medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Sekitar 50 Objek Pariwisata Indonesia Dikelola Asing

Published in Nasional
Kamis, 01 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com – Besar potensi kekayaan alam Indonesia khususnya di bidang pariwisata sangat besar, namun tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Permasalahannya terletak pada pendanaan. Besaran total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak sanggup mengoptimalkan sektor pariwisata Indonesia.Pemerintah kemudian menyerahkan pengelolaan obyek wisata ini kepada. Konsekuensinya tentu keuntungan yang didapat, dibagi berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak. Untuk kebanyakan kasus, keuntungan yang dihasilkan akan dibagi dua.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, belum lama ini, telah sepakat untuk merevisi aturan dengan memperbesar peranan asing di sektor pariwisata Indonesia. Rencananya, investor luar negeri yang sebelumnya bisa menanamkan modal hanya 49 persen di wahana rekreasi berbasis alam, kini berkisar hingga 70 persen.Efeknya, peran masyarakat lokal semakin kecil dan hasil akhirnya tentu saja menurunkan kesejahteraan masyarakat dan semakin dekat ke jurang kemiskinan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengakui bahwa sektor pariwisata berada pada peringkat kelima prioritas pengalokasian APBN negara. Tercatat pada 2013, sektor ini mampu menyumbang devisa negara mencapai US$ 10 miliar,Dari total pendapatan tersebut kemudian akan dibagi atas bersaran persentase kepemilikan objek pariwisata itu. Pasalnya, saat ini, sekitar 29 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sudah dikelola asing seperti Australia, Amerika Serikat, Swiss, Prancis, Brasil, Singapura dan Thailand.

Sementara, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP Sudirman Saad mengatakan, dari data yang dimiliki KKP, terdapat lebih dari 50 pulau, yang pusat wisata baharinya yang kini dikelola oleh investor asing.Modus yang ia gunakan yakni menikahi Warga Negara Indonesia (WNI), kemudian kepemilikiannya diatasnamakan WNI yang mereka nikahi."Modus mereka adalah menikahi Warga Negara Indonesia, lalu investasi mereka diatasnamakan istri mereka itu. Kita ingin mereka bentuk PT (Perseroan Terbatas) untuk usaha mereka dan tidak dalam individu," ujarnya. (MFA)

 

Halaman 7 dari 7

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini