minat yang kuat di alam serta lingkungan, sesuai dengan cita-citanya yang ingin menjadi seorang peneliti dan ilmuwan kelautan, seperti yang dikabarkan detik, Jumat (28/08).

Dia juga mendapat beasiswa dari Dewan Studi Lapangan di Inggris untuk bergabung dengan program mereka tentang komunikasi keanekaragaman hayati. Esainya yang membuatnya lulus ini mengambil tema kewajiban membuat perubahan untuk mendapatkan masa depan yang aman dengan mendidik generasi muda tentang cara merawat planet. (Angga Pratama)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini