medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Siti Nurbaya Jawab Curhatan Petani

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 12:29
  • Email
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tengah) Bersama dengan Perwakilan beberapa Kelompok Tani Hutan dari Pulau Jawa. (Gambar: KLHK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tengah) Bersama dengan Perwakilan beberapa Kelompok Tani Hutan dari Pulau Jawa. (Gambar: KLHK)

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan evaluasi program Perhutanan Sosial khusus untuk Pulau Jawa di Jakarta, Sabtu (11/11/17). Kegiatan ini dihadiri oleh 48 Kelompok Tani Wilayah Pulau Jawa. Setiap kelompok tani diwakilkan oleh satu ketua kelompok dan dua anggota, beserta satu pendamping kelompok.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK ini, dibagi dalam tiga sesi yaitu; 1. Sesi Mendengar Pendapat Petani; 2. Mendengar Paparan Rencana Kerja Usaha serta Permodalan; dan 3. Klinik Pelatihan. 

Ada beberapa hal penting pasca pemberian SK Perhutanan Sosial ini. Hal yang paling sering terdengar adalah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha petani. Beberapa ketua kelompok mengaku kesulitan melakukan verifikasi karena beberapa anggota kelompok ternyata masih memiliki kredit di bank. 

Menanggapi hal tersebut, Siti Nurbaya memberikan kesempatan kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang diwakili oleh pihak Bank BNI untuk menjawab pertanyaan ini.

“Diakui memang verifikasi KUR tersebut sering menjadi kendala utama. Namun pihaknya akan memikirkan jalan, untuk dapat meloloskan atau memprioritaskan para petani yang ikut dalam program PS ini,” Ujar salah satu pihak Bank BNI.

Hal krusial lainnya yang disampaikan oleh kelompok tani adalah masalah pendampingan. Perwakilan dari Muara Gembong menyampaikan, bahwa pengalaman mereka menanam mangrove tanpa pendampingan tidak berhasil. Karena mangrove yang ditanami terbawa ombak dan hilang. 

Menteri Siti, dalam forum ini menyampaikan, bahwa dirinya memerintahkan kepada Dirjen PSKL yang baru untuk segera menyelesaikan hal-hal tersebut diatas, dan segera melakukan pemetaan lokasi tanam dengan drone. 

"Kita berikan tenggang waktu dua minggu untuk seluruh proses verifikasi, sehingga petani bisa segera mengajukan KUR dan bisa segera menanam", tegas Menteri Siti.

Siti nurbaya menyadari, program Perhutanan Sosial ini memiliki tantangan besar. Karena program ini masuk bukan di lahan yang aman, namun di lahan yang statusnya cukup kompleks, sehingga perlu kehati-hatian dan banyak penyesuaian, baik di pihak pemerintah maupun petani. 

Catatan penting lainnya yang disampaikan  Menteri Siti adalah, kematangan kelompok yang belum merata. Sehingga akan ada kelompok yang sangat maju nantinya, dan ada yang mungkin sedang-sedang saja. 

"Ini juga perlu diperhatikan, Pendamping dan Evaluator diharapkan bisa jadi mesin penggerak, sehingga seluruh kelompok bergerak seimbang,” tegasnya. (Dedy)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini