medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Persoalan Kemiskinan Mempercepat Perubahan Iklim

Published in Internasional
Selasa, 05 Mei 2015 23:04

Medialingkungan.com – Pemecahan persoalan perubahan iklim tidak dapat teratasi hanya memfokus perhatian pada persoalan lingkungan semata. Namun ada penyebab lain yang juga punya peran dalam percepatan laju perubahan iklim yakni persoalan kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Francois Bourguignon, saat berbicara dalam General Lecture on Climate Change and Poverty, yang diselenggarakan oleh International Center for Interdisciplinary and Advanced Research - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (ICIAR-LIPI) bersama dengan Kedutaan Perancis, pekan lalu, di Jakarta (29/04).

Francois asal Prancis tersebut menjelaskan hasil kajiannya yang menunjukkan hubungan tingkat perubahan iklim dan kesejahteraan sosial ekonomi pada negara tertentu cenderung bersifat asimetris (berbanding terbalik). Hal ini memperlihatkan bahwa semakin sejahtera masyarakat secara ekonomi maka dampak perubahan iklim semakin dapat dikurangi.

“Harus ada distribusi kekayaan dari negara kaya atau maju ke negara miskin dan berkembang. Selain itu, perlu juga adaptasi kebijakan sehingga fokus pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim tidak hanya di lingkungan, tetapi menyasar pada kemiskinan,” ujarnya seperti yang dilansir dalam situs resmi LIPI.

Dia juga menuturkan banyaknya permasalahan yang muncul akibat kemiskinan pada akhirnya akan berdampak pada perubahan iklim. “Ini terjadi terutama pada negara miskin dan berkembang di mana aktivitas warganya menyumbang emisi CO2 sekitar 70 - 80 persen bagi dunia,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bourguignon juga menyarankan pemecahan persoalan perubahan iklim juga difokuskan pada persoalan pengentasan kemiskinan dengan menghadirkan solusi untuk persoalan kemiskinan yang masih melanda sejumlah negara di dunia. (Irlan)

Hasil INCAS Akan Dibawa ke COP21 Paris

Published in Nasional
Senin, 04 Mei 2015 20:36

Medialingkungan.com – Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada 2020 melalui upaya sendiri, dan 41 persen melalui bantuan internasional dalam kurun waktu yang sama merupakan komitmen kepala negara – yang kala itu masih dibawah pimpinan SBY sebagai presiden – dalam menanggapi protes internasional mengenai angka deforestrasi dan degradasi hutan di Indonesia yang meningkat tajam. Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu pemilik kawasan hutan terbesar dunia dengan kecepatan deforestasi dan degradasinya yang masuk dalam kategori tertinggi di dunia.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kehutanan pada Kabinet Kerja di bawah kontrol Siti Nurbaya terus melakukan upaya untuk mencapai target pada 2020 nanti. “Kita semua sadar bahwa deforestasi, degradasi, dan kebakaran hutan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Dengan metode INCAS ini, kita bisa bergerak maju, setidaknya mendapatkan angka emisi dan tidak hanya berbicara,” kata Menteri Nurbaya pada seminar sosialisasi Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) di ruang rapat utama, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (27/03).

Siti Nurbaya mengungkapkan sistem pemantauan untuk mengukur emisi GRK telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. INCAS atau Sistem Penghitungan Karbon Nasional Indonesia menjadi dasar sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) negara untuk sektor lahan, yang diperlukan negara di bawah Kesepakatan Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Indonesia dikatakan telah menerapkan inisiatif konservasi dan perlindungan hutan atau dalam hal ini Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD+).

Sementara itu, di ruang yang sama, Tom Harvey, Manajer Program INCAS dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyebutkan INCAS dirancang sebagai wahana tunggal nasional, “artinya sumber daya ini dapat digunakan sebagai satu sistem tersentralisasi yang menghasilkan dugaan GRK untuk semua kebutuhan pelaporan emisi Indonesia, bukan untuk kebutuhan mengembangkan dan mengoperasikan beberapa sistem individual berbeda,” sebutnya.

Secara spesifik INCAS berperan untuk menyatukan dan mengkombinasikan data spasial, biofisika dan tata kelola (good governance) terbaik yang dimiliki seluruh Negara di dunia dalam menghitung perubahan stok karbon dan emisi gas rumah kaca dalam sektor kehutanan, pertanian, dan sektor lahan lain di Indonesia.

INCAS menggunakan pendekatan Tier 3 untuk lahan hutan yang mencakup model keseimbangan masa karbon, dan pendekatan tipe Tier 2 untuk lahan gambut; keduanya menggunakan data spesifik national. “INCAS adalah sebuah kerangka terbuka, transparan dan terus dikembangkan, yang dirancang untuk menggabungan data dan teknologi baru saat tersedia,” kata Harvey.

Three tier atau Tier 3 merupakan konsep yang menggunakan pendekatan client server programming atau dengan kata lain konsep pemrograman yang terdiri dari 3 komponen logic layer yang saling berkaitan.

Metode INCAS yang secara resmi digunakan sebagai sistem MRV Indonesia ini telah diterapkan pertama kali di Kalimantan Tengah sebagai site percontohan untuk wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Data yang direkapitulasi dikumpulkan antara tahun 2000 hingga 2011 – dan hasilnya – menunjukkan variasi tahunan signifikan emisi dan penyerapan GRK di Kalimantan Tengah, yang mengindikasikan masalah seputar tata kelola historis lahan, praktik saat ini, dan pola cuaca – seperti tahun kering dan insiden kebakaran.

Untuk pertama kalinya, hasil pengukuran ini mengakomodir profil emisi GRK yang dipecah menjadi elemen pembentuk perubahan stok karbon hutan, emisi non-CO2 dari terbakarnya biomassa, emisi CO2 dan non-CO2 dari tanah mineral, oksidasi biologis dan N2O langsung, karbon organik terlarut dan emisi CH4 dari gambut terganggu, serta emisi CO2 dan non-CO2 dari kebakaran gambut.

Dari penerapan metode INCAS diperoleh data bahwa tahun dengan total emisi GRK terbesar yang dihasilkan di Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2006 dengan 195 juta t CO2-e. Dan yang terendah pada tahun 2010 dengan 74 juta t CO2-e.

Tingginya emisi lahan gambut Kalimantan Tengah diakibatkan penggundulan dan pengeringan lahan gambut di tahun sebelum periode laporan (sebelum tahun 2000), sehingga wilayah tersebut sangat rentan teroksidasi dan menimbulkan kebakaran. Demikian hasil pelaporan tersebut dipublikasikan.

Siti Nurbaya juga menginstruksikan kepada para stafnya untuk segera melengkapi estimasi emisi dan penyerapan GRK dari seluruh hutan dan lahan gambut di Indonesia. Laporan itu nantinya akan diserahkan sebagai pokok laporan yang akan diserahkan pada Konferensi Iklim PBB (COP21) di Paris, Desember 2015.

Pada pertemuan tersebut, seluruh rincian laporan pengukuran yang dihasilkan dari tiap Negara akan menjadi rekomendasi dalam upaya merancang aksi mitigasi perubahan iklim sebagai syarat yang diberikan oleh UNFCCC kepada seluruh Negara – hasil keputusan dari COP20 di Lima, Peru, Desember 2014.

Siti Nurbaya berharap penetapan INCAS sebagai sistem MRV resmi Indonesia untuk sektor lahan akan meningkatkan keyakinan investor dalam aktivitas REDD+ di Indonesia. “Kita akan lebih memiliki perhitungan emisi sebelum COP Paris (pada Desember 2015),” kata Menteri Nurbaya. “Bahkan, kita ingin mewujudkan itu sesegera mungkin.” (Fahrum Ahmad)

WRI Rilis Buku Pegangan Untuk Pajak Karbon

Published in Internasional
Senin, 04 Mei 2015 20:01

Medialingkungan.comWorld Resources Institute (WRI) untuk pertama kalinya merilis sebuah buku berjudul ‘Putting A Price On Carbon: A Handbook For U.S. Policymakers’, sebuah buku pegangan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membantu pembuat kebijakan AS terkait dengan penetapan pajak karbon di negeri paman sam tersebut.

Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) WRI, Andrew Steer mengungkapkan manusia tidak bisa terus-menerus menggunakan atmosfer sebagai tempat pembuangan karbon. Menurutnya, selama ini kita menerapkan pajak kepada kegiatan produktif sementara memberikan tumpangan secara gratis untuk emisi karbon yang merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat adalah hal yang tidak masuk akal.

“Inisangat jelas bahwa menempatkan harga pada karbon adalah pilihan yang tepat untuk memberikan beberapa keuntungan, termasuk mendorong inovasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi emisi," jelasnya dalam situs resmi WRI.

Berdasarkan keterangan WRI, polling terbaru menunjukkan dukungan masyarakat untuk harga karbon di AS dengan mayoritas masyarakat mendukung pajak atas emisi karbon sebagai sarana untuk menanggapi dan memerangi perubahan iklim.

Dari hasil sebuah survey yang dilakukan oleh Stanford University pada Januari 2015 menunjukkan lebih dari 60 persen responden menyetujui penetapan biaya untuk emisi karbon.

Penetapan harga karbon ini telah berhasil dilakukan dibeberapa negara dan wilayah negara bagian AS seperti Columbia yang menerapkan pajak karbon sejak pada tahun 2008 serta program cap and trade sector listrik yang terdiri dari 9 negara baigan AS.

Selain itu, California telah memiliki sistem cap-and-trade sejak 2012, dan China saat ini sedang uji coba beberapa cap-and-trade dan mekanisme penetapan harga karbon lainnya di lima kota dan dua provinsi. (Irlan)

Indonesia dan Jepang Kerjasama Dalam Penurunan GRK

Published in Nasional
Minggu, 03 Mei 2015 14:49

Medialingkungan.com – Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi dengan menerapkan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam bentuk komitmen Pemerintah juga semakin terlihat setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jepang  dalam kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui perdagangan karbon dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang telah dimulai sejak 2010 lalu dan terus berlanjut hingga saat ini.

Kepala Sekretariat JCM, Dicky Edwin Hindarto mengungkapkan, kerja sama Indonesia dan Jepang dimotori oleh masing-masing kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Indonesia dan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Keuangan Jepang.

“Kerja sama yang dilakukan merupakan government to government. Tapi, dalam implementasinya adalah business to business. Karena itu, dalam kerja sama ini pemda bisa ikut terlibat di dalamnya,” ujarnya, di Hotel Aryaduta, seprti yang dilansir mongabay, Jakarta (03/05).

Selama lima tahun dilaksanakan kerja sama, Dicky menjelaskan, sudah 93 proyek yang menyelesaikan feasibility studies dan sejak 2014 sudah ada 15 proyek yang dilaksanakan.

“15 proyek ini statusnya sudah terdaftar di Pemerintah Indonesia. Jadi tidak seluruhnya proyek baru, tapi ada juga proyek existing yang hanya dilakukan penggantian teknologinya saja,” ucapnya. (Angga Pratama)

Unilever, Live Earth, Road to Paris, dan Global Citizen Perangi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Sabtu, 02 Mei 2015 17:10

Medialingkungan.com – Kemitraan Unilever dengan Live Earth, Road to Paris, dan Global Citizen adalah merupakan kampanye dalam bertindak nyata untuk memerangi perubahan iklim. Perhelatan berupa konser akbar ini  akan ditayangkan melalui berbagai jaringan media besar dan didukung dengan sosialisasi dan kampanye selama setahun melalui kemitraan dengan Unilever.

Dalam kegiatan tersebut, mengadakan serangkaian perhelatan tingkat dunia pada 18 Juni lalu berbasis di Paris dan New York yang dipimpin langsung, Co-founder Live Earth, Kevin Wall dan mantan Wakil Presiden Al Gore, Direktur Kreatif Pharrell Williams, bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), The Climate Reality Project, dan diproduksi oleh Control Room dan produser eksekutif Aaron Grosky melakukan kampanye memerangi perubahan iklim dan menggerakkan khususnya masyarakat di Paris, seperti yang dilansir indopos.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan satu milyar dukungan di seluruh dunia dengan cara memberikan suara  pernyataan dukungan (pledge).   

Nantinya dukungan tersebut akan disampaikan kepada para pemimpin dunia untuk mendorong dilaksanakannya kesepakatan baru berkaitan dengan perubahan iklim. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi LiveEarth.org. Ikuti kami di Twitter dan Facebook, dan ikuti perbincangan kami dengan menggunakan hashtag #LiveEarth.   

Global Citizen merupakan satu landasan kampanye dimana masyarakat bisa mencari tahu dan mengambil tindakan terkait masalah-masalah terbesar dunia dan bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 mendatang.

Kampanye terbarunya, Unlock Your Power, bertujuan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan merealisasikan Sustainable Development Goals yang baru. Kerjasama Unilever dengan Global Citizen sebagai mitra utama akan membantu terwujudnya satu kampanye sosial terbesar di dunia. (Angga Pratama)

CSIRO dan Unhas Evaluasi Dampak Penelitian SUD Mamminasata

Published in Nasional
Selasa, 28 April 2015 19:53

Medialingkungan.com – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Natural Heritage, Biodiversity and Climate Change Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerja sama dengan Commonwealth Scientify and Industry Research Organization (CSIRO), sebuah organisasi yang bergerak pada bidang perubahan iklim menggelar workshop dan diskusi ilmiah untuk mengevaluasi penelitian Sustainable Urban Development (Pembangunan Kota Berkelanjutan) di wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) Selasa (28/04).

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Evaluasi Dampak Penelitian Sustainable Urban Development di Wilayah Mamminasata : Refleksi dan Peluang Baru’ ini dihadiri oleh Kepala Puslitbang Natural Heritage, Biodiversity and Climate Change, Dr. Ir. Roland A. Barkey, serta beberapa guru besar Unhas antara lain Prof. Dr. Ir. H. Amran Achmad, M.Sc dan Prof Ananto, dan juga dihadiri oleh salah seorang peneliti dari CSIRO, Dewi Kirono.

Dewi dalam workshop tersebut menyebutkan setidaknya ada 4 hal yang berhasil dicapai dalam penelitian ini yakni simulasi iklim regional dengan menggunakan 5 model sejak tahun 1970 hingga 2010, pengetahuan terkait ketahanan air di Makassar yang menyebutkan tahun 2020 jika Makassar tidak menerapkan master plan yang berkelanjutan akan kekurangan air, strategi dan pilihan adaptasi untuk ketahanan pelayanan air serta Unhas yang kini menjadi centre of excellence terkait ketahanan air.

“Tugas Unhas sebagai peneliti telah selesai. Sekarang yang menjadi fokus dari proyek ini adalah bagaimana memperluas dampak penelitian dari ini. Unhas harus menjadi salah satu agen of change,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Prof. Dr. Ir Ananto Yudono, M.Eng juga mengungkapkan bahwa unhas tidak hanya berhenti pada tahap penelitian, namun juga harus melakukan pengabdian ke masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam tri dharma perguruan tinggi.

“Unhas dapat berperan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini kepada masyarakat dan itu dapat dilakukan dengan cara yang menarik dan bahasa yang sangat sederhana,” tegasnya.

Dewi juga menambahkan dari hasil evaluasi, terlihat pemerintah menyambut baik penelitian ini. “pemerintah sekarang getol mempropagandakan isu yang diangkat dari penelitian ini. Bahkan ada beberapa program yang lahir dari pemerintah berkat penelitian ini sebut saja proyek percontohan pemanenan air hujan serta taman edukasi ketahanan air,” lanjutnya.

Saat ditanya mengenai kesiapan Tim Unhas untuk melakukan proyek penelitian ini sendiri, Dewi mengatakan sebenarnya Tim Unhas telah siap untuk melakukannya sendiri tanpa ada bantuan lagi dari CSIRO.

“Terbukti sudah banyak yang hadir tadi telah menerapkan di beberapa mahasiswa bimbingannya untuk melakukan penelitian ini. Namun yang menjadi kendala utama adalah sumberdaya manusia Unhas sendiri. Ini kan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” tambahnya.

Untuk saat ini, dampak penelitian ini hanya sampai kepada kebijakan dan program pembangunan belum sampai ketahap proses perencanaan partisipatif dan implementasi yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat.

Namun, penelitian mengenai hal di atas telah dilakukan di beberapa daerah di luar wilayah mamminasata seperti serta ada beberapa penelitian lainnya yang sedang dipersiapkan untuk itu.(Irlan)

Presiden Obama: Perubahan Iklim Tak Dapat Diingkari

Published in Internasional
Jumat, 24 April 2015 19:08

Medialingkungan.com – Menyambut Hari Bumi, Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama berkunjung ke Taman Nasional Everglades di Florida. Kunjungan Obama menekankan dampak dari perubahan iklim terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan perekonomian masyarakat.

Pesan yang disampaikan Obama kepada warga Florida, hanya untuk mengingatkan bahwa perubahan iklim tidak dapat lagi diingkari.

“Tahun 2014 yang lalu adalah tahun rekor terpanas pada bumi ini. 14 dari 15 tahun rekor terpanas telah jatuh dalam 15 tahun pertama abad ini, ini bukan lagi masalah untuk generasi berikut. Ini adalah masalah sekarang. Ini mempunyai makna serius bagi cara kita hidup sekarang ini” ujar Presiden AS, seperti yang dilansir voaindonesia.

Obama mengungkapkan, sementara permukaan air laut naik, air asin dari samudera masuk lebih jauh ke daratan, ini merusak binatang liar air tawar yang membahayakan lingkungan yang rapuh. Dia menambahkan, air asin mengalir ke dalam air bawah tanah yang mengancam air minum lebih dari 7 juta orang penduduk Florida. (Angga Pratama)

Peringati Hari Bumi, Wajah Bumi Makin Tua

Published in Internasional
Rabu, 22 April 2015 08:26

Medialingkungan.com – Hari bumi yang jatuh pada tanggal 22 April merupakan moment untuk membangun kesadaran dalam memperhatikan wajah bumi yang dari hari ke hari makin keriput. Planet bumi yang menampung berbagai jenis spesies mahluk hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi penghuni yang begitu menikmati keadaan bumi sekarang ini.

Dalam 3.000 dasawarsa lalu, bumi mengalami eksploitasi yang luar biasa oleh spesies yang bernama manusia. Populasi manusia yang meledak lebih tujuh miliar merupakan preseden yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah planet. Eksploitasi atas sumberdaya alam untuk memenuhi konsumsi manusia semakin melemahkan daya dukung bumi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan.

Ke arah mana proses ini semua akan berujung?

Negara Mexico kini menjadi lautan manusia. “Jika spesies manusia hanya dimulai dari dua manusia saja sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan meningkat satu persen per tahun, saat ini manusia akan menjadi bola daging padat dengan diameter ribuan tahun cahaya, dan terus membesar dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya,” Gobar Zovanyi, penulis “The No-growth Imperative” seperti kutipan dari The Guardian.

Berbeda dengan di Mexico, pulau Vancouver, Brazil kini hutan-hutannya telah menjadi gundul tak ada sisa sama sekali. “Dominasi manusia atas alam sesungguhnya hanyalah sebuah ilusi, mimpi di siang bolong oleh spesies naif. Ini adalah ilusi yang telah membuat bumi kita menderita begitu parah, menjerat kita dalam sistem yang kita bangun sendiri,” Donald Worster, penulis “Dust Bowl”.

Melihat bumi yang makin parah, hutan diberbagai belahan bumi juga makin terdegradasi tiap detiknya. Hutan Amazon yang dulunya terbakar membuat Garrett Hardin, penulis Living Within Limits: Ecology, Economics and Population Taboos mengungkapkan Sepanjang sejarah, eksploitasi alam yang dilakukan oleh manusia telah menghasilkan satu pola tetap: kuasai-hancurkan-pindah.

“Globalisasi, yang mencoba mencampur dan menyatukan semua jenis sistem ekonomi baik lokal, regional, maupun negara, kedalam satu sistem ekonomi global yang tunggal, memaksa meniadakan bentuk-bentuk pertanian lokal yang unik, dan menggantinya dengan sistem industrial; yakni sistem yang dikelola secara terpusat, penggunaan pestisida yang berlebih, satu jenis tanaman pangan untuk ekspor, dan menyediakan hasil pangan yang terbatas jenisnya yang mudah diekspor ke berbagai tempat di dunia,” Helena Norberg Hodge, penulis “Bringing the Food Economy Home: Local Alternatives to Global Agribusiness”.

Ditambah, hutan yang ditebang habis hanya untuk membangun waduk penampungan air di Willamette National Forest, Oregon, AS, membuat Jim Robbins, penulis The Man who Planted Treesberkata, “Ironis sekali bagaimana pohon-pohon yang keteduhannya membuat kita nyaman, buahnya kita makan, batangnya kita panjat, yang akar-akarnya kita siram, sangat sedikit difahami oleh kebanyakan manusia. Kita harus memulai dari sekarang untuk memulai memahami arti pentingnya pohon dan hutan, menghargai setinggi-tingginya peran penting mereka dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bumi. Pohon dan hutan adalah kawan utama manusia dalam menghadapi masa depan yang mungkin tidak kita fahami,”.

Tidak hanya di kanca Internasional yang terus membuat bumi menangis. Namun, di Indonesia pun turut andil dalam mengkoyah-koyah kulit bumi yang makin keriput. Contoh saja di Ibu Kota Jakarta sebagai penyumbang emisi terbesar. William Reyrson, editor Earth Island Journal pernah berkata, “Perdebatan mengenai populasi bumi bukan hanya tentang jumlah maksimum manusia yang bisa didukung oleh bumi. Pertanyaan pentingnya adalah: berapa banyak populasi yang dapat hidup di Bumi, dengan standar hidup yang layak, dan di saat yang sama memberi ruang untuk keanekaragaman hayati untuk lestari? Tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, tetapi fakta-fakta yang ada mengarah pada satu kesimpulan; kita tak bisa terus berdiam diri. Jika bumi sudah kesulitan ‘menghidupi’ 7,2 miliar orang, bagaimana dengan miliaran manusia yang akan hadir di akhir abad nanti?”.

Bukan di darat saja, tapi di laut pun dirusak oleh sejumlah manusia yang tak bertanggung jawab yang hanya menikmati keindahan alam dan tak ingin menjaga dan melestarikannya. Lihat diberbagai lautan Indonesia masih banyak dijumpai sampah-sampah yang terapung dan berserakan. “Air dan udara, dua elemen paling utama di bumi yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan, telah menjadi kaleng sampah global,” ujar Jacques Yves Cousteau, penulis dan sutradara “World Without Sun”. (Angga Pratama)

Jokowi dan PM Norwegia Bersama-sama Ingin Melanjutkan REDD+

Published in Nasional
Selasa, 14 April 2015 23:45

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Norwegia, Erna Solberg di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (14/04). Dalam pertemuan bilateral kedua negara tersebut, sejumlah kesepakatan telah berhasil dicapai.

Kesepakatan yang berhasil dicapai mencakup bidang lingkungan hidup, kelautan dan maritim, energi terbarukan, dan pendidikan. Dalam kunjungan Erna Solberg yang pertama kalinya berkunjung ke Indonesia, Jokowi mengutarakan negara Norwegia adalah mitra penting bagi Indonesia di bidang lingkungan hidup, energi, perikanan, maritim, dan hak asasi manusia.

"Indonesia dan Norwegia memiliki karakter yang sangat berbeda jika dilihat dari letak geografis, ukuran penduduk dan bidang kapasitas ekonomi. Walau pun demikian, kedua negara juga memiliki banyak kesamaan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai universal, antara lain demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kombinasi ini yang menjadikan hubungan kedua negara sangat erat, bersahabat, dan saling mendatangkan manfaat," ujar Jokowi dalam pernyataan bersama dengan Solberg, seperti yang dilansir Kompas.com.

Presiden ke-7 itu mengungkapkan, kedua negara telah sepakat untuk melanjutkan kerja sama REDD+ yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 2010.

Bulan Januari tahun 2015 Jokowi bubarkan lembaga itu dan selanjutnya tugas pengurangan emisi karbon ini berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

"Norwegia begitu menghargai komitmen Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26%-41% pada tahun 2020, serta beberapa kebijakan affirmative lainnya," ucapnya. (Angga Pratama)

Tiga LSM Lingkungan Desak Pemerintahahan Jokowi-JK Untuk Stop Gunakan Batubara

Published in Nasional
Jumat, 10 April 2015 21:34

Medialingkungan.com – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Nasional, Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) agar merubah paradigma kebijakan energi nasional  yang sampai hari ini masih menempatkan energi kotor batubara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan sumber pendapatan ekonomi negeri ini.

Bertolak belakang dengan kecenderungan global saat ini, dimana banyak negara  di dunia sudah mulai mengurangi dan meninggalkan ketergantungan terhadap  batubara baik sebagai sumber energi maupun sumber pendapatan ekonomi.

Namun, pemerintahan Jokowi–JK malah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai  salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional,  dan berencana membangun pembangkit listrik 35.000 Megawatt yang  lebih dari 60% diantaranya akan menggunakan energi kotor batubara.

“Pilihan pada batubara pada situasi saat ini, bukan semata-mata untuk kepentingan energi nasional. Kuasa politik bersinergi dengan modal merendahkan derajat keselamatan rakyat kini dan akan datang. Ruang-ruang produktivitas rakyat hanya dihargai pada statistik makro yang tak sebanding dengan penghancuran yang diwariskan” ujar Koordinator JATAM, Hendrik Siregar, berdasarkan siaran pers Greenpeace yang diterima Medialingkungan.com melalui surel, Jum’at (10/04).

Sementara itu, Pius Ginting, Unit Kajian Walhi mengungkapkan, Momentum jatuhnya harga batubara  sebaiknya mendorong pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan membatasi produksi batubara dengan sistem kuota yang jauh lebih kecil dari yang ada selama ini, berdasarkan kriteria pemulihan lingkungan dan sosial, bukan kuota berdasarkan keadaan pasar yang fluktuatif dan tak kenal batas.

“PKP2B yang telah mencemari lingkungan dan hutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti KPC  di Sangatta dan dikeluhkan masyarakat  seperti ADARO Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan harus mengurangi kuota produksinya secara drastis,” tambahnya.

Batubara merupakan bahan bakar fossil terkotor di dunia, secara global batubara bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.  Daya rusak  dan jejak kehancuran yang disebabkan oleh batubara terjadi sejak dari penambangan, pengangkutannya,  sampai ke pembakaran batubara di pembangkit listrik.

Pemerintah Jokowi-JK berencana membangun 35.000 Megawatt Pembangkit Listrik baru sampai tahun 2019, lebih dari 60% nya akan menggunakan energi kotor batubara.  Jokowi-JK, bahkan telah mempermudah segala hal terkait perijinan dan pembebasan lahan untuk memuluskan proyek ambisius ini.

Bulan lalu, Presiden Jokowi mengunjungi China dan Jepang, untuk mengundang investor dari kedua negara itu untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan pembangkit listrik baru.

Arif Fiyanto, Kepala Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia juga mengatakan, Visi Jokowi-JK untuk mencapai kedaulatan energi mustahil tercapai , jika mereka masih menempatkan energi kotor batubara sebagai sumber energi nasional, batubara merupakan sumber energi kotor yang tak terbarukan, alih-alih mencapai kedaulatan energi, yang akan terjadi justru kehancuran lingkungan massif yang disebabkan oleh eksploitasi batubara yang juga massif di Indonesia.

“Jokowi-JK seharusnya memimpin revolusi energi di Indonesia dengan beralih dari energi kotor batubara ke sumber-sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan, dan itu harus diawali dengan perubahan paradigma kebijakan energi nasional,” ucapnya. (Angga Pratama)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini