medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kontroversi Kelapa Sawit Temui Jalan Baru

Published in Nasional
Sabtu, 18 Oktober 2014 07:11
  • Email
Konversi hutan primer menjadi perkebunan mono-spesifik kelapa sawit tidak diragukan lagi merupakan bencana ekologis (Gambar: CDN) Konversi hutan primer menjadi perkebunan mono-spesifik kelapa sawit tidak diragukan lagi merupakan bencana ekologis (Gambar: CDN)

Medialingkungan.com – Minyak sawit, salah satu dari jenis minyak nabati merupakan yang terbanyak dikonsumsi manusia di  Bumi. Tercatat hanya dalam beberapa dekade terakhir, sekitar 18 juta hektar lahan di daerah tropis telah diramaikan dengan bentangan kelapa sawit. Secara berurutan, luas konversi ‘hutan primer’ menjadi sawit menempatkan Indonesia mencapai posisi puncak, yakni lebih dari 5 juta hektar hutan primer. Disusul Malaysia lebih dari 4 juta hektar.

Banyak alasan muncul ketika pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dibenturkan dengan kondisi realitas. Perhitungan matematis dengan berbagai pendekatan, tak bisa ditapik akan selalu memberikan hasil yang positif. Praktis, kelapa sawit telah menjadi pusat perdebatan terpolarisasi.

Erwin Darma dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi) mengatakan, usaha perkebunan kelapa sawit cukup baik. “Hanya saja perusahaan produsen kelapa sawit yang kerap menyalahi standar operasional prosedurnya,” kata Erwin (17/10).

Lebih lanjut ia jelaskan, acap kali ditemukan fakta bahwa perusahaan sering melakukan perluasan wilayah sawit di lahan milik masyarakat. Dan biasanya dengan ganti rugi atau pembelian lahan. “Namun tak sesuai dengan keinginan masyarakat bahkan tak dibayar sama sekali,” imbuhnya.

Di samping itu, aspek lingkungan menurutnya kadang ditepis oleh perushaan. Penanaman sawit sering ditempatkan pada areal yang kelerengannya tinggi. “Areal tersebut merupakan tempat penyangga air.”

Erwin menyontohkan kasus perebutan lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan warga yang sudah dimulai sejak 2009, dan mencapai puncaknya saat 30 warga dan dua orang polisi tewas akbiat bentrok antara polisi dan TNI yang diminta oleh pihak perushaan PT Sumber Wangi Alam di Kecamatan Mesuji OKI, Lampung, Sumsel, untuk bersiaga, dengan masyarakat sekitar saat berniat memperluas wilayah perkebunan sawitnya.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa untuk banyak LSM dan kelompok masyarakat adat, itu adalah ancaman besar terhadap hak atas tanah dan aspek lingkungan. Namun, di satu sisi, untuk industri agro-food dan banyak petani kecil di daerah tropis – itu adalah tanaman-tanaman yang sesungguhnya ajaib.

Tantangan Evolusi Kelapa Sawit

Untuk menengahi kasus-kasus seperti ini, Alain Rival dari Pusat pengembangan pertanian yang berpusat di Perancis (CIRAD), bersama Patrice Levang dari dari CIFOR dan Lembaga penelitian dan pengembangan lingkungan (IRD), menarik data dan pengalaman lapangan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dalam sebuak publikasi buku yang ia tulis dengan judul “Palms of controversies, Oil palm and development challenges”.

Dalam publikasi tersebut ia menyebutkan, "Kelapa sawit tidak perlu ditanam di lahan hutan," kata Levang. "Anda dapat menanam kelapa sawit di savana, pada lahan terdegradasi. Jadi kelapa sawit tidak bertanggung jawab atas deforestasi.

Ketika direncanakan dengan baik oleh pemerintah daerah atau regional, pengembangan perkebunan kelapa sawit mengarah ke pembangunan ekonomi yang pesat di daerah yang bersangkutan dan mengharapkan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan secara signifikan.

Pengelolaan yang buruk, perpanjangan perkebunan dinilai dapat mengakibatkan hilangnya hutan bernilai konservasi tinggi dan memiliki dampak negatif pada masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Forum Global Landscapes di Lima, Brasil pada 6-7 Desember nanti ia harapkan agar dapat memunculkan berbagai tawaran untuk mengembangkan strategi bersama yang mengarahkan ekspansi cepat serta pembangunan berkelanjutan di sektor ini.

Semua aktor (pemerintah, perusahaan, pusat nasional untuk penelitian agronomi, masyarakat lokal dan LSM nasional dan internasional) akan bergabung bersama-sama untuk menyusun strategi pencegahan dan menetapkan cara untuk mengawasi pelaksanaannya.

Dikatakan, untuk mendukung proses dalam hal ini perlu dilaksanakan secara bijak dengan instrument penilaian atau stadarisasi yang tepat, seperti tata kelola dan kontrol kualitas (ISO 9000), konservasi lingkungan (ISO 14000) atau tanggung jawab sosial (ISO 26000).

Pada konklusi publikasi tersebut, Rival dan Levang menitik beratkan pada 8 kriteria yang mencakup setiap strategi untuk ekspansi berkelanjutan dari sektor kelapa sawit di masa depan, di antaranya:

1. intensifikasi ekologis perkebunan yang ada dengan penyebaran bahan tanaman yang dipilih, pemupukan dan daur ulang limbah yang terencana

2. Konservasi keanekaragaman hayati dan cadangan hutan permanen, dengan prioritas diberikan kepada pengembangan zona yang sudah gundul atau terdegradasi

3. Aplikasi DIAWASI dari Prinsip dan Kriteria RSPO, ditafsirkan dalam terang kendala lokal dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan peraturan nasional

4. Integrasi petani kecil dalam pengembangan kompleks agro-industri, baik melalui pembentukan kontrak produksi atau dengan langkah-langkah untuk mendukung pertanian keluarga (seperti penyediaan tanaman yang dipilih dan pupuk, kredit mikro, manajemen teknis dan pelatihan)

5. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mendapatkan gratis, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dan terbuka komunikasi mereka mengenai pengembangan perkebunan baru

6. Studi hak atas tanah dan register tanah saat ini ada, dan sesuai dengan peraturan tentang pembebasan tanah

7. Penyediaan untuk memastikan donor dan LSM internasional memberikan tanaman kelapa sawit peran utama dalam pemberantasan kemiskinan di berbagai negara. (MFA)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini