medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

JK: Candu Batu Akik Tak Boleh Usik Kelestarian Lingkungan

Published in Nasional
Rabu, 04 Maret 2015 11:50
  • Email
Sampel perhiasan dari batu akik (Gambar:pinterest) Sampel perhiasan dari batu akik (Gambar:pinterest)

Medialingkungan.com – Keindahan batu ‘hampir’ mulia atau batu akik telah menjadi lifestyle di seluruh level masyarakat. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, pria, wanita, bahkan kalangan elit pemerintah. Tren batu akik ini terdengung kencang di telinga Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).

Dalam Deklarasi Program Nasional Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, JK menekankan, semua pihak perlu memperbaiki atau menyesuaikan kembali hukum yang berlaku tentang lingkungan dan sumber daya alam. Terkait maraknya penambangan batu akik, JK juga mengimbau agar seluruh pihak menjaga kelestarian lingkungan di tengah tren batu-batuan ini.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini mengatakan, walaupun masyarakat saat ini dicandu batu akik, namun jangan abai terhadap kelestarian. "Dulu segala macam batu-batuan diangkat dari mana saja, sekarang kecuali batu giok tentu harus dipelihara dengan baik," ujar JK di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (03/03), seperti dilansir merdeka.com.

Ia menambahkan, pohon-pohon dalam hutan sangat tidak di anjurkan untuk dibabat secara sengaja hanya demi bongkahan batu.

TERKAIT BONGKAHAN BATU DI ACEH, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, memberikan peringatan kepada masyarakat Aceh agar tak mengeksploitasi lahan secara berlebihan, terkhusus dalam pencarian batu akik, di Kabupaten Nagan Raya, Banda Aceh.

Hal tersebut dilontarkan Ferry, saat memberikan kuliah umum dengan tema ‘Desentralisasi Kewenangan di bidang Pertanahan dalam Kaitan Otonomi Khusus Aceh’ di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Sabtu lalu, (28/02), dilansir oleh rmol.co.

"Kita tak boleh merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Kewajiban kita, kita tidak mesti menghabiskan potensi yang ada atas tanah bagi generasi ke depannya," ucap Ferry.

Menurunya, penemuan bongkahan Batu Giok seberat 20 ton itu menegaskan bahwa negara hadir dalam hal pertanahan, untuk mengamankan bongkahan itu, maka aparat membawa sampel itu ke rumah Dinas Ketua DPRK Nagan Raya yang berada di pusat perkantoran di Kecamatan Suka Makmue, Aceh. “Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antar warga dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pemerintah Aceh diharapkan memberikan penghargaan bagi penemu bongkahan Batu Giok itu, sementara masyarakat yang berada di sekitar lokasi Batu Giok juga harus mendapatkan penghargaan.

Ferry menambahkan, pemerintah semestinya menggunakan teknologi canggih untuk melihat kandungan tanah bekas galian Batu Giok yang beratnya mencapai 20 ton itu. “Kalau pemerintah sudah tau hasil kandungannya, maka pemerintah segera menerbitkan peraturan sehingga dapat menghindari eksploitasi besar-besaran,” ungkapnya. (PK)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini