medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Perusahaan di Indonesia Masih Minim Terapkan CSR Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 20 November 2014 16:21

Medialingkungan.com – Corporate Social Responsibility (CSR), dikenal sebagai tanggung jawab sebuah peruahaan dalam aspek sosial (pemberdayaan). Namun, lebih dari sisi filantropis itu, menurut Presiden Indonesian Business Council for Sustainable Development, Shinta W. Kamdani menyatakan, CSR dapat menjembatani bisnis berkelanjutan. Sehingga, selain menguntungkan perusahaan, juga menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Untuk keberlangsungan bisnis mereka, perusahaan swasta seharusnya mengembangkan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan," ujar Shinta dalam diskusi Bisnis Berkelanjutan yang bertajuk Corporate Social Responsinility as Bridge to Sustainable Business di Jakarta, Rabu (19/11).

Untuk mendukung program tersebut, lanjut Shinta, CSR membutuhkan dukungan dari pemerintah dan media untuk mendiseminasikan manfaat CSR dalam pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, CSR bidang lingkungan juga sangat memerlukan pemahaman dan keseriusan utamanya perusahaan se-Indonesia yang dinilai masih minim.

Ada tujuh ruang lingkup kegiatan CSR bidang lingkungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup pada 2012, yakni produksi bersih, kantor ramah lingkungan dan konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah melalui 3R (reduce, reuse, dan recycle), energi terbarukan, serta adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Perusahaan di Indonesia ia nilaimasih belum melaksanakan kebijakan ini. "Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan tujuh ruang lingkup kegiatan CSR bidang lingkungan," katanya.

Ia menekankan bahwa kontribusi perusahaan dalam kegiatan CSR untuk pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup akan tetap menguntungkan perusahaan. (MFA)

Forum G20 Bahas Pariwisata Berkelanjutan

Published in Internasional
Rabu, 19 November 2014 07:06

Medialingkungan.com – Bertempat di Brisbane, Australia, tempat seluruh pemimpin yang tergabung dalam G20 berkumpul untuk membahas peningkatan ekonomi negara dan ketenagakerjaan. Beberapa jam sebelum pidatonya, Presiden AS, Barack Obama di Universitas Queensland, Brisbane Sabtu lalu (15/11), para pemimpin industri pariwisata dari seluruh dunia sibuk pada forum yang membahas cara-cara untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan seimbang – dalam kondisi menanggapi tantangan yang mendesak dari pemanasan global.

Benar saja, agenda forum itu setara dengan pesan lingkungan yang disampaikan pada hari berikutnya oleh Presiden AS. “memerangi perubahan iklim tidak bisa menjadi pekerjaan pemerintah saja,” ungkap Obama dalam rilis G20 yang diterima medialingkungan.com.

Tuntutan sumberdaya alam yang meningkat, menyebabkan penipisan sumberdaya berkelanjutan dan peningkatan dramatis dalam emisi karbon dioksida dan polusi terutama dampak dari sistem transportasi (WWF. INTERNATIONAL, living planet report, 2000).

Dalam hal ini, sektor pariwisata menuntut dukungan alam sebagai aset utamanya. Diluar itu, ada banyak komponen yang berperan, sehingga dalam sambutannya, CEO EarthCheck dan Ketua forum, Stewart Moore, mengatakan bahwa industri pariwisata - yang merupakan industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia – yang menyimpan (footprint environment) jejak lingkungan atau jejak ekologi ‘perlu dikelola secara lestari’.

"Industri pariwisata global bernilai total sebesar $1.400 Milliar. Untuk Australia saja menghasilkan sebesar $36 Miliar. Dan, ya, itu tidak membawa footprint, " kata Moore kepada para tamu undangan yang dari berbagai profesi, mulai dari pelaku bisnis perhotelan hingga perwakilan maskapai penerbangan, pejabat pemerintah, akademisi dan tokoh masyarakat pariwisata.

Dikatakan bahwa dunia saat ini sedang mengalami defisit ekologi, sehingga kemampuan lingkungan hidup menampung kebutuhan manusia perlu memikirkan keberlanjutannya. Ecological Footprint (EF) merupakan suatu ukuran kebutuhan manusia terhadap ekosistem bumi dan alam. Dengan kata lain, EF merupakan luas tanah produktif dan air yang diperlukan secara terus-menerus untuk dapat menghasilkan semua sumber daya yang bisa dikonsumsi oleh suatu populasi tertentu dan mengasimilasikan semua limbah yang dihasilkan (Rees dan Wackernagel,1996). Hal ini bertujuan untuk menentukan sampai sejauh mana beban manusia terhadap kapasitas regeneratif dari biosfer (Haberl et al, 2001).

"Nilai-nilai yang sangat berkaitan dengan lingkungan dan aset budaya merupakan penarik minat wisatawan ke tujuan pariwisata yang memerlukan perlindungan serta pengelolaan secara bertanggung jawab. Industri pariwisata dan pengelola adalah kunci utama untuk menciptakan perubahan ini. Kita tidak bisa menunggu pemerintah untuk bertindak," sambung Moore.

Hal yang demikian juga dikhawatiran Obama – tentang Great Barrier Reef dan keinginannya untuk memperlihatkannya pada anak cucu kelak, 50 tahun lagi dari sekarang – untuk “anugerah alam yang luar biasa".

Profesor Susanne Becken (Professor of Tourism) dari Universitas Griffith sekaligus anggota dari EarthCheck Research Institute mengatakan, “sustainability tidak bisa dipisahkan dari proses itu”.

"Tidak pernah ada waktu yang lebih baik dari sekarang bagi para pengelola, masyarakat, dan pemerintah bekerjasama untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam perancangan dan pengelolaan wilayah termasuk di sekitar area pariwisata," kata Becken.

"Kita perlu meniru studi kasus seperti Meksiko Huatulco yang telah berhasil menurunkan jejak dengan melibatkan masyarakat, industri dan pemerintahnya."

Ancaman terbesar bagi lingkungan akibat kebutuhan manusia yang selalu meningkat, yaitu pada emisi karbondioksida (CO2) yang menyebabkan pemanasan global dan polusi pencemaran serta banyaknya sampah akibat ketidakdisiplinan masyarakat dalam membuang sampah. (MFA)

Kontroversi Kelapa Sawit Temui Jalan Baru

Published in Nasional
Sabtu, 18 Oktober 2014 07:11

Medialingkungan.com – Minyak sawit, salah satu dari jenis minyak nabati merupakan yang terbanyak dikonsumsi manusia di  Bumi. Tercatat hanya dalam beberapa dekade terakhir, sekitar 18 juta hektar lahan di daerah tropis telah diramaikan dengan bentangan kelapa sawit. Secara berurutan, luas konversi ‘hutan primer’ menjadi sawit menempatkan Indonesia mencapai posisi puncak, yakni lebih dari 5 juta hektar hutan primer. Disusul Malaysia lebih dari 4 juta hektar.

Banyak alasan muncul ketika pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dibenturkan dengan kondisi realitas. Perhitungan matematis dengan berbagai pendekatan, tak bisa ditapik akan selalu memberikan hasil yang positif. Praktis, kelapa sawit telah menjadi pusat perdebatan terpolarisasi.

Erwin Darma dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi) mengatakan, usaha perkebunan kelapa sawit cukup baik. “Hanya saja perusahaan produsen kelapa sawit yang kerap menyalahi standar operasional prosedurnya,” kata Erwin (17/10).

Lebih lanjut ia jelaskan, acap kali ditemukan fakta bahwa perusahaan sering melakukan perluasan wilayah sawit di lahan milik masyarakat. Dan biasanya dengan ganti rugi atau pembelian lahan. “Namun tak sesuai dengan keinginan masyarakat bahkan tak dibayar sama sekali,” imbuhnya.

Di samping itu, aspek lingkungan menurutnya kadang ditepis oleh perushaan. Penanaman sawit sering ditempatkan pada areal yang kelerengannya tinggi. “Areal tersebut merupakan tempat penyangga air.”

Erwin menyontohkan kasus perebutan lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan warga yang sudah dimulai sejak 2009, dan mencapai puncaknya saat 30 warga dan dua orang polisi tewas akbiat bentrok antara polisi dan TNI yang diminta oleh pihak perushaan PT Sumber Wangi Alam di Kecamatan Mesuji OKI, Lampung, Sumsel, untuk bersiaga, dengan masyarakat sekitar saat berniat memperluas wilayah perkebunan sawitnya.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa untuk banyak LSM dan kelompok masyarakat adat, itu adalah ancaman besar terhadap hak atas tanah dan aspek lingkungan. Namun, di satu sisi, untuk industri agro-food dan banyak petani kecil di daerah tropis – itu adalah tanaman-tanaman yang sesungguhnya ajaib.

Tantangan Evolusi Kelapa Sawit

Untuk menengahi kasus-kasus seperti ini, Alain Rival dari Pusat pengembangan pertanian yang berpusat di Perancis (CIRAD), bersama Patrice Levang dari dari CIFOR dan Lembaga penelitian dan pengembangan lingkungan (IRD), menarik data dan pengalaman lapangan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dalam sebuak publikasi buku yang ia tulis dengan judul “Palms of controversies, Oil palm and development challenges”.

Dalam publikasi tersebut ia menyebutkan, "Kelapa sawit tidak perlu ditanam di lahan hutan," kata Levang. "Anda dapat menanam kelapa sawit di savana, pada lahan terdegradasi. Jadi kelapa sawit tidak bertanggung jawab atas deforestasi.

Ketika direncanakan dengan baik oleh pemerintah daerah atau regional, pengembangan perkebunan kelapa sawit mengarah ke pembangunan ekonomi yang pesat di daerah yang bersangkutan dan mengharapkan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan secara signifikan.

Pengelolaan yang buruk, perpanjangan perkebunan dinilai dapat mengakibatkan hilangnya hutan bernilai konservasi tinggi dan memiliki dampak negatif pada masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Forum Global Landscapes di Lima, Brasil pada 6-7 Desember nanti ia harapkan agar dapat memunculkan berbagai tawaran untuk mengembangkan strategi bersama yang mengarahkan ekspansi cepat serta pembangunan berkelanjutan di sektor ini.

Semua aktor (pemerintah, perusahaan, pusat nasional untuk penelitian agronomi, masyarakat lokal dan LSM nasional dan internasional) akan bergabung bersama-sama untuk menyusun strategi pencegahan dan menetapkan cara untuk mengawasi pelaksanaannya.

Dikatakan, untuk mendukung proses dalam hal ini perlu dilaksanakan secara bijak dengan instrument penilaian atau stadarisasi yang tepat, seperti tata kelola dan kontrol kualitas (ISO 9000), konservasi lingkungan (ISO 14000) atau tanggung jawab sosial (ISO 26000).

Pada konklusi publikasi tersebut, Rival dan Levang menitik beratkan pada 8 kriteria yang mencakup setiap strategi untuk ekspansi berkelanjutan dari sektor kelapa sawit di masa depan, di antaranya:

1. intensifikasi ekologis perkebunan yang ada dengan penyebaran bahan tanaman yang dipilih, pemupukan dan daur ulang limbah yang terencana

2. Konservasi keanekaragaman hayati dan cadangan hutan permanen, dengan prioritas diberikan kepada pengembangan zona yang sudah gundul atau terdegradasi

3. Aplikasi DIAWASI dari Prinsip dan Kriteria RSPO, ditafsirkan dalam terang kendala lokal dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan peraturan nasional

4. Integrasi petani kecil dalam pengembangan kompleks agro-industri, baik melalui pembentukan kontrak produksi atau dengan langkah-langkah untuk mendukung pertanian keluarga (seperti penyediaan tanaman yang dipilih dan pupuk, kredit mikro, manajemen teknis dan pelatihan)

5. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mendapatkan gratis, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dan terbuka komunikasi mereka mengenai pengembangan perkebunan baru

6. Studi hak atas tanah dan register tanah saat ini ada, dan sesuai dengan peraturan tentang pembebasan tanah

7. Penyediaan untuk memastikan donor dan LSM internasional memberikan tanaman kelapa sawit peran utama dalam pemberantasan kemiskinan di berbagai negara. (MFA)

Warga Batang Terancam Kehilangan Sumber Daya Alamnya

Published in Nasional
Sabtu, 11 Oktober 2014 13:23

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia mendukung perjuangan warga Batang yang telah 3 tahun mempertahankan sawah-sawah produktif serta laut mereka yang kaya ikan dari ancaman dampak rencana pembangunan PLTU Batubara belum juga menemui titik terang.

Menurut Kepala Greenpeace Indoneisa, Longgena Ginting dalam sebuah surat elektronik mengatakan, tenggat waktu financial closing (keputusan pendanaan) dari JBIC, bank asal Jepang yang memberikan pembiayaan proyek itu sudah lewat pada tanggal 6 Oktober 2014.

Longgena menengarai, pada 9 Oktober ia menerima informasi bahwa pemerintah, melalui Kementerian Perekonomian memperpanjang tenggat waktu rencana pembangunan PLTU Batubara Batang selama sepekan lagi.

Greenpeace Indonesia mempertanyakan dasar hukum perpanjangan tenggat waktu ini. Karena menurut Peraturan Presiden No. 66 tahun 2013 apabila perusahaan gagal menyelesaikan persolan proses akusisi lahan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak dapat memenuhi tenggat waktu (6 Oktober 2014), maka kesepakatan antara pemerintah dan konsorsium akan berakhir dan proyek harus dibatalkan.

Perpanjangan tenggat waktu ini menurut Longgena – membuat nasib warga Batang terus digantung dalam ketidakpastian. Kendati demikian, mereka tetap kuat bertahan serta berjuang untuk mempertahankan sumber pangan dan kehidupan mereka dari ancaman PLTU Batubara ini.

Pasalnya, tekad mereka adalah berjuang hingga mereka dapat hidup aman, tentram dan sejahtera seperti sedia kala -- tidak kuatir bahwa lahan sawah mereka akan diambil oleh proyek atau kesehatan mereka terganggu akibat menghirup udara yang tercemar dari cerobong PLTU atau laut mereka akan tercemar akibat berbagai partikel-partikel polutan hasil pembakaran batubara yang akan jatuh ke laut.

Selanjutnya, Greenpeace Indonesia akan melakukan riset di Batang, pendampingan warga, menyewa fotografer, ahli lingkungan, hingga pengambilan foto dari udara untuk dijadikan fakta dan bukti kepada pemerintah dan media, bahwa tanah dan laut Batang yang sehat dan subur sedang terancam dengan rencana pembangunan PLTU Batubara. (MFA)

Dari 1553, Kini Mata Air Gunung Ciremai Tersisa 53 buah

Published in Nasional
Sabtu, 13 September 2014 10:38

Medialingkungan.com – Besarnya angka kerusakan lingkungan membuat jumlah mata air Gunung Ciremai terus berkurang secara signifikan dan hanya tersisa 53 dari sekitar 1533 yang pernah teridentifikasi sebelumnya.

Yoyon Suharyono, aktivis sekaligus duta lingkungan Provinsi Jawa Barat memprediksi, jika terus dibiarkan tanpa ada reboisasi dan restorasi menyeluruh, kawasan Cirebon dan sekitarnya akan mengalami krisis air bersih dalam 20 tahun ke depan. pembalakan liar dan galian C ilegal juga menjadi penyebab utama menghilangnya ratusan mata air gunung Ciremai selama ini.

"Itu mulai terjadi sejak tahun 2000-an," katanya seusai Dialog Multipihak "Sinkronisasi Peraturan Perizinan dan Kompensasi Pemanfaaatan Jasa Lingkungan Sumber Daya Air di Kawasan Ekosistem Gunung Ciremai di salah satu hotel berbintang di Kabupaten Cirebon, Jumat (12/09).

Yoyon berseloroh, saat ini memang beberapa mata air besar seperti Telaga Remis dan Paniis memang masih tersisa. Namun jika tak cepat diantisipasi, pasokan air untuk wilayah Cirebon semakin kurang.

Tanggung jawab bersama dengan seluruh stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk memperthankan peran penting dari fungsi ekologis sumber daya alam wilayah itu.

Asisten Deputi Ekonomi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Johny P. Kusumo membenarkan bahwa pelestarian sumber daya lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut Johny, jika di Gunung Ciremai terjadi kerusakan yang menyebabkan berkurangnya mata air, maka tanggung jawab bukan hanya ada di Pemerintah Kabupaten Kuningan tempatnya berada.

Namun Pemkab Cirebon, Pemkot Cirebon dan wilayah lain yang mendapat manfaat dari mata air tersebut juga memiliki tanggung jawab yang sama.

Johny menambahkan, setiap daerah harus merumuskan permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing dan di daerah yang dampak kerusakan lingkungannya akan dirasakan bersama.

Setelah itu, hasil rumusan tersebut dikonsultasikan dan ditindaklanjuti secara bersama dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Sementara itu Direktur Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung pada Kementerian Kehutanan, Bambang Supriyanto mengatakan, perusahaan swasta pemanfaat air dari mata air Gunung Ciremai sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan konpensasi pelestarian kepada masyarakat sekitar Gunung Ciremai.

Namun perusahaan tersebut mengklaim bahwa selama ini mereka sudah merasa melaksanakan kewajiban dengan adanya pungutan ganda berupa pajak dan kompensasi lain kepada pemerintah kota/kabupatan dan provinsi. "Itu nilainya ada yang mencapai Rp 147 juta per tahun," katanya.

Bambang berasumsi bahwa pasca dijadikan Taman Nasional, ijin pemanfaatan tersebut seharusnya sudah diubah menjadi Ijin Usaha Mata Air yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kehutanan.

Dengan kata lain, melalui perizin baru itu, pemanfaat air hanya dibebani kewajiban untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai.

Disamping itu, lanjut Bambang, pemerintah daerah tetap bisa menuntut kompensasi perlindungan kawasan kepada perusahaan pemanfaat jasa mata air.

Persoalan jumlah dana yang harus dibayar bisa dibicarakan, yang tak kalah penting menurut Bambang adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dalam peningkatan kersejahteraannya guna mengurangi angka perambahan hutan yang  selama ini terus dilakukan. (MFA)

Warga Ber-dowsing Saat Kemarau Panjang di California

Published in Internasional
Senin, 08 September 2014 13:19

Medialingkungan.com – Kemarau panjang yang melanda California belum lama ini menyenangkan masyarakat dikarenakan ditemukannya tanda-tanda air dari dalam tanah.

Meskipun ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah, sebagian orang mengklaim mereka dapat menemukan air, biji logam dan bahkan makam di dalam tanah, dengan memindai tanah menggunakan ranting atau batang berbentuk huruf Y atau L, atau bahkan pendulum.

Musim panas ini hampir semua bagian Kalifornia mengalami kelangkaan air yang parah. Sumur-sumur warga kering, sehingga para petani mengebor sumur baru dan banyak dari mereka meminta petunjuk seorang dowser sebelum mulai menggali.

VOA melansir bahwa pencarian air semacam ini berasal dari praktik pencarian logam langka pada abad ke-15. Dowsing adalah jenis ramalan yang digunakan dalam upaya untuk mencari air tanah , logam atau bijih dikuburkan, batu permata,minyak, dll. 

Instansi riset Federal, Survey Geologi AS, mengatakan sejumlah keberhasilan dowsing sebenarnya karena banyak tempat memiliki air bawah tanah. Instansi itu mengatakan ada ribuan dowser di AS dan bagi banyak dari mereka, mencari sumber air dengan cara ini adalah profesi utama. (MFA)

 

PR baru pemimpin baru

Published in Nasional
Kamis, 28 Agustus 2014 08:00

Medialingkungan.com - Pada debat presiden yang terakhir, yakni tentang ‘pangan, energi dan lingkungan’, kita disuguhkan dengan lontaran-lontaran program menarik yang ‘kira-kira’ bisa diprediksi secara rasional untuk dikerjakan dan dituntaskan dalam tempo yang sesegera mungkin.

Belum lama waktu gelontoran janji diperdengungkan, sekarang mampir ujian perdana pada pra-pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru.

Kisruh masyarakat terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mungkin adalah bayangan dari rusaknya mekanisme korporasi menangani sumber daya alam kini. Khusus Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah-ruah tak seharusnya merasakan demam BBM. ‘cekikan’ sumber bahan bakar menggerogoti rakyat hampir seluruh wilayah Nusantara.

Teringat sebuah ucapan dari sang poklamator negara ini, “Gerak adalah sumber kehidupan dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang”.

Ucapan ini lantas tak beralasan -- mengingat hampir seluruh aktivitas manusia saat ini bergantung pada mobilisasi modern. Aktivitas ini juga telah bergantung pada teknologi yang juga membutuhkan energy.

Tumpang tindih kepentingan antara kepentingan ekonomi dan politis, kepentingan lingkungan, serta kepentingan kebutuhan lainnya menyebabkan peraduan yang tak kunjung menuai hasil positif. Negara ini dinilai telah melakukan pemanfaatan minyak sebagai energi  secara berlebihan dan melampaui batas kewajaran.

Diversifikasi Kepentingan

Bukan secara kebetulan, tiap tahun negara ini harus mengimpor BBM karena kebutuhan masyarakatnya yang tinggi dan dinilai menimbulkan terjadinya ‘pengurasan’ sumber daya fosil seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Padahal, salah satu kawasan di Duri, Riau konon katanya merupakan ladang penghasil minyak terbesar didunia dengan angka produksi yang fantastis per harinya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa negara asing punya pengaruh besar terhadap kebijakan negara ini. Pemerintah terlihat ragu-ragu mengambil kebijakan dan terkesan menunggu didikte dari ‘invisible hand’ yang seolah-olah entah dimana namun jelas terlihat secara kasat.

Iwan Piliang sampai berani mengatakan ‘maling minyak’ bukannya mafia minyak, pada siaran talk show di salah satu televisi swasta. Iwan mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus menanggung beban sebesar 10 Triliun per tahun akibat kelakuan maling minyak. “kita di embargo oleh para maling,” kata Iwan.

Secara koherensif, beberapa energi alternatife meski kini mulai memasuki area komersil. Solusi ini bisa ditawarkan beberapa opsi metode. Misalnya Muhammad Daud, seorang ahli energi mengungkapkan bahwa diversifikasi energi mampu menekan pengerukan energi. Diversifikasi energi merupakan penganekaragaman pemakaian energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, biomassa, angin, energi air, dan panas bumi.

Pelantikan presiden wakilnya tak lama lagi berlangsung. Pemimpin yang saat ini tak seharusnya membagi beban, dan penerus tak boleh ongkang-ongkang kaki menyaksikan peristiwa BBM yang mulai tak kondisional.

Pekerjaan rumah menunggu kabinet baru untuk lekas bekerja. Indonesia memiliki tantangan yang besar terutama menganai krisis energi, pangan, lingkungan, kelangkaan air, perubahan iklim dan metipisnya luas hutan tropis di Indonesia yang merupakan habitat alami flora dan fauna, dan pengatur sistem penyaangga kehidupan yang tak hanya sekedar pemanis saat kampanye. (MFA)

Meningkatnya Angka Perdagangan Satwa Dilindungi

Published in Nasional
Sabtu, 09 Agustus 2014 13:03

Medialingkungn.com – Perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 22 kasus sepanjang Januari hingga Juni 2014.

Lembaga "Protection of Forest and Fauna" (PROFAUNA) menyatakan sebanyak 22 kasus tersebut yang berhasil diungkap aparat penegak hukum, namun sejatinya yang belum terungkap justru lebih tinggi.

“Dari 22 kasus perdagangan dan perburuan satwa liar ini, ribuan ekor satwa yang dilindungi berhasil disita," kata Direktur PROFAUNA Indonesia Rosek Nursahid.

Jenis satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal tersebut, di antaranya adalah orangutan, kukang, lutung jawa, siamang, trenggeling, penyu hijau, cendrawasih, kakatua raja, opsetan kulit harimau sumatera dan gading gajah.

Menurut Rosek Nursahid, satwa-satwa langka yang sudah dilindungi itu, disita dari tangan pedagang, pemburu dan penyelundup satwa dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Tanggerang, Denpasar, Aceh, Jember, Lampung dan Palangkaraya.

Ia juga menambahkan, perdagangan satwa dilindungi itu bukan hanya untuk konsumsi domestik, namun juga diselundupkan ke luar negeri, antara lain ke Kuwait, Prancis dan Tiongkok. Terungkapnya kasus perdagangan satwa langka itu menunjukan bahwa perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia masih tinggi.

"Sebenarnya masih banyak kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang belum terungkap, angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus sebelumnya," katanya. (DN)

Merusak Lingkungan, PT SI Dihukum Denda Sebesar Rp 32 Miliar

Published in Nasional
Selasa, 05 Agustus 2014 21:16

Medialingkungan.com - Selatnasik Indokwarsa (SI) dan PT Simbang Pesak Indokwarsa (SPI) terkena hukuman dari Mahkamah Agung. Denda sebesar Rp 32 miliar ditujukan untuk PT SI dan SPI karena merusak lingkungan di Kabupaten Belitung Timur.

Kedua perusahaan tersebut melakukan aktivitas sejak tahun 2006, di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Akibat kerusakan hutan itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) menggugat keduanya Rp 32 miliar.

"Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup," putus MA yang diketuai hakim agung Dr M Saleh seperti dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Selasa (5/8/2014).

PT Selatnasik Indokwarsa telah merusak kawasan hutan dengan membuat jalan dan dermaga seluas 208 hektare. Sedangkan PT Simbang Pesak Indokwarsa melakukan hal yang sama seluas 98,6 hektare.

Di dalam hutan lindung, PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simbang Pesak Indokwarsa melakukan penambangan pasir kwarsa, tanah liat dan tanah bangunan. PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simbang Pesak Indokwarsa juga membuka lahan untuk perkantoran, bengkel, mess pekerja, tempat pencucian bahan galian hasil tambang dan eksploitasi air tanah di lokasi itu. (DN)

 

Pertamina Mesti Mampu Bersaing di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi Dunia

Published in Nasional
Kamis, 24 Juli 2014 13:14

Medialingkungan.com – Peningkatan produksi minyak PT Pertamina (Persero) sangat diharapkan bagi pendapatan negara. Akhir-akhir ini produksi minyak Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Maka dari itu PT Pertamina (Persero) sangat diharapkan mampu mendorong keunggulan yang dimiliki atau kompetensi inti (core competency) di sektor hulu (upstream) minyak dan gas bumi. Tujuannya agar tidak hanya menjadi penguasa di dalam negeri saja.

Pengamat ekonomi energi Darmawan Prasodjo mengatakan, selama ini kompetensi inti Pertamina masih kurang terbangun di upstream. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas kepemimpinan di bidang hulu di Pertamina.

"Selain itu, penggunaan teknologi masa lampau harus seluruhnya digantikan dengan teknologi termutakhir. Ini agar core competency bisa terbangun," ujar Darmawan Prasodjo yang dilansir tribunews.com, Rabu (23/7/2014).

Tambahnya lagi, negara perlu memberikan dukungan penuh terhadap badan usaha milik negara (BUMN) agar maju dan tidak hanya menguasai di tingkat domestik, namun bersaing di tingkat internasional

Saat ini, rata-rata produksinya sekitar 115 ribu barel per hari dari target sebesar 128 ribu barel per hari pada 2014 ini.

"Untuk itu, diperlukan dukungan dari kepemimpinan nasional baik secara politik, kebijakan, capital, dan strategi agar Pertamina bisa menjadi perusahaan energi internasional," jelasnya.

Khusus di dalam negeri, menurut dia, kebijakan tersebut dibutuhkan agar Pertamina memiliki akses ke blok-blok migas yang lebih kecil resikonya.

"Selama ini Pertamina memiliki akses terhadap sumur-sumur tua. Apabila punya core competency, maka bisa merevitalisasi sumur-sumur yang sudah tua. Tapi nyatanya, saat ini recovery rig masih rendah," ujar Darmawan. (DN)

 

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini