medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Jawa Krisis Ekologi, Jokowi Tuai Kritik Lewat Petisi

Published in Nasional
Rabu, 30 Desember 2015 10:51
  • Email
Sejumlah akademisi, tokoh agama dan aktivis sampaikan keprihatinan krisis ekologi dan sosial di Pulau Jawa {Gambar: RRI} Sejumlah akademisi, tokoh agama dan aktivis sampaikan keprihatinan krisis ekologi dan sosial di Pulau Jawa {Gambar: RRI}

Medialingkungan.com – 241 orang dari kalangan peneliti, akademisi, aktivis, tokoh agama, dan masyarakat adat mengirim petisi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi desakan untuk mengubah paradigma pembangunan. Dalam petisi itu, mereka mendorong agar pembangunan yang awalnya berorientasi pada peningkatan perekonomian bergeser ke arah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan, dan berkeadilan.

Menurut kelompok itu, daya dukung lingkungan seperti di Pulau Jawa telah memasuki fase kritis. Kendati demikian, izin tambang dan proyek pembangunan infrastruktur yang berindikasi merusak lingkungan tetap dikeluarkan.

"Krisis ekologi di Jawa sudah akut. Kini kian parah dengan dibangunnya industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap batubara, dan proyek lain. Kerusakan ini memicu konflik horizontal dan vertikal," kata Soeryo Adiwibowo, ahli ekologi Institut Pertanian Bogor yang juga salah satu pemrakarsa petisi itu, di Jakarta, Selasa (29/12).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Esmi Warassih juga menyoroti konflik dalam pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. "Dari segi aturan hukum, kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di Rembang seharusnya dilindungi. Namun, atas nama tambang, seolah semua boleh. Prinsip partisipasi dalam pemberian izin juga diabaikan. Ini memperparah krisis," ujarnya seperti dilansir Kompas.

Guru Besar Kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo juga menambahkan, indikasi kehancuran ekologi Pulau Jawa ditandai dengan tingginya bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor, selain kekeringan.

Menurut Hariadi, Data Indeks Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa Jawa merupakan pulau paling rentan terhadap bencana itu.

Dari 118 kabupaten atau kota di Jawa, sebanyak 94 di antaranya memiliki risiko banjir sangat tinggi. Adapun 110 kabupaten atau kota di antaranya berisiko mengalami kekeringan.

Pada tahun 2008, Hariadi dan sejumlah akademisi diminta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuat studi tentang daya dukung Pulau Jawa.

Hal itu dilakukan atas besarnya dana yang harus dikeluarkan setiap tahun untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat banjir. Bahkan, biaya tersebut bisa mencapai trilliunan. "Dari kajian kami, bencana ini dipicu krisis ekologi. Itu mulai dari berkurangnya tutupan hutan hingga kerusakan DAS (daerah aliran sungai)," jelas Hariadi.

Peneliti dari School of Democratic Economics, Hendro Sangkoyo menyatakan, krisis ekologi bukan hanya di Jawa, melainkan juga di seluruh Indonesia.

"Di luar Jawa, banyak pulau kecil yang rapuh ekologinya telah dikapling habis untuk tambang. Misalnya, di Kepulauan Sula, Maluku Utara, 90 persen luas pulau diperuntukkan bagi konsesi tambang tanpa mempertimbangkan keberadaan penduduk lokal. Ini kejahatan karena meniadakan ruang hidup manusia," katanya.

Menurut Hendro, pertambangan yang semakin marak itu tidak semuanya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri -- industri semen, misalnya. Ketika Tiongkok menutup pabrik semen dengan alasan ekologi, mereka mengalihkan tambangnya ke Indonesia. "Perlu dipertanyakan, industri ini untuk siapa?" katanya tegas.

Melalui petisi itu, mereka berharap agar Jokowi menugasi para menteri untuk memeriksa kembali kelayakan lingkungan semua industri. Mulai dari industri semen, tambang emas, pasir besi, dan proyek-proyek lain di Jawa.

Selain itu, kelompok yang tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan itu juga berharap Presiden segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya pada kasus konflik agraria dan sumber daya alam yang dilakukan oleh oknum aparat Polri/TNI. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini