medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

KKP Butuh Harmonisasi Implementasikan Zonasi Pesisir

Published in Nasional
Rabu, 04 November 2015 12:22
  • Email
Pelabuhan perikanan (Gambar: Flikr) Pelabuhan perikanan (Gambar: Flikr)

Medialingkungan.com — Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memebuat zonasi wilayah pesisir melalui program Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PK2PT) di wilayah terluar Indonesia harus diintegrasikan dan didukung Peraturan Daerah. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.

Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono, Selasa (03/11) mengatakan, terdapat enam wilayah terluar Indonesia yang masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni meliputi wilayah Merauke (Papua), Saumlaki (Maluku), Sangihe dan Talaud (Sulawesi Utara), Natuna (Kepulauan Riau), serta Simeulue (Aceh).

Menurut Subandono, untuk mendukung pelaksanaanya, KKP menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengacu RTRW yang telah masuk dalam perda kabupaten. "Rencana zonasi wilayah pesisir juga harus diperdakan seperti RTRW. Hanya, perda rencana zonasi di pemerintah provinsi," katanya.

Lebih lanjut ia jelaskan, grand design yang dibuat pemkab itu bisa dimuat dalam rencana zonasi “sepanjang tidak bertentangan,” katanya.

Penanggung jawab program PK2PT KKP, Krisna Samudera menungkapkan, harmonisasi rencana dilakukan di Kepulauan Sangihe: terdiri atas 105 pulau.

Pemerintah kabupaten telah menyusun grand design Gerbang Ekonomi Maritim Nusa Utara 2015-2019 sebagai bagian RTRW.

Pemerintah pusat melalui KKP memiliki kewenangan mengelola kawasan perbatasan.

Untuk mendukung itu, pemerintah pusat membangun Dagho di barat daya Pulau Sangihe sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara sejak 1970-an.

Kawasan pelabuhan yang telah dilengkapi fasilitas pendukung, seperti ruang pendingin ikan, unit pemasok air bersih, dan bahan bakar, selama ini mengalami kesulitan.

Pelabuhan yang menyerap dana triliunan rupiah itu dinilai kurang strategis untuk pendaratan ikan karena relatif jauh dari jalur pemasaran ke wilayah utara yaitu Filipina. Karena itu, Pelabuhan Dagho dalam pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi hingga 2019, jelas Bupati Sangihe, HR Makagiansar pada Kompas.

Menurutnya, Pelabuhan Santiago di Tahuna yang dibangun di wilayah barat pulau sebagai pelabuhan perikanan utama untuk ekspor itu harus segera selesai untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Januari 2016.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, Januari nanti, Pelabuhan Dagho akan dioperasikan. Pengiriman produk perikanan dilakukan dengan pesawat kargo dari Bandara Naha, Pulau Sangihe. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini