medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pilkada Serentak Ancam Kerusakan Hutan

Published in Nasional
Selasa, 06 Oktober 2015 10:42
  • Email
Ilustrasi surat suara pada pilkada serentak Desmeber 2015 (Gambar: Dok) Ilustrasi surat suara pada pilkada serentak Desmeber 2015 (Gambar: Dok)

Medialingkungan.com – Pemilihan 269 kepala daerah serentak pada Desember 2015 menjadi ancaman kerusakan hutan. Dugaan itu muncul seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang dikhawatirkan menjadi modal ‘transaksi politik’.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta untuk menimbang-nimbang potensi itu terjadi. Sebab mekanisme perizinan yang sebelumnya terbilang memiliki proses yang panjang dan berbelit-belit saja, masih terdapat banyak kasus alih fungsi dan ekploitasi sumberdaya hutan.

"Telah jadi tren bahwa setahun sebelum pilkada dan setahun setelah terpilih, jumlah izin yang diterbitkan meningkat. Hutan sejak lama menjadi mesin ATM politik. Tanpa kemudahan dan percepatan saja, deforestasi sudah sangat tinggi," kata Timer Manurung, pendiri LSM Auriga yang bergerak di isu pelestarian lingkungan dan sumber daya alam kepada Kompas, Senin (05/10) di Jakarta.

Berdasarkan studi London School of Economics (LSE, 2011) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemekaran wilayah administratif pemerintahan memicu percepatan laju deforestasi.

Hasil ini ditunjukkan melalui analisis citra satelit, setahun sebelum dan sesudah pilkada. Pembalakan masif terjadi di kawasan hutan yang dapat dikonversi.

"Jelang pilkada, izin melonjak. Perhitungan kasarnya, tiap seribu hektar, mereka keluarkan Rp 1 miliar. Menggiurkan di tengah perilaku koruptif dan politik transaksional," kata Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Jika dikaitkan dengan isu perubahan iklim, percepatan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan menjadi 12-15 hari dianggap berlawanan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi dari sektor lahan.

Dalam dokumen resmi nilai rujukan emisi kehutanan Indonesia (forest reference emission level/ FREL) yang menggunakan acuan data 1990-2012, deforestasi di Indonesia tak boleh mencapai 900.000 hektar per tahun jika ingin emisi gas rumah kaca (GRK) sektor itu turun.

Timer menjelaskan, izin pelepasan kawasan hutan perlu rekomendasi bupati dan gubernur. Jika mereka telah memberi rekomendasi dan persetujuan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan susah menolaknya.

Seharusnya, lanjut Timer, rekomendasi dari daerah pun harus diversifikasi kebenarannya. Proses verifikasi lapangan itu butuh waktu. Pengalaman menunjukkan, rekomendasi diberikan hanya dengan pertimbangan kepentingan ekonomi jangka pendek, belum menghitung dampak ekologi dan sosial masyarakat setempat. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini