medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

CIFOR: Bagaimana Seharusnya Manfaat REDD+ Didistribusikan?

Published in Internasional
Kamis, 08 Oktober 2015 14:32
  • Email
Hak bersama memanfaatkan produk hutan haruslah aman – dan manfaatnya harus terdistribusi secara merata dan adil di antara individu peserta. (Gambar : CIFOR/Aulia Erlangga) Hak bersama memanfaatkan produk hutan haruslah aman – dan manfaatnya harus terdistribusi secara merata dan adil di antara individu peserta. (Gambar : CIFOR/Aulia Erlangga)

Medialingkungan.com – Sejak 1997, melalui mandat Protokol Kyoto, Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) menjadi keputusan bersama sebagai upaya internasional terbesar yang saling terkoordinasi dalam membalikkan tren deforestasi dan degradasi hutan secara global.

REDD+ mengalami banyak revisi sepanjang Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) dan tetap menjadi satu item paling dominan dalam agenda Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC).

Desain REDD+ menjadikan negara-negara saling memiliki ikatan sekaligus kewajiban legal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca -- seperti dicatat IPCC, reduksi dan pencegahan deforestasi merupakan solusi yang harus dilakukan sesegera mungkin untuk mengamankan stok karbon dunia dan mengurangi emisi global.

COP21 dijadwalkan berlangsung di Paris pada Desember 2015. Konferensi ini sekaligus mengukuhkan berakhirnya Protokol Kyoto dan mengumpulkan hal yang dapat dipelajari berdasarkan tracking kegiatan REDD+ sejauh ini.

SEBARAN MANFAAT adalah satu aspek REDD+ yang mendapat banyak perhatian. Seluruh pihak mengakui pentingnya kesetaraan terhadap distribusi manfaat proyek REDD+.

Namun, menurut Esther Mwangi, peneliti utama Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) yang memiliki spesialisasi dalam hak properti dan tenurial menganggap bahwa REDD+ masih menghadapi beberapa risiko dalam hal memburuknya ketidakadilan yang terjadi saat ini.

Krister Andersson adalah profesor Ilmu Politik Universitas Colorado, Boulder, spesialisasi dalam politik dan tata kelola lingkungan.

“Dalam persiapan menghadapi COP21, penting untuk mengkaji keberhasilan sebaran manfaat REDD+ dan melihat area mana yang perlu lebih diperhatikan dalam disain proyek masa datang,” tulisnya dalam Blog CIFOR.

Ia menambahkan, bukti keberhasilan dari proyek REDD+ masih minim untuk menggambarkan capaian REDD+ memberikan dampak yang setara. Hal ini mengindikasikan bahwa masih sangat sedikit pelajaran empirik yang bisa diperoleh dari tahap pengembangan REDD+ ini.

“Kritik terhadap REDD yang secara tak sengaja memperburuk ketidakadilan yang ada; temuan menunjukkan bahwa ketika hak tenurial (de jure an de fakto) secara legal terdefinisi dan terjaga dalam praktiknya, memungkinkan sebaran manfaat lebih adil,” jelasnya.

Penelitian terbaru menggunakan dua kumpulan data besar mengeksplorasi bagaimana hak tenurial mempengaruhi sebaran manfaat.

Kumpulan data pertama diambil dari Institusi dan Penelitian Kehutanan Internasional yang mencakup 582 catatan produk hutan dari 350 kelompok pengguna di 14 negara berkembang yang tersebar di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Penelitian ini menunjukkan, ketika hak bersama memanfaatkan produk hutan terjaga, manfaat produk hutan terdistribusi secara adil kepada para individu yang berpartisipasi.

“Namun, temuan ini bergantung pada tingkat keragaman etnik kelompok pengambil manfaat. Pada tingkat keragaman etnik lebih tinggi, ditemukan keadilan lebih rendah dalam distribusi manfaat dan begitu sebaliknya,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa proyek REDD+ di area dengan keragaman etnik memerlukan tindakan penguatan lebih untuk mencegah penguasaan elit oleh kelompok etnik tertentu.

Menurut tim peneliti itu, bahkan dalam konteks ketika kepemilikan lahan jelas, distribusi hak memanfaatkan produk hutan, seperti kayu dan kayu bakar, bisa tetap tidak jelas.

“Hal ini penting bagi perancangan efektif mekanisme sebaran manfaat, karena dengan tenurial terjaga dengan tanpa hak pemanfaatan terdefinisi jelas, orang bisa ditinggalkan tanpa potongan kue penghidupan hasil hutan yang layak.”

Hak pemanfaatan yang tak terdefinisi dalam REDD+ memberi ruang bagi elit menguasai dan memperbesar ketidakadilan ekonomi masyarakat bergantung-hutan. Untuk itu menurutnya, perlu pengamanan hak pemanfaatan hasil hutan.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini bergantung pada keragaman etnik lokal. Di satu sisi, memperkuat hak kepemilikan dan pemanfaatan penting, secara sendiri hal ini menyelesaikan masalah ketidakadilan etnik. Namun, di sisi lain, ketidakseimbangan perlu dikenali dan dihitung dalam merancang mekanisme sebaran-manfaat.

Jika tidak, upaya mengamankan hak hanya akan berdampak terbatas pada peningkatan mekanisme sebaran-manfaat.

Hak yang terdefinisi jelas atas produk hutan, seperti buah, kacang-kacangan, tanaman obat, kayu bakar atau kayu, bisa berbentuk ijin pemerintah, hak de fakto memanfaatkan atau pengakuan legal kelompok pengguna. {Fahrum Ahmad}

 

 

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini