medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

IPOP Dituding Membuat Hutan Makin Habis

Published in Nasional
Jumat, 16 Oktober 2015 14:29
  • Email
Ikrar Minyak Sawit Indonesia (IPOP) dituding lemahkan perlindungan hutan Ikrar Minyak Sawit Indonesia (IPOP) dituding lemahkan perlindungan hutan

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait darurat kabut asap Indonesia. Pernyataan itu merupakan sikap Greenpeace yang menilai pemerintah Indonesia memebrikan akses kepada perusahaan sawit untuk melindungi hutan.

“Di Tengah Krisis Asap, Pemerintah Malah Menolak Janji Perusahaan-Perusahaan Sawit untuk Lindungi Hutan,” tulisnya dalam pernyataan resmi yang diterima Medialingkungan.com, pada Kamis (15/10).

Greenpeace mengatakan, ketika wilayah Indonesia tercekik kabut asap yang terjadi akibat deforestasi, pemerintah Indonesia malah bermaksud mengganti komitmen nol deforestasi yang telah dibuat tahun lalu di New York oleh para pengusaha kelapa sawit yang menandatangani Ikrar Minyak Sawit Indonesia atau Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP).

Sebelumnya, pada Selasa malam (13/10), Menteri Koordinator Bidang Maritim, Rizal Ramli berkomentar tentang usulan membuat Dewan Produsen Kelapa Sawit dan telah menyebar ke media lokal dan internasional, termasuk Reuters.

Pemerintah, kata Rizal Ramli, berniat untuk membentuk dewan kerjasama produsen-produsen minyak sawit bersama Malaysia.

Tehitung sudah dua minggu sejak Kementerian Koordinator Perekonomian memanggil perusahaan yang telah melakukan penandatanganan IPOP -- untuk menjelaskan komitmen terkait rantai pasokan bebas deforestasi yang tidak diterima oleh Pemerintah.

Annisa Rahmawati, Juru Kampanye, Greenpeace SEA Indonesia mengatakan, dalam keadaan darurat kabut asap seperti saat ini, pemerintah Indonesia bahkan mengusulkan untuk menurunkan standar bagi perusahaan kelapa sawit, “bukannya memastikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut,” ungkap Annisa.

Krisis asap adalah dampak langsung dari deforestasi dari sektor industri minyak sawit dan kertas. “Jadi mengapa pemerintah Indonesia justru mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperburuk bencana kebakaran dengan menghancurkan lebih banyak hutan dan mengeringkan lebih banyak lahan gambut,” katanya.

Annisa menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengapresiasi perusahaan ‘nol deforestasi’ yang mencoba untuk menghentikan krisis, bukannya menambah percik api dengan memberi ‘izin untuk membakar’.

“Asap adalah bencana kemanusiaan yang dibuat oleh manusia yang memicu krisis lingkungan, mengancam kesehatan jutaan manusia, bahkan menyebabkan kematian dini,” jelasnya.

Menurut Annisa, terjadinya perusakan hutan dalam beberapa dekade ini, telah mengubah hutan dan lahan gambut di Indonesia menjadi sebuah bom iklim. “Apabila Presiden Jokowi benar-benar ingin melindungi rakyatnya dan serius dalam menghentikan kebakaran hutan, maka beliau harus berdiri bersama dengan perusahaan progresif untuk memastikan bahwa keseluruhan industri akan menghentikan kontribusinya dalam menciptakan bencana asap di tahun depan.”

Ikrar Minyak Sawit Indonesia adalah sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi produsen minyak sawit yang bertanggung jawab terbesar, namun demikian pemerintah malah mengusulkan untuk mengikuti Malaysia dan menurunkan standar.

Petani kecil dan kondisi ekonomi di Indonesia dijadikan alasan oleh industri dan pemerintah untuk menghindari tanggungjawab dalam mengakhiri deforestasi dan pengeringan gambut skala besar yang keduanya merupakan akar dari krisis kebakaran saat ini.

Pemerintah mengatakan, hal ini terkait dengan petani kecil. Perusahaan-perusahaan IPOP yang telah berikrar untuk tidak melakukan deforestasi, juga memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan petani kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka.

“Jika ikrar ini diimplementasikan,  maka hal ini akan memungkinkan  petani kecil untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan produk sawit yang bertanggung jawab dari pasar global,“ kata Annisa Rahmawati.

Sementara itu, Rashid Kang, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Cina mengatakan, Indonesia harus berhenti mencari alasan dengan menyebut Cina sebagai pasar yang siap untuk minyak sawit kotor sebagai cara untuk membenarkan kemunduran Indonesia.

Ia menambahkan, jika Cina menerima permintaan Indonesia untuk standar yang lemah, hal itu akan mengirim pesan bahwa Cina mendukung solusi dengan deforestasi yang lebih besar dan emisi karbon yang lebih banyak.

"Ini sangat tidak sejalan dengan kepemimpinan yang telah ditunjukkan Cina kepada dunia sebagai pemain besar yang bertanggung jawab dalam perundingan iklim COP 21.”

Selama perjalanan baru-baru ini ke Washington dan New York, Kepala Pemerintahan China Xi Jinping mengumumkan program -cap and trade untuk menurunkan emisi karbon, memberikan  USD 3.1 milyar untuk membantu negara-negara berkembang bertempur dan beradaptasi dengan perubahan iklim, dan menginvestasikan USD 12 milyar untuk membantu negara-negara miskin mencapai tujuan U.N. pembangunan berkelanjutan global selama 15 tahun ke depan. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini