medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Indonesia Gagas Perhutanan Sosial Pada COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:00
  • Email
Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Erna Rosdiana (kiri) bersama Hasbi Berliani (kanan) dari Program Manager Sustainable Environmental Governance menjadi Pembicara pada Diskusi Panel di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim (COP23/UNFCCC). (Gambar: Antara Foto) Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Erna Rosdiana (kiri) bersama Hasbi Berliani (kanan) dari Program Manager Sustainable Environmental Governance menjadi Pembicara pada Diskusi Panel di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim (COP23/UNFCCC). (Gambar: Antara Foto)

Medialingkungan.com - Pemerintahan Jokowi-JK perkenalkan lebih luas program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Konferensi Perubahan Iklim (COP23) di Bonn, Jerman (9/11/17).

Program ini, menjadi jalan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prabianto mengatakan dengan perhutanan sosial, maka masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Di sisi lain, melalui program perhutanan sosial, tutupan hutan diharapkan bisa meningkat melalui implementasi pola agroforestry.

Program Perhutanan Sosial yang diluncurkan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan, program ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta memberi dampak positif pada upaya pengendalian perubahan iklim.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi-JK akan memberi akses pemanfaatan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan penguatan permodalan dengan melibatkan perbankan kementerian/lembaga non-kementerian dan Bank BUMN.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Erna Rosdiana mengungkapkan, hingga saat ini seluas 1,087 juta hektar hutan telah diberikan izin perhutanan sosial dengan berbagai skema.

“Program perhutanan sosial dirancang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” ujar Prabianto pada salah satu sesi diskusi yang dihadiri sejumlah peserta konferensi perubahan iklim tersebut.

Lebih jauh, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan mengungkapkan fakta penelitian yang membuktikan gas karbondioksida (CO2) yang diserap di semua hutan yang dikelola masyarakat di negara beriklim tropis, mencapai 21 ton per hektar/tahun. Sementara serapan CO2 di hutan savana hanya 5,5 ton per hektar/tahun dan di hutan sub tropis hanya 7,5 ton per hektar/tahun. (Ilham Muhammad)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini