medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Masih Kisruh PLTU Batang, Kali Ini Warga Pemilik Lahan Sambangi Langsung Investornya

Published in Nasional
Senin, 05 Desember 2016 18:01
  • Email
Seorang petani Batang menyaksikan aksi teatrikal volunteer Greenpeace di depan Kedubes Jepang Senin (05/12). Aksi protes ini dilakukan bersama para peilik lahan Paguyuban UKPWR untuk meminta pemerintah Jepang menghentikan investasi PLTU Batang (Gambar: Greenpeace Indonesia) Seorang petani Batang menyaksikan aksi teatrikal volunteer Greenpeace di depan Kedubes Jepang Senin (05/12). Aksi protes ini dilakukan bersama para peilik lahan Paguyuban UKPWR untuk meminta pemerintah Jepang menghentikan investasi PLTU Batang (Gambar: Greenpeace Indonesia)

Medialingkungan.com - Bertepatan dengan Hari Tanah Internasional, Senin (05/12), 15 orang pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) Batang mendatangi kantor Japan Bank International Cooperation (JBIC), selaku pihak investor megaproyek PLTU Batang. Para pemilik lahan datang untuk menyerahkan sejumlah laporan kerugian yang mereka alami pasca penutupan akses lahan pertanian mereka. Selepas itu, mereka bergerak menuju Kedutaan Besar Jepang untuk meminta kepada Pemerintah negara tersebut agar menghentikan investasi kotornya di Batang.

PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 ha (hektare), dan kawasan Perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa. Menyusul penandatanganan persetujuan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) pada tanggal 6 Juni 2016 lalu,  Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan megaproyek ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia, hingga saat ini masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk pembangunan proyek energi kotor ini. Namun, pemerintah lantas menerapkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik, demi memuluskan proses pembebasan lahan. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka.

PLTU Batang direncanakan menjadi salah satu PLTU batubara terbesar yang akan dibangun di Asia Tenggara, dengan kapasitas sebesar 2000 MegaWatt (MW). Dalam proses pembebasan lahannya, berbagai pelanggaran HAM terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan  yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak dasar warga Batang.

“Kami telah mengkomunikasikan berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga selama 5 tahun ini, tetapi pihak JBIC tidak bergeming dan tetap saja melanjutkan dukungannya,” ujar Didit Haryo,  Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

 “Industri batubara di Indonesia terus mendapat dukungan Pemerintah mulai dari jaminan lahan sampai jaminan finansial yang menggiurkan pihak investor. Pemerintah telah mengacuhkan bahwa PLTU batubara ini mengeluarkan emisi beracun yang mengancam kesehatan masyarakat  di setiap detik pengoperasiannya,” tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini