medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Gawat, Habitat Satwa Sumatera Makin Berkurang

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 14:48
  • Email
Temuan RAN yang mendokumentasikan pembukaan hutan skala besar terkait rantai pasok merek besar global termasuk diantaranya Wilmar dan PepsiCo (Gambar: Hijauku) Temuan RAN yang mendokumentasikan pembukaan hutan skala besar terkait rantai pasok merek besar global termasuk diantaranya Wilmar dan PepsiCo (Gambar: Hijauku)

Medialingkungan.com – Organisasi lingkungan Rainforest Action Network (RAN) menyebutkan bahwa pembukaan lahan di hutan hujan dataran rendah primer ekosistem Leuser mengakibatkan habitat hewan gajah, harimau, dan orang utan Sumatera semakin berkurang.

Direktur Kampanye Agribisnis RAN, Gemma Tillack seperti dilansir Antara News juga memamparkan kehilangan tragis habitat penting satwa liar yang terancam punah ini merupakan tindakan pembangkangan oleh perusahaan nakal yang telah diawasi sebelumnya oleh pemerintah untuk secara ilegal menghancurkan hutan hujan ekosistem Leuser.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Kerusakan yang diakibatkan pembukaan hutan tersebut diyakini dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di hilir.

Menurut laporan RAN, habitat gajah Sumatera yang kian kritis diakibatkan karena perluasan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan tingginya konflik antara gajah dengan manusia pada masyarakat.

Selain itu hal tersebut juga bisa menjadi ancaman serius bagi pertanian serta kesehatan dan kelangsungan hidup gajah.

Tillack menuturkan aktivitas tersebut merupakan pelanggaran terhadap moratorium yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2016 dan juga instruksi Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 17 Juni 2016 yang memerintahkan perusahaan untuk menghentikan seluruh kegiatan penebangan hutan, termasuk di daerah yang telah mendapatkan izin.

"Pemerintah harus segera melakukan segala bentuk intevensi yang diperlukan untuk menghentikan pembukaan hutan dan membatalkan izin perusahaan," kata Tillack. (Andi Wahyunira)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini