medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Akibat Konflik Lahan, Warga Muara Tae Gelar Ritual Sumpah Adat melalui Penggalangan Donasi Dana

Published in Nasional
Kamis, 24 April 2014 13:59
  • Email
Buldoser yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk membuka hutan adat di Muara Tae, Kutai Barat, kalimantan Timur. (Gambar:Margaretha Beraan/AMAN Kaltim) Buldoser yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk membuka hutan adat di Muara Tae, Kutai Barat, kalimantan Timur. (Gambar:Margaretha Beraan/AMAN Kaltim)

Medialingkungan.com – Muara Tae merupakan kampung komunitas suku Dayak Benuaq yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Persoalan konflik lahan yang menimpa warga Muara Tae sejak tahun 1971 hingga saat ini masih menjadi polemik.Kini warga Muara Tae masih terus berupaya mempertahankan sisa hutan mereka yang berada di wilyah sengketa.

Dari hasil penelusuran Mongabay, alur kasus yang menimpa warga Muara Tae terjadi saat perusahaan HPH PT Sumber Mas membuka areal konsesi hutan yang diteruskan dengan penanaman HTI pada tahun 1971 silam.

Kemudian, pada tahun 1999 terjadi konflik yang disertai penangkapan warga oleh polisi sejak perusahaan perkebunan PT London Sumatra masuk disana empat tahun sebelumnya.

Selain konflik lahan dengan perusahaan-perusahaan sawit, di wilayah lain bentang di Kecamatan Jempang juga telah berubah menjadi area konsesi tambang batubara yang konsesinya dimulai sejak keberadaan PT Gunung Bayan Pratama Coal tahun 1993.

Tiga tahun terkahir, tercatat dua perusahaan sawit yaitu PT Munthe Waniq Jaya Perkasa (PT MWJP) dan PT Borneo Surya Mining Jaya (PT BSJM) beroperasi membuka perkebunan sawit di lima kampung yang berada di kecamatan Siluq Ngurai yaitu Kenyanyan, Rikong, Kiaq, Tendik dan Muara Ponak. 

Salah satu wilayah yang menjadi lokasi pembukaan perkebunan sawit yakni pada blok hutan adat Utaq Melinau seluas 638 hektar berada di perbatasan antara dua kampung yaitu Muara Ponak dan Muara Tae yang masih menyisakan sengketa.

Bagi masyarakat Muara Tae, wilayah tersebut dianggap masih merupakan bagian dari wilayah yang telah digarap turun temurun, mereka beranggapan lahan tersebut telah dilepaskan secara sepihak oleh masyarakat Muara Ponak kepada pihak perusahaan perkebunan. Hingga saat ini, kedua komunitas bersikukuh bahwa blok hutan tersebut adalah bagian dari wilayah adat mereka. 

Pada tahun 2012, Bupati Kutai Barat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 146/3 yang menetapkan batas wilayah antara kampung Muara Ponak, Kecamatan Siluq Ngurai dengan kampung Muara Tae kecamatan Jempang.

Dalam SK tersebut, Bupati menyebutkan bahwa warga Muara Ponak adalah pemilik sah dari wilayah tersebut. Tidak puas dengan keputusan Bupati tersebut, warga Muara Tae membawa persoalan tersebut ke pengadilan.  Kalah di tingkat pengadilan pertama, saat ini warga Muara Tae membawa persoalan ini ke tingkat kasasi.

Sembari menunggu proses hukum yang masih berjalan, kelompok SPLT (Sempekat Pesuli Lati Takaaq) atau Sepakat Mengembalikan Hutan Adat Kita,berencana menggelar acara  Dayak Benuaq Berinuk (Dayak Benuaq Berkumpul) sebuah upaya transendental-spiritual untuk meminta petunjuk roh leluhur untuk menentukan siapa pihak sah yang berhak atas tanah tersebut.

“Rencananya dimulai sekitar tanggal 10 Mei 2014, hingga 64 hari kedepannya.  Tidak saja warga Muara Tae, tetapi lima kampung lainnya termasuk Muara Ponak diundang, pihak perusahaan hingga Bupati juga akan diajak bersumpah secara adat,” jelas Ruwi melalui telepon kepada Mongabay Indonesia.

Ambrosius Ruwindrijarto, Salah seorang voluntir, peraih penghargaan Magsaysay Award 2012 lebih lanjut menjelaskan bahwa ia bersama voluntir lainnya sedang membantu persiapan ritual sumpah adat ini melalui penggalangan donasi dana.

Bukan hanya itu, mereka juga melakukan penggalangan berbentuk upaya spiritual lewat doa dan meditasi. Yang mana bagi masyarakat Dayak Benuaq merupakan ritual sakral. Bukan hal sembarangan dilakukan, karena kepercayaan itulah yang nantinya menjadi hukuman bencana dan akan jatuh kepada pihak yang bersalah.

Dengan ritual sumpah adat dipercaya roh para leluhur akan memberikan petunjuk siapa pemilik sah lahan sengketa yang pada akhirnya akan memperjelas kepemilikan secara adat.

Penggalangan donasi ini menargetkan terkumpulnya dana sekitar Rp. 160 juta untuk membiayai pembelian kerbau, babi, ayam, konsumsi, mendatangkan benda-benda pusaka, pawang dan kehadiran para tetua. Diketahui, hingga saat ini telah terkumpul sekitar 50 persen dari target tersebut.

Untuk mempertahankan sisa hutan di wilyah sengketa,warga Muara Tae membangun pondok jaga di dalam hutan. Selain itu, mereka juga melakukan pemetaan kawasan adat, menginventasir keanekaragaman hayati dan menyiapkan pembibitan jenis-jenis pohon lokal untuk merestorasi areal yang dulunya hutan. (MFA)

sumber: mongabay Indonesia

 

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini