medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Indonesia Belum Patuh Keputusan APEC Mengenai Bea Masuk Barang Ramah Lingkungan

Published in Internasional
Selasa, 17 November 2015 09:42
  • Email
Konferensi APEC di Manila, Filipina 2015 (Gambar: APEC2015) Konferensi APEC di Manila, Filipina 2015 (Gambar: APEC2015)

Medialingkungan.com – Pemerintah Indonesia belum konsisten terhadap kesepakatan forum Asia-Pacific Economy Cooperation (APEC) 2012 mengenai Annex Komunike Vladivostok yang memuat pembebasan tarif pajak atau bea masuk untuk 54 barang produksi yang ramah lingkungan (Environmental Goods).

Khusus untuk seluruh negara anggota APEC, seharusnya melalui kesepakatan itu, semua barang yang dianggap ramah lingkungan dikenakan penurunan pajak sebesar 5 persen. Dalam Annex C, misalnya, barang yang masuk dalam kategori Environmental Goods, seperti komponen panel surya, boiler biomassa, pengendali polusi udara industri, dan turbin panas bumi termasuk dalam kesepekatan penurunan pajak itu.

Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Deny Wachyudi Kurnia berdalih bahwa pemerintah memiliki alasan tersendiri belum menjalankan kesepakatan itu.

Menurut Deny, pemerintah Indonesia belum cukup baik menjalankan program perlindungan bagi industri dalam negeri. Pemerintah memprediksi, dengan penerapan tarif bea masuk yang rendah, maka berpotensi mengancam stabilitas keberlangsungan industri dalam negeri yang juga memproduksi barang ramah lingkungan.

Lebih lanjut ia jelaskan, belum diterapkannya kebijakan tersebut tidak berarti Indonesia melanggar kesepakatan dan hukum APEC. Ia menganggap, APEC adalah forum kerjasama dengan hasil kesepakatan yang tidak memiliki payung hukum tetap.

Ia membandingkan bahwa APEC berbeda dengan hasil kesepakatan dibuat dalam World Trade Organization (WTO) maupun pakta perdagangan bebas (Free Trade Area/FTA) yang memiliki mekanisme penyelesaian sengketa apabila ada salah satu negara yang melanggar kesepakatan.

"Di APEC, mengingat keputusannya non-hukum, maka jewerannya juga non-hukum. Misalnya Indonesia diingatkan terus secara politik, atau dalam situasi lebih buruk adalah 'dibalas' secara non-hukum," tutur Deny kepada CNN Indonesia di Manila, kemarin (16/17).

Deny juga menyangkal bahwa belum diterapkannya penurunan tarif bea masuk oleh Indonesia bukan karena Indonesia menuntut adanya asas timbal balik penurunan tarif bea masuk bagi barang ekspor Indonesia di sejumlah negara regional APEC.

"Untuk kasus Environmental Goods ini, kesepakatan semua anggota APEC adalah secara seragam menurunkan 54 tarif lines ke maksimal 5 persen. Jadi keputusan Indonesia tidak terkait pembalasan apapun," ujarnya.

Pada penyelenggaraan APEC tahun 2012 lalu, isu perdagangan dan liberisasi investasi menuntut industri yang menghasilkan produk ramah lingkungan. Para petinggi APEC meyakini bahwa melalui penurunan tarif untuk Environmental Goods menunjukan adanya komitmen dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini