medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pulau Nias Akan Jadi Destinasi Wisata Melebihi Bali

Published in Nasional
Sabtu, 21 Juni 2014 20:04

Medialingkungan.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah mempertimbangan dan siap mengembangkan Pulau Nias sebagai salah satu kawasan wisata nasional yang ditengarai sebagai upaya pecepatan pembangunan Pulau Nias. Kemenparekraf bahkan ingin mengembangkan pulau ini melebihi eksotisme Pulau Dewata (Bali).

“Jika perlu Pulau Nias harus bisa melebihi Pulau Bali,” demikian kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, dalam sambutanya pada acara ramah tamah antara pemeritah kabupaten/kota se Pulau Nias bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pendopo Bupati Nias, Selala lalu (17/06).

Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nias memiliki potensi yang besar dengan aneka kekayaan wisata, budaya  dan adat istiadat yang banyak. Untuk itu, ia mengharapkan partisipasi dan dukungan yang serius dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat untuk mewujudkan hal tersebut.

Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, secara representative mewakili kepala daerah se-Kepuluan Nias mengatakan, pemerintah daerah di Pulau Nias menyambut baik atas kehadiran Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pulau Nias, serta berkomitmen untuk memberi jaminan keamanan serta kemudahan bagi setiap investor yang akan masuk ke Pulau Nias.

Dalam komitmen pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat tersebut Kemenparekraf telah melaksanakan Lokakarya selama 2 hari dari tanggal 17-18 Juni 2014 di Kantor Bupati Nias, Jalan Pelud Binaka Gunungsitoli Selatan yang  melibatkan lima kepala daerah di Kepulauan Nias.

Dari keterangan yang diterima, kerja sama pembangunan kepariwisataan tersebut secara teknis dituangkan dalam rencana aksi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman kerja sama, yang dalam pelaksanaannya difasilitasi Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias.

Penandatangan kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk tujuan mewujudkan wisata nasional serta mendorong terlaksananya penyelenggaraan agenda internasional dan agenda lokal secara periodik di Kepulauan Nias yang dimulai pada 2015. (MFA)

 

Greenpeace: Visi Misi Capres belum sentuh Ranah Perlindungan Lingkungan

Published in Nasional
Jumat, 13 Juni 2014 16:57

Medialingkungan.com - Greenpeace Indonesia menilai visi misi kedua calon Presiden serta calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum memprioritaskan perlindungan lingkungan secara maksimal dalam agenda politik mereka.

Menurut Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, "Komitmen dan program dalam visi misi keduanya tampak masih sangat mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam startegi pembangunan nasional.”

Dalam dokumen visi misi pasangan Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta menjadikan kedaulatan energi dalam salah satu skala prioritas namun Jokowi-JK masih menempatkan batu bara sebagai solusi energi di Indonesia begitu juga dengan Prabowo-Hatta yang ingin mendorong peningkatan industri ekstraktif termasuk batu bara, katanya.

Longgena menilai, kedaulatan energi yang dicanangkan bertentangan dengan rencana lain untuk meningkatkan sumber energi yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi ataupun gas alam. Sumber energi fosil suatu saat akan menjadi langka dan habis, sehingga harus mencari jalan keluar lain untuk beralih pada sumber energi yang terbarukan, tambahnya.

Selain itu, pasangan Prabowo-Hatta belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktik perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan. Begitupun dengan pasangan Jokowi-JK belum juga menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait tata kelola perikanan dan perairan, ujarnya. (AP)

Pemkab Subang Terapkan Regulasi Batasan Penebangan Pohon

Published in Nasional
Kamis, 12 Juni 2014 22:04

Medialingkungan.com – Kerusakan lingkungan hidup telah menjadi sesuatu yang genting saat ini. Pemerintah Kabupaten Subang baru-baru ini menerapkan kebijakan pembatasan penebangan hutan, baik jenis pohon, luas areal penebangan maupun volume kayu yang bisa diambil. Utamanya pepohonan yang berada di lahan milik negara.

“Kita berupaya meminimalisasi kerusakan lingkungan dengan dengan membatasi volume penebangan pohon. Begitu pula jenis kayu yang boleh diambil, hanya jenis tertentu saja,” jelas Bupati Subang, Ojang Sohandi, Rabu (11/06).

Kasus kerusakan hutan dan dampak yang ditimbulkan tidak lagi sekedar proposisi tentatif belaka. Hal yang demikian telah terasa dengan naiknya permukaan air laut disertai kenaikan suhu bumi yang signifikan. Disamping itu, hutan juga berfungsi sebagai penjaga ketersediaan air.

Keberadaan hutan di wilayah Subang menurut Ojang, memiliki peran yang sangat krusial, terutama menjaga ketersediaan air untuk keperluan hidup sehari-hari. Maka, pihaknya mengimbau masyarakat di selatan Subang untuk menjaga hutan.

“Jangan sampai ada alasan tidak ada gas sehingga menggunakan kayu bakar dalam jumlah yang besar,” gumamnya.

Hari Lingkungan Hidup se-Dunia ditandai sebagai momen yang membangkitkan kesadara terhadap lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan penanaman pohon ki tambleg oleh Bupati Subang dan Wakil Bupati Subang, Hj. Imas.

Atmosfer ini juga semakin semarak dengan hadirnya jajaran pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Subang dan Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono.

Selain kehadiran pejabat-pejabat daerah, pada kesempatan tersebut diserahkan pula penghargaan kepada korporasi dan sekolah yang dinilai memiliki keaktifan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak penerima penghargaan lingkungan tersebut antara lain; PT Perkakas Rekadaya Nusantara (industri automotif), PT Sinkona Indonesia Lestari (industri kimia), dan PT Tirta Investama (industri air mineral dalam kemasan). Sementara dari unsur sekolah, masing-masing SMK Negeri 1 Subang, SMP Negeri 1 Subang, dan SMP 1 Legonkulon Subang.

Pihak pemkab menyebutkan, upaya menjaga kelestarian lingkung­an ini harus dilakukan secara sustainable dan melibatkan seluruh pihak, sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk kehidupan generasi mendatang. “Bukan sebaliknya malah menjadi generasi yang mewariskan air mata (kerusakan/bencana) kepada anak cucu kita,”  ujarnya. (MFA)

Pokja ASEAN Ke-15, Indonesia Samakan Persepsi Pengelolaan Wilayah Perairan

Published in Nasional
Kamis, 12 Juni 2014 10:03

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat ke-15 Kelompok Kerja Lingkungan Pesisir dan Laut se-ASEAN (The 15th Meeting of The ASEAN Working Group Meeting on Coastal and Marine Environment) di Jakarta, 11-12 Juni 2014.

"Pertemuan ini merupakan penghargaan dan kepercayaan bagi Indonesia menjadi tuan rumah bagi negara-negara ASEAN untuk penyelenggaraan Rapat ke-15 ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment," kata Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Arief Yuwono di Jakarta, Rabu (11/06).

Dalam forum tersebut dikatakan bahwa penduduk di negara-negara ASEAN berjumlah sekitar 633,1 juta pada 2015 atau hampir 10 persen dari penduduk dunia yang berjumlah tujuh triliun, bahkan secara matematis sederhana berarti, area daratan mencapai sepertiga dari luas daratan dunia, sehingga kehidupan penduduknya sangat bergantung pada lingkungan pesisir dan laut.

Di Indonesia sendiri, sekitar 70 persen masyarakatnya hidup di wilayah pesisir dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya. “Karena itu, pengelolaan lingkungan pesisir dan laut menjadi penting bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Arief.

Arif mengatakan, pencemaran laut lintas-batas dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim merupakan permasalahan dan tantangan yang sama dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan laut di negara-negara ASEAN.

Pencemaran laut lintas-batas, sambung Arief, disebabkan oleh arus mobilitas kapal yang sangat tinggi di wilayah perairan ASEAN, khususnya di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Tingginya populasi dan aktivitas ekonomi di pesisir, keragaman hayati yang tinggi, serta ketergantungan hidup pada sumber daya pesisir, menyebabkan tingginya kerentanan penduduk terhadap dampak perubahan iklim di kawasan ASEAN, terutama penduduk miskin yang tinggal di wilayah pesisir.

Pencemaran wilayah pesisir yang kerap dijumpai seperti tumpahan minyak di perairan laut ASEAN ditengarai telah merugikan penduduk, karena tumpahan minyak pada lingkungan pesisir dan laut menyebabkan produktivitas sumber daya pesisir dan laut berkurang.

Arief berasumsi bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh faktor-fakor ini membutuhkan biaya dan waktu yang lama untuk memulihkan kondisi perairan ini seperti semula.

"Pemulihan lingkungannya pun memakan waktu lama dan biaya yang sangat besar," katanya. (MFA)

CEPF: Kawasan Wallacea, Pusat Biodiversity Dunia Yang “Mutlak” di Konservasi

Published in Nasional
Rabu, 11 Juni 2014 17:01

Medialingkungan.com - Wallacea adalah kawasan biogeografis yang mencakup sekelompok pulau-pulau dan kepulauan di wilayah Indonesia bagian tengah, terpisah dari paparan benua-benua Asia dan Australia oleh selat-selat yang dalam.

Kawasan Wallacea memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Wilayah yang mencakup kawasan Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara ini sebagai zona transisi yang terkurung oleh laut dalam, terpisah dari Asia ataupun Australia.

Sejak tahun 2000 sebuah organisasi global Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) yang mendukung masyarakat sipil dalam melestarikan ekosistem penting yang terancam mengkaji daerah Wallacea sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia.

 “Hal itu dimulai dengan analisis Conservation International, yang pada tahun 2000 menentukan kriteria apakah sebuah wilayah masuk hotspot keanekaragaman hayati atau tidak,” jelas Pete Wood, ketua tim Studi Profil Ekosistem Wallacea.

Di seluruh dunia tak kurang ada 35 hotspot keragaman hayati yang sekaligus juga terancam keberadaannya. “Salah satu patokannya, kawasan itu telah kehilangan 30 persen habitat aslinya,” lanjut Pete saat ditanyai di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Pete melakukan studi dengan berbekal keberadaan jenis-jenis yang terancam punah. Salah satu tujuan pokok program CEPF ini untuk menghindari kepunahan berbagai spesies penting.

“Otomatis, agar kita tahu di mana tempat paling mendesak dan paling terancam adalah mengetahui jenis-jenis yang di ambang kepunahan,” tegasnya.

“sehingga, kita beranjak dari data-data jenis yang terancam punah.”

Daftar itu mengacu kriteria IUCN (persatuan konservasi dunia) yang menyusun Daftar Merah (Redlist) spesies dengan berbagai kategori: kritis, rentan, dan terancam punah. Dari analisis itu, terdapat 558 spesies yang terancam punah, yang sebagian ada di Wallacea. “Sebagian yang lain ada di luar cakupan Wallace, tapi juga kita perhatikan.”

Tahap selanjutnya adalah menyusun lokasi-lokasi keberadaan spesies tersebut yang terancam. Pete menuturkan kalau ingin menyelamatkan spesies yang terancam punah, informasi itu tidak cukup. “Kita harus tahu persis suatu spesies berada di kawasan mana, di sungai mana, atau di gunung mana.”

Lantaran itulah, Pete mengindentifikasi lokasi-lokasi penting itu, yang kemudian menjadi daerah penting bagi keanekaragaman hayati (key biodiversity area/KBA) Wallacea. “Jadi, pada dasarnya KBA adalah kawasan yang memiliki sedikitnya satu populasi spesies yang terancam punah,” terangnya.

Berdasarkan data-data yang diperoleh tim medialingkungan.com hasilnya ada sekitar 393 kawasan penting bagi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. “Ada 251 lokasi di daratan dan di perairan 68 kawasan. Tapi ada tambahan 74 lokasi.

Di Laut Banda misalnya terdapat 35 lokasi KBA, seluas 5,16 juta hektare. Sementara itu, di Halmahera ada 14 lokasi, seluas 471,2 ribu hektare; kawasan Sunda Kecil 56 lokasi, seluas 214,3 ribu hektare, dan Selat Makassar 20 lokasi, seluas 1,6 juta hekater dan Teluk Tomini, 8 lokasi, seluas 447 ribu hekater. Untuk kawasan KBA di daratan meliputi luas 8,7 juta hektare atau 25% wilayah Wallacea. (MFA)

 

 

IPCC: Bambu dan Rotan “Peluang Besar” Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Published in Nasional
Selasa, 10 Juni 2014 09:51

Medialingkungan.com - Ketua Panel Perubahan Iklim Antar-pemerintah (IPCC), Rajendra K. Pachauri pada konferensi puncak Forest Asia 2014 mengatakan bahwa bambu dan rotan memberikan “peluang besar” untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Kelebihan bambu dan rotan serta spesies hutan penting lain adalah pelaksanakan adaptasi dan mitigasi secara simultan dengan berfokus pada spesies yang benar-benar menjadi sumber daya luar biasa bagi manusia,” ujar Pachauri.

Penelitian oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR) dan Internasional Network for Bamboo and Rattan menunjukkan nilai bambu sebagai sumber daya rendah karbon untuk makanan, material konstruksi, serat dan bahkan energi ketika sisa material digunakan sebagai arang. 

Bambu dan rotan adalah dua dari banyak produk hutan bukan kayu (PHBK) yang seringkali tak masuk hitungan informasi kebijakan karena tidak secara jelas diklasifikasi sebagai pertanian atau kayu. Akibatnya, bambu tidak masuk dalam pantauan, baik kementerian pertanian atau kehutanan, kata Manoj Nadkarni, Manajer Program Produk Hutan Bukan Kayu di INBAR.

Mengingat hal ini, “Tata kelola berkelanjutan produk hutan bukan kayu memerlukan banyak koordinasi,” kata Hans Friederich, Direktur Jenderal INBAR.

Di Indonesia, Kementerian Kehutanan mengakui bahwa PHBK memerlukan perhatian lebih dalam kebijakan, kata Tachrir Fathoni, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Fathoni memaparkan bahwa kayu hanya bisa mewakili 10 persen dari nilai yang ditemukan dalam hutan, sementara 90 persen nilai ektraksi lebihnya, ada pada PHBK.

Dalam sebuah rilis yang diterima Medialingkungan dari CIFOR mengatakan, sebagai upaya memberi “rumah” bagi kebijakan PHBK, kementerian Kehutanan melakukan promosi beragam PHBK melalui beberapa varian program khusus. Kementerian juga telah mengidentifikasi dan mengklasifikasi lebih dari 500 PHBK di Indonesia.

“Satu dekrit penting menginstruksikan pemegang ijin memberi akses pada desa hutan dan masyarakat dalam tata kelola hutan, termasuk akses pada produk hutan bukan kayu, “ kata Fathoni.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pada 2009, kementerian menciptakan strategi pengembangan PHBK, memilih beberapa produk khusus dari wilayah percontohan.

Disamping itu, Fathoni juga menyoroti beberapa area yang membutuhkan upaya ekstra dalam mendukung pengembangan PHBK di Indonesia. Terdapat beberapa maslah yang dianggap masih mendekap keberhasilan program tersebut, yakni  masalah akurasi data dan informasi, pembangunan industri hulu dan hilir, dan keterbatasan ketersediaan teknologi pemrosesan.

Strategi PHBK Indonesia menawarkan contoh positif upaya pemerintah nasional memberi peran PHBK seperti bambu dan rotan. Panel menyimpulkan bahwa upaya seperti ini seharusnya dikembangkan. Penelitian dan komunikasi adalah dua celah penting yang dilihat panel dalam pengembangan bambu dan rotan. Friederich meminta lebih banyak penelitian produksi dan penggunaan industrial bamboo.

Sebagai tambahan, panel meminta komunikasi lebih baik untuk membujuk konsumen membeli lebih banyak bahan material seperti bambu dan rotan.

“Masih ada orang menyebut bambu sebagai kayu orang miskin; saya menyebutnya kayu orang cerdas,” katanya. “Bagaimana kita meyakinkan orang tidak membeli jati tetapi membeli bambu,” katanya pada rilis ini.

Pachauri meminta industri swasta mengisi celah ini. “Ini benar-benar tugas bagi disainer, pengiklan, orang pemasaran sehingga persepsi kita berubah soal bambu ini,” katanya. “dan itu akan membuat perubahan besar di keseluruhan lingkaran produksi, konversi dan pemasaran.”  (MFA)

Tuntut Presiden, Petisi Khusus "Tolak Reklamasi Teluk Benoa" Dilayangkan

Published in Nasional
Jumat, 06 Juni 2014 20:03

Medialingkungan.com – Reklamasi Teluk Benoa menuai banyak respon negatif para penggiat lingkungan dan secara khusus oleh masyarakat setempat. Pasalnya, reklamasi ini menyebabkan banyak persoalan  yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup di Teluk Benoa.

Dulunya Teluk benoa merupakan daerah konservasi pesisir, namun pemerintah melakukan perubahan dengan terbitnya keputusan pemerintah melalui Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian yang berupaya merevisi Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Menaggapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup  (Walhi) beberapa waktu lalu mengirimkan sebuah surat terbuka kepada Presiden SBY yang mengkritisi rencana reklamasi Teluk Benoa.

Ia menilai, kebijakan pemerintah tersebut tidak pro-lingkungan. Dalam surat tersebut, sangat jelas bahwa Walhi menentang keras revisi pemerintah mengenai tata ruang wilayah di Denpasar.

Manager Unit Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Satyahaprabu menambahkan, upaya reklamasi ini ditengarai hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial baru. Nelayan akan kehilangan pendapatan, terumbu karang dan mangrove akan rusak serta terjadi banjir. 

Sementara itu, sekumpulan penggiat lingkungan Kota Denpasar juga ikut melayangkan petisi yang menentang reklamasi Teluk Benoa. Petesi ini yang juga ditujukan ke Presiden RI ini berisi keluhan warga tentang kesulitan memperoleh air bersih.

Hingga berita ini terbit, tanda-tangan yang berhasil diperoleh oleh penggiat lingkungan bersama Superman Is Dead, Navicula, Nosstress mencapai 7.644 orang. Tanda-tangan ini dianggap sebagai bukti kepedulian masyarakat se-indonesia terhadap lingkungan, terlebih sajian panorama indah yang terlahir alami dari Negara kepulauan Nusantara yang sangat pernting untuk dipelihara.

Berikut ini merupakan isi petisi yang dilayangkan kepada Presiden Sulsilo Bambang Yudhoyono;

Bapak Presiden,

Rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa resah dan tegang. Sebab Teluk seluas 838 hektar ini mau diurug atau direklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI)

Pasti Bapak tahu, reklamasi atas Teluk ini melanggar Perpres “Konservasi” Sarbagita, yaitu Perpres No 45/2011 yang dibuat oleh Bapak sendiri. Isinya menyatakan Teluk Benoa Bali adalah kawasan konservasi perairan. Karena itu ia tidak boleh direklamasi. Lihatlah kembali oleh Bapak bunyi Pasal 55 ayat (5).

Kami seniman musik, Pak Presiden. Bukan ahli hukum. Tapi tidaklah sulit bagi kami untuk mengerti isi Perpres itu. Sebagai warga negara malah kami diwajibkan mengerti.

Bagi kami yang lahir, tumbuh besar dan hidup di Bali, mereklamasi (mengurug) perairan teluk demi keuntungan bisnis dari daratan buatan adalah ancaman!

Sekarang saja mulai terjadi krisis air di Bali Selatan akibat pembangunan masif pariwisata. Air bersih di sana terkuras oleh mesin-mesin penyedot air yang mengisi kolam renang hotel-hotel mewah, villa-villa privat megah, dan lapangan golf. 

Bapak Presiden, acapkali, bak mandi di rumah warga kering. sumber air bersih semakin diarahkan ke pipa-pipa area lapangan golf, pusat perbelanjaan, areal hiburan wisata kelas Disneyland, gedung sekelas Sydney Theatre, art center, dan hotel-hotel mewah, villa-villa, apartemen dan jenis akomodasi lainnya yang akan berdiri di atas pulau buatan tersebut.

Bapak Presiden, masa jabatan Bapak segera berakhir. Karena itu kami ingin agar Bapak mewariskan kebajikan bagi generasi ke depan, yaitu dengan tidak melakukan upaya-upaya revisi status konservasi ke non konservasi atas Teluk ini. Kami dengar Bapak meminta Dosen Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra untuk mencari celah revisi. Semoga kami salah dengar.

Akhirnya, kami ingin mengajak siapa saja yang sangat mencintai keindahan dan kekayaan alam Bali dan Indonesia, termasuk Pak @SBYudhoyono

untuk lebih memahami Peraturan Presiden, disini

(MFA)

Peluang REDD+ Hambat Transaksional Konversi Hutan

Published in Nasional
Minggu, 01 Juni 2014 14:59

Kajian global: Inisiatif REDD+ menghadapi tantangan – dan peluang

Medialingkungan.com – Dari ratusan inisiatif percontohan yang dirancang untuk menguji kemungkinan reduksi emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan (REDD+) pada forum hutan se-Asia Tenggara bulan lalu, dipaparkan 23 inisiatif hutan karbon berdasarkan saran dari ahli riset yang telah melakukan penelitian tersebut dalam selang beberapa tahun terakhir.

Ahli riset ini menyarankan bahwa sebuah tindakan harus dilakukan untuk memperjelas kepemilikan lahan di negara berkembang kaya hutan, dan untuk meningkatkan keberlangsungan ekonomi REDD+ atau berisiko membahayakan upaya menurunkan deforestasi dan mitigasi perubahan iklim.

Besarnya hambatan serta belum jelasnya kesepakatan iklim dari sejumlah pemrakarsa inisiatif tersebut menimbulkan hilangnya antusiasme terhadap REDD+, demikian menurut riset yang dipimpin Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

"Para pemrakarsa inisiatif bersemangat, mereka adalah sekelompok orang yang percaya apa yang mereka lakukan untuk melindungi hutan," kata William Sunderlin, ilmuwan senior CIFOR dalam rilis yang dikirim via email ke Medialingkungan kemarin (31/05/2014).

Ia juga mengatakan, walaupun menghadapi tantangan besar yang akarnya berada di luar batas proyek yang ditangani, terutama ketidakamanan penguasaan lahan dan apa yang disebut ‘ketidakberuntungan ekonomi’ REDD+, namun menanggapi persoalan tersebut, sebuah inisiatif subnasional ini memerlukan dukungan lebih dari proses nasional dan internasional dalam menciptakan keadaan yang memungkinkan REDD+ berfungsi seperti yang diinginkan.

Sunderlin menambahkan, pada awal kemunculannya tahun 2007 silam, REDD+ ditujukan sebagai mekanisme menjanjikan dalam memperlambat perubahan iklim antropogenik dengan menyediakan insentif finansial bagi keberlangsungan hutan. Hal yang demikian ini mengingat, hutan menyerap karbon dari atmosfer dan bahwa deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi terhadap 15 persen emisi gas rumah kaca global.

Dalam rilis tersebut, ia juga memberi contoh bahwa di Indonesia, pengemisi gas rumah kaca terbesar ketiga dunia, lebih dari 75 persen emisi datang dari konversi hutan menjadi peternakan, pertanian dan tentu kebakaran gambut yang jika dihitungan kasar, setara dengan emisi yang diproduksi oleh 400 juta mobil setiap tahun.

Konferensi mencoba untuk memberi pandangan baru terhadap REDD+ bahwa bahwa upaya ini berbentuk insentif berbasis kinerja. Seperti diamanatkan aslinya, REDD+ akan menghasilkan arus pendapatan dengan menetapkan nilai finansial atas karbon, dimana pengelola hutan menerima pembagian pendapatan tersebut hanya jika mereka menghasilkan reduksi emisi atau meningkatkan stok karbon.

“Insentif bersyarat membuat REDD+ menjadi dorongan tambahan, walaupun agar sistem ini bekerja, harus ada kejelasan arus penghasilan dan ini harus jelas siapa yang mendapat keuntungan,” kata Sunderlin.

“Riset kami menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut lemah, dan pada aspek inilah perhatian perlu difokuskan.”

Pemanfaatan lahan yang diperebutkan

Ketidakamanan penguasaan lahan atas hak memiliki, akses atau memanfaatkan lahan, tetap menjadi tantangan terbesar bagi pemrakarsa, menurut temuan riset ini.

“REDD+ dibangun di tempat aturan kepemilikan seringkali tidak jelas dan bersaing. Tetapi, sistem penghargaan REDD+ memerlukan kejelasan siapa yang memegang hak hutan atau karbon, siapa yang bertanggungjawab mereduksi emisi, dan siapa yang dapat mengklaim manfaat,” ujarnya.

Dalam survei desa di lima negara yang terlibat REDD+, lebih dari separuh respondennya melaporkan ketidakamanannnya terhadap penguasaan lahan, dan lebih dari seperlimanya tidak bisa mengusir pendatang yang tidak diinginkan.

Lebih jauh lagi, mengingat masalah penguasaan lahan umumnya adalah masalah nasional dalam ruang lingkup dan faktor asal-usul. Penyelesaikan kasus ini seringkali berada di luar kontrol para pemrakarsanya. Tantangan ini walaupun terasa menakutkan, namun kata pemimpin riset dari CIFOR ini, kasus tersebut bukan hal yang tidak bisa diatasi, jika saja, terobosan reformasi penguasaan lahan mulai terbentuk.

Ia kembali mencontohkan fakta Di Indonesia bahwa pemerintah Indonesia meluncurkan Inisiatif Satu Peta (One map) untuk meningkatkan penguasaan lahan dan perencataan pemanfaatan lahan. Ia juga menyanjung keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 lalu yang bertujuan memberi masyarakat asli (adat) akses serta hak kepemilikan atas lahan yang dianggap sebagai hutan adat.

Terobosan bangkitkan obsesi REDD+

Dalam rilis ini juga ia menyarankan agar semua orang yang ingin merasakan manfaat REDD+, harus terlebih dahulu menghasilkan pemasukan, dan aliran pendapatan REDD+ yang awalnya dirancang melalui transaksi jual beli Kredit Karbon di pasar karbon yang sebelumnya telah gagal memenuhi target.

Kesimpulan lain dalam riset tersebut menunjukkan lemahnya ikatan kesepakatan iklim internasional dalam mempengaruhi perubahan tata aturan serta adanya dominasi kepentingan sektor bisinis yang membuat lemahnya penawaran pasar karbon dalam upaya menciptakan pendapatan (income) tersebut.

“Jika Anda berpikir REDD sebagai sebuah proses tawar-menawar di tempat lelang, mereka yang menawar tertinggi memiliki kontrol terhadap hutan dan pemanfaatan lahan, tawaran dari perusahaan pertanian besar seringkali mengalahkan apa yang ditawarkan REDD+,” kata Sunderlin.

Menanggapi hal tersebut, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyarankan agar dibentuk sebuah persyaratan baru yang dapat melindungi penguasaan hutan dari proses transaksional konversi hutan sekaligus mampu memberi arus income dari REDD+.

“Hal ini bisa diubah dengan menetapkan persyaratan baru dengan kombinasi bantuan pembangunan, dana internasional atau nasional, atau sebuah mekanisme berbasis pasar baru, yang dapat menghasilkan arus pendapatan dari REDD+ dan menutup peluang ada biaya konservasi hutan,” katanya.

Lebih lanjut ia memperkirankan kisaran jumlah pendanaan proyek ini. “Proyek pendanaan hutan internasional ini piperkirakan antara 15 miliar dolar AS hingga 48 miliar pada 2020, dengan suplai kredit karbon melampaui kebutuhan 13 hingga 29 kali.”

Inisiatif seperti pada program tutup-dan-jual California memberi harapan menciptakan pendapatan melalui pasar karbon. meskipun, kata Sunderlin “tidak ada keperluan mendesak terhadap apa yang belum ada.”

Namun, ia menyebutkan, perpaduan sorotan riset terhadap tantangan dan peluang solusi, pembangunan positif berlangsung dan meningkatnya dorongan untuk beraksi bisa mengarah pada ‘solusi terobosan’. (MFA)

Pertama di Dunia, Peta Online tentang Kearifan Lokal Aborigin

Published in Informasi & Teknologi
Selasa, 27 Mei 2014 14:17

Medialingkungan.com - Peta online tentang Kearifan Lokal Aborigin telah dirilis. Dengan peta ini, informasi tentang adat tradisional bisa disampaikan dalam bentuk visual dan tertulis. Pasalnya kebanyakan informasi sebelumnya diperoleh berdasarkan penuturan secara turun-temurun secara lisan.

Dr Phillip Clarke, antropolog dan ahli ethnobiology dari Griffith University, Queensland berhasil mengakurasi peta tersebut bersama kelompok kerja Pengetahuan Biokultural Bumiputera lainnya.

Penemuan ini dinilai bisa membantu peneliti maupun pemilik lahan dalam memahami lingkungan di Australia. Menurutnya, peta baru ini akan membantu para peneliti mendapatkan pengetahuan bio-kultural bumiputera yang selama ini tak banyak diketahui.

"Tradisi Aborigin adalah sejumlah pengalaman dan sudut pandang yang disampaikan turun-temurun. Sedangkan peta ini berdasarkan literatur," ucap Dr Clarke.

"Peta ini akan menunjukkan pada mereka yang menjalankan peternakan atau taman nasional, mahasiswa, peneliti, di mana mereka bisa mendapatkan catatan tertulis tentang informasi tradisional yang penting," sambungnya.

Menurut Dr Clarke, meskipun belum dalam performa yang sempurna, namun peta ini sudah dapat menunjukkan pengetahuan tradisional tentang satwa atau tumbuhan, juga teknik menanggulangi kebakaran hutan.

"Peta ini langsung menunjukkan bahwa, selain beberapa hal yang sudah ditulis tentang daerah tenggara ujung dan sekitar semenanjung Cape York, benar-benar belum ada tulisan tentang Queensland," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, peta ini cocok untuk menunjukkan arah yang sebaiknya diikuti oleh para ahli ekologi dan lain-lainnya untuk merekam pengetahuan di wilayah Australia.

Menurut Dr Clarke, perekaman tersebut amatlah penting. "Para ahli ekologi memiliki banyak kesamaan dengan para bumiputera. Para bumiputera ini melihat lingkungan hidup tidaklah sebagai hal tunggal, melainkan sebagai bagian dari masyarakat. Mereka menghubungkan berbagai kejadian dengan apa yang dilakukan nenek moyang mereka. Misalnya, mekarnya bunga tanaman tertentu adalah tanda bagi mereka bahwa saat ini banyak ikan di sungai,” jelasnya.

Kaum Aborigin memiliki pandangan holistik mengenai lingkungan hidu, sehingga dapat memudahkan pekerjaan para ahli ekologi.

Dalam pembuatan peta ini, kata Dr Clarke, ada ironi yang menyelimuti penyusunan peta ini. Dua orang yang membantu membuat perbatasan peta Australia, penjelajah Robert O'Hara Bourke dan William John Wills, tewas pada tahun 1860 karena mereka tak memiliki cukup banyak pengetahuan seperti yang saat ini tengah diperkaya dalam peta tersebut.

"Jelas, saat mereka menyeberangi gurun di tengah benua, mereka tak memahami betul lingkungan hidup, apalagi memahami apa yang bisa dimakan. Saat itu, seharusnya pengetahuan bio-kultural Aborigin bisa jadi sangat membantu, tapi mereka tak ingin terlibat dalam itu, dan karena itu, mereka menderita," katanya.

Ini membuktikan pentingnya informasi pemetaan dalam penelitian khusunya untuk ahli ekologi seperti yang dituturkan oleh Dr Clarke.

"Saya gunakan itu sebagai contoh akademis tentang seberapa penting pengetahuan ini," kata Dr Clarke. (MFA)

 

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia  

Published in Nasional
Sabtu, 24 Mei 2014 22:16

Medialingkungan.com – Setiap tanggal 5 Juni, pasca ditetapkan pada tahun 1972 oleh Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) sebagai Hari Lingkungn Hidup Sedunia, kini seluruh negara di penjuru dunia memperingatinya sebagaiajang campaign untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan dan mendorong perhatian serta tindakan politik di tingkat dunia.

Tahun ini, peringatan ini mengusung tema “Raise your voice not the sea level”. Menlh menyebutkan, tema ini sangat relevan dengan Indonesia, karena selain sebagai negara kepulauan dengan 13.466 pulau dan dengan panjang pesisir 95.181 km, sekitar 60 persen penduduk juga bermukim dan menyumbang 6,45 persen GDP nasional.

Selain itu, wilayah pesisir mempunyai potensi SDA yang sangat menakjubkan yaitu 14 persen terumbu karang dunia, 27 persen mangrove dunia serta 25 persen ikan dunia, dengan berbagai biota yang hidup didalamnya. Bahkan disebut sebagai Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, karena memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang.

Peringatan hari lingkungan hidup tahun 2014 ini diharapkan menjadi momentum  pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih konsisten dengan komitmen yang lebih tinggi. Sumber daya alam (SDA) yang kita miliki perlu dikelola untuk masyarakat dengan tidak hanya mempertimbangkan generasi masa kini tetapi juga generasi yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup mendorong pemanfaatan SDA secara arif.

Pada peringatan kali ini, Balthasar Kambuaya beri sambutan khususnya pada masyarakat Indonesia.

“Saya mengingatkan bahwa sesuai tema hari lingkungan hidup tahun ini, maka perhatian terhadap kerusakan serta dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir menjadi hal yang penting untuk diperhatikan”, Ujar Balthasar.

Dalam sambutannya, ia juga mengatakan, kesamaan pandang dan langkah antara pemerintah dan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan, demikian halnya dengan keterlibatan masyarakat dan dunia swasta. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan SDA yang tidak berkelanjutan, dapat mengganggu ketahanan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam peri kehidupan masyarakat. Ketahanan lingkungan hidup adalah kunci untuk menjaga jasa ekosistem dan menghindari dari bencana lingkungan khususnya dampak perubahan iklim. Ketahanan lingkungan meliputi upaya pemulihan/perbaikan lingkungan dan pengelolaan sumberdaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya sehingga tercapai stabilitas ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

“Saya berharap dengan komitmen dan kerjasama kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia temasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tambahnya”. (DN)

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup.

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini