medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Tiga Perusahaan Terindikasi Lakukan Pembakaran Lahan di Indonesia

Published in Nasional
Rabu, 07 Oktober 2015 14:43
  • Email
Proses pemadaman kebakaran lahan gambut  di Jalan Desa Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalsel, Rabu (23/09) (Gambar: kompas print) Proses pemadaman kebakaran lahan gambut di Jalan Desa Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalsel, Rabu (23/09) (Gambar: kompas print)

Medialingkungan.com – Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani mengungkapkan kami akan melakukan pengawasan ke 21 perusahaan yang dianggap berkontribusi dalam musibah asap.

 “Kita akan mengawasi dengan ketat, masalah ditentukannya apakah sanksi administrasi atau perdata,” kata Ridho, Rabu (07/10).

Di sisi lain, penegakan hukum terus bergulir. Salah satu proses persidangan gugatan perdata oleh KLHK pada PT BMH yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Diseretnya perusahan tersebut ke jalur hukum lantaran diduga melakukan pembakaran lahan dan hutan di wilayah konsesinya, seperti yang dikabarkan jawapos.  

Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengatakan dalam gugatan itu pihaknya menuntut PT BHM agar membayar kerugian Negara sebesar Rp 2 triliun.

“Tidak hanya itu saja, kami juga meminta agar PT BHM bias memulihkan kembali wilayah yang habis terbakar, agar mengucurkan dana sebanyak Rp 5,9 triliun,” ucapnya.

Bukan hanya PT BHM, ada dua perusahaan lain yang terkena sanksi yakni, PT NSP dan PT JJP. PT NSP diminta bertanggungjawab atas terbakarnya 3 ribu hektar lahan dan hutan di wilayahnya. KLHK menuntut PT NSP untuk membayar sebesar Rp 1,019 triliun. Jumlah tersebut akan masuk ke kas negara sebesar Rp 319 miliar, sementara sisanya digunakan untuk pemulihan lahan yang telah dibakar.

Sementara, PT JJP diminta ganti rugi sebesar Rp 490 miliar atas dugaan pembakaran 1000 hektar lahan dan hutan di wilayahnya.

“Besok akan dimulai sidang bagi PT JJP di PN Jakarta Utara. Kita hadirkan saksi ahli dan saksi kunci lain,” ujarnya. 

Jadi, total dari ganti rugi yang dituntut dari 3 perusahan senilai Rp 9,9 triliun, katanya. (Angga Pratama)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini