medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Jokowi dan PM Norwegia Bersama-sama Ingin Melanjutkan REDD+

Published in Nasional
Selasa, 14 April 2015 23:45

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Norwegia, Erna Solberg di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (14/04). Dalam pertemuan bilateral kedua negara tersebut, sejumlah kesepakatan telah berhasil dicapai.

Kesepakatan yang berhasil dicapai mencakup bidang lingkungan hidup, kelautan dan maritim, energi terbarukan, dan pendidikan. Dalam kunjungan Erna Solberg yang pertama kalinya berkunjung ke Indonesia, Jokowi mengutarakan negara Norwegia adalah mitra penting bagi Indonesia di bidang lingkungan hidup, energi, perikanan, maritim, dan hak asasi manusia.

"Indonesia dan Norwegia memiliki karakter yang sangat berbeda jika dilihat dari letak geografis, ukuran penduduk dan bidang kapasitas ekonomi. Walau pun demikian, kedua negara juga memiliki banyak kesamaan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai universal, antara lain demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kombinasi ini yang menjadikan hubungan kedua negara sangat erat, bersahabat, dan saling mendatangkan manfaat," ujar Jokowi dalam pernyataan bersama dengan Solberg, seperti yang dilansir Kompas.com.

Presiden ke-7 itu mengungkapkan, kedua negara telah sepakat untuk melanjutkan kerja sama REDD+ yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 2010.

Bulan Januari tahun 2015 Jokowi bubarkan lembaga itu dan selanjutnya tugas pengurangan emisi karbon ini berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

"Norwegia begitu menghargai komitmen Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26%-41% pada tahun 2020, serta beberapa kebijakan affirmative lainnya," ucapnya. (Angga Pratama)

Masyarakat Desak Gubernur Jateng Agar Cabut SK Izin PT Semen Gresik

Published in Nasional
Sabtu, 11 April 2015 12:03

Medialingkungan.com – Organisasi Masyarakat Sipil desak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk segera mencabut Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kendeng Utara, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Desakan yang dilakukan masyarakat sipil untuk menolak rencana pembangunan pabrik dan penambangan kapur oleh PT Semen Gresik yang saat ini telah berganti nama menjadi PT Semen Indonesia.

Penolakan dari gabungan organisasi sosial tersebut, karena rencana pembangunan diprediksi akan merusak ekosistem di sekitar pegunungan Kendeng Utara yang selama ini diketahui ada kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

Dosen Manajemen Bencana Universitas (UPN) Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno mengungkapkan, izin pembangunan dan penambangan yang dikeluarkan Gubernur Jateng dinilai sangat bertentangan dengan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air jo Keppres No.26/2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

“Ini yang salah dalam konsep pembangunan di Indonesia. Harusnya, pembangunan itu akan mengurangi risiko bencana, tapi sebaliknya disini pembangunan akan memicu terjadinya bencana,” ujar Eko, seperti yang dilansir mongabay.co.id, Sabtu (11/04).

Menurut dia, risiko bencana yang muncul dari sebuah pembangunan bisa terjadi karena perusahaan atau investor yang menggulirkan pembangunan mengabaikan semua aspek lingkungan yang sudah ada. Walaupun, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sudah dilakukan oleh mereka.

“Yang terjadi kan Amdal dalam proyek di Rembang ini dibuat dengan terburu-buru. Ini yang mengkhawatirkan. Walau ada Amdal, tidak menjamin ekosistem lingkungan di Pegunungan Kendeng bisa terjaga,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Medialingkungan.com, di kawasan pegunungan Kendeng ada 4 sungai, mata air 109, dan 49 gua yang sangat berpengaruh bagi sumber penghidupan masyarakat. (Angga Pratama)

BI Sulsel: Privat Sektor Harus Mendukung Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Published in Nasional
Kamis, 02 April 2015 15:15

Medialingkungan.com – Sektor privat atau swasta mulai beradaptasi dengan gencarnya isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini dipandang sebagai peluang bagi kalangan swasta, khususnya untuk turut andil dalam pengembangan pengelolaan hutan yang lestari.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bidang Ekonomi Keuangan Sulawesi Selatan, Causa Imam mengatakan, BI bekerja sebagai komponen Negara sehingga perlu didorong. “Kami menyadari, aspek lingkungan hidup sangat penting utmanya dalam segi keberlanjutan,” ungkapnya.

“Sehingga tahun 2006 kami meluncurkan corporate social responsibility (CSR), dan sasarannya beragam mulai dari sosial, pemberdayaan, termasuk lingkungan hidup,” sambung Imam pada Workshop Regional Hutan dan Kemiskinan yang diselenggarakan Sulawesi Community Foundation di Hotel Kenari, Makassar (02/04).

Salah satu peran kami dalam mendorong private sektor dilakukan di daerah melalui bantuan pendanaan dari perbankan. “Kami juga akan menyampaikan apa yang berkaitan dengan kehutanan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, untuk mendukung pogram pemerintah daerah, khususnya di Makassar, pihaknya bersama Forum CSR Sulawesi Selatan mendorong implementasi program ‘Makassar Tidak Rantasa’ yang menjadi program lingkungan hidup Pemerintah Kota Makassar.

“Kami sudah menumbangkan tempat sampah dan yang lainnya, yang berkaitan dengan lingkungan,” ungkapnya.

Ia juga menyontohkan, di Desa Salassae, Bulkumba, pihak BI Sulsel mendatangi kelompok tani untuk potensi pertanian yang bisa didorong untuk berkembang. “Kita membentuk leader yang bisa mendukung dan mendorong integrated pertanian dan peternaakan. Mereka membentuk kelompok belajar dan mendorong lokasi lainnya. Mereka juga mengolah pertanian organik. Saat ini mereka telah masuk majalah tempo dan menjadi tempat belajar. Sehingga kami mendorong mereka secara kelembagaan dan membangun Koperasi simpan pinjam,” jelasnya.

Kegiatannya adalah edukasi mengenai pola penanaman padi serta pendidikan untuk membuat pupuk. “Kita juga mendorong perbankan untuk melakukan penanaman. Bersama Wirabuana, mereka menanam 10.000 bibit tanaman produksi hasil kerjasama perbankan dan pemkot berupa mangga dan rambutan yang bisa berbuah dan dinikmati masyarakat. Saat ini kami juga aktif menanam mangrove,” lanjutnya.

Pihak Bi juga aktif mendorong pelestarian orangutan di Kalimatnan dengan bekerjasama dengan Borneo Orangutan Survive (BOS).

Selain itu, BI juga mendorong green entrepreneurship kepada anak muda yang berjuang melestarikan lingkungan bersama 15 kelompok yang sudah dibentuk. Mereka berhasil memproduksi sabun multi fungsi, dan kantong plastik untuk kerajian.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Sulawesi Selatan, Imam Mujahiddin Fahmid mengungkapkan, Forum CSR berdiri sebagai lembaga yang berfungsi dalam mereduksi kemiskinan khusunya disekitar hutan. “CSR bukan charity tapi kewajiban. Yang dibutuhkan adalah adanya punishment and reward dalam penyelenggaraan CSR,” ungkap Imam.

Menurutnya perlu ada perangkat regulasi yang mendukung program CSR terimplikasi ke masyarakat dan lingkungan hidup. “Kami akan menyusun perda yang melibatkan CSR,” ujarnya.

“Kenapa regulasi tidak dibuat secara detail. Tidak ada jumlah pasti terhadap jumlah CSR perusahaan. Harusnya semua perusahaan terbuka mengukur hak rakyat,” jelasnya. (Iswanto/Fahrum Ahmad)

Berarum Jeram di Sungai Pekalen Sambil Memandangi 10 Air Terjun

Published in Ekowista & Traveling
Rabu, 01 April 2015 00:01

Medialingkungan.com Pernahkah anda berarum jeram? Jika belum, anda bisa mencoba berarum jeram di Sungai Pekalen di Desa Ranu Gedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Rafting di Sungai Pekalen terbagi atas tiga, yaitu sungai Pekalen Atas, Pekalen Tengah dan sungai Pekalen Bawah. Pekalen Atas memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk berarum jeram dibandingkan dengan Pekalen Bawah.

Dinamakan Desa Ranu Gedang, karena Desa ini terdapat banyak pohon pisang (dalam bahasa Jawa gedang disebut pisang). Sungai ini bersumber dari mata air Gunung Argopuro dan Gunung Lamongan dengan lebar sungai rata-rata 5-20 meter dan kedalaman air kurang lebih 1-3 meter.

Rafting di pekalen atas memiliki trip sepanjang 12 km, pekalen tengah 7 km dan pekalen bawah 10 km. Rafting di pekalen bawah terdapat 32 jeram yang akan dilalui sepanjang jalur pereftingan. Nama dari masing-masing jeram sangat unik, nama tersebut diambil berdasarkan peristiwa pada saat pengarungan. Misalnya, terdapat jeram bernama jeram Indosat, nama tersebut diambil karena dijeram tersebut petinggi Indosat terjatuh ke dalam air.

Pekalengan tengah biasanya digabungkan dengan pekalengan bawah. Karena jarak tempuhnya hanya 7 km, pasti akan terasa sangat tidak memuaskan.

Pekalengan atas memiliki tingkat yang paling tinggi dalam berum jeram, dan akan melewati air terjun yang sangat indah. Ada 10 air terjun yang akan dilalui, pertama anda akan melewati jeram yang kemudian akan sampai dibalik air terjun. Kemudian menyebrang melewati air terjun. Namun anda akan merasakan derasnya air terjun, karena peserta akan sengaja diberhentikan tepat di bawah derasnya guyuran air terjun. Jarak pengarungan dari Start-Finish kurang lebih 12 kilometer yang ditempuh selama 3 jam.

Rafting di pekalen tidak perlu banyak banyak mendayung, seperti halnya rafting di daerah jawa barat, karena di sungai pekalen atas jeramnya ada  55 buah seperti Welcome, Batu Jenggot, Pandawa, Rajawali, Xtravaganza, KPLA, Tripple Ace, The Fly Matador, Hiu, Cucak Rowo, Long Rapid, Good Bye. Ada pula Jeram Inul, disebut demikian karena untuk melewati jeram itu, setiap peserta harus “bergoyang seperti Inul”.

Sungai pekalen merupakan sungai permanen, karena dapat diarungi meskipun pada musim kemarau dengan arus yang tidak terlalu deras. Lain halnya pada bulan Januari hingga April dengan debit air yang tinggi arus air menjadi lebih deras karena musim penghujan. Sungai ini dikategorikan memiliki tingkat kesulitan (grade) II sampai dengan III.

Sungai Pekalen ini berjarak tempuh 135 km dari Kota Surabaya atau sekitar 3 jam rata-rata perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jika menggunakan kendaraan pribadi dari Surabaya rute yang dilalui yaitu Sidoarjo -> Pasuruan -> Probolinggo -> Situbondo. Saat menjumpai pasir putih di kiri jalan berarti lokasi sudah dekat. Anda akan menjumpai pertigaan dengan papan nama yang menunjukkan lokasi rafting. Pertigaan tersebut berjarak sekitar 15km dengan lokasi rafting. Jika memungkinkan sebaiknya anda naik mini bus (avanza, innova, dan sejenisnya) karena track menuju lokasinya masih belum di aspal/di paving jadi jangan bawa mobil yg pendek seperti sedan.

Namun, jangan khawatir jika tidak memiliki kendaraan pribadi, lokasi rafting dapat ditempuh dengan angkutan umum. Setelah sampai di terminal Probolinggo, perjalanan dilanjutkan dengan bus arah Situbondo. Rata-rata kondektur telah mengerti jika anda akan berhenti dilokasi rafting. Setelah berhenti di sebuah pertigaan, perjalanan dilanjutkan dengan angkutan umum lyn atau angkot. Kemudian berganti lagi dengan ojek, yang cukup banyak tersedia di desa tersebut, ojek akan mengantarkan anda sampai di lokasi rafting. (Andi Hardianti)

1. Sejumlah pengunjung lagi menikmati arum jeram sambil melewati kiri dan kanan air terjun yang sangat indah (Gambar: bp)

2. Keindahan air terjun di sungai pekalen (Gambar: bp)

Medialingkungan: Visit Sungai Pekalean - Wonderful Indonesia

Surabaya Jadi Tuan Rumah Kongres Ekonomi Biru Dunia

Published in Nasional
Senin, 30 Maret 2015 21:01

Medialingkungan.com – Indonesia akan menjadi tuan rumah Kongres Ekonomi Biru Dunia ke-9 yang akan dilaksanakan di Kota Surabaya pada tanggal 13 – 15 April 2015 mendatang.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini The Blue Economy Foundation, bekerjasama dengan pusat penelitian di beberapa institusi pemerintah maupun non-pemerintah, Universitas serta para pegiat ekonomi biru yang dianggap telah berhasil melaksanakan ekonomi biru pada industrinya.

The Blue Economy Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba yang memiliki misi untuk mempercepat realisasi keterlibatan masyarakat dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) pihak industri yang mengelola sumber daya alam.

Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs. Ekonomi biru kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir.

Seperti halnya ekonomi hijau, ekonomi biru sendiri juga merupakan suatu rangkaian pendekatan dalam kegiatan industri yang meliputi beberapa aspek antara lain ramah lingkungan, multi produk, sistem produksi bersiklus, minimum buangan, dan aspek yang berkelanjutan.

Namun yang ditekankan dalam ekonomi biru adalah pada aspek inovasi yang berwawasan ekosistem, sains, dan teknologi serta keterlibatan masyarakat melalui transfer pengetahuan dan praktik kewirausahaan agar mampu mendorong kemajuan pada sektor ekonomi lokal.

Selama kegiatan ini, mereka akan mengidentifikasi program prioritas, memonitor implementasi program, mengevaluasi implementasi program kelautan dan perikanan dengan melibatkan masyarakat melalui transfer pengetahuan dan praktek kewirausahaan yang kompetitif.

Kongres ini merupakan lanjutan dari konggres yang dilaksanakan di Kota Madrid, Spanyol pada tahun 2013. Kegiatan ini juga rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo serta Gunter Pauli.

Diakhir acara, peserta akan diajak untuk melakukan kunjungan lapangan pada dua tempat yakni tambak budidaya mangrove milik politeknik Perikanan dan Kelautan Sidoarjo serta Pusat Pelatihan di Trawas milik Universitas Surabaya. (Irlan)

Perusahaan Sawit Kembali Berekspansi di Hutan Afrika

Published in Internasional
Rabu, 25 Februari 2015 16:49

MediaLingkungan.com – Greenpeace Afrika mengeluarkan peringatan bahwa spesies kera besar langka yang berhabitat di hutan hujan terancam punah akibat ekspansi proyek agribisnis yang dilakukan oleh perusahaan Indo Azur di Afrika Tengah. Peringatan tersebut dikeluarkan Greenpeace setelah melakukan pengamatan hasil citra satelit yang menunjukkan, lebih dari 3.000 hektar hutan di daerah Dja Faunal Reserve yang terletak di Kamerun telah hancur dan beralif fungsi menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit.

Indo Azur melakukan penebangan secara besar-besaran, bahkan lebih besar dibandingkan perusahaan asal Amerika Serikat, Herakles Farms. "Perkembangan Agro-industri akan segera muncul sebagai ancaman atas keanekaragaman hayati di kawasan hutan tropis Afrika,” kata Asisten Profesor Antropologi di Universitas James Madison, Joshua Linder, dilansir oleh Greenpeace.

Joshua Linder mengatakan, perusahaan itu bukan hanya menyasar lahan di daerah bagian Afrika tengah saja, namun sebuah area hutan yang lebih luas lebat di Littoral, Kamerun, juga telah dipersiapkan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan informasi yang dihimpun medialingkungan.com, daerah yang dijadikan target itu berdekatan dengan Hutan Ebo, habitat beberapa spesies yang langka seperti simpanse, gajah, dan hewan primata lainnya.

Greenpeace menganggap, perusahaan asing mendominasi konsesi pertanian pada skala industri hampir di seluruh Afrika Barat dan Tengah. Perusahaan-perusahaan ini ditengarai tidak memiliki perencanaan dalam penggunaan lahan. Hal ini sering menghasilkan konflik sosial karena perusahaan ini tidak memiliki persetujuan dari masyarakat setempat saat melakukan pembukaan lahan. Konsesi ini juga dinilai memiliki dampak ekologis yang besar, terutama pada spesies satwa liar yang terancam punah. (IW)

BPH Migas: BBG Segera Digunakan untuk Transportasi Kereta Api dan Kapal Laut

Published in Nasional
Kamis, 19 Februari 2015 15:18

Medialingkungan – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan proyek percontohan (pilot project) pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk moda transportasi kereta api dan kapal laut akan segera dilakukan.

“Saya sudah bilang ke Dirjen Migas Kementrian ESDM, PT KAI dan Pelni. Kita mau ada MoU (nota kesepahaman) soal konversi ke BBG, mudah-mudahan bulan ini bisa diteken,” ujar Direktur Gas BPH Migas, Djoko Siswanto di Batam, Kepulauan Riau, dilansir oleh antaranews.com, Rabu (18/2).

Proyek percontohan itu, menurut Siswanto dilakukan untuk bisa menggenjot penggunaan bahan bakar gas dalam rangka konversi dari bahan bakar minyak.

Ia menuturkan, dalam kerja sama itu nanti, Kementerian ESDM akan menyiapkan konverter kit, PT KAI dan Pelni menyiapkan kereta dan kapal yang bahan bakarnya bisa dikonversi, sedangkan PT PLN, Pertamina Gas dan PGN menyiapkan fasilitas gasnya.

"Sementara Ditjen Perhubungan Laut nanti harus siapkan lahan di pelabuhan untuk SPBG, pemanfaatan gas untuk kereta api dan kapal laut memungkinkan untuk dilakukan. Pasalnya, negara lain seperti Kanada dan Norwegia telah menerapkannya dengan sukses,” ujarnya. 

Direktur BPH Migas itu menambahkan bahwa berdasarkan persyaratan internasional, kapal-kapal Indonesia sudah dilarang masuk ke Eropa karena berbahan bakar solar, katanya. 

"Untuk kapal, peraturan internasional menyatakan kapal kita tidak bisa ke Eropa karena masih pakai solar. Seharusnya 70 persen sudah dicampur gas alam cair (liquefied natural gas/LNG)," katanya.

Siswanto juga memaparkan, dalam studi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sudah ada 286 lokomotif kereta yang bisa dikonversi agar bisa menggunakan gas sebagai bahan bakarnya.

Selain alasan ramah lingkungan, Siswanto beranggapan konversi ke gas diklaim bisa menghemat penggunaan bahan bakar minyak untuk kereta api yang per tahun menghabiskan 108.000 kiloliter. (HD)

PLN Gunakan Batubara Cair Sebagai Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 19 Februari 2015 14:31

Medialingkungan.com – Penggunaan batubara cair melalui proses upgrading (coal slurry) sebagai pembangkit listrik ramah lingkungan mulai digunakan PLN untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) untuk tahun 2015-2024 mendatang.

Hal itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015–2024. Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN (persero) Murtaqi Syamsuddin menyebutkan “Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan rata-rata 6.4 persen per tahun. Hal ini menjadikan pertumbuhan kebutuhan listrik pada RUPTL dalam kurun sepuluh tahun adalah 8,7 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen dan dipastikan Konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat dari 219,1 terawatthour (TWh) di tahun 2015 menjadi 464,2 TWh pada tahun 2024,” dilansir oleh Liputan6.com, Kamis, (19/2).

PT PLN (Persero) memperkirakan rasio elektrifikasi atau rasio warga yang sudah menikmati listrik mencapai 99,4 persen pada 2024, itu berarti masih ada 0,6 persen penduduk Indonesia yang belum menikmati listrik.

Murtaqi mengungkapkan untuk meningkatkan pasokan listrik, PLN bekerja sama dengan pihak swasta bakal membangun infrastruktur kelistrikan dengan kapasitas 42.7 gigawatt (GW). Ia menambahkan pembangunan kapasitas pembangkit ini dibagi dua, yakni oleh PLN sebesar 13,7 GW dan oleh pihak swasta sebesar 29 GW.

Penggunaan Coal slurry sebagai pembangkit skala kecil pengganti PLTD untuk beban dasar merupakan bahan bakar pembangkit listrik ramah lingkungan yang dilakukan melalui proses pembakaran dengan mekanisme penyemprotan serta lebih mudah ditransportasikan karena bisa disimpan dalam tangki, kata Murtaqi.

“Untuk saat ini PLN sudah membangun sebuah pembangkit yang dijadikan pilot project berkapasitas 500 kilo Watt (kW) di Karawang, Jawa Barat. Pembangkit ini akan digunakan untuk mengaliri listrik di kepulauan pada tahun 2015 ini. Dalam rencana jangka panjang, PLN juga berencana untuk mengimplementasikan pembangkit dengan bahan bakar coal slurry tersebar di wilayah Papua dan Maluku,” ujarnya.

Menurut Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 2013 yang diterbitkan oleh Pusdatin Kementerian ESDM pada tahun 2013, sumber daya batu bara Indonesia mencapai 119,4 miliar ton yang tersebar terutama di Kalimantan sebanyak 55,8 miliar ton, Sumatera sebesar 63,2 miliar ton dan daerah lainnya 0,4 miliar ton. (GD)

Walhi Desak Jokowi Bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA

Published in Nasional
Jumat, 30 Januari 2015 22:41

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada masa 100 hari kerjanya yang jatuh pada Selasa (27/1). Hal ini terbukti setelah Walhi menyerahkan dokumen Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA tersebut kepada Presiden.

Dalam situs resminya, Walhi mengungkapkan pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria-SDA ini sudah disampaikan kepada Presiden pada berbagai kesempatan. Menurutnya, konflik agraria dan SDA di Indonesia sudah menjadi problem manifest dan laten sejak jaman orde baru tanpa ada penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan bagi rakyat.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan sejak Jokowi dilantik sebagai Presiden, hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik.

“Seharusnya statement politik tersebut dikonkritkan pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyelesaikan problem mendasarnya, antara lain menyelesaikan problem struktural agraria-SDA dengan segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria, yang selama ini telah dinanti begitu lama oleh petani gurem, buruh tani, nelayan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya,” ucapnya dalam situs resmi Walhi.

Walhi prediksikan pada tahun 2015 ini, konflik tersebut akan meningkat jika Presiden tidak segera menyelesaikan problem struktural agrarian dan SDA, terlebih dalam RPJMN 2015-2019 secara tegas pembangunan infrastruktur akan digenjot besar-besaran dengan anggaran yang juga begitu besar.

“Namun kami tidak berharap, Badan Penyelesaian Konflik Agraria ini hanya untuk mengamankan proyek pembangunan pada periode Jokowi agar bebas dari konflik, sehingga Badan Penyelesaaian Konflik Agraria-SDA ini harus dapat menyelesaikan problem struktral masa lalu yang hingga saat ini tidak menemui penyelesaian konflik yang berkeadilan,” ungkapnya.

Walhi mengharapkan badan yang nantinya akan dibentuk berupa badan adhoc yang berada dibawah presiden dan bertangungjawab langsung kepada presiden.

Pada tahun 2014, Walhi mencatat telah terjadi 472 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 2.860.977,07 Ha yang melibatkan 105.887 KK. Jumlah warga yang ditahan 256 orang, dianiaya 110 orang, tertembak 17 orang, dan tewas 19 orang. Meningkat sebanyak 103 konflik (27,9%) dibandingkan dengan jumlah konflik di tahun 2013 (369 konflik). (Ir)

DPR-PT Freeport Rapat Bahas Tindak Lanjut Kontrak Pertambangan

Published in Nasional
Selasa, 27 Januari 2015 20:06

Medialingkungan.com – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menggelar rapat bersama pihak PT Freeport Indonesia, Selasa (27/1).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat‎‎, ‎‎Mulyadi‎, mengungkapkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kali ini akan membahas terkait gambaran umum perusahaan asal Amerika Serikat ini serta gambaran tindak lanjut kontrak pertambangan Freeport di Indonesia.

"RDP kali ini, kami ingin direksi Freeport menjelaskan dan memaparkan kondisi terkini Freeport. Bagaimana kelanjutan amandemen kontrak dan lainnya," ucapnya seperti yang dikutip detik.com.

Rapat yang awalnya dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB baru berlangsung pada pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin dan beberapa petinggi PT Freepotr lainnya.

Sebagai Presiden Direktur baru PT Freeport, dalam rapat Maroef mengatakan baru merasakan atmosfer di tengah orang-orang minerba. “Saya menakhodai Freeport Indonesia dalam kesempatan ini adalah sebuah tanggung jawab yang akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Lebih lanjut Maroef menambahkan walaupun posisinya sekarang sangat jauh dari latar belakang sebelumnya yang selama 34 tahun berada di militer namun dia mengatakan bahwa ini adalah tantangan baru untuk dirinya.

“Namun mau bagaimana lagi ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya. (Ir)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini